Untuk mencegah tampilnya orang2 yang membawa paham atheis, maupun orang2 yg bermasalah.... Maka Pilpres cukup satu putaran dimana seluruh rakyat harus langsung pilih SBY-Boediono Siapa yang pilih calon lain.. tidak berhak menikmati pembangunan tidak berhak hidup di Indonesia __________________________________________________ From: Hery Wardono <[email protected]> Subyek: Awas Komunisme: Media Indonesia dkk perlu diperingatkan/ diberi pelajaran
Saya kira orang2 yg mengkritik kebijakan yg pro rakyat dengan memberikan kesejahteraan pada rakyat yg dilaksanakan oleh pak SBY, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) ataupun gaji ke 13 untuk pegawai negara yang dilaksanakan pada bulan juni 2009 ini untuk memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi krisis dunia, itu PERLU DIWASPADAI. Karena hanya paham komunis saja yang tidak suka rakyat makmur. Mereka manya rakyat ini susah, agar ideologi mereka dapat tumbuh subur di bumi Indonesia. Jangan2 memang mereka yg mengkritik pak SBY ini memang ber paham komunis.. _____________________________________ From: Arda Netadji PW <[email protected]> Subyek: Media Indonesia dkk perlu diperingatkan/ diberi pelajaran Saya kira, Media Indonesia dkk (termasuk juga media massa yang lain yang masih main2) perlu ditegur atau kalau perlu diperingatkan, karena berita semacam ini termasuk berita yang menyakiti hati rakyat dan mencemarkan nama baik pemerintah.. Sudah boleh terbitkan koran dengan oplah cukup banyak, dan tidak ada hambatan dari pemerintah seperti masa orde baru kok masih memberitakan hal yang bisa menyesatkan rakyat.. untuk itu pemerintah perlu memperingatkan dan kalau masih berulah kalau perlu izinnya dicabut... masyarakat diharapkan tidak membeli dan diharap kampanye serta melakukan tindakan yang dianggap perlu, agar Koran Media Indonesia (maupun media massa yang lain yang masih main2) tidak dapat beredar di masyarakat.. Agar Media Indonesia tau rasa bagaimana jika harus berhadapan dengan rakyat.. Salam Arda Netadji Putrawardana HP: 08155021064 _____________ Media Indonesia 10 Juni 2009 TERNYATA BLT PAKAI UANG UTANG Pernyataan sejumlah pengamat dan LSM bahwa dana bantuan langsung tunai (BLT) diambilkan dari utang luar negeri ternyata benar. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengonfirmasi hal itu, kemarin. Seusai menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008 kepada DPR, Pada 2008, pemerintah menggelontorkan Rp14,1 triliun untuk program BLT selama tujuh bulan. Dana itu dibagikan kepada 19,1 juta kepala keluarga (KK) dengan jumlah bantuan Rp100 ribu per KK setiap bulan. Pada kampanye pemilu legislatif lalu, program BLT menjadi andalan Partai Demokrat untuk mendulang suara. Keberhasilan BLT dianggap sebagai sukses Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat, dalam menjalankan pemerintahan prorakyat. Dalam sebuah kampanyenya Maret lalu SBY membantah bahwa BLT dibiayai dengan dana utang. "Tidak benar BLT itu menghambur-hamburkan uang negara. Bukan pula dengan jual aset, bukan dengan privatisasi. Salah kalau mengatakan BLT dari utang." Kendati membantah BLT dari utang, Kementerian Koordinator Bidang Kesra mengakui bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dibiayai dari utang Bank Dunia. Padahal, BLT termasuk kelompok (cluster) pertama PNPM. Menurut Anwar Nasution, omong kosong bisa membiayai belanja tanpa utang jika penerimaan pajak tidak naik. Apalagi, saat ini potensi ekspor turun karena krisis ekonomi global. "Akan semakin banyak orang yang beradadi bawah garis kemiskinan. Ini akan menambah beban BLT, padahal BLT pun dengan utang." Masalahnya, strategi utang pun berubah menjadi sangat memberatkan. Pada saat Orde Baru, utang luar negeri dilakukan dengan meminjam secara langsung dari kreditur, seperti CGI dan IMF, dengan persyaratan lunak dan bunga hanya 4%-6%. Kini, strategi utang berubah menjadi melalui pasar dengan menerbitkan surat utang negara yang bunganya mencapai 12%-13%. Dengan banyaknya program dan dana penanggulangan kemiskinan, lanjut Wahyu, seharusnya angka kemiskinan bisa turun antara 5%-6%. "Faktanya, kemiskinan hanya turun sekitar 1%. Padahal, beban utang kita hingga 2014 makin berat karena banyak utang jatuh tempo. Ini akan mengancam target pembangunan milenium pada 2015." (X-10) [email protected]
