Tambahan informasi dari sumber : Website Dirjen Administrasi Kependudukan. Kamis, 07 Januari 2010 Sekjen Depdagri Tinjau Uji Petik KTP Elektronik DENPASAR--Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Diah Anggraeni meninjau pelaksanaan uji petik penerbitan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP di Denpasar, Bali. "Penerbitan KTP elektronik sebagai upaya menciptakan tertib administrasi kependudukan serta mencegah terjadinya pemilikan KTP ganda atau KTP palsu," kata Diah Anggraeni di Denpasar, Kamis.
Di sela-sela meninjau uji petik KTP elektronik di Kantor Camat Denpasar Barat, ia mengatakan, dengan e-KTP itu diharapkan mampu mencegah pembuatan KTP ganda, karena KTP ini dilengkapi sidik jari dan tanda tangan tersimpan dalam chip secara biometrik. "Ini nantinya akan dipakai data base penduduk secara akurat dalam hal menyusun daftar pemilih tetap pemilu, sehingga masalah yang sangat krusial dalam hal pemilu akan dapat ditekan sekecil mungkin," katanya. Dipilihnya Denpasar sebagai proyek percontohan penerbitan e-KTP, menurut Sekjen Depdagri, karena komitmen Pemkot Denpasar dalam menciptakan tertib administrasi kependudukan sangat tinggi. "Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkot Denpasar yang telah memberikan pelayanan dan menerapkan tertib administrasi kependudukan. Hal tersebut tentu didukung sumber daya manusia yang memadai," ucap Diah Anggraeni. Dikatakan, bahwa e-KTP berlaku secara nasional, dan diharapkan pada akhir tahun 2012 seluruh daerah di Indonesia dapat menerapkan KTP berbasis elektronik. "Penerapan e-KTP adalah kerja sama antara Depdagri dengan sejumlah lembaga antara lain, Lembaga Sandi Negara, Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer (Aptikom)," jelas Dia Anggraeni. Sementara Wakil Walikota Denpasar IGN Jayanegara didampingi Kadis Catatan Sipil Denpasar, Nyoman Gde Narendra mengatakan, pelayanan KTP elektronik untuk wilayah Kota Denpasar baru dilakukan di Kecamatan Denpasar Barat. Ia mengatakan, saat ini yang baru bisa dilayani adalah sekitar 26 ribu penduduk di Denpasar Barat. Namun demikian KTP yang lama masih tetap berlaku seperti biasa dan secara bertahap penerapan e-KTP diberlakukan di Denpasar. "Kebutuhan masyarakat akan identitas diri atau 'single identity number' diharapkan akan terjawab dengan penerbitan e-KTP ini," kata Jayanegara. Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada kesempatan tersebut juga menyambut baik penerbitan e-KTP. Mangku Pastika bahkan secara khusus meminta kepada pemerintah pusat melalui Sekjen Depdagri agar untuk Provinsi Bali penerbitan e-KTP ini dapat dilakukan pada tahun 2010. "KTP elektronik sangat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah daerah salah satu di antaranya, adalah program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), dengan persyaratan harus memiliki KTP," katanya. Dengan e-KTP ini, kata Gubernur Bali, akan memberikan kepastian pelayanan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan. Terutama dalam hal data input yang di dapat betul-betul validasi," ucap mantan Kapolda Bali. Pada acara tersebut juga dihadiri Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri Ir H. Irman, Kepala BBPT Dr. Ir. Marzan, Kepala Lembaga Sandi Negara Mayjen TNI Wiryono, Wakil Rektor ITB Prof Dr Indratmo Sukarno, dan Sekretaris Wakil Presiden Reinaldy Sofwan. Selasa, 17 November 2009 KTP Jenis Baru Akan Diterapkan di Enam Kota Pemerintah akan memulai penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) yang menggunakan nomor induk kependudukan, sidik jari dan chip elektronik di enam kota yakni Padang, Makassar, Yogyakarta, Denpasar, Cirebon dan Jembrana. Paling lambat 2011, penggunaan KTP jenis baru itu akan terlaksana di seluruh Indonesia. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Kependudukan Departemen Dalam Negeri, Irman, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, di Senayan, Jakarta, Senin 16 November 2009. Irman menjelaskan, menuju ke sistem itu, setiap penduduk wajib mengisi biodata. "Melaksanakan penerapan awal KTP berbasis NIK secara nasional yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip di enam kabupaten/kota yaitu Padang, Makassar, Yogya, Denpasar, Cirebon dan Jembrana," katanya. Penggunaan NIK secara nasional, menurut Irman, adalah demi keamanan negara, kualitas demokrasi yang lebih baik terkait pemilihan umum dan status kependudukan. dst..................
<<Sekjen DDN.jpg>>
<<KTP Bolakbalik.jpg>>
-- you have this email because you join to "aga-madjid" GoogleGroups. to post emails, just send to : [email protected] to join this group, send blank email to : [email protected] to quit from this group, just send email to : [email protected] if you wanna know me, please visit my facebook at [email protected] or add me in Yahoo Messenger at [email protected] thanks for joinning this group.
