Eskol-Net
Mon, 09 Jan 2006 00:25:00 -0800
************************
Layanan Informasi Aktual
eskol@mitra.net.id
************************
Hot Spot: Senin, 9 Januari 2006
<*> Pola Operator Konflik Poso dan Palu Makin Rumit
<*> Gus Dur: Konflik di Poso dan Palu bukan Konflik Agama
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Pola Operator Konflik Poso dan Palu Makin Rumit
Ranesi, 6 Januari 2005
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Menyusul desakan para pegiat LSM untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta
TGPF guna membongkar para dalang dan operator konflik di Poso dan Palu,
Menko Polhukam Widodo Adi Sutjipto memutuskan membentuk Koopskam, komando
operasi keamanan semacam di Aceh. Menurut peneliti Dr. George Junus
Aditjondro yang tinggal di Palu, seharusnya TGPF dulu, baru Koopskam.
Soalnya, pola operator konflik di Sulawesi Tengah itu melibatkan hybrida
atau persilangan kepentingan kelompok intel, tentara dan polisi, termasuk
mereka yang diduga mendalangi peracunan pegiat HAM mendiang Munir. Demikian
George Junus Aditjondro.
Koopskam akan ganggu TGPF
George Junus Aditjondro [GJA]: "TGPF justru untuk menemukan siapa
pelaku-pelaku di dalam berbagai gelombang kerusuhan itu dan bagaimana supaya
sesudah diungkapkan bisa diambil tindakan yang adil atau dilakukan
perdamaian total. TGPF justru bermaksud mencari akar-akar permasalahannya."
"Sedangkan Koopskam, Komando Operasi ini kami tolak karena ini seolah-olah
mau menjadikan seluruh Sulawesi Tengah ini sebagai daerah operasi militer,
walaupun petugas keamanannya bukan militer tapi polisi."
Radio Nederland [RN]: "Apakah kalau komando operasi militer ini
dilaksanakan, sangat mengganggu upaya TGPF?"
GJA: "Saya kira demikian. Kawan-kawan ornop NGO yang tergabung dalam Poso
Centre, menganggap bahwa yang lebih dulu harus dilakukan adalah pembentukan
TGPF dan kemudian pencarian fakta. Berdasarkan itu baru perlu dipikirkan
tindakan-tindakan hukum atau tindakan-tindakan keamanan apa yang harus
dilakukan. Pembentukan Koopskam justru bisa mementahkan permasalahan.
Operasi keamanan dalam hal ini operasi kepolisian."
Koopskam timbulkan eskalasi konflik
RN: Menurut laporan, ada sejumlah satuan Kopassus yang terlibat, betul
nggak?
GJA: "Satuan Kopassus belum kami lihat. Tetapi apakah itu Kopassus atau
Brimob, kami merasa bahwa pembentukan Koopskam ini tetap juga mengaburkan
permasalahan dan justru menimbulkan eskalasi konflik atau persaingan di
antara polisi dan TNI, di dalam menyelesaikan masalah Poso ini."
"Dengan kata lain sebenarnya pembentukan Koopskam ini seolah-olah polisi itu
harus mengerahkan seluruh otot-otot mereka, dengan kendali langsung dari
Mabes Polri, untuk bisa mengungkapkan siapa-siapa yang berada di belakang
katakanlah jaringan perusuh lokal."
"Yang kami ketahui sejauh ini, bahwa jaringan perusuh lokal itu pasca
Deklarasi Malino, justru melibatkan orang-orang yang juga dicurigai terlibat
dalam kasus pembunuhan Munir yaitu Mayor Jenderal Muchdi Purwo Pranjono."
Tim Bunga dan Tim Mawar
RN: " Artinya Mayor Jenderal Muchdi ini penggagasnya begitu?"
GJA: "Dia waktu itu adalah salah satu direktur operasi BIN, di bawah
Hendropriyono. Dan kita juga tahu bahwa dia juga punya hubungan yang erat
dengan Prabowo Subianto. Jadi bukan dia langsung yang terlibat tapi
pembentukan semacam tim yang mirip tim Mawar yang dalam kasus Poso disebut
Tim Bunga, melibatkan orang-orang yang juga terlibat di Tim Mawar."
"Nah, mereka inilah yang melakukan proses radikalisasi kelompok-kelompok
militan muslim yang memang punya dendam yang belum terbayar. Dalam arti,
dalam kerusuhan-kerusuhan Poso awalnya, satu, dua, dan tiga, akhirnya lebih
banyak korban di pihak muslim daripada pihak kristen. Nah dendam ini
dieksploitasi untuk terus mendapatkan orang-orang yang bisa direkrut untuk
penyerangan-penyerangan ke daerah-daerah kristen."
"Mengungkapkan hal ini merupakan hal yang sangat sensitif, dan demikian
sensitifnya sehingga tidak cukup dengan mengirim dua atau tiga brigjen
polisi ke Poso, yaitu Makbul Padmanegara, Gorris Mere, dan satu orang lagi,
tapi harus dibentuk semacam komando supaya, walaupun berbasis di Poso,
mereka langsung bergerak dengan legitimitasi dari Kapolri, jadi secara tidak
langsung dari presiden RI. Sedemikian susahnya membongkar petinggi-petinggi
bersenjata yang ada di belakang perusuh-perusuh lokal ini."
"Ini berkembang karena dua dinamika. Satu dinamika bahwa Aceh tidak lagi
merupakan arena pertempuran. Pasca Helsinki banyak pasukan ditarik dari
Aceh, maka kesempatan untuk mencari tambahan rejeki dan juga tempat kenaikan
pangkat di Aceh sebagai daerah operasi militer menjadi nihil, menjadi
kering."
"Di pihak lain, Bom Bali II memberikan justifikasi kepada TNI untuk
memperkuat kembali kekuasaannya, melalui komando teritorial. Memperkuat
cekalan mereka atas masyarakat sipil. Nah, ini dinamikanya adalah persaingan
antara TNI dan Polri."
Teori Munir: Ambon dan Poso pemantik api
"Di sini kami mau perkenalkan juga teori yang diajukan oleh Munir sebelum
dia berangkat ke Belanda. Menurut Munir, Ambon dan Poso adalah tempat
pemantik api untuk membakar jerami di Jawa. Dengan mengambil konflik SARA,
konflik antar agama di Ambon dan Poso, diharapkan gaungnya akan ke Jawa."
"Misalnya kalau orang kristen terus diserang di Ambon dan Poso, maka bisa
terjadi tindakan balasan bahwa seorang ustad atau sebuah pesantren diserang
lagi seperti Pesantren Walisongo di Karimata Sembilan. Nah ini akan
menimbulkan gaung di Jawa untuk membangkitkan amarah kelompok-kelompok
militan muslim di Jawa dan bisa punya efek destabilisasi politik secara
nasional."
"Jadi itulah, Ambon dan Poso adalah pemantik apinya tapi jerami yang mau
dibakar ada di Jawa. Nah, di antara dua tempat ini yang terus menerus bisa
dikerjaiin adalah Poso, dan sekarang kita lihat pola di Ambon sudah mulai
bergeser ke Seram di kalangan komunitas Buton yang ada di sana."
Demikian pengamat Dr. George Junus Aditjondro.
http://www2.rnw.nl/rnw/id/topikhangat/arsipaktua/indonesia/operator_poso_palu060106?view=Standard
TEMPO Interaktif
Senin, 09 Januari 2006 | 05:07 WIB
Gus Dur: Konflik di Poso dan Palu bukan Konflik Agama
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TEMPO Interaktif, Solo: Mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid
kembali mengingatkan pemerintah bahwa apa yang terjadi di Sulawesi
Tengah bukanlah konflik agama.
Menurut dia, masalah di Poso dan Palu lebih disebabkan karena konflik
pejabat lokal setempat. "Karena terjadi perebutan lahan pertanian dan
pangkat, bukan pertentangan agama," kata dia di Solo, Minggu (8/1).
Abdurrahman yang biasa disapa Gus Dur, melihat ada perbedaan
penilaian mengenai berbagai peristiwa di Sulawesi Tengah antara
pemerintah dengan dirinya. Dengan cara pandangnya tersendiri,
pemerintah lantas membentuk Komando Operasi Keamanan (Koopskam)
di daerah tersebut.
"Pemerintah itu sepertinya paling tahu sendiri, padahal yang paling
tahu kan rakyat. Saya ini bekas presiden jadi tahu kalau mereka
(pemerintah) itu sebenarnya tidak tahu apa-apa," kata dia.
Sebelumnya mantan Kepala BIN, Hendroprijono mengatakan konflik Poso
terus terjadi karena pemerintah Indonesia belum bisa membongkar
tuntas jaringan teroris Jamaah Al Islamiyah. Menurut Hendro, kondisi
masyarakat Poso, juga bisa memicu konflik. Masyarakat Poso yang
berbeda agama dan hidup berdampingan, sangat rawan disusupi teroris.
Imron Rosyid
copyright TEMPO 2003
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/01/09/brk,20060109-71985,id.html
*************************************************************************************************
Satu tangan tak kuasa menjebol 'penjara ketidakadilan'.
Dua tangan tak mampu merobohkannya.
Tapi bila satu dan dua dan tiga dan seratus dan seribu tangan bersatu,
kita akan berkata, "Kami mampu!"
"Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia:
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36)
*************************************************************************************************
Redaksi Eskol-Net menerima informasi/tulisan/artikel yang relevan.
Setiap informasi/tulisan/artikel yang masuk akan diseleksi dan di edit
seperlunya.
Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan masukan harap
menghubungi
Redaksi Eskol-Net <eskol@mitra.net.id>
*************************************************************************************************