CHPStar
Tue, 13 Dec 2011 20:15:59 -0800
Selasa, 29 Maret 2011TAHUN 2012 Bali ditargetkan sudah menjadi Provinsi Koperasi. Wacana ini kembali bergema dalam Simakrama Gubernur Bali, Sabtu (26/2) di Wantilan Candi Margarana, Tabanan. Ini bermula dari keluhan yang diungkapkan I Gede Made Wijayasa, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik (STISIP) Margarana, bahwa ada satu koperasi yang bermasalah karena pengelolaannya tak transparan. Ada yang optimis. Tetapi, masih ada kendala untuk mewujudkan Bali sebagai Provinsi Koperasi. Pencanangan Bali sebagai Provinsi Koperasi oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika bergulir tahun 2009 dan ditargetkan tercapai tahun 2012. Namun, dengan adanya gerakan-gerakan koperasi saat ini, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali I Dewa Nyoman Patra, S.H., M.H. optimis tahun 2011 predikat tersebut akan tercapai. Ini dilihat dari dokumen pendukungnya, terutama persyaratan yang paling prinsip adalah dari 9 kabupaten/kota di Bali, minimal 5 kabupaten sudah sebagai kabupaten penggerak koperasi. Bali sudah memiliki 7 kabupaten penggerak koperasi. Yang belum hanya Tabanan dan Bangli. Bahkan, Badung sejak tahun 2007 sudah sebagai kabupaten penggerak koperasi. Syarat kedua, koperasi aktif di provinsi minimal 75%. Bali sudah mencapai di atas 90%. Kendalanya ada pada syarat ketiga, yakni minimal 50% koperasi harus berkualitas. Bali hanya mencapai kualitas 45% saat dinilai tim surveyor independen dari pusat tahun 2009-2010. “Dari kendala itu, atas persetujuan gubernur dan DPRD Bali, tahun 2010-2011 kami melanjutkan melakukan pemeringkatan koperasi berkualitas. Total tambahan pemeringkatan tahun 2011 diharapkan 563 koperasi. Dengan adanya tambahan 563 koperasi yang masuk pemeringkatan, koperasi yang masuk kategori berkualitas 2.322 atau 61,66%,” ujarnya. Nyoman Patra menambahkan, hal ini berkat antusiasme masyarakat lewat munculnya gerakan koperasi yang terus meningkat serta adanya keberpihakan pemerintah dengan fasilitas yang diberikan kepada koperasi seperti kredit tanpa agunan.
Sebanyak 4.149 koperasi di Bali mampu mempekerjakan tak kurang dari 17 ribu orang. Melihat kondisi seperti ini, pertumbuhan dan kualitas koperasi harus ditingkatkan. Jika citra positif koperasi meningkat, akan tumbuh kepercayaan pada anggota dan masyarakat. Koperasi akan lebih meningkat lagi dan akan tumbuh terus sehingga mampu membuka lapangan kerja dan menyejahteraan anggota. “Dengan Bali sebagai Provinsi Koperasi, akan tumbuh citra positif, citra positif menumbuhkan kepercayaan, kepercayaan menumbuhkan fanatisme untuk memanfaatkan koperasi,” tegasnya. Dewa Patra mengungkapkan ada tiga kendala pokok dalam koperasi yakni SDM, modal, dan pasar. Yang paling berkendala SDM. Ini disinyalir karena kebanyakan koperasi dikelola secara tradisional, belum memanfatkan administrasi yang profesional, masih mengedepankan sistem kekeluargaaan. “Jika ingin maju, mau tidak mau koperasi harus dikelola secara profesional,” ujarnya. Untuk itu, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kementerian, tiap tahun menyediakan dana pelatihan atau bintek (bimbingan teknis) kepada anggota koperasi supaya bisa mengelola koperasi dengan profesional. Terkait upaya menumbuhkan koperasi berkualitas, Dinas Koperasi Bali telah berkoordinasi dengan seluruh dinas yang menangani koperasi kabupaten/kota se-Bali bahwa ke depannya, sebelum mengeluarkan izin koperasi, mereka wajib menyerahkan satu orang tenaga/SDM untuk diberikan pelatihan/bintek. “SDM ini harus betul-betul sudah mendapatkan pendidikan koperasi dengan sertifikat. Setelah itu baru akan dikeluarkan izin koperasinya,” tegasnya. –ten Your cooperative planner for public and private partnerships Tjahjokartiko Gondokusumo