forum-pembaca-kompas  

[Forum-Pembaca-KOMPAS] Perlukah Ilmuwan Berpolitik?

Agus Hamonangan
Sun, 07 Jun 2009 17:01:26 -0700

Oleh Elisabeth Rukmini

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/08/05250448/perlukah.ilmuwan.berpolitik




Kebijakan pemilu presiden di AS bertautan dengan sains. Para ilmuwan 
menyebutnya politicization of science.

Kebijakan Bush kerap disebut paling memolitisasi sains. Meski demikian, 
politicization of science secara berimbang dapat ditimpakan kepada Obama dalam 
kampanye terkait energi bersih (clean energy). Bukankah Obama memolitisasi 
sains yang tidak dilakukan Bush?

Roger Pielke, profesor Environmental Studies University of Colorado at Boulder, 
aktif dalam penelitian sains teknologi dan decision making; menulis kaitan 
sains dan politik (Harvard International Review, 2008).

Pielke mencontohkan enam presiden yang melakukan politicization of science. 
Richard Nixon mengubah waktu peluncuran Apollo 17 demi pilpres ulang tahun 
1972. Ford meminta Environmental Protection Agency (EPA) mengubah data 
pendukung emisi gas sulfur dioksida; investigasi terhadap regulasi ini 
menunjukkan bukti-bukti berlawanan dengan kesahihan regulasinya. Jimmy Carter 
menyimpulkan, AS menyediakan 20 persen energi dari sumber-sumber terbarukan; 
data ini berbeda dengan data dari penasihat sainsnya. Ronald Reagan membawa isu 
evolusi dalam kampanye dan mengusulkan agar teori evolusi sekaligus kisah 
penciptaan dari Alkitab diajarkan di sekolah. George Bush membawa isu wetlands 
untuk membebaskan lahan terbuka di bawah perlindungan hukum federal bagi 
pembangunan properti. Bill Clinton memerintahkan penutupan pabrik farmasi Al 
Shifa di Sudan tahun 1998 terkait kasus peledakan bom Kedubes AS di Kenya dan 
Tanzania. Diberitakan, berdasarkan bukti-bukti ilmiah, Al Shifa terlibat kasus 
ini. Belakangan diketahui, bukti-bukti ilmiah itu belum disimpulkan. Barack 
Obama menambah daftar ini dengan membawa isu perubahan cuaca dan clean energy.

Peran ilmuwan

Politicization of science tidak terkait hitam putih sains dan politik atau 
pengambilan keputusan. Dalam isu-isu terkait sains, teknologi, dan kehidupan 
masyarakat, politicization of science penting dipandang sebagai advokasi. 
Contoh, isu lingkungan terkait sumber energi terbarukan atau perubahan iklim. 
Pengambil keputusan membutuhkan tenaga ahli untuk menilai aksi apa yang perlu 
dipilih.

Pielke dalam buku The Honest Broker (2008) merangkum empat peran ilmuwan dalam 
politik dan policy. Keempat peran itu adalah the pure scientist; the science 
arbiter; the issue advocate; the honest broker of policy options. Di antara 
peran-peran itu ada stealth issue advocacy bila ilmuwan dibayangi keuntungan 
pribadi untuk mengegolkan isu tertentu, ada konflik kepentingan. Peran pertama 
dan kedua berjalan baik, bila nilai suatu isu amat jelas dan derajat 
ketidakpastiannya amat minim. Ketika ada konflik nilai dan ketidakpastiannya 
jelas, peran ilmuwan sebagai the issue advocate dan the honest broker terlihat 
jelas. Peran ketiga berbeda dari peran keempat dalam pilihan solusi yang 
disodorkan ilmuwan kepada pembuat keputusan. The issue advocate membawakan satu 
opsi dengan analisisnya, sedangkan the honest broker mengajukan beberapa opsi 
beserta analisis positif dan negatifnya.

Pertanyaannya, dimanakah posisi ilmuwan kita? Memasuki masa kampanye pilpres, 
penting bagi ilmuwan (dan capres-cawapres) memperhitungkan politicization of 
science dalam penilaian program-program yang ditawarkan para calon. Masyarakat 
berhak mengetahui duduk persoalan isu-isu penting dan menyangkut harkat hidup 
orang banyak.

Ilmuwan pantas menjalankan pilihan empat peran itu demi masyarakat terdidik. 
Peran pertama (the pure scientist) dan kedua (the science arbiter) tentu 
penting. Namun, peran ketiga dan terutama keempat amat penting dalam 
politicization of science. Para calon pemimpin layak menyodorkan siapa ilmuwan 
terpilih yang menjadi penasihat kepresidenan dan rencana program mereka. 
Ilmuwan di luar sistem mengkritisinya sehingga politicization of science 
menemukan opsi terbaik.

Belajar dari Jepang, penasihat sains kepresidenan mengusulkan negara memberikan 
insentif bagi sektor industri yang berhasil mengurangi emisi karbon tanpa 
mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dengan cara ini sektor industri bersandar pada 
penelitian dan advancement di bidang emisi karbon (bergantung peran the honest 
broker). Pertalian ilmuwan dengan politik dan policy tak mungkin dihentikan.

Elisabeth Rukmini Staf Akademik Unika Indonesia Atma Jaya Jakarta; Mahasiswa 
Doktoral Pendidikan Kimia Miami University, Oxford, Ohio, AS

  • [Forum-Pembaca-KOMPAS] Perlukah Ilmuwan Berpolitik? Agus Hamonangan