Unggas Dibantai, Peternak Gontai Walau sudah menjelang sepuh, Eko Warkadihardja masih gesit mengurus ayamnya. Lelaki 70
tahun itu saban hari membersihkan kandang ayamnya di Jalan Gandaria 3, Jakarta Selatan. Menyemprot kandang dengan disinfektan dua pekan sekali. Ia pun memvaksin ternak piaraannya secara teratur. Di luar itu, Warkadihardja membuat jamu ayam yang diramunya sendiri. Bahannya, beras kencur, bawang putih, kunyit, temu lawak, lengkuas, jahe, daun sirih, tepung kayu manis, tetes tebu, dan daun mahkota dewa. Ayamnya diberi jamu dua kali sebulan. "Agar kebal dari serangan virus," kata Warkadihardja kepada Rosmiyati Dewi Kandi dari Gatra. Toh, jamu super itu tak kuasa melawan flu burung yang sedang mewabah. Usaha peternakan ayam yang dirintisnya sejak 1971 itu kini terus menyusut. Jumlah ayamnya, yang pernah mencapai 3.200 ekor, sekarang tinggal 1.700 ekor. Bukan karena ternaknya terserang flu burung, melainkan lebih karena kondisi usaha yang tak nyaman. "Gara-gara flu burung, orang enggak bisa usaha ayam karena takut," ujarnya masygul. Apalagi, sejak Kamis pekan lalu, pemerintah mengeluarkan larangan memelihara unggas di kawasan permukiman. "Larangan ini berlaku di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, yang masuk kategori berisiko tinggi flu burung," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie. Jakarta sendiri telah menelurkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Memelihara Unggas di Kawasan Permukiman. Beleid ini berlaku untuk peternakan non-komersial. Yakni bagi warga yang memelihara kurang dari 20 ekor unggas di sekitar rumah. Yang disebut unggas ini bisa berupa ayam, bebek, itik, hingga burung dara dan perkutut. Mereka itulah yang bakal dibasmi. Pemerintah akan memberikan ganti rugi sebesar Rp 12.500 per ekor. Setelah dimusnahkan, tak ada lagi unggas yang boleh berkeliaran di sekitar rumah selama enam bulan. "Kami telah mempertimbangkan dampak sosial ekonominya. Langkah ini terpaksa dilakukan," kata Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Langkah ini kemudian diikuti daerah lain. Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, akhirnya mengeluarkan Pergub Nomor 1 Tahun 2007 yang juga melarang unggas berkeliaran di rumah, Jumat pekan lalu. Padahal sebelumnya, dalam rakor Pemda Banten telah disepakati bahwa beleid pemusnahan unggas adalah alternatif terakhir. Maka, segala jenis hewan bersayap pun antre untuk dimusnahkan di sejumlah kawasan Jakarta sejak dua pekan lalu. Setidaknya ada 1.040 unggas yang diberangus, terdiri dari 329 ayam, 618 burung dara, 10 bebek, dan 57 burung berbagai jenis. Selesai? Tentu saja tidak. Menurut catatan Dinas Peternakan DKI Jakarta saja, setidaknya ada 1.342.000 ekor unggas yang dipelihara warga Ibu Kota di permukiman. Selain itu, masih ada 1.200 rumah potong ayam tidak resmi, 250 rumah penampungan ayam, dan 229 peternakan itik. Dapat dibayangkan bagaimana hebohnya jika semua unggas itu dibasmi. Karena itu, tak semua pemda ikut acara basmi unggas. Wali Kota Cilegon, Tb. Aat Syafaat, tegas menolak rencana basmi unggas. Soalnya, kata Aat, sebagian besar warga Cilegon menggantungkan hidup pada beternak unggas di sekitar rumah. "Kalau dimusnahkan, saya khawatir perekonomian rakyat terganggu," katanya kepada wartawan. Begitu juga di Nanggroe Aceh Darussalam. Walaupun flu burung dinyatakan positif telah mampir di "Serambi Mekkah" itu, Dinas Peternakan setempat belum memutuskan untuk membasmi unggasnya. Gerakan basmi unggas ini tak hanya membuat peternak kampung resah. Sejumlah peternak industri kecil juga waswas. Itulah yang kini dialami Koperasi Cipinang Farm, yang tercatat punya 250 anggota peternak ayam potong. Menurut Waryo, 41 tahun, pengelola Cipinang Farm, koperasi yang bermarkas di Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Bandung, ini didirikan untuk menghadapi mafia kartel produsen ayam potong sejak 1986. Kini Cipinang Farm menghadapi musuh yang tidak kalah ganasnya: flu burung. Akibatnya, menurut Waryo, harga ayam potong gontai, jatuh hanya Rp 4.500 per ekor selama setidaknya dua pekan terakhir. Padahal, harga pokoknya mencapai Rp 8.500 per kilogram. "Artinya, untuk tiap kilogram, peternak rugi Rp 3.500. Kami terpukul dengan isu flu burung ini," kata Waryo. Padahal, menurut Waryo, nasib peternak ayam kecil-menengah sedang sekarat. Sebelum krisis moneter, mereka pernah berjaya menguasai 70% pasar ayam di kawasan Bandung dan sekitarnya. "Sekarang pangsa pasar peternak kecil-menengah tinggal 30%," tutur Waryo. Kalkulasi kerugian yang diajukan Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional, Herry Darmawan, hampir sama. Menurut Herry, harga ayam di tingkat peternak, yang semula Rp 8.500-9.000, menjadi Rp 6.000-Rp 6.500 per ekor. Secara keseluruhan, kata Herry, kerugian yang diderita sekitar 90.000 peternak mencapai milyaran rupiah. Rinciannya, sekitar 90.000 peternak tadi setidaknya menghasilkan sekitar 20 juta ekor ayam setiap pekan dengan berat mencapai 1,5 kilogram per ekor. Dengan merosotnya harga hingga cuma Rp 6.000 per ekor, "Kerugian peternak ditaksir bisa mencapai Rp 90 milyar per minggu," ujar Herry dalam suatu diskusi terbatas tentang penanganan flu burung di Bandung, Sabtu pekan lalu. Data tingkat penjualan ayam yang dikeluarkan Pusat Informasi Pemasaran (Pinsar) Hasil-hasil Unggas menunjukkan penurunan hingga 10%. Angka itu turun gara-gara anjloknya pasokan stok sebesar 20%. Permintaan ayam potong di Jakarta, yang biasanya mencapai sejuta ekor, turun menjadi 700.000 ekor saja. "Padahal, belum lama ini, penjualan ayam potong meningkat dari 2,5 juta menjadi 3 juta ayam potong," kata Ketua Pinsar, Hartono, Kamis pekan lalu. Penurunan ini, menurut Hartono, memang tak separah tahun 2005. "Tapi ini cukup mengkhawatirkan. Penurunan ini tentu akan terus berlanjut. Kami masih terus memantau," kata Hartono kepada wartawan. Soalnya, ia khawatir kebijakan basmi unggas itu membuat kondisi peternak ayak bertambah parah. "Sosialisasinya juga kurang tepat dan gencar. Sebenarnya makan ayam kan tidak berbahaya. Flu burung tidak menular melalui makanan," kata Hartono lagi. Kebijakan basmi unggas itu pun menggusarkan Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI). Sejak awal, mereka sudah melayangkan protes keras. "Langkah pemerintah ini tidak adil. Kami sedang menyusun gugatan class action pada pemerintah," kata Aswin Pulungan, 54 tahun, pengurus PPUI. Langkah itu diambil dengan pertimbangan berbagai hal. Kebijakan itu, menurut Aswin, merugikan masyarakat. Potensi ekonomi peternakan ayam bukan ras dan ayam ras nasional, yang mencapai Rp 60 trilyun per tahun, bisa terancam. Aswin juga meragukan kebijakan ini bisa memutus mata rantai penyebaran flu burung. "Teliti dulu dengan detail bagaimana cara penularan virus flu burung. Pemusnahan unggas belum tentu efektif untuk menanggulangi penyakit itu," tutur Aswin. Lagi pula, harga ganti rugi ternak yang diberikan pemerintah, menurut Aswin, tidak manusiawi. "Masyarakat yang sudah kena musibah bukan dibantu, malah unggasnya dibeli harga murah," ia menambahkan. Tak hanya PPUI, Perkumpulan Pencinta Perkutut Seluruh Indonesia (P3SI) juga sebal. Maklum saja, bagi P3SI, perkutut adalah segalanya, binatang yang tak bisa dinilai dengan duit. Banyak sudah juara nasional yang lahir dari Liga Perkutut Indonesia, kejuaraan adu merdu nyanyian perkutut yang diselenggarakan P3SI. "Burung itu dilombakan sejak masa raja-raja dulu. Saat itu sudah dianggap burung pembawa hoki," kata Djoko Saksono, Sekjen P3SI, kepada pers. Coba saja bayangkan kalau perkutut yang juara nasional --yang sudah ditawar hingga puluhan juta rupiah-- ternyata harus dimusnahkan. "Bahkan burung itu tidak penyakitan," ujar Djoko. Masak cuma diganti 12.500 perak? Nur Hidayat, dan Sulhan Syafi'i (Bandung) 30-01-2007 gatra.com
