akt97ugm

fyi guys,

happy read

/sisca

 

JAKARTA PERLU PERBAIKAN

Oleh Andre Vitchek (Worldpress. org | 26 July 26 2007)

Pada saat ini, gedung pencakar langit, jalanan macet dipadati oleh
ratusan ribu kendaraan, dan mal-mal raksasa telah menjadi pusat
kebudayaan Jakarta, yang notabene merupakan kota terbesar ke-4 di
dunia. Terjepit diantara gedung tinggi, terhampar perkampungan dimana
bermukim sebagian besar penduduk Jakarta yang tidak memiliki akses
sanitasi dasar, air bersih atau pengelolaan limbah.

Disaat hampir semua kota-kota utama lain di Asia Tenggara
menginvestasikan dana besar-besaran untuk tr ansportasi publik, taman
kota, taman bermain, trotoar besar, dan lembaga kebudayaan seperti
museum, gedung konser, dan pusat pameran, Jakarta tumbuh secara BRUTAL
dengan berpihak hanya pada PEMILIK MODAL dan TIDAK PEDULI akan nasib
mayoritas penduduknya yang MISKIN.

Kebanyakan penduduk Jakarta belum pernah pergi ke luar negeri,
sehingga mereka tidak dapat membandingkan kota Jakarta dengan Kuala
Lumpur atau Singapura, Hanoi atau Bangkok . Liputan dan statistik
pembanding juga jarang ditampilkan oleh media massa setempat. Meskipun
bagi para wisatawan asing Jakarta merupakan NERAKA DUNIA, media massa
setempat menggambarkan Jakarta sebagai kota "modern", "kosmopolitan" ,
dan "metropolis" .

Para pendatang/wisatawan seringkali terheran-heran dengan kondisi
Jakarta yang tidak memiliki taman rekreasi publik. Bangkok, yang tidak
dikenal sebagai kota yang ramah publik, masih memiliki beberapa taman
yang menawan. Bahkan, Port Moresby, ibukota Papua Nugini, yang miskin,
terkenal akan taman bermain yang besar, pantai dan jalan setapak di
pinggir laut yang indah.

Di Jakarta kita perlu biaya untuk segala sesuatu. Banyak lahan hijau
diubah menjadi lapangan golf demi kepentingan orang kaya. Kawasan
Monas seluas kurang lebih 1 km persegi bisa jadi merupakan
satu-satunya kawasan publik di kota berpenduduk lebih dari 10 juta
ini. Meskipun menyandang predikat kota maritim, Jakarta telah terpisah
dari laut dengan Ancol menjadi satu-satunya lokasi rekreasi yang
sebenarnya hanya berupa pantai kotor.

Bahkan kalau mau jalan-jalan ke Ancol, satu keluarga dengan 4 orang
anggota keluarga harus mengeluarkan uang Rp 40.000 untuk tiket masuk,
satu hal yang tak masuk akal di belahan lain dunia. Beberapa taman
publik kecil kondisinya menyedihkan dan tidak aman.

Sama sekali tidak ditemui tempat pejalan kaki di seluruh penjuru kota
(tempat pejalan kaki yang dimaksud adalah sesuai dengan standar
"internasional" ). Nyaris seluruh kota-kota di dunia (kecuali beberapa
kota di AS, seperti Houston dan LA) ramah terhadap pejalan kaki. Mobil
seringkali tidak diperkenankan berkeliaran di pusat kota. Trotoar yang
lebar merupakan sarana transportasi publik jarak pendek yang paling
efisien, sehat, dan ramah lingkungan di daerah yang padat penduduk. 

Di Jakarta, nyaris tidak dijumpai bangku untuk duduk dan rileks, tidak
ada keran air minum gratis atau toilet umum. Ini memang remeh, tapi
sangat penting, merupakan suatu detil yang menjadi simbol kehidupan
perkotaan di bagian lain dunia.

Sebagian besar kota-kota dunia, ingin dikunjungi dan dikenang akan
kebudayaannya. Singapura sedang berupaya mengubah citra kota
belanjanya menjadi jantung kesenian Asia Tenggara. Esplanade Theatre
yang monumental telah mengubah wajah kota Singapura, dimana ia
menawarkan konser musik klasik, balet, dan opera internasional kelas
satu, disamping pertunjukan artis kontemporer kawasan. Banyak
pertunjukan yang disubsidi dan seringkali gratis atau murah, bila
dibandingkan dengan pendapatan warga kota yang relatif tinggi. 

Kuala Lumpur menghabiskan $100 juta untuk membangun balai konser
philharmonic yang terletak persis dibawah Petronas Tower , salah satu
gedung tertinggi di dunia. Balai konser prestisius dan impresif ini
mempertunjukkan grup orkestra lokal dan internasional. Kuala Lumpur
juga sedang menginvestasikan beberapa juta dolar untuk memugar museum
dan galeri, dari Museum Nasional hingga Galeri Seni Nasional.

Hanoi bangga akan budaya dan seninya, yang dipromosikan guna menarik
jutaan turis untuk mengunjungi galeri-galeri lukisan yang tak
terhitung jumlahnya, dimana lukisan tersebut merupakan salah satu yang
terbaik di AsiaTenggara. Gedung Operanya yang dipugar secara reguler
mempertunjukkan pagelaran musik Asia dan Barat. 

Candi-candi dan istana kolosal di Bangkok eksis berdampingan dengan
teater dan festival film internasional, klub jazz yang tak terhitung
jumlahnya, dan juga pilihan kuliner otentik dari segala penjuru dunia.
Kalau bicara musik dan kehidupan malam, tak ada kota di Asia Tenggara
yang semeriah Manila. 

Nah, sekarang balik ke Jakarta. Siapapun yang bernah berkunjung ke
"perpustakaan umum" atau gedung Arsip Nasional pasti tahu bedanya. Tak
heran, dalam pendidikan Indonesia, budaya dan seni tidak dianggap
"menguntungkan" (kecuali musik pop), sehingga menjadi tidak relevan.
Indonesia merupakan negara dengan ANGGARAN PENDIDIKAN TERENDAH nomor 3
di dunia (menurut The Economist, hanya 1,2% dari PDB) setelah Guyana
Khatulistiwa dan Ekuador (di kedua negara tersebut keadaan sekarang
berkembang cepat berkat pemerintahan baru yang progresif)

Museum di Jakarta berada dalam kondisi memprihatinkan, sama sekali
tidak menawarkan eksibisi internasional. Museum tersebut terlihat
seperti berasal dari zaman baheula dan tak heran kalau Belanda yang
membangun kesemuanya. Tidak hanya koleksinya yang tak terawat, tapi
juga ketiadaan unsur-unsur modern seperti kafe, toko cinderamata, toko
buku atau perpustakaan publik. Kelihatannya manajemen museum tidak
punya visi atau kreativitas. Bahkan, meskipun mereka punya visi atau
kreativitas, pasti akan terkendala dengan ketiadaan dana.

Sepertinya Jakarta tidak punya perencana kota, hanya ada pengembang
swasta yang tidak punya respek atau kepedulian akan mayoritas penduduk
yang miskin (mayoritas besar, tak peduli apa yang dikatakan oleh data
statistik yang seringkali DIMANIPULIR pemerintah). Kota Jakarta
praktis menyerahkan dirinya ke sektor swasta, yang kini nyaris
mengendalikan semua hal, mulai dari perumahan hingga ke area publik.

Sedangkan beberapa dekade yang lalu di Singapura, dan baru-baru ini di
Kualalumpur, mereka berhasil menghilangkan total perkampungan kumuh
dari wilayah kota, namun Jakarta tidak mampu atau tidak mau memberikan
warganya perumahan bersubsidi dengan harga terjangkau yang dilengkapi
dengan air ledeng, listrik, sistem pembuangan limbah, taman bermain,
tr otoar dan sistem tr ansportasi massal.

Selain Singapura, Kualalumpur dengan berpenduduk hanya 2 juta jiwa
memiliki satu jalur Metr o (Putra Line), satu monorail, beberapa jalur
LRT Star yang efisien, dan jaringan keretaapi kecepatan tinggi yang
menghubungkan kota dengan ibu kota baru Putrajaya. Sistem "RApid"
memiliki ratusan bus modern, bersih, dan ber-AC. Tarifnya disubsidi,
tiket bus Rapid hanya sekitar 2 Ringgit (kuranglebih Rp 4600) untuk
penggunaan tak terbatas sepanjang hari di jalur yang sama. Tiket
abonemen bulanan dan harian yang sangat murah juga tersedia.

Bangkok menunjuk kon tr aktor Siemens dari Jerman untuk membangun 2
jalur panjang "Sky Train" dan satu jalur metro. Bangkok juga
memanfaatkan sungai dan kanal sebagai tr ansportasi publik dan objek
wisata. Pemerintahan kota Bangkok juga mengklaim bahwa mereka sedang
membangun jalur tambahan sepanjang 80 km untuk sistem tersebut guna
meyakinkan penduduk untuk meninggalkan mobil mereka di rumah dan
memanfaatkan tr ansportasi umum. Bus-bus kuno yang berpolusi sudah
sepenuhnya dilarang beroperasi di Hanoi , Singapura, Kualalumpur, dan
Bangkok. Jakarta? Berkat korupsi dan pejabat pemerintahan yang tak
kompeten, Jakarta tenggelam dalam kondisi yang berkebalikan dengan
kota-kota tersebut.

Mercer Human Resource Consulting, dalam laporannya tentang kualitas
hidup, menempatkan Jakarta di posisi setara dengan kota-kota miskin di
Afrika dan Asia Selatan, bahkan dibawah kota Nairobi dan Medellin

Walaupun Jakarta menjadi salah satu ibukota terburuk di dunia, hidup
disana tidaklah murah. Menurut Survey Mercer Human Resource Consulting
tahun 2006, Jakarta menduduki peringkat 48 kota termahal di dunia
untuk ekspatriat, jauh di atas Berlin (peringkat 72), Melbourne (74)
dan Washington DC (83). Nah, kalau untuk ekspatriat saja mahal,
apalagi buat penduduk lokal yang pendapatan perkapita DIBAWAH $1000??

Anehnya, orang Jakarta diam seribu bahasa. Mereka pasrah akan kualitas
udara yang jelek, terbiasa dengan pemandangan pengemis di perempatan
jalan, dengan kampung kumuh di bawah jalan layang dan di pinggir
sungai yang kotor dan penuh limbah beracun, dengan kemacetan
berjam-jam, dengan banjir dan tikus.

Kalau saja ada sedikit harapan, kebenaran pasti akan terucap, dan
semakin cepat semakin baik. Hanya diagnosis kejam dan realistis yang
bisa mengarah pada obat. Betapapun pahitnya kebenaran, tetap saja
lebih baik ketimbang dusta dan penipuan. Jakarta telah tertinggal jauh
dibelakang ibukota lain negara tetangga dalam hal estetika, pemukiman,
kebudayaan, transportasi, dan kualitas dan higiene makanan. Sekarang
Jakarta telah kehilangan kebanggaan dan mesti belajar dari
Kualalumpur, Singapura, Brisbane, dan bahkan dalam beberapa hal dari
tetangganya yang lebih miskin seperti Port Moresby, Manila, dan Hanoi. 

Data statistik harus tr ansparan dan tersedia luas. Warga harus
belajar bertanya dan bagaimana untuk memperoleh jawaban dan
akuntabilitas. Hanya kalau mereka memahami seberapa dalamnya kota
mereka telah terperosok, maka barulah ada harapan. "Kita harus
berhati-hati, " kata produser film Malaysia dalam perayaan tahun baru
di Kualalumpur. "Malaysia punya banyak masalah. Kalau kita tidak
hati-hati, dalam 20-30 tahun Kualalumpur akan bernasib sama seperti
Jakarta!"

Dapatkah pernyataan ini dibalik? Mampukah Jakarta menemukan kekuatan
dan solidaritas untuk mobilisasi sehingga dapat menyaingi Kualalumpur?
Mampukah kecukupan mengatasi keserakahan? Dapatkah korupsi diberantas
dan diganti dengan kreatifitas? Akankah ukuran vila pribadi mengecil,
dan kawasan hijau, perumahan publik, taman bermain, perpustakaan,
sekolah dan rumah sakit berkembang pesat?

Orang luar seperti saya hanya dapat mengamati, bercerita, dan
bertanya. Dan hanya masyarakat Jakarta yang punya jawaban dan
solusinya.** *

----

Jakarta: In Dire Need of Improvement

Andre Vltchek, Worldpress.org contributing editor, July 26, 2007

Indonesian motorists stuck in a traffic jam in Central Jakarta.
(Photo: Bay Ismoyo / AFP-Getty Images)

Today, high-rises dot the skyline, hundreds of thousands of vehicles
belch fumes on congested traffic arteries and super-malls have become
the cultural centers of gravity in Jakarta, the fourth largest city in
the world. In between towering super-structures, humble kampongs house
the majority of the city dwellers, who often have no access to basic
sanitation, running water or waste management.

While almost all major capitals in the Southeast Asian region are
investing heavily in public transportation, parks, playgrounds,
sidewalks and cultural institutions like museums, concert halls and
convention centers, Jakarta remains brutally and determinately
'pro-market' - profit-driven and openly indifferent to the plight of a
majority of its citizens who are poor.

Most Jakartans have never left Indonesia, so they cannot compare their
capital with Kuala Lumpur or Singapore; with Hanoi or Bangkok.
Comparative statistics and reports hardly make it into the local
media. Despite the fact that the Indonesian capital is for many
foreign visitors a 'hell on earth,' the local media describes Jakarta
as "modern," "cosmopolitan, " and "a sprawling metropolis."

Newcomers are often puzzled by Jakarta's lack of public amenities.
Bangkok, not exactly known as a user-friendly city, still has several
beautiful parks. Even cash-strapped Port Moresby, capital of Papua New
Guinea, boasts wide promenades, playgrounds, long stretches of beach
and sea walks.

Singapore and Kuala Lumpur compete with each other in building wide
sidewalks, green areas as well as cultural establishments. Manila,
another city without a glowing reputation for its public amenities,
has succeeded in constructing an impressive sea promenade dotted with
countless cafes and entertainment venues while preserving its World
Heritage Site at Intramuros. Hanoi repaved its wide sidewalks and
turned a park around Huan-Kiem Lake into an open-air sculpture museum.

But in Jakarta, there is a fee for everything. Many green spaces have
been converted to golf courses for the exclusive use of the rich. The
approximately one square kilometer of Monas seems to be the only real
public area in a city of more than 10 million. Despite being a
maritime city, Jakarta has been separated from the sea, with the only
focal point being Ancol, with a tiny, mostly decrepit walkway along
the dirty beach dotted with private businesses.

Even to take a walk in Ancol, a family of four has to spend
approximately $4.50 (40,000 Indonesian Rupiahs) in entrance fees,
something unthinkable anywhere else in the world. The few tiny public
parks which survived privatization are in desperate condition and
mostly unsafe to use.

There are no sidewalks in the entire city, if one applies
international standards to the word "sidewalk." Almost anywhere in the
world (with the striking exception of some cities in the United
States, like Houston and Los Angeles) the cities themselves belong to
pedestrians. Cars are increasingly discouraged from traveling in the
city centers. Wide sidewalks are understood to be the most ecological,
healthy and efficient forms of short-distance public transportation in
areas with high concentrations of people.

In Jakarta, there are hardly any benches for people to sit and relax,
and no free drinking water fountains or public toilets. It is these
small, but important, 'details' that are symbols of urban life
anywhere else in the world.

Most world cities, including those in the region, want to be visited
and remembered for their culture. Singapore is managing to change its
'shop-till-you- drop' image to that of the center of Southeast Asian
arts. The monumental Esplanade Theatre has reshaped the skyline,
offering first-rate international concerts in classical music, opera,
ballet, and also featuring performances from some of the leading
contemporary artists from the region. Many performances are subsidized
and are either free or cheap, relative to the high incomes in the
city-state.

Kuala Lumpur spent $100 million on its philharmonic concert hall,
which is located right under the Petronas Towers, among the tallest
buildings in the world. This impressive and prestigious concert hall
hosts local orchestra companies as well top international performers.
The city is currently spending further millions to refurbish its
museums and galleries, from the National Museum to the National Art
Gallery.

Hanoi is proud of its culture and arts, which are promoted as its
major attraction - millions of visitors flock into the city to visit
countless galleries stocked with canvases, which can be easily
described as some of the best in Southeast Asia. Its beautifully
restored Opera House regularly offers Western and Asian music treats.

Bangkok's colossal temples and palaces coexist with extremely
cosmopolitan fare - international theater and film festivals,
countless performances, jazz clubs with local and foreign artists on
the bill, as well as authentic culinary delights from all corners of
the world. When it comes to music, live performances and nightlife,
there is no city in Southeast Asia as vibrant as Manila.

Now back to Jakarta. Those who have ever visited the city's 'public
libraries' or National Archives building will know the difference. No
wonder; in Indonesia education, culture and arts are not considered to
be 'profitable' (with the exception of pop music), and are therefore
made absolutely irrelevant. The country spends the third lowest amount
in the world on education (according to The Economist, only1.2 percent
of its GDP) after Equatorial Guinea and Ecuador (there the situation
is now rapidly improving with the new progressive government).

Museums in Jakarta are in appalling condition, offering absolutely no
important international exhibitions. They look like they fell on the
city from a different era and no wonder - the Dutch built almost all
of them. Not only are their collections poorly kept, but they lack
elements of modernity - there are no elegant cafes, museum shops,
bookstores or even public archives. It appears that the individuals
running them are without vision and creativity. However, even if they
did have inspired ideas, there would be no funding to carry them out.

It seems that Jakarta has no city planners, only private developers
that have no respect for the majority of its inhabitants who are poor
(the great majority, no matter what the understated and manipulated
government statistics say). The city abandoned itself to the private
sector, which now controls almost everything, from residential housing
to what were once public areas.

While Singapore decades ago, and Kuala Lumpur recently, managed to
fully eradicate poor, unsanitary and depressing kampongs from their
urban areas, Jakarta is unable or unwilling to offer its citizens
subsidized, affordable housing equipped with running water,
electricity, a sewage system, wastewater treatment facilities,
playgrounds, parks, sidewalks and a mass public transportation system.

Rich Singapore aside, Kuala Lumpur with only 2 million inhabitants
boasts one metro line (Putra Line), one monorail, several efficient
Star LRT lines, suburban train links and high-speed rail system
connecting the city with its new capital Putrajaya. The "Rapid" system
counts on hundreds of modern, clean and air-conditioned buses. Transit
is subsidized; a bus ticket on "Rapid" costs only $.60 (2 Malaysian
Ringgits) for unlimited day use on the same line. Heavily discounted
daily and monthly passes are also available.

Bangkok contracted German firm Siemens to build two long "Sky Train"
lines and one metro line. It is also utilizing its river and channels
as both public transportation and as a tourist attraction. Despite
this enormous progress, the Bangkok city administration claims that it
is building an additional 50 miles (80 kilometers) of tracks for these
systems in order to convince citizens to leave their cars at home and
use public transportation.

Polluting pre-historic buses are being banned from Hanoi, Singapore,
Kuala Lumpur and gradually from Bangkok. Jakarta, thanks to corruption
and phlegmatic officials, is in its own league even in this field.

Mercer Human Resource Consulting, in its reports covering quality of
life, places Jakarta repeatedly on the level of poor African and South
Asian cities, below metropolises like Nairobi and Medellin.

Considering that it is in the league with some of the poorest capitals
of the world, Jakarta is not cheap. According to the Mercer Human
Resource Consulting 2006 Survey, Jakarta ranked as the 48th most
expensive city in the world for expatriate employees, well above
Berlin (72nd), Melbourne (74th) and Washington D.C. (83rd). And if it
is expensive for expatriates, how is it for local people with a GDP
per capita below $1,000?

Curiously, Jakartans are silent. They have become inured to appalling
air quality just as they have gotten used to the sight of children
begging, even selling themselves at the major intersections; to entire
communities living under elevated highways and in slums on the shores
of canals turned into toxic waste dumps; to the hours-long commutes;
to floods and rats.

But if there is to be any hope, the truth has to eventually be told,
and the sooner the better. Only a realistic and brutal diagnosis can
lead to treatment and a cure. As painful as the truth can be, it is
always better than self-deceptions and lies.

Jakarta has fallen decades behind capitals in the neighboring
countries - in esthetics, housing, urban planning, standard of living,
quality of life, health, education, culture, transportation, food
quality and hygiene. It has to swallow its pride and learn from Kuala
Lumpur, Singapore, Brisbane and even in some instances from its poorer
neighbors like Port Moresby, Manila and Hanoi.

Comparative statistics have to be transparent and widely available.
Citizens have to learn how to ask questions again, and how to demand
answers and accountability. Only if they understand to what depths
their city has sunk can there be any hope of change.

"We have to watch out," said a concerned Malaysian filmmaker during
New Year's Eve celebrations in Kuala Lumpur. "Malaysia suddenly has
too many problems. If we are not careful, Kuala Lumpur could end up in
20 or 30 years like Jakarta!"

Could this statement be reversed? Can Jakarta find the strength and
solidarity to mobilize in time catch up with Kuala Lumpur? Can decency
overcome greed? Can corruption be eradicated and replaced by
creativity? Can private villas shrink in size and green spaces, public
housing, playgrounds, libraries, schools and hospitals expand?

An outsider like me can observe, tell the story and ask questions.
Only the people of Jakarta can offer the answers and solutions.

Copyright © 1997-2008 Worldpress.org. All Rights Reserved.

------------ --------- --------- --------- --------- --------- -