Rekan Hamud, Terimakasih untuk forwardan berita di bawah ini, walaupun saya tentu lebih senang lebih menerima pendapat pribadi anda tentang makna di balik survey terbaru ini.
Saya berpendapat bahwa kita ini sedang "dikadalin secara positif" oleh lembaga dan sumber yang sama. lho kok bisa dikadalin? Nach menurut hemat saya, journalist (termasuk juga Jakarta Post tentunya) itu membawa dua misi utama (a) misi ideal, yaitu misi mencerdaskan dan memajukan kepentingan bangsa, (b) misi komersial, yaitu misi survival, bagaimana bertahan hidup & memiliki peran supaya bisa membawa manfaat dan untung bagi stakeholder i.e. pemegang saham, masyarakat, konsumen. Nach, dalam konteks ini kelihatannya lembaga survey yang materi surveynya dan hasil surveynya "dikarang" oleh journalist tersebut, memang sedang mengocok-ngocok isi perut dan isi kepala serta isi hati kita semua. Hasil survey dan materi survey dibikin inkonsisten dan rada ngawur sedikit (PERLU ILMIAH, YANG PENTING KELIHATAN RADA ILMIAH), supaya membangkitkan emosi dan kejengkelan sementara pihak, sekaligus membangun dukungan para stakeholder pembaca yang setia dan loyal. Padahal, sang grandmaster or designer survey tersebut di balik meja editornya sedang ketawa terbahak-bahak, menertawakan para pembaca yang sewot dan marah-marah dengan hasil survey-nya tersebut. Anyway, siapa sich yang peduli dengan kebenaran ilmiah, karena yang penting khan dua misi terpenuhi, (a) misi pencerdasan bangsa dan (b) misi mencari profit. SELESAI BUKAN tugas mulia sang editor dan grandmaster, menyelamatkan korannya (termasuk memelihara gaji para karyawannya) dan mengamankan kepentingan bangsanya ? he..he..he.. Nach, apa makna di balik ini semua? ternyata kita semua memang telah, sedang dan akan selalu dipermainkan oleh para journalist, termasuk forwardan info survey anda di bawah ini...he..he..he... Salam, Iming Tesalonika Advokat yang udah ngerti keisengan para journalist, mempermainkan isu-isu sensitif demi kepentingan periuk nasinya. ________________________________ From: Hamud M. Balfas <[email protected]> To: [email protected] Sent: Friday, February 13, 2009 4:35:25 PM Subject: RE: [AKHI] Most Islamic studies teachers oppose pluralism, survey finds Bandingkan dengan survey yang lebih baru di bawah ini (dari lembaga dan sumber yang sama): Survey: most mosques in Jakarta are 'moderate leaning' The Jakarta Post | Thu, 01/29/2009 8:38 PM | Jakarta A recent survey conducted by the Syarif Hidayatullah State Islamic University's (UIN) Institute for the Study of Religion and Culture revealed Thursday that, although the majority of mosque leaders in Jakarta are still 'moderate' leaning. The survey also shows that 26 percent agree that war is the main form of jihad (striving in the way of God) while 20 percent support the formalization of Sharia law. "In general, most of the mosques in Jakarta are moderate in their perceptions and ideas and this is reflected in the respondents' view on five key issues," UIN researcher Ridwan al-Makassary said. The five survey themes were civic pluralism, gender equity, jihad, the formalization of Sharia law and Indonesia's political system. "Eighty-eight percent of respondents agreed that women could hold public offices, however, 56.4 percent were against the idea of a female president," he said. The poll, conducted at 250 of Jakarta's 2831 mosques, chosen at random, also found that 83.6 percent of survey participants agreed that terrorism was against the teachings of Islam, with 78.4 percent advocating capital punishment for convicted terrorists. "While 88 percent of respondents believed that Muslims should respect people of other faiths, most of those surveyed were against a non-Muslim holding the presidential office," al-Makassary said. With a margin of error of between 5 and 6 percent, the survey also revealed that 60 percent of respondents believed the government had a role in regulating the dress code of Muslims. (amr) Regards, Hamud M. Balfas ________________________________ This e-mail transmission is intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is confidential, privileged, and/or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, disclosure, copying, distribution, or other use of any of the information contained in this transmission is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender by e-mail at the above address and delete it from your computer system; you should not copy the message or disclose its contents to anyone. The content of the message and/or attachments may not reflect the view and opinions of the originating company or any party it is representing. ________________________________ From:[email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Sulistiono Kertawacana Sent: Friday, February 13, 2009 4:22 PM To: [email protected] Subject: Re: [AKHI] Most Islamic studies teachers oppose pluralism, survey finds Bung Iming, saya kira ini lebih pada issue sosial ketimbang persoalah tolerant atau intolerant dalam beragama (menolak pluralisme) ....selama penduduk disuatu wilayah masih menganggap sebagai pribumi vs non pribumi, penghuni-vs pendatang... maka akan butuh waktu yang cukup panjang untuk menerima dengan tenggangrasa atas pluralisme.. .di negara yang relatif sudah mapan pun issue ini akan tetap selalu ada...secara sekilas (bukan berdasarkan survey resmi nigh heheh) bandingkan tingkat toleransi menerima pluralisme AS dan Europe tentu memiliki kadar yang relatif tidak sama...Kita mungkin akan cenderung menilai masyarakat AS relatif lebih bebas dan terbuka ketimbang Eropa yang cenderung konservative. ..ini bukan hanya dalam menyikapi persoalan2 sosial.... tapi juga ekonomi....Ini tak lepas dari system sosial yang tumbuh di AS dimana sebagaian besar penduduknya adalah merupakan kaum imigrant dari Eropa...sedangkan Eropa merasa memiliki hubungan yang lebih "mendarah daging" dengan tanah airnya di negara2 Eropa.... Coba bung iming bayangkan... tingkat pluralisme dikompleks perumahan elite yang penghubinya sebagain besar pendatang yang tidak merasa memiliki kawasan dibandingkan dengan di daerah atau bahkan di jakarta dan pinggirannya yang memiliki komunitas asal seperti betawi yang merupakan "pemilik tanah leluhur jakarta dan sekitarnya" ....karena komunitas betawi ini merasa sebagai pemilik, tentu resistensinya akan relatif lebih tinggi dibandingkan para pendatang dikawasan perumahan elite yang penghubinya relative masa bodoh (yag penhting kepentingannya jangan disenggol heheh)...... dan ini bukan sifat khas suku atau agama tertentu...tapi situasi khas atas ikatan komunal yang masih merasa memiliki ikatan emosional dengan wilayahnya.. .karena bung bisa bandingkan bangsa/suku/ pemeluk agama yang sama ketika posisinya sebagai pendatang akan berkarakter relatif berbeda terhadap penerimaan pluralismenya. ...Bahkan di kawasan Eropa yang menawarkan pluralisme pun para penganut non muslim cukup resiten ketika akan di bangun suatu kawasan masjid (ingat kasus pembangunan masjid di Jerman dan UK).....karena jumlah populasi muslim yang meningkat pesat baik karena sebagai imigran maupun karena faktor repproduksi (maklum sebagian besar bule mungkin banyak yang males punya anak kali yeee, sementara komunitas timur tengah yang berdomisili di sana khususnya yang menganut islam sebagain besar berketurtunan banyak...hehhe) sampe2 konon (CMIIW) di Jerman pemerintahnya memberi cuti 1 tahun untuk wanita yang melahirkan (gaji di bayar penuh), bahkan skandinavia sampe 3 tahun bagi wanita yang melahirkan dikasih cutinya ) Kind regards, Sulistiono Kertawacana http://sulistionoke rtawacana. blogspot. com/ iming tesalonika wrote: Rekan2, 1. Survei ini sahih gak sich? 2. Apakah benar bahwa guru-guru dan dosen juga umumnya atau mayoritas simple tidak menyetujui atau tidak mengendorse konsepsi pluralisme? 3. Apakah persoalan yang akan terus terjadi kalau konsepsi pluralisme keagamaan (baik agama impor atau agama lokal) tidak ditumbuhkembangkan dengan baik, di seluruh benak para pelajar, mahasiswa di Indonesia ? Salam, Iming Advokat yang melihat persoalan inti dalam kehidupan bernegara di NKRI Most Islamic studies teachers oppose pluralism, survey finds Abdul Khalik , The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 11/26/2008 7:06 AM | Headlines Most Islamic studies teachers in public and private schools in Java oppose pluralism, tending toward radicalism and conservatism, according to a survey released in Jakarta on Tuesday. The study shows 62.4 percent of the surveyed Islamic teachers, including those from Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah — the country’s two largest Muslim organizations — reject the notion of having non-Muslim leaders. The survey was conducted last month by the Center for Islamic and Society Studies (PPIM) at Syarif Hidayatullah State Islamic University in Jakarta, involving some 500 Islamic studies teachers throughout Java. It reveals 68.6 percent of the respondents are opposed to non-Muslims becoming their school principle and 33.8 percent are opposed to having non-Muslim teachers at their schools. Some 73.1 percent of the teachers don’t want followers of other religions to build their houses of worship in their neighborhoods, it found. Some 85.6 percent of the teachers prohibit their students from celebrating big events perceived as Western traditions, while 87 percent tell their students not to learn about other religions. Some 48 percent of the teachers would prefer for female and male students to be separated into different classrooms. PPIM director Jajat Burhanudin said the teachers’ anti-pluralist views would be reflected in their lessons and contribute to growing conservatism and radicalism among Muslims in the country. “I think they play a key role in promoting conservatism and radicalism among Muslims nowadays. You can’t say now that conservatism and radicalism only develop on the streets like what has been campaigned by the FPI (the Islam Defenders Front), but rather deep within the education (system),” he said, referring to a radical Islamic group. Jajat said such intolerance threatened the civil and political rights of citizens of other religions. The survey also shows 75.4 percent of the respondents ask their students to call on non-Muslim teachers to convert to Islam, while 61.1 percent reject a new Islamic sect. In line with their strict beliefs, 67.4 percent said they felt more Muslim than Indonesian. The majority of the respondents also support the adoption of sharia law in the country to help fight crime. According to the survey, 58.9 percent of the respondents back rajam (stoning) as a punishment for all kinds of criminal and 47.5 percent said the punishment for theft should be having one hand cut off, while 21.3 percent want the death sentence for those who convert from Islam. Only 3 percent of the teachers said they felt it was their duty to produce tolerant students. With 44.9 percent of the respondents claiming themselves members of Nahdlatul Ulama and 23.8 percent supporters of Muhammadiyah, Jajat said the two moderate organizations had failed to establish their values at the grassroots. “Moderation and pluralism are only embraced by their elites. I am afraid that this kind of phenomenon has contributed to increasing radicalism and even terrorism in our country,” he said. "Nobody has a more sacred obligation to obey the law than those who make the law" (Sophocles)
