Lurah
Mon, 20 Jul 2009 19:09:56 -0700
Yth Semua, Saat ini banyak Pemda yang sedang gencar melakukan lelang pengadaan berbagai macam software untuk keperluan mereka. Kalau diperhatikan umum nya semua lelang ini adalah pemborosan uang negara yang lumayan besar. Masing-masing Pemda baik itu di tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, atau Desa (sudah ada belum ya desa yang mengadakan tender software .... hehehehe......) bikin software sendiri-sendiri dan sebagian besar pemenang nya adalah software yang masih closed source. Nggak kalah dengan Pemda, instansi pemerintah yang lain juga demikian. Yang sangat memprihatinkan adalah kadang masalah yang sama ditender kan berkali-kali dan software nya dibikin berkali-kali karena masih closed source. Yang sudah berhasil bikin satu software yang bagus untuk satu masalah tidak mau memberikan software yang sama untuk Pemda yang lain karena nggak diajak tender misal nya. Kenapa kok tidak dipikirkan suatu mekanisme untuk mengatur sedemikian rupa sehingga tender software itu untuk Pemda atau instansi Pemerintah lain nya harus Open Source dan harus hosting misal nya di "sourceforge" sehingga software itu bisa dipake oleh Pemda yang lain, bisa diperbaiki oleh kontribusi komunitas, dan yang lebih penting lagi bisa diaudit oleh siapa saja isi dan kelayakan software dibandingkan dengan harga nya. Walaupun mungkin pada awal nya tetap ada arogansi dari Pemda yang kaya untuk tetep mengadakan tender software untuk masalah yang sama dengan pola seperti ini tetep masih jauh lebih baik daripada pola software yang closed source, karena komunitas nanti dapat menilai apakah Pemda yang arogan ini mengadakan tender hanya sekedar untuk menghamburkan uang atau mampu menghasilkan alternatif software yang lebih baik untuk masaah yang sama. Dengan demikian Pemda yang lain dapat memanfaatkan semaksimal mungkin software-software yang sudah ada karena tidak perlu harus setiap kali melakukan tender dan pihak software house yang memenangkan tender itu tidak bikin software ala kadar nya karena apa yang dia buat dapat dinilai oleh semua pihak. Belum lagi kalau kita pikirkan kemungkinan software-software itu dieksplorasi lebih lanjut dan lebih jauh oleh para mahasiswa kita atau komunitas Open Source lainnya. Bukan tidak mungkin software itu berkembang terus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Satu hal lagi adalah terbuka nya peluang interoperabilitas antar software untuk direalisasikan. Sekarang ini seringkali terjadi hal-hal yang konyol. Satu pemda membuat satu software untuk satu keperluan dan membuat satu software lagi untuk keperluan yang lain. Padahal kalau diperiksa basis data nya sebagian besar sama, tapi ketika software tersebut akan diinteroperabilitikan yang terjadi adalah project membuat lagi software yang ketiga yang lain lagi cerita nya. Hal ini akibat dari closed soruce tadi, pemenang tender tidak membuka struktur data nya sehingga tidak mungkin dibuat interface yang mampu menghubungkan satu software ke software lain kecuali membuat nya lagi. Sampai kapan project software di Pemda dan Instansi Pemerintah ini akan terus berjalan seperti ini ? Dengan pola seperti ini cita-cita untuk mewujudkan single national identity sampai kapan pun mungkin nggak akan pernah terjadi, atau kalau jadi pun harus menguras dana yang luar biasa banyak nya akibat inefisensi seperti ini. Barangkali komunitas kita ini dapat berbuat sesuatu untuk dititipkan kepada kabinet y.a.d untuk memperbaiki sistem tender software yang ada sekarang ? Sent from my HuckleBerry:-Q dumbphone from Sinyal Nggedabrus SML, Ngelantuu..uu.urrr Terusssss.......!
<<attachment: stock_smiley-26.png>>