Sudah bagus Mas Aries,
Tinggal satu langkah lagi kalau begitu yaitu bagaimana membuatkan repository seperti sourceforge untuk menampung software-software ini. Kalau source code nya diserahkan ke Pemda (client ybs) tentu manfaat nya kurang karena saya yakin berdasarkan cerita Mas Aries ini Pemda tidak memiliki resources untuk mengelola hal tersebut.
Gimana kalau Pak Adi mengupayakan repository untuk software-software ini semacam sourceforge local begitu. Dengan demikian komunitas bisa ikut dilibatkan, dan Pemda yang lain bisa mendapatkan nya dengan mudah. Arti nya minimal ada peluang bisnis baru bagi siapapun yang mau ikut tender pemerintah untuk menjual software yang sudah ada ini. Tokh dalam aturan Open Source (GPL) sah-sah saja kita menjual software itu kepada siapapun yang mau beli dan dalam aturan GPL tidak ada keharusan kita menyerahkan source code kepada client (user) nya. Copy nya sih boleh tapi copy nya itu bukan milik client kalau bener-bener GPL. Wong kita mau jual Fedora atau Ubuntu dengan harga berapapun juga gak dilarang kok sama aturan GPL, asal ada yang mau beli ....... hehehehe......
Menjual dalam hal ini bisa jadi hanya membantu instalasi dan memberikan support, memodifikasi (dan hasil modifikasi nya tetep GPL juga dan sebaik nya ditampung lagi dalam sourceforge local yang disiapkan Pak Adi), atau merombak sebagian atau hampir seluruh nya sehingga muncul varian baru yang lebih baik (dan tetep lisensi nya harus GPL serta tetep sebaik nya ditampung lagi).
Jadi terjadi percepatan serta efisiensi yang cukup baik untuk membuat Pemda atau instansi pemerintah dapat tersoftwarerisasi dengan baik, dan tentu nya membuka sekian banyak peluang bisnis baru di mana-mana. Mulai dari jasa maintenance, support, modifikasi, membuatkan interface (pasti software baru lagi), dan lain sebagai nya.
Selain itu terbuka kesempatan bagi ratusan mahasiswa yang mau jadi programer untuk belajar dan berkontribusi bagi kemajuan perkembangan software di tanah air.
Menurut pendapat saya tender software yang Open Source tidak akan berbenturan dengan WTO, kan Open Source tidak memproteksi terhadap kelompok atau golongan tertentu, mau dibikin pakai PHP atau mau dibikin pakai .Net terserah saja tidak ada diskriminasi kok, mau pakai MySQL atau MS SQL juga tidak masalah tokh MS juga tidak punya aturan bahwa kalau kita bikin software pakai tools nya dia maka hasil software nya harus closed source, jadi musti nya WTO tidak boleh protes. Kecuali kalau ketentuan nya harus dibikin pakai PHP thok lah mungkin WTO protes walaupun menurut saya masih sah-sah saja karena tetep terbuka bagi semua orang kok. Akan berbenturan dengan WTO kalau misal nya cuma gang nya Pak Adi saja yang boleh ikut tender walaupun tidak ada persyaratan Open Source, menurut saya sih kok begitu ya... gak tahu kalau ternyata enggak (cmiiw).
Memang problem utama nya yah seperti dikatakan Pak Adi ..... UUD lagi .... UUD lagi .....
Maka dari itu saya kepikir, sebagai komunitas bisa nggak kita memberikan masukan setengah maksa kalau perlu dengan kekerasan .... hehehehehe ...... kepada kabinet y.a.d untuk mengimplementasikan hal tersebut. Saya pikir untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak hal ini sudah mendesak sekali. Seandai nya yang paling buruk ditakutkan Pak Adi bahwa bisnis nya cuma sekali yah biarin dulu deh Pak ... urusan software untuk bangsa dan negara ini musti nya harus kita letakkan diatas masalah bisnis dulu sementara ini.
Kita kan pengen ke depan layanan dari instansi pemerintah dan Pemda itu semakin transparan dan semakin baik. Kalau tidak didukung dengan software yang Open seperti ini kapan negara kita bisa cepet maju .........Pak ....
Ayo Pak Adi ..... dikerucutkan dong ide ini supaya bisa dititipkan ke kabinet y.a.d kan rumor nya sudah mulai merebak dimana-mana untuk menjagokan tokoh-tokoh tertentu jadi Menkominfo, nah ini kita bisa melakukan action dengan cara siapapun yang dipilih SBY jadi Menkominfo program ini harus goal Pak ..... hehehehe.....
Rumor dan gosip yang beredar Pak Tony Chen (Direktur MS) sudah mengundurkan diri ...... khabar nya (masih gosip sih) beliau bakal balik lagi ke Oracle ..... berarti beliau kembali ke jalan yang benar lho Pak ..... heheheheheheh ......
Mosok kita kalah Pak ?
On Mon, 2009-07-20 at 21:26 -0700, Aries Setiabudi wrote:
Salam,
Kebetulan dari tahun 2000, saya & tim sudah terlibat dalam pengembangan beberapa software di beberapa PEMDA.
Konsep yang kami usung dari awal adalah OSS yang tentu saja seluruh dokumentasi & source code aplikasi softwarenya kami serahkan kepada klien (PEMDA).
Alhamdulillah.. hampir semuanya running-well & difungsikan dengan semestinya oleh end-user.
Data sering di-update dan terpelihara cukup baik.
Anehnya, konsep OSS yang kami tawarkan ternyata nggak bikin klien2 mengembangkan sendiri tapi malah memanggil kami lagi untuk sekedar maintenance atau expand dari sistem yang sudah dibangun.
Bahkan karena seringnya berubah aturan, apakah itu PP, Keppres, dsb.. akhirnya aplikasi2 itu terpaksa harus di-reengineering.
Mengenai konsep kerjasama antar PEMDA sudah pernah saya diskusikan.
Ternyata alasan mereka adalah ketakutan "melanggar" aturan dan ketatnya birokrasi.
IMHO.. mohon maaf jika kurang berkenan
- Setiabudi a.k.a Buya'e Rania -
=================================================
Links:
http://www.setiabudi.name/ | http://www.solusirumahsakit.com/ | http://www.awakami.co.id/
Mobile Phone : +62 813 9511 9000
=================================================
--- On Tue, 21/7/09, Adi Indrayanto <adis...@gmail.com> wrote:
From: Adi Indrayanto <adis...@gmail.com>
Subject: Re: [igos-kerjasama] Kenapa Project Pengadaan Software masih belum Open Source juga ?
To: igos-kerjas...@yahoogroups.com
Cc: "Bandung High Tech Valley" <bhtv@paume.itb.ac.id>
Date: Tuesday, 21 July, 2009, 10:28 AM
Jawabnya sederhana sebenarnya, money ;-)
Menjual software open source itu bisa dianggap hanya sekali, sisanya
orang lain yg akan menjualnya. Ini tidak memberikan "insentif" menarik
bagi pengembang. Maunya pengembang closed source agar terjadi
"ketergantungan" customer dgn poduser. Saya kira, ini karakter dasar
dari bisnis software yg masih berlaku dan masih sulit dirubah.
Mustinya, kalau Pemda itu berpikiran hemat dan taktis, pasti akan
pilih open source karena akan mengurangi ketergantungan dari vendor
tertentu. Tapi, mungkin justru adanya ketergantungan ini maka bisa
terjadi "inside trading" ;-) Oknum pemda dgn oknum vendor yg
menentukan produknya yg mau diadakan ;-)
Konon katanya sudah ada SK PAN yg menyatakan bahwa seluruh Departemen
Pemerintah Pusat dan Daerah by the end of 2011 wajib mengadakan
kebutuhan software yg open source. Hanya, mekanisme implementasinya
seperti apa, lha ini yg masih belum jelas.
Yg paling "relatif mudah" kalau SK PAN tsb. utk pengadaan open source
diimplementasi dalam bentuk TOR atau SK pengadaan. Jadi open source
sebagai prasyarat spesifikasi. Tapi apakah ini nanti bisa terbebas
dari protes WTO? Lha itu perlu dipelajari. Sementara, pengadaannya
tetap sama mengikuti lelang/tender yg ada, dimana Open Source tetap
dianggap sama dgn pengadaan Proprietary Software.
salam,
-ai-
2009/7/20 Lurah <kang.lu...@gmail.com>:
>
>
> Yth Semua,
>
> Saat ini banyak Pemda yang sedang gencar melakukan lelang pengadaan berbagai
> macam software untuk keperluan mereka. Kalau diperhatikan umum nya semua
> lelang ini adalah pemborosan uang negara yang lumayan besar. Masing-masing
> Pemda baik itu di tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, atau Desa (sudah
> ada belum ya desa yang mengadakan tender software .... hehehehe......) bikin
> software sendiri-sendiri dan sebagian besar pemenang nya adalah software
> yang masih closed source. Nggak kalah dengan Pemda, instansi pemerintah yang
> lain juga demikian.
>
> Yang sangat memprihatinkan adalah kadang masalah yang sama ditender kan
> berkali-kali dan software nya dibikin berkali-kali karena masih closed
> source. Yang sudah berhasil bikin satu software yang bagus untuk satu
> masalah tidak mau memberikan software yang sama untuk Pemda yang lain karena
> nggak diajak tender misal nya.
>
> Kenapa kok tidak dipikirkan suatu mekanisme untuk mengatur sedemikian rupa
> sehingga tender software itu untuk Pemda atau instansi Pemerintah lain nya
> harus Open Source dan harus hosting misal nya di "sourceforge" sehingga
> software itu bisa dipake oleh Pemda yang lain, bisa diperbaiki oleh
> kontribusi komunitas, dan yang lebih penting lagi bisa diaudit oleh siapa
> saja isi dan kelayakan software dibandingkan dengan harga nya.
>
> Walaupun mungkin pada awal nya tetap ada arogansi dari Pemda yang kaya untuk
> tetep mengadakan tender software untuk masalah yang sama dengan pola seperti
> ini tetep masih jauh lebih baik daripada pola software yang closed source,
> karena komunitas nanti dapat menilai apakah Pemda yang arogan ini mengadakan
> tender hanya sekedar untuk menghamburkan uang atau mampu menghasilkan
> alternatif software yang lebih baik untuk masaah yang sama. Dengan demikian
> Pemda yang lain dapat memanfaatkan semaksimal mungkin software-software yang
> sudah ada karena tidak perlu harus setiap kali melakukan tender dan pihak
> software house yang memenangkan tender itu tidak bikin software ala kadar
> nya karena apa yang dia buat dapat dinilai oleh semua pihak.
>
> Belum lagi kalau kita pikirkan kemungkinan software-software itu
> dieksplorasi lebih lanjut dan lebih jauh oleh para mahasiswa kita atau
> komunitas Open Source lainnya. Bukan tidak mungkin software itu berkembang
> terus menjadi lebih baik dari hari ke hari.
>
> Satu hal lagi adalah terbuka nya peluang interoperabilitas antar software
> untuk direalisasikan. Sekarang ini seringkali terjadi hal-hal yang konyol.
> Satu pemda membuat satu software untuk satu keperluan dan membuat satu
> software lagi untuk keperluan yang lain. Padahal kalau diperiksa basis data
> nya sebagian besar sama, tapi ketika software tersebut akan
> diinteroperabilitikan yang terjadi adalah project membuat lagi software yang
> ketiga yang lain lagi cerita nya. Hal ini akibat dari closed soruce tadi,
> pemenang tender tidak membuka struktur data nya sehingga tidak mungkin
> dibuat interface yang mampu menghubungkan satu software ke software lain
> kecuali membuat nya lagi. Sampai kapan project software di Pemda dan
> Instansi Pemerintah ini akan terus berjalan seperti ini ?
>
> Dengan pola seperti ini cita-cita untuk mewujudkan single national identity
> sampai kapan pun mungkin nggak akan pernah terjadi, atau kalau jadi pun
> harus menguras dana yang luar biasa banyak nya akibat inefisensi seperti
> ini.
>
> Barangkali komunitas kita ini dapat berbuat sesuatu untuk dititipkan kepada
> kabinet y.a.d untuk memperbaiki sistem tender software yang ada sekarang ?
>
>
> Sent from my HuckleBerry dumbphone from Sinyal Nggedabrus SML,
> Ngelantuu..uu.urrr Terusssss.......!
> __._,_.___
> Messages in this topic (1) Reply (via web post) | Start a new topic
> Messages | Files | Photos | Links | Database | Polls | Members | Calendar
> MARKETPLACE
> Mom Power: Discover the community of moms doing more for their families, for
> the world and for each other
> Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
> Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format
> to Traditional
> Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
> Recent Activity
>
> Visit Your Group
> New business?
>
> Get new customers.
>
> List your web site
>
> in Yahoo! Search.
>
> Yahoo! Groups
>
> Small Business Group
>
> Ask questions,
>
> share experiences
>
> Yahoo! Groups
>
> Mom Power
>
> Just for moms
>
> Join the discussion
>
> .
> __,_._,___
--
Untuk keluar milis kirim email ke bhtv-requ...@paume.itb.ac.id
Subject: unsubscribe
|
New Email names for you!
Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.
Hurry before someone else does!
Sent from my HuckleBerry dumbphone from Sinyal Nggedabrus SML, Ngelantuu..uu.urrr Terusssss.......!
|