CHPStar <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Date: Sat, 17 Nov 2007 06:10:56 -0800 (PST)
From: CHPStar <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: World Class University
To: [EMAIL PROTECTED]
The World Class University will initiate Intellectual Property Development.
The foresight are:
1. IEC Standard can be implemented for Public Electricity
2. ISO Standard can be implemented for Private Industry
3. ITU Standard can be implemented for Cooperative R&D
This is the prerequisite:
[PPT] tjahjokartiko gondokusumo File Format: Microsoft Powerpoint -
View as HTML
1. Rangkuman Hasil Pokja FRI 2006/2007 Tekad Memperbaiki Nasib Bangsa
Pascaamandemen UUD: Optimisme Baru dalam Merealisasikan Visi Bangsa ...
www.itb.ac.id/focus/focus_file/Rangkuman%20Hasil%20Pokja%20FRI.ppt - Similar
pages
What Next?
CHP Cooperatives worldwide should be started from Bali
PEMDA BALI DIMINTA MEMBUAT PERENCANAAN PRODUK UNGGULAN TIAP KABUPATEN
Tanggal :
05 Nov 2007
Sumber :
dpr.go.id
Pemerintah Daerah Provinsi Bali diminta untuk membuat perencanaan
produk unggulan yang dihasilkan ditiap-tiap kabupaten. Perencanaan ini sangat
diperlukan untuk mengetahui potensi apa yang dihasilkan dari masing-masing
daerah itu.
Demikian disampaikan anggota Komisi IV Nazamudin (F-PAN) dan
Syamsu Hilal (F-PKS) pada saat mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Bali,
minggu lalu, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Hilman Indra (F-BPD).
Menurut Syamsu Hilal, grand starategi pembangunan pertanian ke
depan perlu dibuat untuk mengetahui apakah ke depan Bali masih memfokuskan
sektor pertanian sebagai sektor utama. Karena dalam kenyataannya Bali juga
merupakan provinsi yang memang lebih dikenal dengan sektor pariwisata.
Secara umum, kata Syamsu, grand strategi ini penting untuk
mengetahui Bali ini mau diarahkan kemana, apakah pembangunan pertanian menjadi
nomor dua dan lebih mengutamakan sektor pariwisata. Bagi kami di DPR hal ini
sangat penting melihat kecenderungan potensi masing-masing daerah untuk
mengembangkan diri, ujarnya.
Karena jika sektor pariwisata menjadi sektor unggulan,
dikhawatirkan seperti pasca terjadinya dua kali bom Bali, masyarakat Bali
menghadapi kendala perekonomian yang demikian dasyat. Dan tentunya ke depan
kita tidak menghendaki hal itu terjadi. Belajar dari pengalaman itu, tentunya
Pemda Bali harus memprioritaskan sektor pertanian sebagai sektor unggulan bagi
daerahnya.
Terkait dengan grand strategi pembangunan khususnya bidang
pertanian, Gubernur Bali Dewa Beratha mengatakan dengan telah disahkannya UU
tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Provinsi Bali akan mencoba melakukan
revisi mengenai Perda Nomor 5 tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Daerah bali
dan sekaligus akan mengarahkan kepada kabupaten/kota untuk mempersiapkan detail
tata ruang .
Dalam detail tata ruang itu nantinya akan bisa ditetapkan
alokasi-alokasi yang lebih jelas terutama dikaitkan dengan peruntukan untuk
budidaya termasuk lahan pertanian.
Sampai saat ini dan ke depan, kata Beratha, Bali masih tetap
dalam pembangunan bidang ekonomi memprioritaskan tiga sektor. Yang pertama
sektor pertanian masih menjadi prioritas utama, kemudian industri kecil dan
kerajinan dan sektor pariwisata yang menunjang sektor pertanian dan sektor
industri kecil dan kerajinan.
Beratha menambahkan, dalam pembangunan di sektor pertanian Pemda
akan melakukan pembinaan secara spesifikasi komoditi pada suatu kawasan atau
kabupaten. Menurutnya, dimasing-masing kabupaten ada daerah-daerah yang
mempunyai komoditi-komoditi yang spesifik. Nah ini yang akan kita coba
fokuskan pembinaan dari provinsi dalam kaitannya dengan pengembangan agro
bisnis, ujarnya.
Jadi, kata Beratha, kita coba pola agrobisnis satu komoditi pada
satu kawasan atau satu kabupaten, dan kalau ini sudah berkembang tentunya akan
bisa ditingkatkan lagi menjadi agro industri untuk mengolah hasil-hasil
pertanian, apakah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
Lebih jauh Beratha menambahkan, kalau ini sudah berhasil memang
pada kawasan itu bisa dikembangkan menjadi agro wisata. Kedepannya kita akan
lebih intens untuk melakukan strategi pembinaan dengan pola seperti itu,
katanya.
Berkaitan dengan masalah kebutuhan irigasi, di provinsi Bali
tidak banyak mengalami kendala terutama ditingkat teknisnya yang dilakukan oleh
kelompok Subak yang terkenal pengairannya.
Dalam hal ini, melalui Kebijakan Gubernur Bali telah memberikan
bantuan setiap tahun kepada setiap Subak sebesar Rp 15 juta. Sehingga untuk
memenuhi perbaikan-perbaikan irigasi yang sifatnya kecil bisa langsung
dilakukan, sedangkan terhadap irigasi-irigasi yang besar sudah ada
pembagiannya, mana menjadi kewajiban Pusat, kewajiban Provinsi dan kewajiban
Kabupaten/Kota. (tt)
---------------------------------
Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
---------------------------------
Be a better sports nut! Let your teams follow you with Yahoo Mobile. Try it now.
