Sumitro
Fri, 22 Feb 2008 17:41:31 -0800
Wassalam, S Roestam--------------------- Komersialisasi Pendidikan: Widodo Dwi Putro
[kompas] SEJUMLAH perguruan tinggi negeri (PTN) besar berlomba membuka "jalur khusus" penerimaan mahasiswa baru dengan memasang tarif Rp 15 juta sampai Rp 150 juta. Berbagai langkah PTN itu ditempuh menyusul kebijakan dijadikannya kampus sebagai Badan Hukum Milik Negara, yang tidak lagi mendapat subsidi melainkan diharuskan mencari dana sendiri(Kompas, 16 Juni 2003).
KETIKA komersialisasi pendidikan itu mendapat kritik, Mendiknas Abdul Malik Fadjar menanggapi sebagai berikut, "Yang penting itu terbuka, transparan, dan akuntabilitasnya terjamin. Itu saja" (Kompas, 17 Juni2003). Hanya atas alasan demikiankah lalu bisnis pendidikan seolah-olah menjadi suatu yang rasional, produktif, efisien, wajar, dan manusiawi. Apa benar boleh dijalankan, asal dilakukan secaratransparan?
Dalam ideologi mana pun, liberal atau sosialis, negara diharuskan menyediakan pendidikan untuk rakyatnya. Dalam sistem sosialis, rakyat memperoleh pendidikan tanpa biaya. Kendati demikian, dalam sistem sosialis (terutama yang totaliter) negara sering mendapat kritik karena ia (negara) selalu campur tangan dalam banyak hal, yakni mulaidari kurikulum hingga buku yang boleh dibaca atau tidak.
Sedangkan dalam sistem liberal, peran pemerintah sangat kecil dan pendidikan dikelola secara profesional oleh swasta. Implikasinya, pendidikan menjadi komoditas bisnis sehingga hanya anak orang kaya saja yang dapat mereguk pendidikan yang berkualitas. Lalu pendidikanIndonesia berada dalam sistem yang mana?
Orangtua siswa yang hidup pada zaman Orde Lama akan teringat bagaimana ketika bersekolah dulu tanpa biaya. Bahkan mereka diberi alat tulis menulis gratis. Pada masa Orde Baru keadaan mulai berubah. Negara memang tetap menyubsidi pendidikan, tetapi biaya untuk sekolah mulaimahal terutama sekolah-sekolah swasta.
Meskipun demikian, sulit untuk mengatakan bahwa pada masa Orde Baru sistem pendidikan telah bergeser ke liberal. Walaupun pendidikan sudah menjadi komoditas, tetapi negara kerap kali turut campur mulai dari indoktrinasi (misalnya, penataran P4), kurikulum hingga pelaranganmempelajari ilmu pengetahuan yang dianggap membahayakan stabilitas.
Pada masa sekarang, negara meningkatkan subsidi pendidikan hingga 20 persen dari APBN. Namun setelah Indonesia memasuki pusaran neoliberal, subsidi sebesar itu tidak signifikan, apalagi diperparah oleh korupsi yang terbendung. Pada fase neoliberal, peran negara mulai dilucuti dandigantikan dengan kedaulatan pasar.
Termasuk dalam sektor pendidikan, negara melakukan deregulasi atau lebih dikenal dengan nama otonomi pendidikan. Kebijakan otonomi pendidikan ini menyebabkan sejumlah perguruan tinggi harus mencari dana sendiri, terutama dengan jalan bisnis atau istilahnya World TradeOrganization (WTO) sebagai commercial service.
KONSEKUENSI memilih sistem neoliberal adalah pendidikan menjadi ajang bisnis. Dapat kita saksikan bagaimana belalai komersialisasi pendidikan tidak hanya meluas pada perguruan tinggi, tetapi sudah membelit hingga sekolah dasar dan menengah. Ada sekolah, mulai SD hingga SMU di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta, yang uang sekolahnyamencapai Rp 3 juta per bulan.
Sekolah-sekolah super elite itu ber-AC dan menawarkan berbagai program memikat di antaranya pelajaran ekstra kurikuler out born, belajar berkuda, dan belajar tata pergaulan internasional. Banyak orangtua kaya yang memasukkan anak mereka ke sekolah mewah ini karena berharapmasa depan anaknya gemilang.
Barangkali kita bisa menyimak pendapat seorang pengusaha yang menjadikan Jakarta, Singapura, Hongkong, Taiwan, Eropa, dan AS sebagai lahan bisnisnya ketika berbicara tentang pendidikan anaknya sebagai berikut, "Cuma anak tertua, perempuan, yang saya sekolahkan sampaiuniversitas terkenal di Indonesia.
Sesudah itu saya sekolahkan MBA ke Amerika. Dua adiknya, begitu tamat SD langsung saya kirim ke Selandia Baru dan Australia untuk SMP dan SMA-nya. Kini keduanya juga di Amerika. Mengapa begitu? Mereka akan mewarisi bisnis saya. Memang basis bisnis mereka adalah Indonesia. Tetapi di abad ke-21 ini bergerak begitu cepat, banyak hal yang harusdipelajari" (Kompas, 24 Juni 2002).
Argumentasi dalam kliping itu memang tidak dapat mewakili responden atau informan yang lain. Tetapi paling tidak, kita dapat mengetahui secuil motif mengapa para orangtua rela mengeluarkan uangnya untuk biaya pendidikan yang begitu mahal? Melalui pendidikan yang mahal dan berkualitas, mereka ingin melestarikan posisi kelasnya hingga padaketurunan berikutnya.
Dengan kata lain, bisnis pendidikan semacam ini adalah sarana pelestarian kelas, sekaligus mengubur impian mobilitas vertikal kelas bawah untuk memperbaiki status kelasnya. Analisis ini kedengarannya radikal, tetapi kita tidak bisa menghindari karena pembacaan realitasnya memang demikian. Bahwa dapat dipastikan hanya strata sosial tertentu yang dapat menikmati sekolah atau universitas yang bermutu. Sedangkan anak-anak orang miskin tetap dalam posisi tertinggal dan masuk dalam lingkaran calon pengangguran, atau kalaupun bekerja melanjutkan profesi orangtuanya sebagai penjual bakso, tukangbecak, buruh, petani gurem, dan sebagainya.
Pierre Bourdieu dalam The State Nobility dan Homo Academicus mempersoalkan hal yang kurang lebih sama. Menurut Bourdieu, orang-orang tidak hanya menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham, tetapi juga dalam bentuk symbolic capital (kapital yang bersifat simbolik). Penelitian Bourdieu pada suku barbar di Aljazair danmasyarakat modern Perancis dapat menjelaskan tentang symbolic capital.
Di Aljazair, masyarakat barbar tidak mempunyai modal produksi, maka jumlah ternak menjadi ukuran status dalam hubungan-hubungan sosial. Namun sebaliknya di Perancis, symbolic capital lebih penting, sehingga kenapa para aristokrat di sana mengarahkan secara ketat anaknya harus sekolah di tempat yang bermutu dan ternama, serta mendapat gelar dari sekolah tersebut. Tentu, investasi berupa symbolic capital itu untukmelanggengkan aristokrasi yang sangat penting dalam relasi sosial.
Dari hasil temuan filsuf Perancis ini kita dapat memahami mengapa ada orang harus menginvestasikan uangnya dalam jumlah begitu besar hanya sekadar mendapat gelar akademis. Mereka sadar akan pentingnya gelar S2 atau doktor, apalagi dari universitas terkenal. Selain gelar pendidikan itu mendudukkan orang-orang pada posisi terhormat, jugamempermudah laju masa depannya.
Komersialisasi pendidikan memang bermata ganda, di samping mereproduksi pelestarian kelas dominan, juga mencampakkan ilmu pengetahuan sebagai alat memanusiakan manusia ke lembah "pelacuran intelektual" (istilahnya, J Benda). Bukankah pendidikan yang lebih terkonsentrasi pada laba adalah getting things done daripada mengatasipenderitaan manusia dan menolong sesama?
KENDATI komersialisasi pendidikan mempunyai basis pendukung yang luas, bukan berarti ia hadir tanpa perlawanan. Ivan Illich, misalnya, menyerukan kepada masyarakat dunia untuk melakukan deschooling society. Demikian pula, Romo Mangunwijaya semasa hidupnya pernahmembuat pendidikan alternatif.
Dan hingga sekarang, di kota kecil Pekalongan pun tumbuh pendidikan alternatif dengan nama "Sekolah Sadar Sosial". Walau pada akhirnya, suara alternatif itu tenggelam ditelan oleh hingar-bingarnya komersialisasi pendidikan yang menjanjikan masa depan. "Kunang- kunang tetap berkedip walau malam semakin larut," hibur seorang ideolog mudadari Yogyakarta. Widodo Dwi PutroPeneliti LP3ES Jakarta
-- Berhenti langganan: [EMAIL PROTECTED] Arsip dan info: http://linux.or.id/milis