Muhammad Imansyah
Thu, 30 Sep 2004 19:11:26 -0700
SIAPA PUN PRESIDENNYA, RAKYAT TETAP MENDERITA?! Meski banyak kalangan menumpahkan harapan baru pada presiden baru terpilih nanti, tampaknya siapapun presidennya tidak akan mudah mengurangi—apalagi menghapuskan—berbagai penderitaan rakyat. Bahkan, boleh jadi, ke depan rakyat akan semakin menderita. Perubahan baru akan dapat terjadi apabila bukan hanya orang yang berubah melainkan juga perubahan system secular yang selama ini justru melahirkan penderitaan rakyat tersebut. Sejumlah fakta berikut mendukung asumsi di atas: 1. Pengangguran yang makin mengkhawatirkan. Berdasarkan estimasi pengamat ekonomi Lin Che Wei, pada tahun 2005, jika pertumbuhan ekonomi mencapai lima persen, akan tercipta 1,80 juta lapangan pekerjaan baru; dengan angkatan kerja baru 2,16 juta orang maka jumlah pengangguran terbuka mencapai 11,19 juta orang. Tahun 2006, jika pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5 persen, akan tercipta 1,70 juta lapangan pekerjaan baru; dengan angkatan kerja baru 2,18 juta orang maka jumlah pengangguran terbuka mencapai 11,63 juta orang. Tahun 2007, jika pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,9 persen, akan tercipta 1,90 juta lapangan pekerjaan baru; dengan angkatan kerja baru mencapai 2,21 juta orang maka jumlah pengangguran terbuka mencapai 11,90 juta orang. Tahun 2008, jika pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,4 persen, akan tercipta 2,20 juta lapangan pekerjaan baru; dengan angkatan kerja baru mencapai 2,23 juta orang maka jumlah pengangguran terbuka mencapai 11,98 juta orang. (MI, 7/6/2004). Angka pengangguran di atas belum termasuk setengah pengangguran yang menurut ekonom INDEF Iman Sugema, jumlahnya 30,2 juta orang. Dia mengatakan, kondisi tingginya tingkat penangguran makin diperparah dengan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sektor usaha strategis, masalah TKI ilegal, dan ancaman relokasi usaha. Hal tersebut terjadi karena selama ini pemerintah kurang serius dalam menangani masalah pengangguran. (MI, 7/9/2004). 2. Pendidikan yang makin mahal. Menguatnya liberalisasi ekonomi dan krisis multidimensi memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk melakukan privatisasi pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kemudian diserahkan kepada pihak swasta. Akibatnya, pendidikan menjadi barang mewah dan sulit dijangkau oleh mereka yang berkantong tipis. Saat ini, biaya pendidikan untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN) saja mulai dari Rp 45 juta hingga 1 miliar menjadi faktanya. Privatisasi pendidikan dapat dilihat dari seberapa besar anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah. Bila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, tingkat privatisasi pendidikan di Indonesia merupakan yang tertinggi. (PR, 26/7/2004). 3. Penggusuran yang tak pernah berhenti. Penggusuran terus terjadi. Dari berbagai lokasi penggusuran di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, puluhan ribu orang tiba-tiba menjadi terlantar. Sebagian besar dari mereka tak mungkin pergi ke mana-mana. Di desa asalnya mereka juga tak punya apa-apa. Di kota pun selama ini mereka hidup di sektor informal dengan kemampuan ekonomi yang marjinal. Kalaupun ada tawaran pemindahan ke lokasi lain, sering hal itu tidak memberikan akses ekonomi yang mudah. Akhirnya, mereka akan kembali menempati kolong jembatan, bantaran sungai, dan lahan-lahan kosong lainnya, yang dekat dengan lokasi tempat mereka bisa mengais sesuap nasi. Dalam kondisi yang tidak ada solusi ini, akan mudah bagi mereka terseret ke dunia kriminal. Anak-anak akan lebih aktif lagi untuk mengemis atau menjadi copet kelas teri. Para wanita akan lebih mudah tergiur menjadi pelacur kelas kambing, tanpa peduli lagi dengan RUU KUHP yang akan mengancam aktivitas itu. Para lelaki dewasa akan mencoba bertahan hidup dengan premanisme. 4. Privatisasi BUMN (Penjualan aset neagara) makin merajalela. Privatisasi yang terjadi dalam kurun hinghga 2004 ini sebenarnya merupakan perpindahan kepemilikan dari Indonesia kepada pihak asing, khususnya Negara besar. Di antaranya adalah dibolehkannya swasta asing membangun pembangkit listrik dan ikut menangani distribusinya. Kasus terakhir adalah penjualan Indosat ke tangan Singapura, padahal perusahaan tersebut sedang sehat dan memberikan keuntungan terbesar. Dengan adanya privatisasi seperti itu maka kebutuhan-kebutuhan vital dan strategis Indonesia dikuasai oleh pihak asing. Apalagi dengan dikuasainya Indosat oleh Singapura yang selama ini menjadi corong AS dengan memojokkan Indonesia, maka satelit Palapa berikut berbagai informasi dan komunikasi ada pada genggamannya. Padahal, dalam era modern sekarang ini kedua hal tersebut merupakan 'leher' suatu negara. Belum lagi keinginan untuk memiliki satelit dewasa ini hanya dimungkinkan bagi negara-negara kuat. Konsekuensinya, Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ini kehilangan salah satu kekuatannya, dan kian berada di bawah cengkeraman asing. Dampaknya bukan hanya akan dirasakan rakyat Indonesia semata, namun juga secara tidak langsung dirasakan oleh negeri Muslim yang lain. Privatisasi menimbulkan sejumlah bahaya antara lain: (1) Tersentralisasinya aset pada segelintir individu atau perusahaan besar; (2) Menjerumuskan negeri-negeri Islam ke dalam cengkeraman imperialisme ekonomi; (3) Menambah pengangguran akibat PHK dan memperbanyak kemiskinan akibat pengurangan gaji pegawai; (4) Negara akan kehilangan sumber-sumber pendapatannya; (5) Membebani konsumen dengan harga-harga yang melambung akibat pajak tinggi atas perusahaan terprivatisasi; (6) Menghambur-hamburkan kekayaan negara pada sektor non-produktif; (7) Menghalangi rakyat untuk memanfaatkan aset kepemilikan umum; (8) Privatisasi media massa akan memberi peluang masuknya serangan pemikiran kapitalis atas kaum Muslim. 5. Air yang semakin sulit didapat. Dalam UU SDA yang belum lama ini disahkan tampak nuansa dominan yang ada di dalamnya adalah menjadikan air—baik sungai, danau, air tanah maupun hujan—sebagai komoditi pasar dan pengelolaannya membuka peluang besar kepada swasta (privatisasi). Sidang-sidang dalam KTT Bumi di Johannesburg, Afrika Selatan, yang berkaitan dengan sumberdaya air bersih ditengarai telah menjadi sasaran korporasi-korporasi internasional. Bank Dunia memainkan peran itu sebagai katalisator pembukaan kran privatisasi air. Caranya adalah melalui program water resources sector adjustment loan (Watsal). Kelak, air akan dikuasai oleh swasta. Padahal, realitas menunjukkan di beberapa negara seperti Yordania, masalah air menimbulkan konflik antarmasyarakat. Bukankah konflik seperti ini yang selama ini dicampuri oleh pihak asing? 6. Harga BBM yang terus merangkak naik. Sejak tahun 2001 BBM terus naik disesuaikan. Alasan klasik yang diungkapkan pemerintah dalam menaikkan harga BBM, termasuk juga tarif dasar listrik (TDL), adalah untuk mengurangi subsidi pemerintah terhadap BBM, TDL, serta mengurangi defisit anggaran belanja negara (APBN). Alasan pemerintah tahun yang lalu untuk menaikan harga BBM adalah APBN bisa tersedot Rp 150 triliun pada tahun 2004, dua kali lipat dari sebelumnya, bila BBM tidak naik. DPR yang dipandang sebagai penjelmaan rakyat, melalui ketuanya Akbar Tanjung, menegaskan bahwa apabila pemerintah tidak mampu mencegah aksi spekulan maka pemerintah harus menaikkan harga BBM. Pemerintah dan DPR saling mendukung untuk menaikkan terus harga BBM. Sekarang harga BBM dunia melonjak hingga mencapai US$50 perbarel. Namun, karena sedang dalam situasi pemilihan presiden, pemerintah hanya menaikkan BBM bagi industri. Nanti, setelah terpilihnya pemerintahan baru, persoalan pertama yang akan dihadapinya adalah persoalan kenaikan BBM. Peluang besar, harga BBM nanti akan dinaikkan lagi. Padahal, di tengah-tengah krisis ekonomi yang menghimpit masyarakat saat ini, menaikkan harga BBM adalah tindakan yang sangat sewenang-wenang, zalim, dan tidak mempedulikan kesulitan yang diderita masyarakat. Padahal, bukankah keberadaan pemerintah dan penguasa dimanapun adalah untuk mengatur dan memelihara urusan rakyat? 7. Tarif listrik yang makin mencekik. Tarif Dasar Listrik (TDL) naik terus secara rutin sesuai dengan keputusan pemerintah. Pemerintah mengajukan berbagai alasan untuk terus menaikkan tarif dasar listrik mulai Oktober 2003. Akan tetapi, seperti juga banyak disebutkan para pengamat, sebabnya adalah karena PLN akan 'dijual'. Pembeli atau investor akan senang kalau harga listrik sudah mahal sehingga peluang pengembalian modal akan cepat dan mereka tidak mau menanggung beban menaikkan harga listrik. Berdasarkan dokumen yang ada, pemerintah akan melaksanakan privatisasi terhadap PLN selambat-lambatnya pada tahun 2007, dengan proses pemecahan perusahaan yang direncanakan dimulai pada September 2003. Suara untuk privatisasi (‘menjual’) PLN pun semakin nyaring terdengar. 8. Pertambangan di hutan lindung yang didukung undang-undang. Pemerintah menetapkan undang-undang yang membolehkan melakukan penambangan di hutan lindung yang sebenarnya pada tahun 1999 era pemerintahan Habibie dilarang. Ada 22 perusahaan yang diizinkan untuk melakukan penambangan (emas dll.) di hutan lindung. Mayoritas adalah perusahaan asing. Di antaranya adalah PT Weda Bay (90.020 hektare) di hutan Gunung Mirarong-Gunung Tabobo, Maluku Utara; PT Nusa Halmahera (398.600 hektare) di hutan Bukit Gauraja-Bukit Saolat, Halmahera Tengah, Maluku; PT Gag Nikel (13.140 hektare) di Pulau Gag, Sorong; PT Citra Palu Mineral (233.280 hektare) di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan; PT Galuh Cempaka (3.920 hektare) di Kalimantan Selatan; PT Jorong Barutama Greston (14.720 hektare) di Papua; PT Barisan Tropical Mining (12.160 hektare) di Sumatera Selatan. Melalui izin tambang di daerah hutan lindung ini berarti penguasa lebih berpihak kepada pengusaha daripada kepentingan rakyat banyak. Padahal, hutan lindung sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Lebih dari itu, hutan adalah milik rakyat, bukan milik penguasa. Itulah beberapa persoalan—di samping masih adanya segudang persoalan lain—yang mendera bangsa ini. Korbannya siapa lagi kalau bukan mayoritas rakyat yang selama ini disodori janji-janji manis oleh calon-calon wakil rakyat serta calon-calon penguasa dan pejabat pada setiap Pemilu lima tahunan. Faktanya, janji tinggal janji, yang terjadi, rakyat tak henti-henti gigit jari, karena terus dibohongi. Akankah hal ini dibiarkan terus berlangsung? Wahai kaum Muslim, Semua ini terjadi karena sistem yang diterapkan adalah sistem sekularisme-kapitalisme dan orang-orang yang menjalankannya tidak lagi peduli kepada urusan rakyatnya. Bila persoalan tersebut terus berlanjut maka kezaliman yang dilakukan sebagian orang akan berakibat bagi semua orang. Tidak ada kata lain kecuali rakyat harus berani bicara, lalu menentang berbagai kezaliman yang dilakukan. Tanpa dakwah dan tanpa amar makruf nahi mungkar dari rakyat terhadap penguasa maka hal-hal yang menyakitkan rakyat akan terus terjadi. Lebih dari itu, hanya sistem Islam (syariat Islam) dan orang-orang yang amanahlah yang akan dapat mengubah persoalan menyakitkan tersebut menjadi keadilan bagi semua. Kita tidak boleh berdiam diri membiarkan berbagai kezaliman dan kemaksiatan terjadi atas diri kita. Karena itu, marilah kita semua—baik penguasa maupun rakyat—segera mematuhi perintah Allah SWT dengan segera menerapkan hukum-hukum-Nya yang akan menjamin kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Marilah kita segera menyambut firman-Nya: Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kalian tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak (pula) dapat mengingkari (dosa-dosa kalian). (QS asy-Syura [42]: 47). [] ___________________________________________ Idnic mailing list [EMAIL PROTECTED] Subscribe or Unsubscribe : http://milis.rs.net.id/cgi-bin/mailman/listinfo/idnic