Wah.... keterangannya panjang dan jelas..... juga menyedihkan ya.... mengetahui semua itu ....
BTW, kebenaran akan selalu menang saatnya nanti... (mudah-mudahan kata bijak ini belum berubah)
Best pw
On Wed, 12 May 2004 22:51:56 +0700 "Gde Wisnaya Wisna" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Dear All,
Isu PLTGU Pemaron kembali bergulir di milis ini gara-gara Komisi VIII DPR RI saat berkunjung ke Pemaron hanya menemui kelompok masyarakat yang menyetujui proyek tersebut. Kelompok masyarakat di Buleleng yang menyetujui proyek tersebut adalah mereka yang kemungkinan tidak terkena dampak buruk dari proyek tersebut. Siapa-siapa mereka, barangkali tidak perlu saya sebutkan disini, karena sudah ada di berita balipost maupun radar Bali (edisi minggu 9 Mei 2004).
Jumlah anggota Komisi VIII yang datang ke Buleleng sebanyak 13 orang + Tim Independen (bentukan DPR RI dan PLN) kurang lebih sekitar 7 orang.Jadi diperkirakan mereka berjumlah 20 orang, sebuah rombongan besar. Mereka juga ditemani oleh Dirut PT. Indonesia Power, yang kira-kira mendampingi Tim untuk menemui tokoh-tokoh masyarakat. Pertemuan diadakan hari sabtu di wantilan Kantor Bupati.
Kalau kita jernih berfikir, rombongan besar yang didampingi oleh Dirut PT.Indonesia Power, pertemuan diadakan di Kantor Bupati, dan yang diundang hanya kelompok yang setuju, maka pertemuan itu hanyalah untuk menggiring rombongan DPR kepada opini bahwa masyarakat Buleleng sudah menerima PLTGU Pemaron.
Sehari sebelum pertemuan itu, saya sudah mendapat informasi bahwa rombongan Komisi VIII akan ke Pemaron bersama Tim Independen. Hari itu saya langsung cek ke beberapa hotel apakah ada rombongan DPR yang booking kamar. Ternyata tidak ada. Hari sabtu pagi (9/5/04) saya telpon salah satu anggota rombongan, Bapak Nur Hasan (hp 0811177955), dan ternyata saya beruntung bisa bicara dengan Pak Nur Hasan. Dia cerita, bahwa dia sedang dalam perjalanan dari Denpasar menuju Singaraja. Saya sampaikan kepadanya, bahwa masyarakat yang menolak PLTGU Pemaron tidak diundang dalam pertemuan tersebut, dan saya minta rombongan DPR tsb mau menerima masyarakat penolak disuatu tempat di Lovina. Tapi Pak Nur Hasan bilang nggak punya waktu dan harus sudah kembali ke Denpasar hari itu juga. Mereka hanya menginap di Denpasar, di Hotel Kartika.
Dari beberapa informasi yang saya peroleh dari seorang anggota Tim Independen (Dosen ITB), bahwa sebelumnya Tim Independen sudah beberapa kali datang ke Pemaron. Selama sekian kali mereka ke Pemaron, tidak sekalipun mereka menampakkan diri atau berusaha menemui kelompok masyarakat yang menolak keberadaan PLTGU Pemaron. Hal ini tidak terlalu aneh bagi saya karena cerita soal Tim Independen sudah terlalu lucu bagi kita semua. Misalkan : Tim Independen membuat proposal dan RAB (rencana anggaran biaya) diusulkan dan disampaikan ke PT. Indonesia Power. Akhir april lalu saya mencoba menanyakan ke teman (di Bandung), apakah Tim Independen sudah terbentuk atau bahkan sudah ke Pemaron ? Sang Teman menjawab, bahwa Tim Independen sudah terbentuk tapi belum bisa ke Pemaron karena usulan biayanya belum disetujui oleh Indonesia Power. Oh My God, bagaimana bisa sebuah Tim Independen bisa independen kalau yang membiayai mereka adalah Indonesia Power ? Perusahaan yang harus mereka hukum kalau mereka menemukan bahwa lokasi PLTGU tidak tepat di Pemaron ? Akankah Tim Independen mampu bekerja obyektif ? Singkat kata, kita akan tahu seperti apa hasil kajian Tim Independen ini.
Selebihnya, akhirnya apa yang terjadi dalam pertemuan di wantilan Kantor Bupati tersebut kita ketahui melalui berita koran (balipost dan radar bali). Salah satu yang diangkat menjadi topik oleh Pak Suwela adalah ucapan Bapak Made Rimbawa, Klian Desa Adat Buleleng, yaitu bahwa mereka yang menolak PLTGU Pemaron adalah mereka yang tidak kebagian proyek dari Indonesia Power. Tidak hanya kali ini kelompok yang menolak PLTGU Pemaron didiskreditkan. Kelompok penolak juga disudutkan dengan mengatakan bahwa mereka yang menolak PLTGU Pemaron adalah menolak listrik di Bali dll. Hal-hal seperti ini sudah biasa dilontarkan, jadi kalau sekarang ada ucapan seperti itu, ya enteng-enteng saja. Emangnya gue pikirin.
Kebenaran sejati akhirnya akan muncul soal PLTGU Pemaron ini. Sekarang tanda-tanda itu sudah ada, yaitu ketika PLN Pusat menyetujui pembentukan Tim Independen tersebut. Tim Independen akan digunakan oleh PLN untuk menghitung kembali kelayakan operasional PLTGU di Pemaron (mudah-mudahan). Dari hasil hitungan pakar kami, Dr.Ing Nengah Sudja, bahwa pengoperasian PLTGU di Bali Utara (dalam hal ini di Pemaron) akan lebih mahal sebesar 9 juta US $ per tahun bila dibandingkan PLTGU dioperasikan di selatan (Pesanggaran). Kerugian operasional ini masih bisa ditekan jika hanya PLTG yang dioperasikan di Pemaron, tapi tetap biaya pengoperasian di utara lebih mahal 2,2 juta US $ per tahun dibandingkan di selatan. Jika sekarang PLTG (U) yang 90 % sudah terintalasi di Pemaron dipindahkan ke selatan , maka hanya membutuhkan biaya 1,1 juta US $ (biaya ini hanya sekali !). Jadi, kayaknya bukan demo massa atau sidang PTUN atau isu lingkungan yang akan menghentikan PLTGU Pemaron, tetapi pemborosan biaya operasional ini. PLN ternyata memang tidak membuat studi kelayakan terlebih dahulu untuk menempatkan PLTGU bekas Tanjung Priok ke Pemaron. Sekarang pun sudah mulai terdengar bahwa pembangunan di Pemaron hanya akan sampai PLTG saja. Bayangkan bagaimana kalau harga minyak solar naik terus dimasa mendatang ? PLTGU Pemaron akan membutuhkan 7000 juta liter minyak per minggu !! Kalau PLTG saja yang dioperasikan, maka perlu 1/3 dari kebutuhan minyak itu. Sekarang saja ongkos produksi listrik dengan bahan bakar minyak sudah 8,01 cent US $/kwh, bandingkan dengan ongkos produksi listrik dengan batubara sebesar 1,8 cent US $/kwh. Apakah PLN Bali lebih senang memproduksi listrik di PLTGU pemaron yang menggunakan minyak solar dibandingkan membeli listrik dari jawa yang lebih murah ? Apakah orang Bali mau mandiri dibidang listrik kalau harus membayar listrik lebih mahal ? Apakah orang Bali di desa memang lebih kaya dari orang jakarta yang tinggal di Pondok Indah, sehingga harus membayar rekening listrik per kwh lebih tinggi ? Apakah orang-orang yang setuju PLTGU Pemaron mau membayar listrik lebih mahal ?
Sementara itu dulu, agar tidak berkepanjang. Kita sambung lagi setelah ada komentar dari teman-teman.
Salam Gde Wisnaya
----- Original Message ----- From: nyoman suwela To: [EMAIL PROTECTED] Cc: [EMAIL PROTECTED] Sent: Wednesday, May 12, 2004 3:59 PM
Subject: [bali] Re: berita di bali post
Dear all,
Kami sangat terharu membaca komentar rekan-rekan di Milis ini, tentang PLTGU di Pemaron. kami, sebagai salah satu warga Kalibukbuk, yang hidup dan menggantungkan diri dari kepariwisataann Buleleng. Sangat awam di bidang ketenaga listrikan ini. Tetapi, kami pernah "ngayah" di pemkab. Buleleng, tahu adanya Perda tentang kawasan wisata, tahu tentang adanya aturan yang harus dipatuhi untuk setiap pembangunan apalagi semacam mega proyek PLTGU ini. Dari awal kami di PHRI sudah menyarankan agar LOKASI PLTGU ini, JANGAN di Pemaron. Karena Pemaron telah ditetapkan sebagai Kawasan Wisata, yang artinya MESTINYA tidak boleh ada industri. Tapi apa ndak dikata, PHRI hanyalah organisasi yang bisa berteriak dipadang pasir. Dari awal oleh yang mendukung proyek ini ( apa alasannya kami tidak tahu ) telah dipelintir alasan kami, dengan mengatakan bahwa kami tidak setuju listrik. Melalui beberapa kesempatan, kami undang pakar-pakar yang berhak bicara soal hukum, lingkungan, listrik untuk memaparkan untung rugi proyek ini. Melalui jumpa pers, seminar, bahkan sampai pemaparan di DPRD Buleleng dan DPRD Bali. Kami sekali lagi mengucapkan rasa terima kasih kami kepada bapak Nengah Sudja, Bapak Bansing, Bapak Wisnaya, Bapak Feby, Bapak Tunggul Sirait, yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang telah membantu dengan memberikan penjelasan tentang segala aspek proyek ini, yang disimpulkan : BAHWA PROYEK INI SEHARUSNYA DIPINDAHKAN dari desa Pemaron. Paparan seperti ini telah disampaikan di Komisi VIII DPR RI dan itu pula yang mendasari mereka datang ke lokasi. Namun, entah apa sebabnya, yang hadir dalam pertemuan dengan Kimisi VIII hanyalah yang mendukung proyek ini. Mengapa demikian: everybody knows. Inggih titiang nenten perlu meluasang di balian.
Kami menaggapi berita di Bali Post sebenarnya bukan ingin 'NUTURANG TUAH LABUH" hanya sangat disayangkan kalau seseorang dengan membawa nama Lembaga Adat telah dengan semangat menyatakan persetujuannya dengan proyek ini dan mengatakan yang tak setuju karena mereka tidak diajak bekerja sama dengan Indonesia Power. Kami dalam pertemuan pernah mengatakan, peorang pendeta akan kedengaran aneh kalau bicara soal teknis listrik, demikian juga kalau pejabat PLN bicara panjang lebar tentang "banten" dan "upacara ngaben". Bagaimanapun juga kami tetap mengagumi rekan kami sendiri meskipun dari aspek lain, bahwa tokoh adat kami ini adalah orang yang tahu segalanya, semacam "a master of none".
Sekian
Cheers,
NS
"I Nengah D." <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Pak Tjahjo Yth,
Terimakasih Pak atas responnya. Berikut ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak.
.
(1. Bali memerlukan energi akan tetapi bukan Pembangkit Listrik. Mungkin seseorang seperti saya butuh suatu model yang sangat ideal, termasuk sosial dan ekonominya.)
Memang betul Pak bahwa kita semua butuh energi termasuk juga bali. Dalam kaitannya dengan Pemaron, bentuk energi yang dimaksud adalah energi listrik yang tentunya berasal dari pembangkit listrik yang saat ini sedang dipermasalhkan di Pemaron. Disamping itu, energi listrik ini mudah dikonversikan menjadi bentuk-bentuk energi yang lain. Dengan demikian, bentuk energi yang sangat diperlukan di bali saat ini adalah energi listrik, yang selama ini sebagian masih disuplai dari luar bali.
(2. PLTGU perlu didefinisikan lebih jelas dulu.)
Menurut pemahaman saya, PLTGU adalah kombinasi antara PLTG dan PLTU (combine cycle). Gas buangan dari turbin gas PLTG yang masih bertemperatur tinggi digunakan lagi untuk memanaskan air pada boiler PLTU untuk memproduksi steam penggerak turbin uap. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi total dari pembangkit, disamping tujuan-tujuan lainnya.
(3. Saya sedang mempromosikan "Cooperative CHP", dulu pernah akan ada di Bali Nirvana Resort.)
Saya mengetahui "Cooperative CHP (Combined Heat and Power?)" secara langsung dari Bapak sewaktu Bapak hadir di Bandung saat mempersiapkan seminar internasional CTEIA oleh MASDALI tahun 1999 yang lalu. Disamping menghasilkan tenaga listrik CHP juga menghasilkan steam yang digunakan secara langsung untuk keperluan tertentu , contoh aplikasi CHP misalnya pada hotel-hotel. Disamping menghasilkan listrik untuk keperluan di hotel, CHP juga menghasilkan steam untuk kebutuhan lainnya seperti untuk memanaskan air, hot storage, dll. Pada dasarnya CHP ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) disamping itu juga memproduksi steam untuk diambil panasnya.
(Mohon periksa dan terima kasih sebelumnya untuk menjawab pertanyaan baik tersebut.)
Saya ucapkan terimakasih dan mohon maaf bila ada kekeliruan-kekeliruan.
Hormat saya, I Nengah Diasta
------------------------------------------------------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! Movies - Buy advance tickets for 'Shrek 2'
=========================================================================================== Netkuis Instan untuk wilayah Bandung (kode area 022) - SD,SMP,SMA berhadiah total puluhan juta rupiah... periode I dimulai 1 April 2004 ===========================================================================================
-- Milis Diskusi Anggota LP3B Bali Indonesia.
Publikasi : http://www.lp3b.or.id Arsip : http://bali.lp3b.or.id Moderators : <mailto: [EMAIL PROTECTED]> Berlangganan : <mailto: [EMAIL PROTECTED]> Henti Langgan : <mailto: [EMAIL PROTECTED]>
