Buletin Elektronik www.Prakarsa-Rakyat.org
SADAR
Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi
Edisi: 41 Tahun III - 2007
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org
--------------------------------------------------------------
RATIFIKASI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) DAN PENEGAKAN
KEADILAN DI INDONESIA[1]
Oleh: Mugiyanto[2]
ICC merupakan pengadilan permanen dan independen inter
nasional yang dibentuk oleh masyarakat negara-negara di dunia untuk menjatuhkan
hukuman kepada pelaku kejahatan menurut hukum internasional yang meliputi
genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
Sekilas tentang Mahkamah Pidana Internasional ICC
Pada bulan Juli 1998 sebuah Konferensi Diplomatik di Roma
Italia mengesahkan sebuah Statuta tentang ICC (Statuta Roma) dengan suara
sebanyak 120 setuju dan hanya 7 yang tidak setuju (21 abstein). Statuta yang
kemudian dikenal dengan Statuta Roma ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan
kejahatan, cara kerja pengadilan dan negara-negara mana saja yang dapat bekerja
sama dengan ICC. Statuta Roma tentang ICC ini telah berlaku aktif sejak 1 Juli
2002 setelah memenuhi syarat ratifikasi oleh 60 negara.
Berdasaarkan prinsip saling melengkapi, ICC hanya akan
bertindak ketika pengadilan nasional tidak mampu (unable) atau tidak mau
(unwilling) mengambil tindakan. Contohnya adalah ketika pemerintah tidak mau
menghukum warga negaranya terlebih ketika orang tersebut adalah orang yang
berpengaruh (unwilling) atau ketika sistem pengadilan pidana telah runtuh
sebagai akibat dari konflik internal sehingga tidak ada pengadilan yang mampu
mengatasi kasus-kasus tipe kejahatan tersebut (unable).
Sebuah kasus bisa ditangani oleh ICC dengan cara 3 cara.
Pertama, Jaksa Penuntut dengan inisiatifnya sendiri melakukan investigasi
ketika satu atau lebih kejahatan telah terjadi berdasarkan informasi dari
berbagai sumber, termasuk para korban dan keluarga. Kedua, Negara yang telah
meratifikasi Statuta Roma dapat meminta Jaksa Penuntut untuk menginvestigasi
sebuah situasi dimana satu atau lebih kejahatan telah terjadi. Ketiga, Dewan
Keamanan PBB dapat meminta Pengadilan untuk menginvestigasi situasi dimana satu
atau lebih kejahatan telah dilakukan.
Pentingnya Ratifikasi bagi Indonesia
Indonesia adalah salah satu peserta aktif dalam K onferensi
Diplomatik di Roma 1998 yang melahirkan ICC. Sejak saat itu Indonesia sudah
menampakkan diri untuk menjadikan dirinya sebagai negara pihak (state party)
dari ICC. Niat ini juga ditunjukkan dengan diundangkannya UU No 26 tahun 2000
tentang Pengadilan HAM yang dalam beberapa hal berusaha mengadopsi Statuta Roma
tentang ICC. Namun sayangnya, adopsi setengah-setengah atas prinsip-prinsip
Statuta Roma ini menjadikan UU No 26 tahun 2000 menjadi tumpul dan tidak bisa
memberikan penghukuman bagi pelaku. Lebih dari itu, Undang Undang tentang
Pangadilan HAM tersebut justru dijadikan tameng impunitas sebagaimana nampak
pada pengadilan ad hoc kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, serta pengadilan
HAM kasus Abepura.
Selama ini, komitmen Indonesia untuk bersama-sama masyarakat
internasional melawan impunitas dan mewujudkan ratifikasi universal atas ICC
nampaknya hanya jargon-jargon semata, karena pada kenyataannya Indonesia baru
merencanakan melakukan ratifikasi atas Statuta Roma tentang ICC pada tahun
2008, sebagaimana dicanangkan dalam Rencana Aksi Nasional tentang Hak Asasi
Manusia (RANHAM 2003-2008), Padahal, kalau serius sejak awal, ratifikasi bisa
dilakukan jauh lebih cepat, paling tidak pada tahun 2007 ini.
Pentingnya percepatan ratifikasi ini memiliki beberapa alasan
mendasar. Pertama, ratifikasi akan menjadi acuan masyarakat dalam mengukur
konsistensi pemerintah SBY atas ucapan dan tindakan dalam penegakan HAM dan
keadilan. Kita semua tahu, konsistensi antara ucapan dan tindakan adalah salah
satu kelemahan mendasar pemerintahan SBY selama ini.
Kedua, ratifikasi atas ICC akan berdampak pada penguatan dan
perbaikan mekanisme pengadilan hak asasi manusia yang saat ini ditengarai
sedang kolaps. Ratifikasi ICC akan menjadikan dasar yang kuat bagi perlunya
melakukan amandemen mendasar atas peraturan perundangan tentang hak asasi
manusia, terutama UU No 26 tahun 200 tentang Pengadilan HAM yang selama ini
tidak efektif dan tidak memenuhi standar fair trial internasional. Ratifikasi
atas Statuta Roma yang dibarengi dengan perbaikan atas perundangan mengenai HAM
dan Pengadilan HAM akan bisa memberi salah satu terobosan atas kebuntuan
penanganan kasus-kasus pelanggaran berat HAM.
Sebagaimana terlihat dalam implementasi UU No 26 tahun 2000
melalui proses Pengadilan HAM Tanjung Priok, Timor Timur dan Abepura serta
proses penyelidikan dan penyidikan dugaan pelanggaran berat HAM lainnya (kasus
Mei 98, Trisakti - Semanggi I dan II, Penghilangan Paksa dll), UU No 26 tahun
2000 terlihat mandul dan kelemahannya sering dimanfaatkan oleh para pelaku
pelanggaran HAM. Hal ini terjadi terutama karena UU No 26 tahun 2000 tidak
mengadopsi KUHP (rules of procedures) dan unsur-unsur pidana (elemets of
crimes) ICC yang ada pada Statuta Roma.
Ketiga, ratifikasi ICC oleh Indonesia pada saat ini akan
menjadikan Indonesia memiliki akses untuk berpartisipasi dalam berbagai proses
dan operasional ICC yang berkedudukan di Den Hague ini semisal dalam
pencalonan hakim, penuntut, Victim Trust Fund, dan badan-badan ICC yang lain.
Ratifikasi ICC oleh Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negara pihak
untuk aktif dalam pertemuan Dewan Negara Pihak (Assembly of States Parties -
ASP). Sebagai negara pihak, Indonesia juga bisa berperan sangat aktif dalam
Review Conference yang diadakan pada tahun 2008 atau 2009. Sebagai peserta
dalam Review Conference, Indonesia bisa memberikan berpartisipasi secara
maksimal dalam memberikan masukan tentang perubahan-perubahan mendasar yang
mungkin dilakukan terhadap ICC.
Dari itu semua, percepatan ratifikasi ICC oleh Indonesia akan
menjadikan Indonesia bisa berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain dalam
komitmen yang sama dalam mewujudkan keadilan global.
Perlunya komitmen nyata
Proses ratifikasi ICC yang sudah dicanangkan Indonesia memang
mengalami kemajuan. Namun ucapan berbusa baik itu oleh pemerintah maupun DPR
tidak akan memberikan kemajuan berarti, karena yang diperlukan adalah kerj a.
Dan karena adalah DPR dan pemerintah yang musti merumuskan naskah ratifikasi,
kerjasama keduanya adalah sesuatu yang mutlak. Komitmen pemerintah dan DPR
harus segera direalisasikan sebagaimana pesan yang disampaikan Mantan Sekjen
PBB Kofi Annan, dalam pidato sambutannya di hadapan Parlemen Swedia pada bulan
Mei 1999 "... Saya mendesak Anda dan anggota parlemen Anda di seluruh dunia
untuk mempercepat proses ratifikasi Statuta Roma. Jangan sampai kita kehilangan
momentum untuk mencapai keberhasilan yang luar biasa ini secepat mungkin."
Selain itu, ratifikasi juga bukan merupakan akhir dari
pekerjaan ICC. Untuk memastikan ICC bisa berjalan, peraturan pelaksanaannya
juga perlu dirumuskan. Belum lagi ketika pemerintah nanti dihadapkan pada
lobi-lobi Amerika untuk mengecualikan warga negara mereka dalam yurisdiksi ICC
melalui BIA (Bilateral Immunity Agreement) atau NSA (Non Surrender Agreement)
untuk Indonesia yang sebetulnya tidak begitu kental lagi dalam konstelasi
politik Amerika saat ini.
Penutup
Secara formal, Ratifikasi ICC oleh Indonesia tidak secara
langsung menjadikan kasus-kasus besar pelanggaran berat HAM seperti kasus
tragedi 1965, Tanjung Priok 1984, Lampung 1989, Mei 1998, Trisakti-Semanggi I
dan II, Penghilangan Paksa 1998 dan kasus-kasus 'masa lalu' lainnya bisa dibawa
ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag. Akan tetapi, ratifikasi ICC akan
menjadikan dasar yang kuat bagi dilakukannya perubahan (amandemen) fundamental
bagi perundangan mengenai HAM dan pengadilan HAM, terutama bagi UU No 26 tahun
2000 tentang Pengadilan HAM.
Ratifikasi ICC oleh Indonesia juga akan menjadi monumen
peringatan (warning) bagi para calon dan residivis diktator dan penjahat HAM
untuk tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan HAM sebagaimana mereka lakukan
pada masa lalu, kecuali mereka mau meghadapi pengadilan di Den Haag.
Ratifikasi ICC Secepatnya!
--------------------------------------------------------------
[1] Makalah singkat disampaikan dalam Seminar Publik
tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam rangka CICC Asia Strategy Meeting,
kerjasama CICC, Forum Asia, Elsam dan IKOHI, 9 Mei 2007
[2] Penulis adalah Ketua IKOHI dan AFAD, sekaligus anggota
Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabdetabek.
[EMAIL PROTECTED]
[Non-text portions of this message have been removed]
Bersatu Rebut Kekuasaan: Hancurkan Kapitalisme, Imperialisme, Neo-Liberalisme,
Bangun Sosialisme!
Situs Web: http://come.to/indomarxist
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
