44 BUMN Tidak Akan Dilikuidasi
Laporan wartawan KOMPAS Orin Basuki
Selasa, 27 April 2010 | 08:43 WIB
KOMPAS/RIZA FATHONI
SINGAPURA, KOMPAS.com — Kementerian Badan Usaha Milik Negara merancang
roadmap atau peta jalan pengembangan perusahaan milik negara ini dengan
mempertahankan bentuk dan status 44 BUMN. Ke-44 BUMN ini tidak akan
digabung, dilikuidasi, atau didivestasi karena tergolong BUMN besar,
telanjur berbentuk perusahaan umum, dan memegang tanggung jawab public
service obligation atau PSO.
Deputi Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi Kementerian BUMN Mahmuddin
Yasin menegaskan hal itu di Singapura, Selasa (27/4/2010).
BUMN yang dikategorikan sebagai perusahaan besar antara lain adalah PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BNI (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, PT Bukit Asam(Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia
(Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero), PT
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk , PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk, Pertamina, serta PT PLN. Totalnya diperkirakan ada 25 BUMN.
Adapun BUMN yang berstatus perusahaan umum atau perum ada 14 perusahaan,
antara lain Bulog. Adapun BUMN yang saat ini menanggung tanggung jawab
PSO ada 10 perusahaan.
Dari 10 BUMN PSO itu, lima di antaranya adalah BUMN besar. Beberapa BUMN
PSO yang akan kami biarkan stand alone (berdiri sendiri tanpa
diganbungkan atau dikonsolidasikan) antara lain PT Pelni dan PT Kereta
Api, ungkap Yasin.
Saat ini pemerintah tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran pada
141 BUMN yang dianggap sudah terlalu gemuk. Pemerintah memiliki beberapa
opsi untuk merampingkan jumlah BUMN ini, antara lain dengan tetap
menjadi perusahaan yang berdiri sendiri (stand alone), dilikuidasi kalau
terus menerus merugi, merger atau konsolidasi, dan divestasi.
Salah satu BUMN yang akan didivestasi (dilepas kepemilikan saham
pemerintah kepada pihak lain) adalah PT Cambrics Primissima, perusahaan
yang bergerak di industri pemintalan dan pertenunan. Perusahaan ini
didirikan sebagai perusahaan patungan antara pemerintah dan Gabungan
Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Komposisi sahamnya saat ini adalah
pemerintah sebanyak 52,79 persen dan GKBI 47,21 persen.
"Kami menganggap pemerintah sudah tidak pantas lagi terjun langsung di
sektor tekstil," ungkap Yasin.
--
you have this email because you join to "aga-madjid" GoogleGroups.
to post emails, just send to :
[email protected]
to join this group, send blank email to :
[email protected]
to quit from this group, just send email to :
[email protected]
if you wanna know me, please visit my facebook at [email protected]
or add me in Yahoo Messenger at [email protected]
thanks for joinning this group.
Subscription settings: http://groups.google.com/group/aga-madjid/subscribe?hl=en
