**
[Attachment(s)<http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=main,tlist&ver=hRenvw65l2U.en.&am=!KpSF4DJY86n7Qn3uu0h2QgpKUBIbMm-bLSnHA_02U4gfh5qj14M0yrFFuPMuDw#131941a5e17e5e71_TopText>from
KP-PRP included below]
*PERNYATAAN SIKAP*
*PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA*
*Nomor: 370/PS/KP-PRP/e/VIII/11*
*Papua Hanya Menjadi Wilayah Perebutan Para Pemilik Modal!*
*Mendukung Upaya Referendum di Papua!*
Salam rakyat pekerja,
Baru-baru ini, Provinsi Papua kembali bergejolak. Pada tanggal 30-31 Juli
2011, terjadi bentrokan berdarah antara kelompok massa pendukung bakal calon
pasangan bupat-wakil bupati Puncak Papua, Elvis Tabuni-Heri Dosinay dengan
massa pendukung pasangan Simon Alom-Yosian Tenbak, yang sama-sama diusung
Partai Gerindra. Kerusuhan tersebut dipicu oleh penolakan KPUD Kabupaten
Puncak terhadap pendaftaran salah satu calon, yakni pasangan Simon-Yosian,
karena dianggap diusung dari partai yang sama pada pasangan calon lainnya.
Dari kerusuhan yang terjadi di Ilaga, Kabupaten Puncak tersebut menyebabkan
19 orang tewas dan puluhan lainnya terluka.
Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 1 Agustus 2011 di Kampung Nafri,
Abepura, 4 orang tewas ditembak dan dibacok serta sejumlah orang terluka.
Hingga saat ini belum diketahui siapa yang melakukan penembakan terhadap
warga sipil tersebut.
Sementara pada tanggal 2 Agustus 2011, ribuan warga Papua yang tergabung
dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi demo menuntut
digelarnya referendum untuk penentuan nasib rakyat Papua. Aksi digelar
serentak di tujuh kabupaten, termasuk di Jayapura dan juga Jakarta.
Seakan-akan memang peristiwa-peristiwa diatas tidak terhubung sama sekali.
Namun bisa jadi beberapa peristiwa tersebut terkait dengan masalah
pergerakan modal di Papua, tetapi tetap memiskinkan rakyat Papua. Massifnya
investasi di Papua oleh para pemilik modal kenyataannya hanya menjadikan
tanah Papua sebagai komoditas, tetapi tidak berimplikasi kepada
kesejahteraan rakyat Papua. Misalnya saja kontrak karya antara PT Freeport
dengan pemerintah yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan
kesejahteraan rakyat. Sejak awal kehadiran Freeport di Mimika pada tanggal 7
April 1967 telah memicu konflik, terutama dengan masyarakat suku Amungme dan
Komoro. Selain itu, diperkirakan kuantitas produksi yang dapat diperoleh
oleh Freeport dalam sehari adalah 185 ribu sampai 200 ribu ton bijih tembaga
dan emas. Singkatnya, Freeport dapat mengeruk .produksi sekitar 30 juta ton
tembaga dan 2,744 miliar gram emas. Itu baru dari emas saja, belum produk
tambang lainnya.
Namun ironisnya, masyarakat daerah dan negara tidak memperoleh hasil yang
proporsional dari pertambangan tersebut. Kontribusi Freeport kepada APBN
(hingga 2005) hanya Rp 2 Triliun pertahun (sekitar 0,5 % dari total dana
APBN), dimana saham negara hanya 9,39 % dan sisanya dimiliki perusahaan
Amerika tersebut. Hasil ini tentu saja tidak sebanding, jika melihat
keuntungan Freeport pada tahun 2005 saja mencapai 4,2 miliar dollar (sekitar
Rp 42 Triliun).
Ini yang akhirnya kita namakan penjajahan gaya baru, yang dilakukan oleh
para pemilik modal melalui sistem neoliberalisme. Selain masalah keuntungan
yang tidak sebanding, masih ada beberapa permasalahan yang lain, salah
satunya masalah lingkungan dan terpinggirkannya masyarakat adat di Papua.
Mega Proyek Merauke Integrated Food Energy Estate (MIFEE) di Papua juga
akhirnya akan membuat masyarakat adat di Papua semakin terpinggirkan. MIFEE
yang dimandatkan melalui PP No 18/2010 sangat memihak para pemilik modal
dengan janji pemberian insentif fiskal. Kenyataannya memang MIFEE dijalankan
bukan untuk rakyat Papua, tetapi untuk memenuhi keinginan para pemilik untuk
mengambil lahan yang sebagian besar merupakan hutan dan lahan masyarakat
adapt seluas 1,6 juta Ha. Rakyat Papua nantinya hanya akan menjadi penonton
atau bahkan buruh kasar, yang jelas nantinya akan terbentur dengan masalah
diskriminasi upah antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing seperti
yang terjadi di PT Freeport.
Selain itu, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan seluas jutaan hektar
tersebut akan berimplikasi kepada semakin rentannya masyarakat di Papua,
khususnya di Merauke terhadap bencana ekologis dan pemiskinan secara
sistemik. Pembukaan lahan dalam jumlah besar tentunya akan berdampak pada
berubahnya ekosistem dan daya dukung lingkungan. Selain itu, kebutuhan air
dalam jumlah besar dapat mengancam ketersediaan air bagi rakyat. Sementara
pemakaian pupuk kimia dan racun pestisida dalam jumlah besar akan berdampak
pada pencemaran lingkungan. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa tidak ada
masyarakat yang makmur sejahtera dan hidup harmonis di sekitar lokasi
proyek.
Namun hal ini tentu saja tidak menjadi masalah bagi rezim neoliberal beserta
aparatnya. Rezim neoliberal akan memfasilitasi, atau bahkan akan menjadi
“anjing penjaga”, bagi kemakmuran para pemilik modal. Sementara rakyat akan
ditindak dengan tegas oleh aparat-aparat rezim neoliberal, jika berusaha
mengganggu kenyamanan para pemilik modal.
Ricuhnya pendaftaran bakal calon bupati-wakil bupati di kabupaten Puncak
semakin menegaskan bahwa partai politik dan elit-elit politik borjuasi
memang hanya ingin menjadi penguasa oligarki politik di tingkat lokal untuk
bersentuhan dengan para pemilik modal. Terciptanya oligarki politik di
tingkat lokal memang menjadi posisi kunci bagi keberlangsungan penanaman
modal di Indonesia. Saat ini, dengan konsep desentralisasi di Indonesia,
maka partai-partai politik di Indonesia berusaha merebut kekuasaan di
tingkat lokal agar dapat membangun kekuasaan politik sehingga ada jaminan
ketersediaan modal dari para pemilik modal.
Jelas akhirnya dari berbagai peristiwa di atas, rakyat yang akan selalu
menjadi korban. Rakyat seakan-akan tidak memiliki kedaulatan untuk
menentukan sikapnya untuk mencapai kesejahteraan. Sistem demokrasi di
Indonesia telah dibajak oleh para pemilik modal, partai politik, dan
elit-elit politik borjuasi, sehingga rakyat harus dengan terpaksa menuruti
keinginan para penguasa.
Referendum untuk menentukan nasib Papua yang dituntut oleh ribuan warga
Papua, yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB), bisa jadi
menjadi solusi bagi rakyat Papua. Dengan penentuan nasib Papua oleh rakyat
Papua sendiri, maka rakyat Papua akan menentukan bagaimana mencapai
kesejahteraan bagi dirinya. Namun bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya
dibutuhkan suatu kekuatan politik dari elemen gerakan rakyat untuk
menghancurkan kekuasaan rezim Neoliberal yang telah menyengsarakan kita
selama ini dan menentukan nasib serta masa depan Indonesia.
Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
1. Mendukung sepenuhnya tuntutan referendum yang diusung oleh Komite
Nasional Papua Barat untuk menentukan nasib Papua.
2. Menolak mega proyek MIFEE dan segera ambil alih PT Freeport yang
selama ini menyengsarakan rakyat Papua untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
3. Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh elemen gerakan rakyat
untuk menggulingkan rezim Neoliberal dan menghancurkan sistem Neoliberalisme
di Indonesia.
4. Kapitalisme-Neoliberalisme telah gagal mensejahterakan rakyat dan
hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.
Jakarta, 3 Agustus 2011
*Komite Pusat - Perhimpunan Rakyat Pekerja*
*(KP-PRP)*
*Ketua Nasional*
*Sekretaris Jenderal*
*ttd.*
*(Anwar Ma'ruf)*
*ttd*
*(Rendro Prayogo)*
*Contact Persons:*
Anwar Ma'ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)
Irwansyah – Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307)
*___*****___*
Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Phone/Fax: (021) 798-2566
Email: [email protected] / [email protected]
Website: www.prp-indonesia.org
__._,_.___
--
*".... I am the KING to my own UNIVERSE that Rule my MIND, BODY and SOUL !!!
...." *
**
*- Aga Madjid -*
--
you have this email because you join to "aga-madjid" GoogleGroups.
to post emails, just send to :
[email protected]
to join this group, send blank email to :
[email protected]
to quit from this group, just send email to :
[email protected]
please visit to www.facebook.com/aga.madjid,
add my Yahoo Messenger at [email protected] or
add my twitter @aga_madjid
thanks for joinning this group.
