Faustan Ahmad
Tue, 31 Aug 1999 23:49:09 -0700
Majalah forum DUIT MAU, TANGGUNG JAWAB NANTI DULU L.R. BASKORO DAN WIDIARSI AGUSTINA. --------------------------------------------- ... Hanya, dari semua partai yang diaudit, tampaknya keuangan PDIP paling spektakuler. Terutama, tentu saja dari daftar penyumbang gelapnya. Di rekening partai itu, misalnya, ditemukan tak kurang dari 304 sumbangan yang tidak diketahui siapa saja nama penyumbangnya. Sementara, dalam hal jumlah, untuk periode 5 Maret sampai 18 Mei saja, dana yang dihimpun PDIP mencapai Rp 5 miliar lebih. Bisa dibayangkan, berapa besar dana yang diserap partai ini bila audit dilakukan sekarang ini. Konon, menurut Wakil Bendahara PDIP Noviantika Nasution, untuk keperluan kampanye tempo hari pihaknya mengeluarkan dana sampai Rp 10 miliar. Dari jumlah Rp 5 miliar tadi, Rp 2 miliar di antaranya didapat dari sumbangan 60 perusahaan. Dan, menurut tim auditor, besar sumbangan perusahaan itu berkisar antara Rp 15 juta-Rp 125 juta. Artinya, masih selaras dengan undang-undang. Hanya, nah ini, untuk jenis sumbangan perorangan yang jumlahnya mencapai Rp 750 juta, mereka menemukan seorang penyumbang yang menyerahkan dana sampai Rp 80 juta. Tentu saja, nama si penyumbang tidak tercantum. Sementara, salah seorang pengurus PDIP, Laksamana Sukardi, diketahui menyetor dana sampai Rp 400 juta. Yang mengherankan, di luar jumlah sumbangan dan nama sejumlah penyumbang yang tidak diketahui, kendati memiliki ekonom Kwik Kian Gie dan mantan bankir Laksamana Sukardi, pembukuan partai ini tak lebih rapi dibanding partai lainnya. Bukan saja sejumlah pengeluaran tidak didukung bukti yang lengkap, tapi juga tidak ada pemisahan antara buku kas dan buku bank serta catatan penggunaan cek atau giro bilyet. Di luar itu, antara penggunaan dana kampanye dan dana operasional juga tak jelas perbedaannya. Sayang, tim akuntan dari IAI itu belum bisa mendapatkan data yang menyangkut pengeluaran Megawati selama kampanye. Padahal, itu cukup menarik, mengingat Ketua Umum PDIP itu sempat "berkeliling" Nusantara dengan pesawat carteran. Jadi, dana yang dikeluarkan tentunya tidak sedikit. Memang, ada jawaban dari Noviantika. Tapi, tetap saja belum menjelaskan. "Dana untuk mencarter pesawat itu urunan dari sejumlah pengurus partai," katanya. Maka, keuangan parpol-parpol itu masih tetap menyisakan pertanyaan. Terutama, yang menyangkut keuangan parpol-parpol besar. Bisa jadi mereka menerima dana puluhan atau mungkin ratusan miliar rupiah dari sejumlah bos konglomerat. Dan, itu dilakukan tanpa lewat pembukuan. "Ini sesuatu yang lumrah karena pengusaha itu mau aman jika partai itu nanti berkuasa," kata Koordinator Indonesian Corruption Watch Teten Masduki. Menurut Teten, sangat mungkin pengusaha itu tidak hanya menyumbang satu partai. "Dia menanam saham di mana-mana," katanya. Sementara, partai yang selama 30 tahun dikenal gampang mengeruk uang, Partai Golkar, juga tak luput dari kecurangan serupa. Sebagaimana di PKB, auditor menemukan penyumbang-penyumbang gelap, antara lain lewat rekening di BRI Cabang Khusus, BRI Cabang Tanah Abang, dan BNI Cabang Senayan. Besar sumbangannya pun di atas Rp 15 juta. Itu jelas melanggar ketentuan yang berlaku. Atas hal ini, pihak yang bersangkutan punya alasan. "Dana itu berasal dari perusahaan yang tidak mau disebut namanya," kata Fadel Muhammad, Bendahara Partai Golkar. Toh, selain penyumbang-penyumbang gelap tadi, tim auditor juga menemukan keganjilan lain. Di lajur sumbangan perusahaan, Golkar ternyata menerima sumbangan di atas Rp 150 juta. Ada tiga contoh untuk kasus ini: PT Cakrawala Nusa Dimensi menyumbang Rp 200 juta, atas nama PT Matra Persada Adikarsa ada sumbangan Rp 200 juta, dan PT Ungaran Sari Garmen yang ikut menyetor sampai Rp 197 juta. Lagi-lagi, Fadel menganggap itu hal yang wajar dan tidak melanggar undang-undang. Menurut dia, dana itu mengalir ke Golkar lantaran partai ini telah mempublikasikan nomor rekeningnya melalui media cetak dan elektronik. Artinya, sebagaimana perkara nama, pihaknya juga tak bisa menyetop dana yang masuk. "Jadi, kalau ada yang no name bisa dimaklumi. Tidak bisa diketahui apakah itu perorangan atau perusahaan," ujar Fadel. Iyalah. Tapi, bagaimana dengan pengeluaran dana sebesar Rp 84 juta lebih untuk pembayaran 35 ton beras ke Pondok Pesantren Ciseeng? Jangan-jangan, pengeluaran yang dilakukan Golkar lewat BRI ini bagian dari suap politik? "Ini sedekah kepada kader-kader Golkar sendiri," kata Fadel. Menurut pengusaha ini, untuk pemilu lalu itu, Golkar menganggarkan dana sekitar Rp 100 miliar. "Kalau bengkak, paling menjadi Rp 110 miliar," katanya. Artinya, apakah transfer dana untuk "kader-kader Golkar" tadi cukup masuk akal? Sayang, Fadel tak memberi jawaban lebih jauh. " Faustan is Faustan, It was long ago I never to walk in anyone shadow, iF I fail, iF i Succed at least i HAVE DIGNITY" _______________________________________________________ Are you a Techie? Get Your Free Tech Email Address Now! Many to choose from! Visit http://www.TechEmail.com ----------------------------------------------------------------- Unsubscribe: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] atau dng mengirim email ke relayer itb-net di tempat masing masing ------------------------------------------------------------------