Jaris Baslan
Fri, 23 Nov 2007 17:40:58 -0800
Seputar Indonesia Jum'at, 16/11/2007 - 10:47 WIB Sang Pejuang, Sang Kiai Akhir-akhir ini kita mendengar pernyataan berbagai pihak yang meminta agar Bung Tomo diberi gelar pahlawan nasional. Karena alasan-alasan politik, Orde Baru tidak memberikan gelar itu kepadanya. Memang terasa tidak adil terhadap Bung Tomo jika gelar itu tidak diberikan kepadanya karena alasan-alasan politik. Tetapi dalam hal ini ada sebuah sebab lain yang berada di belakang "keharusan sejarah" atas langkah menolak pemberian gelar tersebut. Hal itu sama dengan ketidaksediaan para pemimpin Divisi Brawijaya, salah satunya Mayjen Sungkono (jabatan terakhir Wakil Gubernur Militer Jatim), yang berusaha menutup-nutupi kelebihan para santri, yaitu untuk tidak mengakui paman penulis artikel ini, KH A Chalid Hasjim adalah jenderal mayor (demikian gelar tersebut digunakan waktu itu). Hal itu juga mengenai diri Bung Tomo yang santri itu. Menjelang hari kepahlawanan kita yang ditandai dengan penyobekan kain warna biru dari bendera tiga warna (merah, putih, biru milik Belanda) menjadi bendera dua warna (merah dan putih) yang selanjutnya menjadi bendera kita, dengan perobekan bendera di Hotel Yamato itu, para pemuda pejuang seperti Bung Tomo menunjukkan kepada dunia pada 1945 bahwa Indonesia telah merdeka. Hal ini dilakukan oleh para pemuda pejuang di hadapan tentara sekutu (pada umumnya tentara Inggris) yang dipimpin oleh perwira tinggi Inggris Brigjen Mallaby. Para pemuda pejuang kita saat itu dipimpin oleh Bung Tomo, yang tiap hari meneriakkan pekik Allahu Akbar melalui radio di Surabaya. Kita menyesalkan mengapa orang seperti beliau tidak diakui jasa-jasanya melalui gelar pahlawan nasional. Nah, sebuah kenyataan sejarah yang lain harus diakui. Tetapi sejauh ini tidak ada yang menyinggung soal ini dalam sekian tulisan tentang Divisi Brawijaya, yaitu dalam divisi tersebut ada perpecahan di antara para perwira. Di satu pihak ada perwira "nonsantri" seperti Mayjen Sungkono, Sumitro (yang di belakang hari menjadi Pangkopkamtib), dan Kretarto. Di pihak lain ada "perwira santri" seperti Jenderal Mayor A Chaliq Hasjim, Munasir Ali, Sulam Samsun, dan sebagainya. Pertentangan yang dimenangkan perwira "nonsantri" akhirnya banyak menutup kejadian-kejadian penting dalam kehidupan divisi itu. Inilah yang sebenarnya menjadi tragedi TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang kita miliki. Di tingkat pusat, hal itu terlihat dari penggantiaan Jenderal Besar Sudirman sebagai panglima TNI oleh orang-orang seperti AH Nasution. Untuk melengkapi cerita tentang Hari Pahlawan 10 November 1945 yang berawal di Surabaya itu, kita harus mengetahui juga dua kisah lain yang erat kaitannya dengan kejadian tersebut. Tak lain peristiwa di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atau lebih dikenal dengan nama Hoofd Bestuur Nahdlatoel Oelama di Kawatan, Surabaya. Di tempat itulah pada 22 Oktober 1945 dicanangkan seruan yang dikenal dengan Resolusi Jihad. Seruan itu menyatakan bahwa tindakan membela (lebih-lebih secara fisik) negara Republik Indonesia dari serangan musuh adalah pelaksanaan jihad fi sabilillah (kiprah kaum muslimin untuk membela Islam). Ini adalah pertama kalinya sebuah entitas non-Islam, yaitu Republik Indonesia dipertahankan sebagai kewajiban agama. Saat ini gedung di Kawatan itu akan dijadikan museum untuk memperingati kiprah PBNU tersebut. Dengan demikian, orang dapat menilai sampai di mana PBNU turut berjuang. Hal lain yang perlu dicantumkan dalam tulisan ini adalah kiprah Markas Besar Oelama Djawa Timoer (MBODT) di Wonokromo. Kalau Bung Tomo dan kawan-kawan berjuang di garis depan melawan tentara sekutu di Surabaya, maka di kota yang sama para kiai turut berjuang dengan mengumpulkan nasi bungkus (9.000 bungkus setiap hari selama berbulan-bulan), mengumpulkan tikar dan selimut, menjamin adanya peluru dan senapan dan beberapa hal lain lagi. Komandan dari MBODT itu adalah KH A Wahab Chasbullah, Khatib 'Aam PBNU, sedangkan KH M Bisri Syansuri sebagai wakil Khatib 'Am menjadi kepala staf markas tersebut. Dengan jalinan sesama kiai yang begitu erat dan hubungan langsung mereka dengan rakyat di tingkat bawah, MBODT berhasil melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Gedung tempat MBODT itu pun tinggal diubah menjadi museum. Kehadiran NU mempunyai arti tersendiri dalam kehidupan bangsa ini. Hal ini direfleksikan secara utuh oleh pemunculan para kiai itu dalam perjuangan bersenjata yang kita lakukan. Mula-mula terhadap tentara sekutu, kemudian terhadap tentara Belanda. Para kiai itu yang kemudian kembali ke pondok pesantren mereka masing-masing untuk mengajar, dapatlah dipahami. Tetapi, jika peran mereka dihilangkan dari sejarah perjuangan, itu merupakan kejadian yang sulit dimengerti. Bukti-bukti sejarah akan adanya pertentangan antara "tentara santri" dan "tentara nonsantri" dapat dilihat dari perjuangan KH Mahfudz dari Pesantren Somalangu, Kebumen. Pelaksanaan beberapa kerangka berpikir seperti gagasan rasionalisasi militer yang diajukan Kolonel AH Nasution, yang kemudian diterima oleh Kabinet Hatta pada 1950, adalah bukti lainnya. Pantas saja kalau kemudian kita tidak lagi menyaksikan "kepahlawanan" para kiai,bukan? (*) Abdurrahman Wahid Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB (mbs)
---------------------------------
Be a better pen pal. Text or chat with friends inside Yahoo! Mail. See how.