A. Yahya Sjarifuddin
Thu, 23 Sep 2004 21:07:38 -0700
Geliat Politisi Menjelang Finish (1)
Alih Profesi Anggota Dewan
Reporter: Suwarjono
detikcom - Jakarta, Ruangan Eksekutif, Hotel Hilton, Jakarta, Senin (30/8/2004) lalu,
puluhan politisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkumpul. Kedatangan anggota
legislatif beramai-ramai ini bukan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) atau
mengadakan pertemuan setengah kamar dengan mitra kerja. Namun, pada hari itu puluhan
anggota DPR dari berbagai fraksi mendeklarasikan berdirinya aliansi lintas fraksi DPR
mendukung calon presiden pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.
Tampak hadir Samuel Koto, Mutammimul Ula, Antoni Amir (Fraksi Reformasi), Julius Usman
dan Haryanto Taslam (F-PDIP), Djalam Doa, Ali Hardi Kiai Demak, Faisal Baasir (PPP),
Syaifullah Adnawi, Chotibul Umam Wiranu, Tari Siwi Utami (FKB), Aryadi Ahmad,
Burhanudin Napitupulu, Firman Subagio (F-PG), MS Kaban (PBB), Mudahan Hasbi (FPDU),
Sophan Sophian, Mukhtar Adam, Saruji Tandjung, HM Nawir, Mahrus Usman dan lain-lain.
Dari 53 penandatangan dukungan kepada pasangan SBY-Kalla ini hampir seluruhnya
merupakan anggota DPR yang tidak terpilih lagi menjadi anggota DPR periode 2004-2009.
Tak heran, jika kemudian muncul tudingan para anggota DPR yang dulu disebut-sebut
sebagai "koboi DPR" ini sekedar mencari cantolan baru atau mencari sekoci setelah
mereka tak terpilih menjadi anggota DPR dalam pemilihan legislatif bulan April lalu.
Mendapat tudingan seperti ini, motor penggerak lintas fraksi pendukung SBY-Kalla,
Samuel Koto menampik. Menurut anggota Fraksi Reformasi ini, gerakan yang mereka
lakukan bukan untuk mencari sekoci baru setelah terlempar dari DPR. "Tudingan itu sama
dengan stigma orde baru. Tudingan itu saya kira dilakukan oleh orang-orang yang
kepentingannya terganggu. Itu karakter orang otoriter," kata Samuel Koto.
Sebab, lanjut Koto, gerakan lintas fraksi bagian dari gerakan konsolidasi demokrasi di
masa transisi yang harus terus diperjuangkan. Sasarannya adalah terjadinya perubahan,
terjadi sirkulasi elit politik yang konstruktif dan rakyat melihat figur itu ada pada
SBY. "Kalau hanya untuk alasan mencari pekerjaan, saya sudah banyak kegiatan di jalur
politik dan LSM," tambah Koto.
Namun, beberapa petinggi Golkar tetap melihat apa yang dilakukan lintas fraksi sebagai
upaya politik anggota DPR yang tak masuk DPR. Apalagi anggota DPR masa bakti 1999-2004
hasil Pemilu 1999 lalu segera akan mengakhiri tugasnya. Tepatnya tanggal 30 September
nanti, seluruh kegiatan DPR akan berakhir. Menurut jadwal, DPR memasuki masa reses
selama satu bulan mulai dari tanggal 17 Juli hingga 15 Agustus 2004. Setelah itu
kembali memasuki masa sidang dari tanggal 16 Agustus hingga 30 September 2004. Tanggal
30 September 2004 merupakan hari terakhir masa bakti anggota DPR hasil Pemilu 1999.
Jadi, praktis hari kerja DPR tinggal sekitar 30 hari dan untuk selanjutnya digantikan
oleh anggota DPR hasil Pemilu 2004.
Nah, yang menarik apa yang akan dilakukan para politisi yang harus angkat koper dari
Senayan ini. Apa yang dilakukan koalisi lintas fraksi DPR mendukung pasangan SBY-Kalla
hanya salah satu contoh konkrit untuk tetap beraktivitas di jalur politik. Tak sedikit
calon mantan anggota DPR berganti "hobi", yakni menjadi pengusaha, menjadi tokoh
pendidikan, pengacara, balik kampung halaman, kembali ke LSM, parpol maupun
benar-benar istirahat setelah uang habis buat dana kampanye.
Syaifullah Adnawi dari FKB yang gagal maju ke Senayan setelah tidak terpilih di daerah
pemilihan Riau mengaku masih akan tetap di Jakarta. Dunia politik tak akan
ditinggalkan meski tak terpilih menjadi anggota DPR. Sebagai keseharian, ia juga akan
fokus menjalankan usahanya, yakni beberapa perusahaan yang dimilikinya semenjak
sebelum menjadi anggota DPR. Usaha tersebut di bidang marketing dan distribusi retail.
Lain halnya dengan Rodjil Ghufon, mantan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa yang tak
terpilih ke Senayan. Ia mengaku akan kembali ke Pasuruan, Jawa Timur, tempat daerah
pemilihannya. "Rencana saya akan membangun pesantren saya. Selain itu berbagai
kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan terdekat tempat tinggal saya. Menulis buku
juga akan saya teruskan," kata Rodjil.
Samuel Koto yang juga harus angkat koper dari Senayan memilih tetap di jalur politik
dan pengabdian ke masyarakat sebagai rencana pasca dari DPR. "Saya mempunyai banyak
LSM, dari LP3ES, Gowa, PPM, LSM lingkungan hidup Citarum. Pokoknya saya akan tetap di
jalur gerakan prodemokrasi," tegasnya.
Bagaimana dengan anggota DPR yang mempunyai background advokat? Mereka yang
tereliminasi dari barisan ini antara lain Wakil Ketua Komisi II DPR Hamdan Zoelva
(PBB), Dwi Ria Latifa dari (PDIP), M. Sjaiful Rahman (PPP), serta advokat asal Ambon
Muhammad Thahir Saimima yang juga politisi PBB.
Hamdan yang tidak berhasil mengumpulkan cukup suara untuk masuk kembali ke DPR
mengatakan bahwa untuk hari-hari ke depan ia akan kembali menekuni profesi lamanya
sebagai advokat. Partner di kantor Hamdan Sudjana Januardi itu mengatakan, bahwa
sebagai advokat ia cukup banyak mendapatkan pengalaman penting selama lima tahun
menjadi anggota DPR.
Sementara itu, dua petinggi Partai Golkar dikabarkan setelah tidak masuk lagi menjadi
anggota DPR sedang mencari posisi kabinet. Seperti diketahui, Partai Golkar mempunyai
jatah yang besar di Kabinet Mega, jika Megawati terpilih. Konon, setidaknya Golkar
mendapat jatah 8 kursi menteri. Bila toh, tak dapat kursi menteri, para politisi itu
mengincar hingga posisi staf ahli menteri.
Tak cuma para petinggi partai yang terancam pengangguran, di level big boss pun ada
yang terancam jobless. Tercatat 3 orang petinggi partai besar kemungkinan (tbs)
Geliat Politisi Menjelang Finish (2)
Kuras Gudang si Purna Bakti
Reporter: Suwarjono
detikcom - Jakarta, Komplek perumahan anggota DPR-RI di Kawasan Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan, Selasa (31/8/2004) sore. Suasana tampak semakin sepi. Rumah-rumah
yang sebagian besar bercat putih, banyak yang tertutup rapat. Penghuninya seakan
lenyap. Hanya terlihat satu, dua orang pedagang dan para penjaga keamanan yang
berjalan hilir mudik.
Rumah-rumah berjejer tanpa tembok pemisah di komplek DPR itu mulai tampak tak terawat.
Di sana-sini, rumput liar mulai tumbuh. Dari 500 rumah yang ada, sebagian besar di
antaranya tampak kosong melompong. Ketika detikcom menyusuri gang perumahan
satu-persatu, banyak rumah yang tak terurus karena ditinggal penghuninya. Bahkan ada
beberapa rumah, jika dilihat dari luar benar-benar tampak melompong, tirai jendelanya
sudah tak ada lagi, apalagi perabotannya. Sudah kosong. Pemandangan ini terlibat
mencolok di Blok B, C sampai F.
Rumah-rumah yang tampak kosong diantaranya milik anggota DPR dari Golkar, PDIP, PPP,
PKB dan lainnya. Paling banyak rumah yang melompong berada di Blok B 1 dan 2. Di blok
A yang banyak dihuni oleh anggota DPR dari FKB juga sepi. Demikian juga di Blok D yang
banyak dihuni anggota FPDIP. Mereka sudah memindahkan perabotan sejak dua pekan lalu,
dan sekarang yang tampak hanya rumah yang kosong melompong dan kotor tak terawat.
Hanya di Blok A yang relatif masih ada rumah yang berpenghuni.
Rahmat, salah seorang penjaga keamanan kompleks perumahan DPR menuturkan bahwa
rumah-rumah tersebut sudah ditinggalkan penghuninya sejak beberapa hari lalu. Mereka
yang "mudik" merupakan anggota DPR atau keluarganya, yang tak terpilih kembali dalam
pemilu legislatif, Juli 2004 lalu. Mereka yang gagal ke Senayan kembali, satu-persatu
meninggalkan rumah dinas tersebut.
Ironisnya, sewaktu meninggalkan rumah dinas, para mantan wakil rakyat itu tak mau
lenggang kangkung secara percuma. Berbagai fasilitas yang dipinjamkan dari badan
urusan rumah tangga DPR ikut mereka bawa serta. Padahal itu jelas bukan miliknya,
namun milik inventaris Sekretariat Jenderal DPR. Barang-barang seperti AC, televisi
berwarna 21 inchi, mesin cuci, kursi tamu, sofa, kulkas, satu set meja makan, kompor,
sofa bed (tempat tidur) sampai gorden "ikut" terbawa sewaktu para pemilik ini
pindahan. Mungkin hanya rumah saja yang tidak mereka angkut bawa pulang.
Beberapa penghuni di komplek tersebut membenarkan adanya eksodus besar besaran setelah
para anggota DPR ini tak terpilih kembali dengan membawa apa yang ada di rumah
tersebut. "Meski belum resmi berakhir, saya sudah membawa barang-barang saya
Pasuruan," kata Rodjil Ghufron anggota FKB DPR saat dihubungi detikcom di rumahnya
Pasuruan, Jawa Timur. Rodjil yang sudah lama tak muncul di Senayan ini ternyata sudah
pulang duluan, kembali ke daerahnya dan membangun pesantren.
Banyaknya penghuni yang sudah pulang kampung juga dibenarkan Rahmat, salah seorang
satpam kompleks tersebut. Hal ini membuat jumlah penjaga diperketat, dengan menambah
jumlah penjaga. Di gerbang pintu masuk terdapat pos penjagaan, dan terpampang tulisan
"Hanya yang menggunakan kartu pengenal yang boleh masuk." Namun pada kenyataan, orang
bebas bersliweran. Hanya pengendara mobil yang tak dikenal ditanya tujuannya kemana.
Toh, meski sudah banyak rumah yang kosong, sebagian lagi masih isi. Mereka yang tetap
tinggal ini rata-rata anggota DPR yang terpilih kembali dan sebagian mereka yang tidak
terpilih, namun belum pindah rumah. Seperti saat detikcom menemui Haryanto yang
menempati rumah salah seorang anggota FPG. Menurut Haryanto, mereka masih bisa
menempati rumah tersebut sampai akhir Desember. "Karena dulu sewaktu masuk juga awal
tahun baru. Maka saya perkirakan juga masuk anggota baru masuk awal bulan Januari
nanti. Rumah pasti akan dikosongkan dulu, direnovasi baru diisi perabotan dan ada
penghuni baru," katanya.
Meski masih ada waktu mendiami rumah sampai bulan Desember, Haryanto mengaku berencana
pindah pekan depan. Dan seperti yang dilakukan oleh penghuni yang lain, ia akan
membawa seluruh perabotan yang ada di rumah tersebut. "Habis tetangga-tetangga yang
pindah juga membawa perabotan inventaris. Saya juga akan bawa, sayang kalau
ditinggal.Ya buat kenang-kenangan kalau pernah tinggal di perumahan DPR," kata
Haryanto yang sudah menyiapkan rumah di Tebet, Jakarta Selatan untuk menampung
barang-barang inventaris tersebut.
Tak takut ditangkap? Haryanto dengan enteng menjawab "Ya buktinya sebelum ini
tetangga-tetangga juga begitu. Mereka bisa angkut semua barang di kompleks perumahan
ini. Sampai keluar Saptam juga tidak masalah. Jadi sayang kalau dibuang, barangnya
masih bagus-bagus. Kan nanti akan disi barang-barang baru setelah direnovasi," katanya.
Angkut-angkut barang ini, menurut penuturan Haryanto, sudah menjadi tradisi setiap
pergantian anggota DPR. Sebenarnya, menurut Haryanto, memang ada surat edaran dari
Sekjen DPR yang menyatakan bahwa seluruh barang-barang itu bisa dimiliki dengan
mengganti uang Rp 3 juta untuk seluruh barang dan perabotan. Namun dalam praktiknya,
sampai sekarang tidak ada penagihan maupun pendataan dari pihak sekretariat jenderal
DPR, sampai mereka yang pindah tak ketahuan rimbanya.
Bersih-bersih gudang ternyata tak hanya dialami anggota DPR-RI. Di DPRD juga banyak
terjadi kasus bagi-bagi keuntungan menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai anggota
DPRD. Di Kalimantan Timur, anggota DPRD yang dibelikan mobil dinas Jeep Cherokee
dilelang dengan harga sangat miring. Pemakainya bisa memiliki mobil dinas dengan cukup
mengganti biaya Rp 10 juta. Demikian juga pimpinan DPRD DKI Jakarta juga mendapat
kemudahan untuk memiliki mobil dinas yang dipakai hanya dengan harga antara Rp 39 - 49
juta untuk jenis Toyota Camry tahun 2002.
Beberapa daerah lain mempunyai kasus serupa tapi tak sama. DPRD Jawa Barat
membagi-bagikan dana kaveling senilai lebih dari Rp33,4 miliar. Dana ini dibagi untuk
seluruh anggota DPRD lama sebanyak 100 orang.Sayangnya, sampai sekarang tidak ada
pengusutan terhadap kasus ini. Bahkan19 anggota DPRD yang diduga terlibat kasus ini,
dilantik kembali menjadi anggota DPRD periode 2004-2009.
Di tempat lain, DPRD Lampung memberikan uang pesangon bagi anggota DPRD yang akan
berakhir masa jabatannya. Demikian juga di Sulawesi Tenggara, anggota DPRD Kota
Kendari berlomba-lomba menaikkan uang kesejahteraan untuk memperkaya diri.
Isu menyengat belakangan ini, anggota DPR sengaja melakukan "bancakan" menjelang
berakhirnya masa jabatan. Mereka "mengejar setoran" sebelum masa kerjanya habis pada
tanggal 30 September. Berbagai cara dilakukan untuk menumpuk pundi-pundi. Kasus paling
banyak adalah tindakan DPRD-DPRD di pelbagai daerah yang mengakali APBD untuk
memperkaya diri.
Sementara untuk di DPR RI, tak kalah seru para anggota legislatif menggenjot pendapat.
Meski masa kerja tinggal 20 hari, berbagai pansus, panja, pembahasan RUU, rapat dengar
pendapat dengan mitra kerja semakin gencar. Sempat ada kabar sekjen DPR akan keluarkan
uang pesangon. Tapi ini segera dibantah oleh Alvien Lie, anggota Fraksi Reformasi.
"Tak ada anggaran untuk uang pesangon atau dana pensiun. Jadi kalau uang itu berasal
dari APBN ataupun sumber resmi mustahil ada," kata Alvien.
Hanya yang memungkinkan adalah melakukan farewell party. Menjelang berakhirnya masa
berakhirnya kerja DPR, masing-masing komisi mengadakan acara perpisahan dengan mitra
kerjanya. Seperti Komisi I melakukan di Bali, Komisi V dikabarkan akan melakukan di
Bogor dan seterusnya. "Memang setiap komisi membuat acara perpisahan. Hanya kalau
komisi V akan dilakukan intern. Tak ada mitra kerja," kata anggota Komisi V DPR Alvien
Lie.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Wacth (ICW) Lucky Djani menilai pola korupsi
yang dilakukan anggota DPR tak berubah. Bagi mereka yang berakhir karier politiknya,
mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya terlebih dahulu karena merasa sudah banyak
keluar uang sebelum pemilu. Mereka sudah mengeluarkan modal besar, gadaikan rumah,
barang-barang dan sebagainya. "Selalu saja mereka mencari pembenaran. Hal seperti ini
harus mendapat pengusutan tuntas," tambah Lucky Djani.(tbs)
Geliat Politisi Menjelang Finish (3)
Enaknya Menjadi Anggota DPR
Reporter: Suwarjono
detikcom - Jakarta, Apa sih enaknya menjadi anggota DPR, sehingga ribuan orang berebut
kursi empuk ini meski hanya untuk 5 tahun. Pertanyaan ini mungkin muncul bagi orang
awam yang keheranan ada orang rebutan kursi agar dapat duduk di legislatif. Namun,
bagi para politikus, merebut satu kursi berarti prestise, kedudukan, jabatan dan yang
penting adalah secara ekonomi sangat menggiurkan.
Bagaimana tak enak, orang menjadi anggota DPR bisa melenggang ke senayan, tanpa
memikirkan berbagai kebutuhan. Ibaratnya tinggal bawa badan, maka sampai di Jakarta
menjadi anggota DPR akan segera mendapat fasilitas setumpuk.
Sebut saja dari perumahan lengkap dengan perabotan, bahkan mesin cuci baru, tempat
tidur superbed, sofa, AC, dll. Selain itu akan mendapat tunjangan sebuah mobil,
telepon dan listrik gratis, pelayanan kesehatan dan lainnya. Tak hanya sampai di situ
saja, pemerintah memberikan dana tambahan untuk mengelola staf atau satu orang asisten
pribadi.
Bantuan diberikan mulai APBN tahun 2003, dimana setiap anggota DPR diperbolehkan
merekrut seorang staf pribadi dengan gaji Rp 2 juta perbulan. Selain mendapat subsidi
bantuan asisten pribadi, setiap anggota DPR juga mendapat bantuan subsidi transportasi
Rp 70 juta, renovasi rumah Rp 20 juta, fasilitas atau tunjangan listrik, telepon dan
PAM Rp 2 juta/bulan, dan komunikasi intensif Rp 3 juta/bulan. Jumlah ini masih
ditambah gaji perbulan sekitar Rp 16 juta.
Di luar gaji dan tunjangan/fasilitas di atas, setiap kali mengerjakan tugas-tugas
sebagai wakil rakyat, misalnya untuk hadir dalam persidangan ada tunjangan sidang
sebesar Rp 150.000,-. Kemudian jika anggota dewan masuk dalam panitia khusus (Pansus),
membahas suatu kasus atau menyiapkan rancangan undang-undang, maka mendapat tunjangan
pansus sebesar Rp 750.000,-. Jika masa reses dan anggota DPR harus kembali ke
daerahnya, ada tunjangan reses selama 5-8 hari sebesar Rp 150.000,-/hari plus tiket
pesawat pulang pergi. Ini masih ditambah jatah hotel dengan platform Rp 1.200.000,-.
Tidak hanya terbatas di sini saja, ternyata masih ada tunjangan keluarga, tunjangan
kehormatan, tunjangan kerja komisi, tunjangan kesehatan dan tunjangan inventaris yang
besarnya bervariasi. Sayang data-data detilnya bersifat rahasia dan tidak dapat
dipublikasikan.
Demi kelancaran kerja, hal-hal di atas masih bisa bertambah. Apabila si anggota dewan
juga menjabat sebagai pimpinan fraksi, negara juga membayar pengadaan tenaga ahli atau
asisten. Besarnya dana yang diberikan untuk seorang staf ahli adalah Rp 5 juta per
bulan.
Selain bantuan staf ke masing-masing anggota DPR, ada juga bantuan buat staf ahli
Pimpinan DPR berjumlah enam orang, staf ahli fraksi berkisar 4-10 orang per fraksi,
staf ahli Baleg 3 orang, staf ahli komisi 33 orang, dan staf ahli Panitia Anggaran 20
orang. Total staf ahli mencapai 111 orang. Sehingga, total dana yang dikeluarkan
untuk staf ahli per bulan mencapai Rp 555 juta atau Rp
6,66 miliar setahun.
Toh meski berbagai fasilitas sudah terus mengalir, kesan negatif yang ditinggalkan
oleh DPR masa bakti 1999-2004 tak kalah seru. Anggota DPR terkenal bolosan, sering
absen dalam persidangan dan malas. Pimpinan DPR sendiri mengakui rendahnya etos kerja
serta loyalitas dan dedikasi para anggotanya. Tidak kurang dari Wakil Ketua DPR,
Tosari Wijaya terus terang menyatakan kekecewaannya terhadap disiplin anggota. Sebab
dalam sejarah DPR-RI sebanyak 16 kali Badan Musyawarah DPR gagal melaksanakan sidang
karena tidak memenuhi kuorum.
Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan kesan dan pesan yang ditinggalkan oleh DPR hasil
Pemilu 1999 ini adalah etos kerja dan disiplin yang sangat rendah. Sebaliknya
menunjukkan arogansi karena kekuasaan yang dimiliki tidak dipergunakan semaksimal dan
seoptimal mungkin. Sebab itu, cukup beralasan kalau dikatakan para legislator kita itu
menjadikan forum parlemen sebagai tempat "mencari makan" atau mencari rezeki. Atau toh
kalau datang, hanya 4D, datang, duduk, diam dan duit.
Besarnya gaji dan banyaknya dana dan tunjangan segala rupa membuat sang wakil rakyat,
tak bisa dipungkiri menjadi kaya raya. Beberapa di antaranya terkesan jadi mirip
Orang Kaya Baru (OKB). Tampilan mereka menjadi perlente, sejajar pengusaha sukses.
Jika bertandang di gedung DPR, dengan mudah akan menjumpai para politisi yang akan
melakukan rapat memakai stelan jas, handphone, parfum sampai mobil "wah".
Sedikit menengok ke pelataran parkir basement gedung DPR RI Nusantara I, akan tampak
tempat parkir seperti showroom mobil saja. Berjajar berbagai mobil jenis built up
sampai mobil-mobil baru lainnya ditunggui para sopirnya. Mulai BMW, Mercy, Opel
Blazer, KIA Carnival, dan lain-lain.
Namun banyak anggota dewan yang keberatan jika mobil yang dipakai didapat selama
menjadi anggota dewan. Hamka Yandhu, anggota Komisi IX dari Partai Golkar, yang juga
seorang pengusaha mengaku sudah lama memiliki Opel Blazer."Ini memang kendaraan yang
saya gunakan sebelum menjabat anggota dewan," ujar Hamka.
Pria berkumis ini saat ditanya mengenai tunjangan-tunjangan yang diterima anggota DPR,
ia hanya mengatakan bahwa anggota DPR menerima dana untuk melakukan lobi seperti
melakukan entertain sebesar Rp 1,7 juta yang akhirnya menjadi sekitar Rp 2,7 juta.
"Dana itu belum kami terima, katanya akan dirapelkan," jelasnya.
Sedangkan Endin Soefihara, anggota DPR dari PPP membenarkan jika anggota dewan selain
menerima gaji juga berbagai fasilitas dan tunjangan. Namun, uang yang diterima juga
disumbangkan kepada partai. "Untuk PPP besarnya sumbangan rata-rata Rp 1 juta tiap
bulan," katanya.
Namun beberapa orang Golkar membantah jika setiap anggota DPR berkewajiban menyumbang
ke partai. "Itu kerelaan kita. Kan, kita juga harus melihat bahwa kita dibesarkan
partai. Dananya tidak ditentukan jumlahnya, tapi tergantung kitanya saja," tegas Hamka.
Lebih jauh lagi, ada yang mengatakan bahwa pembahasan RUU pun tergantung materi yang
akan dibahas. Selain menyangkut materi, juga tergantung apakah ada atau tidak sponsor
yang mendukung pembahasan RUU itu. Buktinya, RUU yang didukung oleh sponsor selalu
mendapat prioritas pembahasan. Dengan cara-cara seperti itu, tidak salah kalau
dikatakan sementara kalangan anggota DPR bukan mementingkan substansi RUU yang akan
dibahas, melainkan tergantung sejauh mana fasilitas yang disediakan sponsor yang
menginginkan rampungnya RUU tersebut.
Akibatnya tidak mengherankan apabila RUU yang tergolong "gemuk" seperti di bidang
keuangan, perbankan, industri dan perdagangan serta aset dan properti atau bidang
ekuin umumnya mendapat prioritas pembahasan. Sebaliknya RUU tergolong "kering" seperti
bidang kesra terutama menyangkut pembangunan dan pembaruan hukum nasional sangat
tertinggal.(tbs)
Geliat Politisi Menjelang Finish (4)
Pusat Berulah, Daerah...Ngikut
Reporter: Suwarjono
detikcom - Jakarta, Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itulah gambaran yang
pas mengenai adanya budaya korupsi yang terus berkembang biak di Indonesia. Jika para
pejabat di tingkat pusat, para petinggi melakukan korupsi, maka pejabat di tingkat
daerah pun tak mau ketinggalan. Termasuk jika ada anggota DPR RI (tbs)
Referensi:
-
http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2004/bulan/09/tgl/03/time/64638/idnews/201899/idkanal/10
-
http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2004/bulan/09/tgl/03/time/103855/idnews/202122/idkanal/10
-
http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2004/bulan/09/tgl/03/time/131727/idnews/202200/idkanal/10
-
http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2004/bulan/09/tgl/03/time/141747/idnews/202237/idkanal/10
--
Salam,
A. Yahya Sjarifuddin <[EMAIL PROTECTED]>
Fingerprint: F757 FF66 5FE5 2C4A 3451 3C47 0FF1 9146 C887 1D8A
= Ikatan Alumni PKKT, Milis: [EMAIL PROTECTED], Website: www.iapkkt.org =
Sebab kehidupan tidak berjalan mundur, pun tidak tenggelam dimasa lampau