Basuki Suhardiman
Tue, 19 Apr 2005 18:37:10 -0700
From: EW <[EMAIL PROTECTED]> To: Basuki Suhardiman <[EMAIL PROTECTED]>, Pembicaraan dg seorang rekan wartawan mengungkapkap bahwa media massa telah digiring atas nama berbagai temuan BPK/Khairi. Salah satu temuan disuarakan bahwa setiap anggota KPU diperkirakan menerima komisi sebesar Rp.1,5-2milyar. Angka ini dibengkakan oleh salah satu LSM pelapor dalam talkshow di sebuah radio di Jakarta mencapai kisaran Rp.2,5-5 milyar. Dalam temuan itu, salah seorang anggota KPU yang merupakan target utama sebenarnya dari operasi ini disebut-sebut memiliki apartemen di kawasan Kuningan. Anggota KPU ini mengakui mendengar isyu bahwa dirinya memiliki unit apartmen Four Seasons yang harga low-end unitnya sekitar Rp.2,5 milyar. Ia juga mengakui telah mendengar isyu kepemilikian 2 unit mobil Jaguar. Menurut pengakuannya, apartmen Kuningan yang ditempatinya dikontrakan KPU untuk waktu terbatas, terutama saat menjelang dan selama pilleg berlangsung. Sewaktu pilpres 1 berlangsung, kontrakan apartmen kuningan sudah berakhir dan tidak lagi diperpanjang oleh KPU dengan alasan tidak ada pos anggaran untuk itu. Rekan wartawan juga mengungkapkan BPK/Khairi sudah mengetahui bila NS dan CM sudah melobi Ketua BPK Anwar Nasution sebelum keberangkatan NS ke Eropa. Tujuannya, menurut rekan pers itu, agar BPK melakukan account engineering untuk kepentingan KPU. Hal ini sulit untuk dilakukan karena Anwar Nasution sangat terkenal kaku dan sangat sulit dilobi untuk meluruskan semua yang sudah miring. Rekan pers itu menanyakan status tempat tinggal bagi anggota KPU yang berasal dari luar Jakarta. Jawabannya adalah tidak tahu, kalaupun menduga paling tidak anggota KPU yang berasal dari luar Jakarta memperoleh kontrakan apartment seperti halnya para hakim agung yang berasal dari luar Jakarta. Mereka tidak mungkin mendapatkan rumah darat karena pembayaran kontrakannya dipastikan tidak atas nama badan hukum. Kebanyakan rumah darat kontrakan dimiliki secara pribadi, dan ini tidak bisa diakomodasi dalam standar pelaporan keuangan negara. Sebuah sumber di media center KPU dalam percakapan per 1 April 2004 mengungkapkan bahwa keterlambatan pemungutan suara pilleg di Irjabar dan Papua hingga 07 April 2004 merupakan tamparan keras bagi akademisi yang masuk ke domain DDN. Pernyataan ini sebenarnya menggambarkan telah terjadinya perang antara akademisi yang menjadi anggota KPU dengan birokrat DDN. Perang itu berlanjut hingga kini. Api perang itu sebenarnya sudah mulai berkobar saat KPU masih beranggotakan 11 orang. Imam Prasodjo kemudian mengundurkan diri ketika pertentangan antara dirinya dengan staf Setjen KPU kian meruncing. Pengunduran diri Imam Prasodjo ternyata tidak meredam api perang yang mulai menjilati tubuh KPU. Pengunduran diri Imam Prasodjo telah membuka kesempatan besar bagi staf Setjen KPU untuk mengontrol sepenuhnya proyek-proyek pengadaan Pemilu 2004. Sejumlah vendor mengakui saat itu mereka telah melakukan pendekatan, bahkan sebagian di antaranya mengakui sudah mendapatkan restu orang kuat KPU yaitu Sekjen KPU SY. Perang itu berkobar hebat ketika aroma korupsi mulai tercium oleh anggota-anggota KPU. Itu dimulai dengan terkuaknya ketidak beresan pelaksanaan tender LAN KPU yang menelan biaya Rp.3,1 milyar. LAN KPU yang dirancang dan dilaksanakan PT Interteknis itu tidak pernah ada penampakannya di lingkungan KPU. Diperkirakan biaya proyek ini saat itu hanya berkisar Rp.400-600 juta, sehingga negara sebenarnya sudah dirugikan minimal sebesar Rp.2,5 milyar. Dugaan ketidak beresan tender oleh staf Setjen KPU juga terjadi dalam paket bantuan keuangan penyelenggaraan P4B dari KPU untuk BPS. Diduga telah terjadi penggelembungan harga 39 unit heavy duty scanner bermerek Xerox yang mencapai USD1 juta. Sekalipun telah mengambil alih pengelolaan tender, tetap saja akademisi KPU kurang lihai dan cekatan dalam mengontrol persoalan tender. Situasi ini masih diperunyam dengan keterpecahan sejumlah anggota KPU ke dalam dua kubu, dan salah satu kubu ikut bergabung dengan para birokrat nakal. Paling tidak, tercatat kebobolan dengan mengucurnya dana percetakan sebesar Rp.40 milyar yang dilakukan oleh staf Setjen KPU. Sumber di dalam KPU menyebutkan proyek percetakan itu dilakukan tanpa tender dan hal itu tidak diketahui oleh sejumlah anggota KPU. Pengambil alihan wewenang dan pengelolaan tender inilah yang mengobarkan pertempuran antara akademisi dengan birokrat DDN. Pengambil alihan pelaksanaan Pilkada oleh DDN merupakan contoh yang paling kongkret. Sangat beralasan bila tundingan anggota KPU korup juga merupakan perpanjangan perang akademisi-birokrat DDN. Hal ini terungkap dari dua isyu yang beredar. Isyu pertama menyebutkan mantan Sekjen KPU SY telah bergabung dengan Sekjen DDN untuk mengontrol Pilkada untuk kepentingan politik tertentu. Isyu kedua, mantan Sekjen KPU SY telah diketahui menawarkan proposal sebagai konsultan Pilkada dengan nilai sekurang-kurangnya Rp.50 milyar. Belakangan diketahui mantan Sekjen itu telah diangkat menjadi staf ahli help desk Pilkada di DDN, serta menjadi salah satu dari dua calon anggota Pengganti Antar Waktu KPU yang diusulkan SBY ke DPR. Patut diduga kemunculan Khairiansyah Salman merupakan permainan LSM pelapor dugaan korupsi yang dimanfaatkan oleh Erry Ryana. Seorang rekan media elektronik mengungkapkan temuan bahwa Khairiansyah merupakan simpatisan dan telah berkali-kali terlibat dalam kegiatan MTI. MTI merupakan salah satu pelapor bersama FTI dan KIPP, dan MTI dipimpin oleh Erry Ryana yang juga merupakan wakil ketua KPK. Kuatnya kepentingan KIPP dalam skenario pembusukan KPU mirip dengan alur cerita sinetron Indonesia. Skenarionya adalah menjatuhkan MWK di awal, namun muncul sebagai whistle blower sekaligus pahlawan di akhir drama. Sebuah sumber di media cetak menyebutkan bahwa pemeriksa BPK telah memiliki salinan atau copy transfer antar bank yang melibatkan sebuah vendor kotak suara kepada tangan kanan MWK yang juga anggota KIPP. Anehnya, temuan itu tidak terungkap hingga kini bahkan cenderung menghilang di tangan BPK, Khairiansyah dan KPK. Kuatnya kepentingan KIPP bisadiduga dengan adanya temuan SMS yang berasal dari sebuah vendor yang tidak lolos dari prakualifikasi tender kotak suara. SMS itu berbunyi: pernah, tp aku tdk terlalu terbuka dgn mslhnya. Aku skrg sering di sms oleh AgL dan menyinggung mslhkomitmen anda ats batuannya selama ini. Aku balikkan fakta ama dia , komitmen AgL dan Mul aja semua BOHONG?dia diam.Klu sdh menyinggung mslh komitmen terus aku skk dia , jg saya bilang sampaikan P'Mul.Klu X mau kasih atau tdk itu ursan Pak X. Keterlibatan AgL dan Mul tentu berakibat fatal bagi aksi koalisi LSM pelapor dugaan korupsi di tubuh KPU. Untuk mengatasinya diperlukan aksi mendahului, untuk menyelamatkan muka LSM asal keduanya. Itu sebabnya dugaan permainan LSM dengan memanfaatkan Khairiansyah dan jaringan MTI di dalam KPK menjadi vital dalam skenario ini. Dugaan lain adalah penahanan MWK terkait dengan kepentingan politik lebih besar lagi. Isyu akan bergabungnya mantan Sekjen KPU SY dengan Sekjen DDN menjadi menarik. Yang lebih menarik adalah isyu munculnya aliansi KPK/Erry Ryana-DDN/Maruf-Sesneg/Sudi Silalahi. Motifnya adalah kepentingan politik strategis. DDN yang telah menguasai Pilkada masih harus berjuang untuk merebut KPU dan Pemilu 2009. Kaitkan ini dengan perang antara akademisi KPU-birokrat DDN. Pilkada merupakan batu loncatan dan tolak ukur menunju penguasaan dan kemenangan kelompok politik tertentu dalam Pemilu 2009. Ini bisa dilihat dari peran besar SY, sebagai calon konsultan Pilkada 50 milyar, tenaga ahli help desk Pilkada, dan calon anggota PAW KPU. SY merupakan entry point untuk penguasan medan pertempuran (battle) yaitu Pilkada menuju pemenangan peperangan (war). Semboyan itu tampaknya akan menjadi kenyataan dengan jatuhnya KPU saat ini. Bila itu terjadi seperti tulisanTeten Masduki di Kompas, Pemilu selesai saat baru dimulai. --Satria Kepencet-- _______________________________________________ Itb mailing list Itb@itb.ac.id http://mx1.itb.ac.id/mailman/listinfo/itb