Berikut sharing informasi dr diskusi yg saya ikuti kemaren di YTKI Gatot
Subroto,
intinya jika PLN di privatisasi maka akan berdampak luas ke masyarakat karena
merupakan energi primer yg diperlukan secara umum, maka akan berdampak negatif
ke harga2 komoditas akan pasti naik.
Jadi harus diambil sikap menolak privatisasi PLN, krn dampaknya akan luar biasa
beratnya ke masyarakat.
Privatisasi PLN, Asing Ancam Sektor Energi Listrik Indonesia Berita
February 19th, 2008
Print Privatisasi sektor kelistrikan dengan pecahan (unbundling) baik
secara vertikal maupun horizontal PT. PLN akan mengakibatkan beban listrik yang
harus dibayar oleh masyarakat semakin besar, selain itu membuka peluang pihak
asing asing untuk menguasai sektor kelistrikan di tanah air.
“Program ini pasti akan menaikan harga, sebab listrik selama ini mulai dari
pembangkit, kemudian transmisi, distribusi, dan retail melalui satu tangan. Ini
akan dipecah-pecah, “jelas Ketua UmumDPP Serikat Pekerja PT. PLN Ahmad Daryoko
dalam Acara Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan bertema “Prokontra Privatisasi
PLN”, di Gedung YTKI, Jakarta, Senin(18/2).
Menurutnya, apabila pembangkitan listrik ditangani oleh perusahaan asing,
kemudian yang mengurus transmisi oleh perusahaan lain, dan yang melakukan
distribusi lain lagi, dikhawatirkan akan terjadi perebutan keuntungan dari
pembayaran konsumen.
“Tiap masing-masing bagian itu akan membebankan biaya kepada konsumen, yang
dirugikan konsumen, apalagi ketika terjadi beban puncak, bisa seperti Kamerun
naik 15-20 kali lipat biayanya. Yang untungkan mereka yang menguasai unit-unit
tadi, inikan instalasi milik publik tetapi kenapa dikuasai pribadi-pribadi,
“tandasnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Tim Indonesia Bangkit Ichsanuddin Noorsy
mengatakan, Indonesia secara sistemik selama tiga generasi terus dijadikan sapi
perahan AS, karena secara ekonomi tidak bisa bebas.
“Indonesia selalu merujuk kepada mekanisme pasar, dan ini sejalan dengan
konsensus Washington yang menuliskan bahwa tidak ada barang yang gratis,
“tegasnya.
Karena itu, lanjut Ichsan rencana privatisasi PLN yang nantinya akan
tergantung pada mekanisme pasar ini, selalu mengukur kekuatan dari segi materi,
hal itu hanya akan menguntungkan kelompok kapitalis, dan terus menyengsarakan
rakyat.
Di tempat yang sama Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia M. Ismail Yusanto
menegaskan, kebijakan ekonomi pemerintah terhadap sektor kelistrikan ini, kalau
dibiarkan akan bertentangan dengan prinsip keadilan, sebab Sumber Daya Alam
(SDA) maupun Sumber Daya Energi ini merupakan milik rakyat.
“Masyarakat harus mempunyai akses yang sama untuk memperolah hak miliknya, dan
seharusnya pemerintah hanya mengatur ketersediaannya, “jelasnya
Ia menilai, rencana pemerintah untuk melakukan pemecahan PLN telah mengubah
fungsi negara menjalankan pengawasan terhadap SDE, namun tidak lepas dari visi
pasar bebas berupa penjajahan baru melalui penguasaan sumber daya energi.
Wacana privatisasi PT. PLN ini bermula pada rapat umum pemegang saham (RUPS)
PT PLN pada 8 Januari 2008. Keputusan dalam RUPS itu kali ini sangat istimewa,
karena berupa restrukturisasi terhadap PLN berupa pembentukan 5 anak perusahaan
distribusi (Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali) serta
paling lambat akhir tahun 2008 membentukan satu anak perusahaan Transmisi dan
Pusat Pengatur Beban Jawa Bali. Juga akan dibentuk dua BUMN Pembangkitan bahwa
PT Indonesia Power dan PT Pembangkit Jawa Bali yang terpisah dari PLN.(novel;
eramuslim.com; Senin, 18 Peb 08 18:33 WIB)
A.Yusuf Pulungan
Izzah Engineering&Trading
YM : abyuspul05
http://izzahengineering.indonetwork.co.id
081511748827
Jl. Lapangan No.90 RT 05/ RW 10 Kranji
Bekasi
---------------------------------
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo!
Answers
[Non-text portions of this message have been removed]
