On 12 Dec 2009 at 8:51, anton ms wardhana wrote: > > Bupati Jembrana tidak mampu meniru gaya Sultan > Hassanal Bolkiah dari Brunei yang memiliki dana > berlimpah hingga mampu membiayai pelayanan > kesehatan rakyatnya. Bupati Jembrana yang guru > besar ilmu kedokteran gigi itu sekadar membentuk > sistem asuransi regional. Caranya sederhana, yaitu > memaksakan sistem e-government mengomputerisasi > KTP warga demi membuat database warga agar dapat > akurat diberi subsidi asuransi kesehatan yang > diambil dari anggaran daerah.
kalau dibilang sebagai cara yg sederhana, kelihatannya kok sepertinya terlalu menyederhanakan ... banyak penghematan di sektor lain utk membiayai dana pendidikan dan kesehatan di jembrana, sebagai pembanding, berikut kutipan makalah Agus Fanar Syukri TINJAUAN SOSIO TEKNOLOGI ATAS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN JEMBRANA BALI 5.2 Reformasi Birokrasi Pemda Jembrana Di bawah kepemimpinan Bupati I Gede Winasa, yang terpilih selama dua periode, Jembrana memiliki keunggulan dalam kebijakan pelayanan publik, yang sangat prorakyat. Di tengah keterbatasan PAD daerahnya, Jembrana sejak tahun 2001 telah membebaskan siswa sekolah negeri dari biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) sejak tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Bahkan, para siswa juga dibantu dengan meminjamkan buku-buku paket pelajaran. Sedangkan untuk sekolah swasta, Pemkab Jembrana menyediakan bantuan berupa beasiswa bagi sejumlah siswa berprestasi. Pada saat yang sama, masyarakat dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan dasar, seperti biaya rawat jalan dari kunjungan ke puskesmas atau rumah sakit. Biaya kesehatan baru dipungut secara normal, ketika penderita harus rawat inap. Namun tetap saja ada pengecualian pelayanan gratis bagi mereka yang benar-benar dari keluarga miskin. Khusus untuk menggratiskan pendidikan dan biaya kesehatan dasar itu, Pemkab Jembrana pada tahun 2005, mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 110 miliar. Dari total alokasi itu, sekitar Rp 89 miliar merupakan subsidi untuk menggratiskan pendidikan dan Rp 20 miliar lebih lainnya untuk subsidi kesehatan. Tidak hanya itu, para petani sawah dibebaskan dari beban pajak bumi dan bangunan (PBB) atas lahan pertanian yang mereka milik. PBB atas lahan sawah di Jembrana bernilai total sekitar Rp 670 juta. 5.3 Sistem Pelayanan Satu Pintu dengan dukungan TIK Terkait kebijakan perizinan serta pelayanan akta catatan sipil dan bidang kependudukan, yang jumlah totalnya ada 57 jenis (perizinan 50 jenis, pelayanan akta catatan sipil 5, dan pelayanan bidang kependudukan 2), cukup dilayani dalam satu pintu. Untuk proses perizinan yang memerlukan pengecekan ke lapangan, waktu prosesnya paling lama 14 hari kerja, sedangkan jenis lainnya hanya 3 tiga hari. Jika melihat sistemnya, tertutup kesempatan bagi pejabat untuk bertatap muka langsung dengan warga, sehingga mempersempit kesempatan bagi pejabat melakukan pungutan liar atau korupsi terhadap warga. Masyarakat yang membutuhkan perizinan cukup mendatangi kantor bupati, lalu membaca berbagai persyaratan yang diperlukan melalui papan publikasi atau layar sentuh komputer (touch screen) yang telah tersedia. Setelah melengkapi persyaratan, berkas yang telah diregistrasi langsung dimasukkan melalui kotak khusus yang secara otomatis terbuka dan tertutup setelah warga bersangkutan menekan tombolnya. Sistem pelayanan satu pintu tersebut, menggunakan dukungan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai back office birokrasi pemda Jembrana Bali. Dukungan TIK juga dipakai di sistem pergudangan. Seluruh barang pengadaan harus melalui gudang khusus. Dengan demikian, bisa ditekan kemungkinan korupsi melalui kuitansi fiktif atau penggelembungan harga dan bentuk manipulasi lainnya, sehingga kabupaten Jembrana selama sekitar 6 tahun terakhir, tidak pernah lagi mengalokasikan anggaran untuk membeli kendaraan baru. Bahkan, dengan berbagai terobosan yang bersumber dari inovasi dan efisiensi itulah, dihasilkan penghematan biaya anggaran 20-50%, sehingga dapat digunakan untuk menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, bahkan untuk proyek pembangunan lainnya. == selengkapnya sila baca di : http://www.bsn.go.id/files/@LItbang/Formulir%20JS%20Vol%209%20No%202%202007/5%20-%20Tinjauan%20Sosio%20Teknologi%20atas%20Penerapan%20Standar%20Pelayanan%20Publik.pdf atau buku : standar pelayanan publik pemda : berdasarkan iso 9001/iwa-4, penulis Agus Fanar Syukri, penerbit kreasi wacana, bantul 55182 halaman : 33 - 34 (sayang buku yg sinung lihat halaman 41, dan 52 hilang) sinung /*-sig- http://www.radarjogja.co.id/berita/internasional/5218-pseudo-democracy-demokrasi-kedoknya-demokrator-muaranya.html http://www.republika.co.id/koran/14/60867/Hari_Jilbab_Dunia_Mengenang_wafatnya_Sahidah_Pembela_Jilbab -sig-*/
