Basuki Suhardiman
Sat, 23 Apr 2005 23:15:52 -0700
---------- Forwarded message ---------- Date: Fri, 22 Apr 2005 23:04:17 -0700 (PDT) From: Satria Kepencet <[EMAIL PROTECTED]> To: [EMAIL PROTECTED] Subject: soal kompas Kompas: Obyektivitas Pers yang Hilang Kisruh di kotak suara tenyata hanya membuat sedikit media yang tertarik mengangkat temuan-temuan itu sejak awal. Republika mengeluarkan tulisan sehari berselang percakapan di ruang MWK pada tanggal 21 Januari 2004. Pemunculan itu disusul dengan Tempo dan Media Indonesia. Kompas? Tentu tidak. Bukankah reporternya yang bernama Dik sangat dekat dengan kelompok RS dan SY. Bahkan Dik menjadi pertama lomba penulisan pemilu yang diselenggarakan pengelola Media Center KPU. Saat pertengkaran antara Dik dan pengelola MediaCenter KPU HR yang mneyebut Dik memang bukan karena tulisannya bagus tapi karena Kompas. Salah satu staf KPU mengungkapkan Dik dan segelintir wartawan lain menerima gaji bulanan dari SY karena kedekatannya itu. Imbalannya, jelas Dik dan segelintir wartawan lain juga harus membuat tulisan sesuai dengan kepentingan SY. Sabtu, 23 April 2003, Dik menurunkan feature tentang Kotak Suara sebagai Kunci Pembuka? Dik dalam tulisannya menyebutkan “Jika mau mengurutkan proses pengadaan di KPU, adakah yang peduli dengan apa yang terjadi dengan pengadaan logistik yang dilakukan pada 2002? Saat itu ada proses pengadaan logistik yang berkaitan dengan kegiatan P4B yang sepenuhnya ditangani staf Sekretariat Jenderal KPU. Pencetakan formulir pengadaan dan beragam perlengkapan petugas pencacah P4B toh sempat dipersoalkan, Nilai proyeknya pun boleh diadu dengan proyek pengadaan pada tahun anggaran 2003 dan 2004.” Tulisan Dik merupakan isapan jempol dan membuktikan Kompas tidak obyektif dalam pemberitaannya. Dari bekas peserta lelang terungkap bahwa pengadaan yang sepenuhnya ditangani staf Setjen KPU bukannya tanpa kebocoran. Kebocoran terjadi dengan mark up harga 39 unit heavy duty scanner. SY diduga meraup hampir US$1 juta dari pengadaan itu saja. Selain itu, mark up juga terjadi saat pengadaan PC. Ini dilakukan cara menggunakan list harga dan speks PC merek HP dalam proses pelelangan, namun pembeliannya dilakukan dengan merek IBM. Sebuah bidder yang kalah pernah menyebutkan 3 di antara PC itu tidak bisa dipergunakan sejak pertama kali diinstal. Dipekirakan dari setiap PC terdapat perbedaan sekitar US$80 perunitnya. Kalikan saja itu dengan sekitar 760 unit PC IBM yang dibeli untuk P4B. Sebelumnya, staf Setjen KPU juga menangani sepenuhnya pengadaan LAN di KPU. Pengadaan LAN pada tahun anggaran 2002 ini menurut estimasi BPK proyek ini bernilai kurang dari Rp. 400 juta. Padahal dana yang dihabiskan untuk mengimplementasikannya bernilai Rp.3,14 milyar. LAN KPU tidak terlohat penampakannya di lingkungan KPU hingga saat ini. Pelaksana pengadaannya adalah PT Interteknis yang disebut-sebut oleh bidder yang kalah sebagai ‘jagonya’ SY dan sudah dipersiapkan dengan matang untuk memenangkan proyek tersebut. Interteknis disebut-sebut sebagai broker bagi perusahaan-perusahaan peserta lelang pengadaan komputer dan WAN KPU. Nama SY disebut-sebut sebagai ‘orang kuat KPU’ dan setiap calon peserta lelang harus bertemu dan memperoleh restunya sebelum berlaga. SY diketahui memiliki operatornya seperti Bam, Ed dan GP di staf KPU dan HR di Media Center. GP selalu melontarkan komisi sebesar 15% pada peserta tender komputer dan WAN KPU. Rinciannya 10% untuk anggota KPU dan 5% untuk staf KPU. Komisi itu menurun menjadi “10% untuk Pak Ketua” ungkap bidder yang pernah bersantap siang dengan GP menjelang anwijziing pertama lelang pengadaan komputer dan WAN KPU. Gara-gara ucapan itu, GP disemprot dan dimaki-maki ketua KPU NS sehabis sholat Jum’at minggu berikutnya. GP lah yang memerintahkan dimasukan 12 perusahaan tidak lolos prakualifikasi ke dalam undangan peserta anwijziing pertama lelang pengadaan komputer dan WAN KPU. Undangan tersebut sempat disebarkan. CM yang kemudian mengetahui adanya penambahan illegal itu segera memerintahkan staf yang sama untuk meralatnya, sehingga hanya 41 perusahaan yang lolos pra-kualifikasi lah yang datang. Kedua belas perusahaan itu mengakui dimintai uang sebesar Rp.10 juta untuk pencantuman nama-namanya di undangan tersebut. Salah satu bidder yang kalah dalam lelang pengadaan komputer dan WAN KPU terungkap bahwa ia sudah mengeluarkan sekitar Rp.275 juta untuk mengentertain para staf Sekjen dan Sekjen KPU saat itu. Seorang broker yang membawa sebuah perusahaan metal working dan sebuah perusahaan percetakan di Jakarta menyebutkan telah menghabiskan sekitar Rp.500 juta untuk keperluan entertain staf KPU. Dik juga diketahui berseberangan dengan CM karena banyak tulisannya yang menyerang tanpa data yang benar. Dik pada Maret 2004 menurunkan tulisan yang mengutip Marsudi Kisworo sebagai konsultan Tim IT KPU. Dalam tulisan itu, Marsudi Kisworo menyebutkan tingkat kegagalan koneksitas node IT KPU mencapai 98%. Marsudi merupakan bekas anggota Grand Design Sistem Informasi KPU dan tidak pernah terlibat sejak Imam Prasodjo mengundurkan diri dari KPU. Perlu diketahui Grand Design SI KPU yang dirancang oleh Marsudi Cs memiliki nilai minimal US$119 juta. Pembelian PC dengan prosesor Pentium IV 1,4 GHz, HD 40GB, RAM 256 MB dan monitor 17” dipatok antara US$1.500 hingga US$2.000. Sedangkan Laptop dipatok berkisar US$3.000-5.000. Kompas juga terlibat dalam proyek percetakan surat suara melalui Gramedia. Pada percetakan surat suara Pilpres pertama, Gramedia bahkan dipanggil langsung oleh ketua pantia tender percetakan surat suara HA, tanpa sepengetahuan PT Temprina sebagai pimpinan konsorsiumnya. Hasilnya, Gramedia berdiri sendiri dan tidak berada lagi dalam konsorsium. --satria kepencet-- _______________________________________________ Itb mailing list Itb@itb.ac.id http://mx1.itb.ac.id/mailman/listinfo/itb