|
Ini ada
tulisan menarik, bagaimana sebuah proses penyelamatan alam dimulai dengan cara
mengurangi subsidi BBM. Kalau kita kaitkan dengan rencana PLTGU Pemaron, maka
jelas PLTGU tsb. akan menjadi proyek mahal, mengingat harga solar akan terus
membumbung, dan juga merusak ekosistem laut dan lingkungan lainnya. Pak Adji,
thanks atas kiriman artikel ini. Salam Gde
Wisnaya -----Original Message----- FYI (For Your Info). Salah satu contoh
sinergi dr kerjasama beberapa lembaga yg punya perhatian thd EBT (Energi Baru
dan Terbarukan). Hal ini bisa jd model mekanisme proyek EBT yg berikutnya.
Perhatikan aspek yg sangat mendasari dr
subyek konsumen pemakai adalah "income generation" dg dana bergulir
yg bisa dijamin dr penghasilan perusahaan teh tsb. Jd proyek ini tdk
dimaksudkan sbg "hibah" semata tapi sbg sesuatu yg "sustainable"
agar kinerja operasi perusahaan bs lbh baik dg upaya
"saving" biaya operasi (dan pemeliharaan) utk pembangkit listrik. Cheers, ImanSA -----Original
Message----- Iman, sedikit innformasi (tapi
jelas) mengenai proyek anda. wouter...... -----Original
Message----- Just info. EE -----Original
Message----- KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK Gedung Utama Departemen Keuangan Lantai IV, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Tel: (021) 380-8384 Fax: (021)
344-0394 Website: http://www.ekon.go.id SIARAN PERS 15 Desember 2002 PENGHAPUSAN SUBSIDI BBM MEMBANTU
KONSERVASI HUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Pada hari
Sabtu, 14 Desember 2002, Menko Perekonomian telah meresmikan Pembangkit Listrik
Tenaga Air ukuran kecil (minihydro generation) di Perkebunan Teh
Dewata, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pembangkit
berukuran 2x120 kW itu adalah hasil kerja kemitraan di antara perusahaan
pemilik perkebunan itu, PT Cakra dengan LSM Yayasan Bina Usaha Lingkungan
(YBUL); Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Enerji, Departemen ESDM; organisasi
kerjasama teknik milik Pemerintah AS, USAID; organisasi kerjasama ekonomi milik
Pemerintah Swiss, SECO; Pusat Enerji ASEAN, ACE; dan organisasi kerjasama
teknik Jerman, GTZ. Pembangunan PLTA yang memanfaatkan aliran Sungai
Cikahuripan itu dibangun dengan biaya sebesar US$350.000 yang memanfaatkan dana
bergulir YBUL dengan bantuan studi kelayakan dari SECO. Direktur
Utama PT Cakra, Rachmat Badruddin, dalam sambutannya mengatakan bahwa sejak
lama dia selalu mengupayakan konservasi cagar alam dan kawasan hutan di daerah
itu dari kegiatan penebangan dan perkebunan liar. Namun demikian hal itu sulit
dilaksanakan selama Pemerintah terus memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak
(BBM), yang antara lain menjadikan harga bahan bakar solar untuk diesel menjadi
sangat murah. Akibatnya, berbagai upaya untuk mengembangkan pembangkit enerji
sumber energi terbarukan (renewable), bersih dan efisien seperti air
menjadi terlalu mahal. Sehubungan dengan itu, dia menyampaikan terima kasih
kepada Pemerintah yang telah menghapuskan subsidi BBM sehingga meningkatkan
harga jual produk-produk itu. Sebagai akibatnya, semakin banyak perusahaan dan
masyarakat yang mencari sumber enerji alternatif seperti air, yang ramah
lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi CO2 seperti halnya BBM. Rachmat
selanjutnya mengatakan: “Pada waktu harga minyak solar Rp 600, penggunaan
enerji terbarukan seperti air menjadi tidak ekonomis. Sekarang dengan harga
solar Rp 1.900, maka penggunaan air menjadi ekonomis karena menjadi lebih murah
daripada solar. Pasokan air sungai sangat bergantung sepenuhnya pada kesehatan
ekositem hutan yang terletak di hulu dan bukit/gunung tempat sungai itu
bersumber sebagai daerah resapan air. Dengan semakin banyaknya pemakai PLTA,
maka jumlah stakeholders
yang ingin mempertahankan kondisi hutan itu semakin banyak pula,
sehingga harapan untuk mencapai tujuan bersama itu dapat dicapai.” Duta Besar
Swiss untuk Indonesia mengatakan bahwa keterlibatan Pemerintahnya dalam
pembangunan PLTA ini didorong oleh pengalaman Swiss yang telah berabad-abad
memanfaatkan potensi air. Saat ini diperkirakan 90% dari sumber enerji Swiss
menggunakan air. Duta Besar Swiss selanjutnya mengatakan: “Kami merasa senang
dapat ikut serta dalam pembangunan proyek ini yang mencerminkan kemitraan yang
baik di antara pihak-pihak di Indonesia dengan di luar negeri." Sementara itu
Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Enerji menyampaikan bahwa saat ini baru 5,2%
dari enerji di Pada
sambutannya Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengatakan bahwa
selama 30 tahun Pemerintah kerap mensubsidi BBM dengan biaya akumulatif
keseluruhan yang mencapai sekitar Rp 1.000 trilyun. Semua biaya itu bukan saja
terbuang sia-sia karena tidak pernah mencapai kelompok berpendapatan rendah
seperti yang dimaksudkan, namun secara langsung juga telah mengakibatkan
kerusakan lingkungan hidup yang luar biasa. Pemerintahan Megawati telah
bertekad untuk menghapuskan subsidi BBM secara bertahap. Pada tahun 2000 dan
2001 biaya APBN yang dikeluarkan untuk subsidi masih mencapai sekitar Rp 50
trilyun per tahun, dan telah berhasil diturunkan menjadi sekitar Rp 30 trilyun
pada tahun ini. Pada tahun depan biaya subsidi itu akan diturunkan terus
menjadi hanya sekitar Rp 15 trilyun, yang hanya diberikan kepada pengguna
minyak tanah oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Penghematan
pengeluaran subsidi BBM itu telah meningkatkan kemampuan pemerintah
meningkatkan alokasi Dana Kompensasi Sosial yang diberikan kepada mereka secara
langsung dalam bentuk 7 program seperti penjualan beras untuk kelompok miskin,
penyediaan fasilitas kesehatan dan beasiswa untuk sekolah serta bantuan kepada
nelayan dan sektor transportasi yang memerlukan, yang nilainya mencapai Rp 2,85
trilyun tahun ini. Menko Dorodjatun selanjutnya mengatakan: “Pemerintah tidak
akan pernah membiarkan lagi bentuk penghambur-hamburan subsidi BBM seperti itu
yang bukan saja telah salah arah tetapi juga telah menyebabkan kerusakan
lingkungan hidup yang dahsyat selama sekian puluh tahun. Mari kita kembali ke
alam dengan memanfaatkan sumber enerji terbarukan seperti air, angin, panas
bumi yang banyak tersedia di Indonesia. Untuk itu, saya meminta agar kepada
mereka, terutama generasi yang lebih muda, untuk berpikir, berusaha dan bekerja
dengan lebih keras lagi dalam mencapai tujuan itu. Saudara-saudara jangan
terlalu cepat-cepat menuntut “political will” Pemerintah tanpa melakukan
apapun, seakan-akan semua hal hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah saja.
Reformasi dan demokratisasi justru membuka kesempatan bagi masyarakat untuk
dapat berbuat dengan lebih banyak dalam berbagai aspek kehidupannya
masing-masing dengan membangkitkan kesadaran dan keikutsertaan dari bawah.
Setelah kesadaran dan tekad itu terwujud, seperti yang terjadi pada pembangunan
PLTA ini, maka Pemerintah pasti akan ikut serta sepenuhnya mendukung
gagasan-gagasan yang baik itu. Kalau semua hal harus didahului oleh political
will pemerintah untuk dapat berjalan, maka hal itu akan membuka
kemungkinan untuk Pemerintah menjadi terlalu berkuasa kembali dalam menentukan
segala sesuatunya seperti di waktu yang lalu.” Setelah acara
peresmian itu, Menko Perekonomian meninjau pusat pemantauan penanggulangan
banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di kota Majalaya, di sebelah selatan
Bandung. Menko kembali ke Jakarta hari ini dari kunjungan kerja akhir minggu ke
berbagai daerah yang dilakukannya hampir setiap minggu. ===***===
|
