yuti ariani
Wed, 22 Jul 2009 18:02:12 -0700
Kemarin saya mengikuti seminar nasional POSS dan IGOS Center yang diadakan oleh Ristek. Dalam presentasi yang diberikan oleh Depkominfo permasalahan mandatori untuk menggunakan OSS sempat disinggung. Untuk pemerintah diperbolehkan pendekatan mandatori penggunaan open source, hal ini menurut paparan penyaji akan dirumuskan dalam bentuk PP mengenai penggunaan open source untuk e-government. Sedangkan untuk umum: konsumen, bisnis, kata-kata yang digunakan adalah open technology, diatur di dalam UU ITE. > bisa beri informasi lebih detail Pak apa keberatan WTO kalau persyaratan nya > musti OSS ? > Logika nya kan WTO itu tidak mengatur apa yang mau kita (pemerintah) beli, > tapi lebih ke arah kesempatan yang sama untuk menawarkan oleh semua orang > yang bisa memenuhi kebutuhan kita. > > Dalam bayangan saya kalau saya butuh "truk" kan musti nya saya tidak harus > "dipaksa" oleh WTO untuk membuka spec dari truk menjadi "kendaraan" (karena > nanti penawaran yang masuk bisa mulai dari sepeda sampai pesawat luar > angkasa ......) lah wong saya butuh nya memang truk kok. Kalau yang saya tangkap dari WTO memang seperti itu, tidak boleh ada pembatasan truk dari awal, tapi pemerintah bisa membuat regulasi mengenai siapa yang menang. Misalnya yang dibutuhkan truk kenapa harus membeli pesawat luar angkasa. Jadi level permainannya diturunkan. Melanjutkan cerita seminar kemarin yang mayoritas diisi oleh consumer software seperti Telkom, Samudra Indonesia, Dian Rakyat, RS Pertamina, dkk, alasan migrasi mereka pada umumnya dimulai pasca pemberlakuan UU HKI No.17 tahun 2002. Hanya RS pertamina yang memiliki alasan berbeda, yaitu takut dengan isu Y2K, sehingga telah mulai melakukan migrasi ke open source pada tahun 1999. Hal yang menjadi perhatian dari kalangan bisnis adalah keandalan suatu produk serta murah. Nah, siapa yang bisa menjadi aktor yang memberikan ini? Pemerintah bisa mempengaruhi melalui sweeping, namun selain memaksa solusi seperti apa yang bisa membantu kalangan industri? Kalau dari cerita Telkom, mereka menggunakan seat management untuk mengurus masalah migrasi ini. Seperti ketika mau membangun rumah, kadang kita mendapatkan pengetahuan dari penjual toko bangunan, bukan dari buku atau institusi formal, seat management ini menjadi salah satu penentu sukses/tidaknya migrasi, atau untuk end user satuan, bagian ini ditentukan ketika orang pertama kali membeli PC/laptop. Di Samudra Indonesia, pendekatannya berbeda. Awal migrasi tahun 2003, mereka menggunakan external vendor dengan sistem dual boot. Inisiasi ini gagal, karena ketika ada pilihan, mereka memilih yang familiar: proprieatary. Tahun-tahun berikutnya mereka menggunakan single boot dan memutuskan untuk membuat bagian khusus IT beranggotakan 12-15 orang yang memang menangani pengembangan open source untuk Samudra, dinamakan SIGOS. Behind the success cukup 'sadis' :D karena top management-nya niat banget memaksa karyawannya untuk pindah yaitu dimulai dengan pembentukan team khusus -> sosialisasi -> inventarisasi -> assessment -> persiapan software -> migrasi lisensi -> IT training & support -> employee statement menyatakan menggunakan open source dan tidak menginstall sw lain. Untuk melakukan hal ini dilakukan sentralisasi pengadaan sw. > Yang gak boleh kan kalau saya mempersyaratkan yang boleh nawarin cuma > tetangga dalam radius satu kelurahan saja ..... misal nya tapi setiap orang > yang bisa bikin truk dimanapun dia bikin dan tinggal dan merk apapun boleh > nawarin ........ > Nggak gitu ya Pak ? > > Jadi kalau Pemda (c.q Pemerintah) pengen nya OSS yah karena dirasa memang > kebutuhan nya sekarang seperti itu kan nggak bisa musti nya WTO terus maksa > yang closed source harus boleh ikut, kecuali kalau WTO nanti ngasih subsidi > untuk mbayar pemenang tender nya. Mungkin peraturannya malah bisa ditambahkan kisaran harga yang boleh menang tender, alih-alih membatasi berdasarkan closed atau open. Atau tujuannya sedikit bergeser, boleh closed asal lisensinya ada di Indonesia, sehingga perputaran uang terjadi di dalam negeri bukan di luar. > > > Kalau anda ada masukan, silahkan. Intinya, Customer (Pemda) > diuntungkan, Pengembang diuntungkan, Pemerintah diuntungkan (tidak > repot harus menghadapi tekanan WTO), SDM siap, everybody happy ;-) Masalah untung-untungan saya masih bingung. Open source dapat uang dari mana sih? Melihat presentasi kemarin, sebuah perusahaan (demand) di anggap sukses dalam OSS jika ia bisa menghemat TCO. Tapi bagaimana penghematan itu berputar ke sisi supply-nya? Dalam beberapa kisah sukses yang dipaparkan, beberapa kata kunci keberhasilan adalah kedekatan dengan komunitas? Tapi apa aliran (flow) yang terjadi? Saya asumsikan dalam sebuah model bisnis ada beberapa aliran yang terjadi: produk/pengetahuan, uang, dan power (mandatori/preferensi) melalui instrumen kebijakan, WTO, dkk. Bagaimana aliran-aliran ini terjadi antar masing-masing aktor terkait? Apakah subsidi silang, misal dosen dapat penghasilan dari universitas/proyek dan kemudian berbagi ilmu di mailing list, blog sebagai bagian dari pengabdian masyarakat (atau aktualisasi diri :D), atau ekosistem open source sendiri sudah closed set, sehingga perputaran beragam aliran sudah ada di dalam himpunan itu sendiri? salam, yuti -- Untuk keluar milis kirim email ke bhtv-requ...@paume.itb.ac.id Subject: unsubscribe