Yang tidak di korup dimana sihhh....???
Terlebih jika biaya gengsi/biaya gaya hidup tdk sebanding dengan
pendapatan...???
Dirgahayu Indononesiaku, somoga Ramadhan ini terketuklah hati pejabat2 ku yang
telah menyusun sekenario korup maupun baru berniat korup..UNTUK BERTAUBAT
SIAPAPUN ITU.....
Wassalam
DM.DAMA
===================================
Be SmArt, CreaTive and BehapPiness
===================================
--- Pada Sel, 10/8/10, Mira Wijaya Kusuma <la_l...@yahoo.com> menulis:
Dari: Mira Wijaya Kusuma <la_l...@yahoo.com>
Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pengadaan Alat Kesehatan yang Rawan Korupsi oleh
Fatmah Afrianty Gobel
Kepada: "sastra pembebasan" <sastra-pembeba...@yahoogroups.com>, "Wahana News"
<wahana-n...@yahoogroups.com>
Tanggal: Selasa, 10 Agustus, 2010, 7:54 PM
Sumber:
http://hukum.kompasiana.com/2010/08/09/pengadaan-alat-kesehatan-yang-rawan-korupsi/
Pengadaan Alat Kesehatan yang Rawan Korupsi
OPINI
Fatmah Afrianty Gobel
| 9 Agustus 2010 | 15:24
Illustrasi
Sejak Prof Dr Sujudi, mantan Menteri Kesehatan dijerat kasus korupsi
pengadaan
alat kesehatan untuk rumah sakit di kawasan timur Indonesia, sepertinya
pejabat-pejabat di Kementerian Kesehatan terus mendapatkan pengawasan khusus
dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, Siti Fadila Supari, mantan
Menteri Kesehatan masa bakti 2004-2009 mendapatkan undangan dari KPK untuk
pemeriksaan sebagai saksi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa mantan menteri
kesehatan, Siti Fadilah Supari. Ia menjadi saksi terkait kasus dugaan korupsi
pengadaan alat rontgen tahun 2007 di Kementerian Kesehatan. Siti Fadilah
Supari
diperiksa sebagai saksi kasus alat rontgen,” ungkap juru bicara KPK, Johan
Budi
SP, di Jakarta, Senin (9/8). Siti sudah tiba di gedung KPK sejak pukul 08.30
WIB. Ia diperiksa penyidik KPK di lantai delapan gedung KPK. Hingga kini,
imbuh
Johan, pemeriksaan masih berlangsung. Pemeriksaan kali ini adalah penjadwalan
ulang karena sepekan lalu Siti tak datang karena kesibukannya sebagai anggota
Dewan Pertimbangan Presiden (Republika.co.id).
Kasus pengadaan rontgen portable untuk pelayanan Puskesmas di daerah
tertinggal, terpencil, perbatasan dan pulau-pulau kecil adalah dari anggaran
Kemenkes 2007 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp9,4 miliar. Sebelumnya,
sejumlah tersangka dalam kasus ini telah ditetapkan yakni Kepala Biro
Perencanaan, Mardiono, dan mantan Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen Bina
Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan, Edi Suranto. Mereka diduga
menggelembungkan harga barang, dan tidak menyalurkan alat kesehatan sesuai
peruntukannya, Puskesmas di daerah tertinggal. Mardiono sudah divonis bersalah
dan dihukum dua tahun penjara. Sedangkan Budiarto dituntut jaksa selama delapan
tahun penjara.
Pada persidangan di Gedung KPK, Jakarta, Senin 9 Agustus 2010, mantan Menteri
Kesehatan, Siti Fadilah Supari, menyatakan tidak tahu ada proyek pengadaan
alat
kesehatan rontgen pada 2007 di departemennya. Siti pun mengaku tidak
menandatangani proyek tersebut. Selama pemeriksaan, Siti Fadilah mengaku
dicecar mengenai perkenalannya dengan tersangka Sjafii Ahmad, yang juga mantan
Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan. Sjafii Ahmad adalah tersangka
terbaru
dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat rontgen ini. Dia ditahan sejak Kamis
5 Agustus, dan saat ini dititipkan di tahanan Polres Jakarta Pusat
(Vivanews.com).
Syafii ditetapkan sebagai tersangka dalam pengadaan alat rontgen bagi
puskesmas di wilayah Indonesia Timur, di Kementerian Kesehatan tahun anggaran
2007. Syafii diduga telah menerima sejumlah uang dalam pengadaan ini dari
rekanan sekitar Rp 750 juta. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sejumlah
tersangka dalam kasus ini yakni, Kepala Biro Perencanaan, Mardiono dan mantan
Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat di Kementerian
Kesehatan. Syafii dijerat dengan pasal 3 atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (detik.com).
Kesaksian Dwi Prahoro sebagai saksi ahli Badan Pemeriksaan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) terhadap terdakwa mantan Komisaris Utama PT Kimia Farma,
Budiarto Maliang, dalam sidang Tipikor di Kuningan, Jakarta, Senin
(26/7/2010),
negara setidaknya mengalami kerugian Rp 9.4 miliar lebih dalam proyek
pengadaan
alat rontgen di Departemen Kesehatan (Depkes) tahun 2007 lalu.Kerugian negara
dihitung dari jumlah netto yang dibayar negara kepada PT Kimia Farma kemudian
dikurangi jumlah harga perolehan PT Bhineka Usada Raya (BUR) dan PT METEX
serta biaya pelatihan yang dikeluarkan PT Kimia Farma.
Rincian kerugian negara, lanjutnya dihitung dari jumlah yang dibayar oleh
pihak
proyek (Depkes) kepada PT Kimia Farma sebesar Rp. 17.183.540.000. Jumlah itu
dipotong PPN dan PPH serta total pajak yang masing-masing sebesar Rp.
1.562.140.000, Rp. 234.320.000 dan Rp. 1.796.461.000. Dari jumlah netto ini
saya mendapat harga perolehan dari alat rontgen portableberikut aksesorisnya
sebesar Rp. 5.580.397.000.Hasil netto yang dibayar kepada Kimia Farma sebesar
Rp. 15.387.790.000. Nilai kerugian negara sebelum biaya POT (Planning of
Trading) sebesar Rp. 9.806.778.022. Dari jumlah tersebut kemudian dikurangi
POT
yang dikeluarkan Kimia Farma sebesar Rp. 326.276.969. Jadi totalnya negara
dirugikan Rp 9.480.500.053,” tambah Dwi Prahoro. Nilai hitung-hitungan ini
menurutnya didasarkan pada faktur-faktur pembelian yang dikeluarkan oleh PT
BUR
dan PT Metex (rakyatmerdeka.co.id).
Pada 16 Juli 2010 lalu, mantan Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik Departemen
Kesehatan berinisial MAH ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi
pengadaan alat kesehatan untuk wabah flu burung 2006. Selama proses
penyelidikan KPK meningkatkan status penyidikan dalam kaitan dengan penanganan
wabah flu burung di Depkes tahun 2006. MAH adalah mantan Setditjen Bina
Pelayanan Medik Depkes. Penetapan tersangka sudah seminggu sebelum diumumkan
pada 16 Juli agar tidak menggangu proses penggeladahan. Saat penggeledahan,
KPK
menyita beberapa dokumen, empat buah komputer, dan beberapa berkas.
Penggeledahan dilakukan pada Senin di Gedung Kimia Farma sama Indofarma Global
Medika dan Rabu di Dirjen Bina Yanmedik, Kuningan. Tersangka MAH belum ditahan.
Dalam kasus ini kerugian negara diperkirakan senilai Rp 52 miliar. Adapun
modusnya, penggelembungan harga pembelian alat kesehatan. Hal ini merupakan
pengembangan dari kasus dugaan korupsi alkes pada rumah sakit rujukan
penanganan flu burung 2006. Tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU
Nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam kasus ini KPK
juga telah menahan dan menyidangkan mantan Komisaris PT Kimia Farma Budiarto
Maliang, serta menvonis dua tahun penjara terhadap Staf Ahli Menkokesra
Madiono. Seperti diketahui kasus markup pengadaan alat rontgen ini terjadi
pada
tahun 2007 dengan nilai proyek sekitar Rp15 miliar. Akibat markup ini, negara
dirugikan sebesar Rp 9,48 miliar (Okezone.com).
Revisi Kepres Pengadaan
Sektor kesehatan adalah sektor publik yang memiliki keunikan tersendiri
dibanding sektor publik lainnya. Pada bidang kesehatan, terkait dengan situasi
darurat dan bencana sehingga terkadang alat kesehatan dilakukan pengadaan
berdasarkan motif kedaruratan tersebut. Sebenarnya dalam Keputusan Presiden
(Keppres) nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa soal
pengertian darurat yang tercantum didalamnya. Dengan alasan darurat, pengadaan
barang dan jasa bisa tanpa melalui tender, melainkan penunjukan langsung.
Soal penunjukan langsung dalam revisi Keppres nomor 80 tahun 2003 tidak hanya
ditetapkan kriteria penunjukan langsung, melainkan juga menjabarkan jenis
barang dan jasa yang bisa diadakan tanpa tender. Ada penunjukan langsung
tender
pengadaan alat kesehatan yang habis pakai, obat, mobil, sepeda motor yang bisa
dibeli langsung. Selain itu sewa hotel, gedung juga dapat ditunjuk langsung.
Sistem penunjukan langsung tersebut berpotensi besar terciptanya celah
terjadinya korupsi. Bila tanpa pengawasan internal yang ketat, gratifikasi dan
komisi juga bisa muncul disitu. Bila mendapatkan gratifikasi atas sebuah
pengadaan, maka ketentuannya harus melaporkannya ke KPK.
Dalam sebuah sosialisasi atas Revisi Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah yang sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono
(SBY), Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana usai Rapat Kerja III Presiden RI
dengan Para Menteri dan Gubernur di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat
(6/8/2010),
salah satu revisinya yaitu dimungkinkannya penunjukan langsung untuk pengadaan
barang dan jasa khusus. Seperti obat, alat kesehatan habis pakai yang jenis
dan
harganya ditetapkan pemerintah/Menkes dapat dibeli langsung. Mobil, sepeda
motor, kendaraan lain dengan harga khusus pemerintah GSO dapat dibeli langsung
serta sewa penginapan atau hotel, gedung atau kantor dapat ditunjuk langsung.
Ada 11 pokok perubahan lain dalam Keppres 80/2003,salah satu diantaranya
fleksibel dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat. Ketentuan tentang
bencana (alam/non-alam/sosial) diperlonggar, termasuk antisipasi sebelum
bencana datang. Dalam keadaan bencana/darurat dapat dilakukan penunjukan
langsung. Tidak ada batasan tapi tetap akan diaudit.
Mengingat situasi darurat dan bencana banyak berhubungan dengan sektor
kesehatan, maka para pejabat didalam lingkup Kementerian Kesehatan maupun
dinas-dinas kesehatan di daerah perlu belajar dari pengalaman para pejabat
Depkes/kemenkes yang terjerat korupsi dengan teliti mempelajari aturan revisi
Kepres Nomor 80/2003.
http://sastrapembebasan.wordpress.com/
http://tamanhaikumiryanti.blogspot.com/
Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
