Adi Indrayanto
Mon, 20 Jul 2009 20:28:29 -0700
Jawabnya sederhana sebenarnya, money ;-) Menjual software open source itu bisa dianggap hanya sekali, sisanya orang lain yg akan menjualnya. Ini tidak memberikan "insentif" menarik bagi pengembang. Maunya pengembang closed source agar terjadi "ketergantungan" customer dgn poduser. Saya kira, ini karakter dasar dari bisnis software yg masih berlaku dan masih sulit dirubah. Mustinya, kalau Pemda itu berpikiran hemat dan taktis, pasti akan pilih open source karena akan mengurangi ketergantungan dari vendor tertentu. Tapi, mungkin justru adanya ketergantungan ini maka bisa terjadi "inside trading" ;-) Oknum pemda dgn oknum vendor yg menentukan produknya yg mau diadakan ;-) Konon katanya sudah ada SK PAN yg menyatakan bahwa seluruh Departemen Pemerintah Pusat dan Daerah by the end of 2011 wajib mengadakan kebutuhan software yg open source. Hanya, mekanisme implementasinya seperti apa, lha ini yg masih belum jelas. Yg paling "relatif mudah" kalau SK PAN tsb. utk pengadaan open source diimplementasi dalam bentuk TOR atau SK pengadaan. Jadi open source sebagai prasyarat spesifikasi. Tapi apakah ini nanti bisa terbebas dari protes WTO? Lha itu perlu dipelajari. Sementara, pengadaannya tetap sama mengikuti lelang/tender yg ada, dimana Open Source tetap dianggap sama dgn pengadaan Proprietary Software. salam, -ai- 2009/7/20 Lurah <kang.lu...@gmail.com>: > > > Yth Semua, > > Saat ini banyak Pemda yang sedang gencar melakukan lelang pengadaan berbagai > macam software untuk keperluan mereka. Kalau diperhatikan umum nya semua > lelang ini adalah pemborosan uang negara yang lumayan besar. Masing-masing > Pemda baik itu di tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, atau Desa (sudah > ada belum ya desa yang mengadakan tender software .... hehehehe......) bikin > software sendiri-sendiri dan sebagian besar pemenang nya adalah software > yang masih closed source. Nggak kalah dengan Pemda, instansi pemerintah yang > lain juga demikian. > > Yang sangat memprihatinkan adalah kadang masalah yang sama ditender kan > berkali-kali dan software nya dibikin berkali-kali karena masih closed > source. Yang sudah berhasil bikin satu software yang bagus untuk satu > masalah tidak mau memberikan software yang sama untuk Pemda yang lain karena > nggak diajak tender misal nya. > > Kenapa kok tidak dipikirkan suatu mekanisme untuk mengatur sedemikian rupa > sehingga tender software itu untuk Pemda atau instansi Pemerintah lain nya > harus Open Source dan harus hosting misal nya di "sourceforge" sehingga > software itu bisa dipake oleh Pemda yang lain, bisa diperbaiki oleh > kontribusi komunitas, dan yang lebih penting lagi bisa diaudit oleh siapa > saja isi dan kelayakan software dibandingkan dengan harga nya. > > Walaupun mungkin pada awal nya tetap ada arogansi dari Pemda yang kaya untuk > tetep mengadakan tender software untuk masalah yang sama dengan pola seperti > ini tetep masih jauh lebih baik daripada pola software yang closed source, > karena komunitas nanti dapat menilai apakah Pemda yang arogan ini mengadakan > tender hanya sekedar untuk menghamburkan uang atau mampu menghasilkan > alternatif software yang lebih baik untuk masaah yang sama. Dengan demikian > Pemda yang lain dapat memanfaatkan semaksimal mungkin software-software yang > sudah ada karena tidak perlu harus setiap kali melakukan tender dan pihak > software house yang memenangkan tender itu tidak bikin software ala kadar > nya karena apa yang dia buat dapat dinilai oleh semua pihak. > > Belum lagi kalau kita pikirkan kemungkinan software-software itu > dieksplorasi lebih lanjut dan lebih jauh oleh para mahasiswa kita atau > komunitas Open Source lainnya. Bukan tidak mungkin software itu berkembang > terus menjadi lebih baik dari hari ke hari. > > Satu hal lagi adalah terbuka nya peluang interoperabilitas antar software > untuk direalisasikan. Sekarang ini seringkali terjadi hal-hal yang konyol. > Satu pemda membuat satu software untuk satu keperluan dan membuat satu > software lagi untuk keperluan yang lain. Padahal kalau diperiksa basis data > nya sebagian besar sama, tapi ketika software tersebut akan > diinteroperabilitikan yang terjadi adalah project membuat lagi software yang > ketiga yang lain lagi cerita nya. Hal ini akibat dari closed soruce tadi, > pemenang tender tidak membuka struktur data nya sehingga tidak mungkin > dibuat interface yang mampu menghubungkan satu software ke software lain > kecuali membuat nya lagi. Sampai kapan project software di Pemda dan > Instansi Pemerintah ini akan terus berjalan seperti ini ? > > Dengan pola seperti ini cita-cita untuk mewujudkan single national identity > sampai kapan pun mungkin nggak akan pernah terjadi, atau kalau jadi pun > harus menguras dana yang luar biasa banyak nya akibat inefisensi seperti > ini. > > Barangkali komunitas kita ini dapat berbuat sesuatu untuk dititipkan kepada > kabinet y.a.d untuk memperbaiki sistem tender software yang ada sekarang ? > > > Sent from my HuckleBerry dumbphone from Sinyal Nggedabrus SML, > Ngelantuu..uu.urrr Terusssss.......! > __._,_.___ > Messages in this topic (1) Reply (via web post) | Start a new topic > Messages | Files | Photos | Links | Database | Polls | Members | Calendar > MARKETPLACE > Mom Power: Discover the community of moms doing more for their families, for > the world and for each other > Change settings via the Web (Yahoo! ID required) > Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format > to Traditional > Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe > Recent Activity > > Visit Your Group > New business? > > Get new customers. > > List your web site > > in Yahoo! Search. > > Yahoo! Groups > > Small Business Group > > Ask questions, > > share experiences > > Yahoo! Groups > > Mom Power > > Just for moms > > Join the discussion > > . > __,_._,___ -- Untuk keluar milis kirim email ke bhtv-requ...@paume.itb.ac.id Subject: unsubscribe