|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Layanan Informasi Aktual [EMAIL PROTECTED] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jumat, 27 Agustus 2004 PKS Dukung Yudhoyono ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jakarta, Kompas - Partai Keadilan Sejahtera hari
Kamis (26/8) memutuskan dukungan penuh bagi pasangan calon presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam pemilihan umum presiden dan wakil
presiden putaran kedua.
Dengan dukungan tersebut, serta ditopang Partai Bulan Bintang (PBB) yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang diketuai Edi Sudrajat, calon presiden dari Partai Demokrat ini memiliki kekuatan 113 kursi (20,5 persen) di DPR. Pada pemilu putaran pertama, Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) yang mempunyai 45 kursi di DPR memutuskan untuk mendukung
pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo. Sejauh ini, Partai Amanat Nasional
(PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menyatakan sikap politiknya. PAN
kemungkinan akan bersikap netral. Sementara PKB baru memutuskan sikapnya akhir
Agustus.
Calon presiden dari Partai Golkar, Wiranto- yang
gagal maju ke putaran kedua-menurut rencana menyampaikan sikap politiknya Jumat.
Menurut anggota tim sukses Wiranto, Fahrul Razi dan Suaidy Marassabesy, Wiranto
kemungkinan akan bersikap netral.
Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-P) Pramono Anung menilai dukungan PKS terhadap Yudhoyono adalah hal biasa.
"Di era multipartai, dukungan partai terhadap salah satu calon presiden adalah
hal yang lumrah," katanya.
Dukungan formal PKS itu, menurut Pramono, sekaligus
membuktikan bahwa eksistensi parpol adalah hal penting yang tak bisa diabaikan
begitu saja.
Koalisi Kebangsaan yang mendukung Megawati-Hasyim Muzadi, menurut Pramono, menguasai 324 dari 550 kursi di parlemen. Nota kesepahaman
Dukungan penuh PKS didasari pada nota kesepahaman
dengan Yudhoyono-Jusuf Kalla untuk menjalin kebersamaan dalam melaksanakan
perubahan menuju Indonesia madani yang adil, aman, dan
sejahtera.
Kesepahaman PKS dan Yudhoyono-Jusuf terdiri atas
lima pokok. Pertama, konsisten melakukan perubahan untuk membangun pemerintahan
yang bersih, peduli, dan profesional. Hal itu antara lain dibuktikan dengan
keteladanan dan kesiapan memberhentikan anggota kabinet yang melakukan korupsi,
tidak mengulangi kesalahan pengelola negara yang sebelumnya, dan tidak
menjadikan kekuasaan untuk menzalimi umat dan bangsa Indonesia.
Kedua, mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia di tengah percaturan dan pergaulan dunia internasional.
Ketiga, melanjutkan proses demokratisasi dan reformasi dalam rangka terbentuknya
masyarakat madani, mengedepankan supremasi sipil, dan tidak menghadirkan
pemerintahan militeristik dan atau police state.
Keempat, meningkatkan moralitas bangsa, kualitas
masyarakat dan kesejahteraan rakyat, dan mengedepankan penegakan hukum serta
penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kelima, mendukung upaya perjuangan bangsa Palestina
dalam mencapai kemerdekaannya dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan
Israel.
"Keputusan ini bersifat mengikat kepada seluruh
pengurus dan kader PKS serta menjadi pedoman bagi simpatisan dan konstituen yang
bertekad untuk melakukan perubahan bersama PKS," ujar Presiden Dewan Pimpinan
Pusat PKS Hidayat Nur Wahid di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis.
Kepada seluruh jajaran struktur, fungsionaris, dan
kader PKS, ia meminta agar berusaha menyukseskan keputusan ini sebaik dan
seoptimal mungkin dan bekerja sama dengan seluruh komponen rakyat, organisasi
kemasyarakatan, dan organisasi politik yang properubahan.
Sebelum Hidayat membacakan nota kesepahaman itu, di
tempat yang sama Yudhoyono- Jusuf mengelar jumpa pers. Yudhoyono dan Jusuf hadir
ke Kantor DPP PKS setelah dijemput Hidayat dari Hotel Regent, tempatnya biasa
menerima tamu dan dukungan. Dalam jumpa pers itu hadir sejumlah pengurus DPP
PKS, antara lain Ketua Dewan Syariah Salim Segaf Al Jufri dan Ketua MPP PKS
Rahmat Abdullah.
Perubahan yang diharapkan
Seusai Yudhoyono meninggalkan ruang jumpa pers
untuk salat berjamaah, ketika ditanya wartawan, Hidayat mengemukakan, perubahan
yang diperjuangkan PKS bersama Yudhoyono-Jusuf tidak hanya pergantian penguasa,
tetapi juga perubahan agar kondisi bangsa makin mendekati cita-cita
kemerdekaan.
Secara konkret, katanya, perubahan akan diwujudkan
dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, melanjutkan reformasi,
pendidikan yang murah, meningkatkan kesejahteraan dengan membuka lapangan kerja
seluas-luasnya, dan membuka iklim investasi.
Ditanya apakah kebersamaan yang hendak dibangun
bersama Yudhoyono-Jusuf jika kelak terpilih termasuk upaya bagi-bagi kekuasaan
(power sharing), baik Hidayat maupun Yudhoyono mengemukakan kebersamaan yang
dimaksud tidak langsung berfokus pada bagi-bagi kekuasaan. "Kami mengakui, pada
tingkat pemerintah dan di parlemen harus ada kebersamaan. Tidak mungkin tanpa
kemitraan. Agar pemerintahan stabil dan sustainable, dukungan parlemen harus
memadai," ujar Yudhoyono.
Yudhoyono juga menyatakan tidak ada rencana untuk
membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Sekutu utama
Menanggapi dukungan PKS terhadap Yudhoyono, pakar
politik Riswandha Imawan mengatakan, secara real politics, kekuatan politik
Yudhoyono akan bertambah. "Tetapi dukungan PKS itu masih tetap diragukan apakah
bisa efektif di tingkat massa," katanya.
Ia mengingatkan PKS pernah memberikan dukungan
kepada Amien Rais, tetapi dukungan konstituen PKS itu tidak bulat. "Konstituen
PKS itu orang terdidik sehingga masih dipertanyakan apakah konstituen itu mau
diarah-arahkan," katanya.
Dengan 45 kursi di DPR, kata Riswanda, PKS akan
menjadi sekutu utama Partai Demokrat. Menurut Riswanda, dengan dukungan PKS,
Yudhoyono susah untuk memainkan isu oligarki dan koalisi dengan rakyat yang
selama ini dipakai untuk "menyerang" Koalisi Kebangsaan.
"Dalam konteks power sharing, PKS kemungkinan juga
akan mendapatkan cukup banyak kursi di kabinet jika pasangan itu menang,"
katanya.
Di Bandung, Jusuf Kalla mengatakan pihaknya telah
menginventarisasi 50 nama untuk mengisi kabinetnya. Ketika ditanya siapa
nama-nama yang menonjol, Jusuf menjawab bahwa semua nama tersebut menonjol dan
berkualitas.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza
Mahendra mengatakan, calon presiden yang didukungnya belum membicarakan
nama-nama orang yang akan mengisi jabatan menteri dalam
kabinet.
Dalam hal kabinet, pasangan Yudhoyono-Jusuf akan
membahasnya dengan para pendukungnya, seperti Yusril dan juga Edi Sudrajat.
Namun, keputusan akhir kabinet berada di tangan presiden
terpilih.
Konsolidasi
Koalisi Kebangsaan yang dipimpin Akbar Tandjung
terus melakukan konsolidasi. Kemarin, Koalisi Kebangsaan dideklarasikan di
Denpasar.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung
menegaskan, koalisi ini merupakan bentuk dukungan dari rakyat terhadap pasangan
Megawati- Hasyim Muzadi, yang disalurkan melalui partai
politik.
Taufik Kiemas berada di Medan. Taufik mengemukakan
perlunya dibentuk departemen agraria karena masalah pertanahan yang kian
kompleks.
Kemarin, Kosgoro 1957 menyatakan dukungan kepada
pasangan Megawati-Hasyim dan bersama Partai Golkar akan melakukan sosialisasi
dan penggalangan dukungan dari masyarakat. Demikian pernyataan Ketua Umum
Pengurus Pusat Kolektif Kosgoro 1957 HR Agung Laksono yang didampingi pengurus
lainnya kepada pers di Jakarta.
Ormas yang melahirkan Golkar ini menyatakan tetap
akan menjadi ormas dan tidak akan pernah menjadi partai politik.
(osd/hpy/cok/inu/bdm/ant/ELY)
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/27/utama/1232858.htm |
