Gde Wisnaya Wisna <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
----- Original Message -----From: FabbyTo: [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; Farah Sofa ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; Gde WisnayaSent: Friday, May 21, 2004 11:34 AMSubject: Fw: Indonesia VS Belanda......Wah....wah......wah.....hem.Menarik juga memperbandingkan Indonesia dengan Belanda. Nampaknya ada perbedaan dalam menggunakan tolok ukur (yardstick). Kalau dilihat dari GNP dan income percapita, mungkin benar Belanda salah satu negara terkaya didunia. Tapi kalau kita pakai tolok ukur lain, yaitu dari tingkat hidup pemimpin negara kita ( Menteri, wakil rakyat ) maka negara kita adalah terkaya. Soal rakyat tidak makan, itu soal lain.
Lihat Bali umumnya dan Buleleng khususnya. Datanglah ke rumah wakil rakyat di Renon. Gedungnya sudah wah.., mobil yang diparkir juga wah .. , pakaian wakil rakyat juga wah .., incomenya wah�., pokoknya super makmur dan super mewah. Mereka itu adalah wakil rakyat, pencerminan rakyat. Jadi kemakmuran rakyat dicerminkan disana. Kesimpulan : rakyat sudah sangat makmur dan hidup mewah. Soal sekolah SD ambruk karena Pemprop Bali dan Kabupaten tidak punya duit, itu juga soal lain. Mari kita mencoba bangga kerena setidak-tidaknya kemakmuran kita sudah diwakili oleh wakil-wakil kita yang kita pilih secara demokratis, melalui Pemilu yang biayanya juga wah� dan marilah kita bersama-sama meneriakkan : wah �.wah�..wah��..wah�����
Ada cerita bagus nih..membandingkan menteri dan parlemen Indonesia dan Belanda.Salam,Fabby----- Original Message -----INDONESIA Vs. BELANDAFrom: ANANDA HAKIM BUDI PRIATNA
Setelah gaji dan fasilitas Presiden, wakil-wakil rakyat (DPR RI),
BPPN, dan pejabat2 yang lainnya lebih tinggi daripada Perdana Menteri
dan anggota parlemen di negeri sekaya Belanda.
Ternyata, fasilitas para menteri ini lebih wah juga. Orang barangkali
akan maklum, ketika mobil dinas Menteri Kabinet Gotong Royong, Volvo S
90 Executive Automatic, melintas memantulkan kilat cahaya.Maklum,
menteri harus dijatah mobil yang representatif menilai Rp743.000.000,
yang sebenarnya bisa dipakai untuk menyediakan 4 mobil gres yang
lebih rendah hati.
Sikap maklum muncul, mungkin saja karena itu sudah menjadi pemandangan
biasa atau karena tidak ada pengetahuan pembanding. Namun, sikap
maklum tersebut bisa menguap dan berubah menjadi tanda tanya, ketika
ada bahan pembanding yang menggugah nalar sehat.
Di Belanda, salah satu negeri terkaya di dunia dengan pendapatan per
Kapita mencapai 22.570 euro, mobil dinas menterinya cuma mobil bekas!
Mengapa menteri Indonesia, yang praktis hampir bangkrut dan mayoritas
rakyatnya melarat, harus bermewah-mewah?
Mobil dinas yang dipakai Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordeningen Milieubeheer (Menteri Urusan Perumahan Rakyat, Tata Ruang,
danPengelolaan Lingkungan), Jan Pronk (dulu menteri Kerjasama
Pembangunan) adalah mobil bekas (tweedehand) dari menteri
pendahulunya, Margreet de Boer.
Pengertian mobil dinas di Belanda ya begitu masa jabatan selesai harus
dikembalikan kepada negara, sehingga Mercedes E230 itu kini bisa
dipakai oleh Pronk. Tanpa negara harus merogoh brankas untuk membeli
mobil baru.
Untuk mobil yang benar-benar su! dah tak layak pakai, barulah diadakan
mobil baru. Jenisnya terserah, sesuai selera para menteri. Namun
negara membatasi bahwa harga mobil itu tidak boleh melebihi 44,54 sen euro
per km x usia mesin. Jika usia mesin rata-rata 200.000 km, maka harga
untuk mobil dinas menteri Belanda itu maksimal 89.080 euro. Jika diasumsikan
1 euro = 8.000 maka harga paling mahal mobil tersebut adalah Rp
712.640.000.
Menteri Keuangan Belanda Gerrit Zalm misalnya, dia mengendarai Volvo
S80.Sedangkan Menteri Perhubungan dan Perairan Tineke Netelenbos cukup
dengan Volvo S70. Seri mobil di atas dalam pandangan para 'manajer
negara' Belanda sudah dinilai cukup representatif.
Parlemen kita kini terkesan mewah. Gedung DPR RI Senayan bagai show
room Mobil mewah. Padahal di Belanda, anggota parlemen tidak mendapat
gaji dan tunjangan mobil. Mereka hanya mendapat schadeloosstelling
(ganti rugi) yang cekak dan tunjangan yang zakelijk.
"Jatah mobil dinas?" Demikian reaksi pertama Hugo van der Steenhoven,
anggota partai Groenlinks, saat ditanya soal 'sarana mobilitas untuk
menunjang tugas wakil rakyat' itu. "Ah, laat me niet lachen, meneer
(Jangan membuat saya tertawa, pak.)" kata Van der Steenhoven.
Dijelaskan bahwa anggota parlemen Belanda itu bukan pegawai negara.
Jadi jangankan mobil dinas, salaris (gaji) pun tidak ada. Istilah
salaries menunjukkan bahwa anggota parlemen berdinas pada pihak
tertentu. Sebagai imbalan jerih payah, anggota parlemen menerima apa yang
disebut schadeloosstelling alias ganti rugi.
"Anggota parlemen sepatutnya kan independen dan oleh karena itu
diatidak berdinas pada pihak manapun," jelas dia.
Jadi untuk urusan mobil ke Gedung Parlemen di Binnenhof (Den
Haag),yang nyata-nyata demi kepentingan negara, itu menjadi tanggung jawab
masing-masing anggota parlemen. Apalagi 'mobilitas untuk merawat
konstituen', itu bu! kan menjadi tanggung jawab dan beban negara
melainkan partai darimana mereka berasal. Di sini logika yang dipakai simpel saja:
urusan menemui konstituen adalah kepentingan partai, masa negara harus
menanggung biayanya?
Negara hanya menyediakan uang ganti transport untuk kepentingan tugas
anggota parlemen, besarnya 781,36 euro untuk yang bertempat tinggal
dalam radius 10-15 kilometer dari Kompleks Parlemen Binnenhof (Den
Haag),1.093,63 euro untuk radius 15-20 kilometer dan 1.562,72 euro
untuk radius lebih dari 20 kilometer. Jumlah tersebut semuanya bruto
untuk satu tahun. Untuk yang bertempat tinggal dalam radius 10 kilometer ke
bawah, tidak masuk dalam ketentuan tersebut alias tidak mendapat apa-apa.
Makanya banyak anggota parlemen yang ngantor dengan naik trem, sejenis
angkutan umum kota mirip kereta api tapi bentuknya lebih kecil. Jan
Pronk, kini Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeh! eer (Menteri Urusan Perumahan Rakyat, Tata Ruang, dan
Pengelolaan Lingkungan), malah sering datang naik sepeda.
Demikian hati-hati dan ketatnya Belanda mengelola keuangan negara,
sehingga pada tahun 2001 neraca keuangan negara surplus sampai 7
milyar gulden (mata uang euro belum diberlakukan). Kelebihan tersebut
sebagian dikembalikan kepada rakyat sebagai uang surprised di mana tiap-tiap
rumah tangga mendapat 100 gulden atau setara 100 kg gula. Sebagiannya
lagi dipakai untuk pembayaran utang negara, agar secepatnya berkurang.
Bila anda berkesempatan melancong ke Belanda, tidak ada salahnya
mampir sebentar ke kompleks parlemen Binnenhof, di jantung kota Den
Haag.Sekalian melakukan 'studi banding' dan setidak-tidaknya anda akan
menyaksikan bahwa di halaman gedung parlemen negeri berpenghasilan
22.570 euro per kapita itu, tidak ada ditemukan mobil kelas Jaguar
dan sejenisnya.
Bagaimana dengan parlemen kita?
ironis memang.....padahal penerapan hukum yg berlaku dikita masih
sebagian besar berdasarkan hukum belanda, kenapa bukan peraturan2
seperti ini yg kita ambil ya....
Do you Yahoo!?
Friends. Fun. Try the all-new Yahoo! Messenger
