program yang dijalankan oleh bupati sragen pak untung wiyono ini dari dulu cukup inovative, salah satunya bikin perda: bagi pasangan yang cerai di wajibkan untuk menanam pohon 25 biji, yang membuat kota sragen menjadi semakin hijau. sepertinya programnya cukup bersaing dengan program-program dari bupati jembrana profesor Gede Winasa. semoga bupati-bupati di bali bisa cepat meniru program yang baik dari luar dan di terapkan di bali demi kesejahteraan rakyat bali. salam,
--- IBM Wisadnya <[EMAIL PROTECTED]> schrieb am Fr, 15.8.2008: Von: IBM Wisadnya <[EMAIL PROTECTED]> Betreff: [hindu] refrence dari Sragen untuk birokrat di Bali atau Kabuaten.... dari Swa An: [EMAIL PROTECTED] Datum: Freitag, 15. August 2008, 7:42 Kabupaten Sragen: Banyak Kebijakan dan Terobosan Probisnis Kamis, 07 Agustus 2008 Oleh : Dede Suryadi dan Wini Angraeni Sejumlah kebijakan probisnis diterapkan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang dimotori Bupati Untung Wiyono. Namun, masih ada sejumlah PR yang perlu segera ditangani. Jap Sanjaya, pemilik PT Hanin Nusa Mulya (HNM), merasakan betul kemudahan mengurus perizinan untuk membuka usaha baru di Sragen. Perusahaan yang memproduksi pakaian jadi buat ekspor ini baru pertengahan 2007 mendirikan pabrik di Sragen. Lebih dari 1.000 orang tenaga kerja di Sragen bekerja di pabrik HNM. "Di Sragen, pengurusan izin sangat mudah. Semua pengurusan izin berada dalam satu atap yang dinamakan Badan Pelayanan Terpadu, dan waktu pengurusan izin hanya dua hari," Jap menuturkan pengalamannya. Memang, Pemkab Sragen tak mempersulit pengurusan izin ataupun surat lainnya seperti kartu tanda penduduk, akte kelahiran, akte kematian, sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan, surat izin usaha, pajak reklame, hingga izin penutupan jalan. Bahkan, jika membutuhkan informasi atau ingin melakukan pengaduan, tersedia pula petugas yang siap berjaga di bilik pelayanan informasi dan pengaduan. Semua itu diberikan melalui layanan yang mereka sebut one stop services - yang dipusatkan di sebuah gedung bernama Badan Pelayanan Terpadu (BPT). " Tidak perlu datang ke berbagai tempat, tapi cukup datang ke satu tempat, semua selesai di satu tempat," ujar Isnadi, Ketua BPT Sragen. "Kami jamin tidak akan ada pungutan tidak resmi satu sen pun," ia menegaskan seraya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, pengurusan izin di BPT lebih cepat 65% dari standar yang sudah ditetapkan. Data itu diperoleh dari hasil survei rutin yang dilakukan BPT. Cikal bakal BPT berawal sejak Oktober 2002. Saat itu lembaga ini masih berupa unit pelayanan yang disebut Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Tahun 2003, UPT berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan koordinasi dengan stakeholder, status KPT ditingkatkan menjadi BPT. Tujuan pendirian badan ini - tak lain dan tak bukan - supaya Sragen memiliki pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima dan satu pintu. Dengan demikian, diharapkan akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Sragen. Jumlah perizinan yang dilayani pun meningkat seperti pada 2006 sebanyak 6.576 menjadi 7.179 pada 2007. Selain berdirinya BPT, Pemkab Sragen yang dimotori oleh bupatinya, Untung Wiyono, juga membuat serangkaian kebijakan probisnis yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). "Peraturan Daerah yang diberlakukan di Kabupaten Sragen tidak ada yang tidak mendukung iklim usaha dan investasi," kata Untung yang menjabat Bupati Sragen sejak 2001. Malah selama 7 tahun, pihaknya tidak membuat Perda baru yang terkait dengan pungutan masyarakat/pengusaha. Juga, untuk pajak reklame diklaim yang termurah di Indonesia. "Perda yang membuat ekonomi biaya tinggi banyak yang dihapus," ia menegaskan. Bahkan, saat ini Pemkab Sragen membebaskan seluruh biaya perizinan di Kawasan Industri Kalijambe Sragen; Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan pengusaha pemula digratiskan; serta pembebasan biaya retribusi bagi investor yang ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja relatif banyak (100 orang atau lebih). Di samping itu, ada pula Perda tentang pembentukan Kantor Investasi dan Promosi, Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga. Yang menarik dari serangkaian kebijakan itu, Pemkab Sragen juga melarang pembangunan mal selama 20 tahun ke depan. "Saya sudah menetapkan Perda, bahwa 20 tahun ke depan di Sragen tidak ada mal, terhitung mulai tahun 2006," Untung menegaskan. Pasalnya, Pemkab Sragen ingin lebih mengoptimalkan pasar tradisional lantaran lebih besar potensinya untuk dikembangkan. Maka, Pemkab berencana memugar semua pasar di Sragen menjadi lebih bagus lagi. Proyek pertama adalah mengubah Pasar Bunder menjadi lebih modern dengan dana Rp 25 miliar. Ini merupakan pasar sentral yang operasionalnya 24 jam nonstop. Menurut Untung, setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri, dari segi geografis, keadaan masyarakat, dan budayanya. Untuk bisa menarik investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, harus dilihat potensi daerah itu sendiri disesuaikan dengan karakteristiknya. Dijelaskan Untung, kabupaten yang ia pimpin perkembangannya harus sinkron. "Sragen itu pengembangannya terintegrasi, satu Sragen sebagai penyangga lumbung padi Jawa Tengah. Kami punya field padi. Jadi, ini harus dioptimalkan dan berkelanjutan," ujarnya seraya menambahkan, selain padi, Sragen mengembangkan pula tanaman lainnya seperti tebu dan palawija. "Di seluruh dunia pasti tidak ada yang seperti kami. Thailand mengklaim bisa panen padi setahun dua kali dan sistem tanamnya disebar, tapi di Sragen setahun bisa tiga kali dan sistem tanamnya lebih canggih, termasuk produksinya. Kami sekarang cuma masih kalah di pengelolaan pascapanen," Untung menjabarkan dengan bangga. Selain pertanian, Untung juga punya perhatian terhadap pengembangan industri rumah tangga, seperti garmen, produksi makanan dan furnitur. Hasilnya, "Dalam lima tahun, jumlah perajin meningkat dari 4 ribu menjadi 16 ribu lebih," ungkapnya. Selanjutnya, pengembangan di bidang perdagangan dan jasa. Juga, pengembangan di sektor pariwisata. Sragen - selain sumber air panas - juga memiliki situs sejarah, world heritage Sangiran (tempat ditemukan fosil 72 jenis manusia purba dan fosil kedua tertua di dunia). Yang tak kalah penting, agar Sragen diminati investor, Pemkab Sragen berupaya jemput bola. Malah Untung mengatakan, kendati tidak memiliki bandara dan pelabuhan, Sragen masih diminati investor. "Ini karena ditunjang oleh pemerintahan yang tidak merepotkan, kami jemput bola, kami lindungi mereka. Intinya mereka harus nyaman melakukan investasi di Sragen," Untung menuturkan. Berdirinya BPT adalah salah satu bukti komitmennya mempermudah investor. Di samping itu, dalam upayanya memberi pelayanan yang baik bagi publik, Pemkab Sragen sudah menerapkan e-government. "Untuk pelayanan publik harus ada e-government, karena sekarang ini sudah desenstralisasi di kecamatan dan desa, mengurus sesuatu kan tidak harus ke kabupaten," ia menerangkan. Setiap daerah pun harus bisa mandiri, seperti pengembangan telepon lokal dan Internet, sehingga kerja sama antardaerah semakin mudah, rakyat pun bisa berkomunikasi ke mana saja. "Kalau orang Karanganyar mau tinggal di Sragen, ya form-nya satu, sama, itu efisiennya," ia menambahkan. Pihaknya kini juga membantu sejumlah daerah di Indonesia untuk mengadopsi sistem e-gov Sragen. "TI ini sudah dunia maya, jadi bisa online ke mana saja," ujar Untung. Semua daerah, lanjut Untung, memang harus mengembangkan e-gov. Tidak masalah, kendati sistemnya berbeda, yang penting bisa terhubung, sehingga kerja sama lintas regional tidak ada kendala lagi dan biayanya murah. Dengan adanya kebijakan dan perubahan tersebut, hasilnya signifikan. Sebagai contoh, dalam lima tahun terakhir jumlah investasi yang masuk ke daerah ini terus bergerak. Seperti tahun 2003, investasi yang masuk ke kabupaten ini baru mencapai Rp 703 miliar, dan pada 2007 meningkat menjadi Rp 1,3 triliun. Demikian pula Pendapatan Asli Daerah Sragen, ikut terkerek. Pada 2003 sebesar Rp 68 miliar, dan pada 2007 sudah mencapai Rp 98,69 miliar. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sragen berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2007 mampu mencapai pertumbuhan tertinggi di wilayah Surakarta, yaitu 6,89%. Meski begitu, nilai PDRB-nya belum begitu besar: baru Rp 1,3 triliun di tahun 2007. Hanya saja, sebuah survei menyebutkan, efisiensi Pemkab Sragen terendah di wilayah eks Karesidenan Surakarta, Ja-Teng. Dari skala indeks 10, Sragen hanya mendapat indeks 3,71, di bawah Kota Solo (3,95). Peringkat teratas adalah Kabupaten Klaten dengan indeks 7,96. Hal itu terungkap dalam hasil Survei Iklim Usaha Jawa Tengah pada Proyek Kerja Sama Teknis Jerman-Indonesia melalui Program Pengembangan Ekonomi Wilayah (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit-Regional Economic Development), bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Ja-Teng, serta Kantor Bank Indonesia Semarang yang dipaparkan di Kota Solo pada Juni 2008. Menanggapi survei tersebut, Untung mengaku tidak sependapat. "Sragen berdasarkan penilaian Bank Indonesia tinggi, kok hasilnya seperti itu," ujarnya mempertanyakan. Menurut Untung, ada keganjilan di riset ini. "Wong kami mengikuti terus, di riset ini selalu progresnya baik, kok malah hasilnya seperti itu. Survei ini tidak benar," katanya. Terlepas dari kontroversi itu, Djarwanto, pengusaha asal Sragen mengakui bahwa Pemkab Sragen terus membuat iklim usaha dan investasi di daerah ini makin kondusif. "Selama Pak Untung memimpin, banyak sekali terjadi perubahan di Sragen," kata pengusaha konstruksi ini sambil mencontohkan banyaknya pembangunan jalan dan sekolah unggulan bertaraf internasional. Untuk warga yang tinggal 15-20 km dari Sragen dan sedang mengurus surat izin, seperti sertifikat, bisa melihat secara online dari kantor kelurahan atau kecamatan setempat untuk mengecek apakah sertifikatnya sudah jadi atau belum. Sragen, menurutnya, sudah berkembang. Setiap kecamatan jalannya sudah lebar minimum empat meter, kelurahan pun jalannya hampir semua sudah bagus, tinggal perbaikan satu-dua lajur, seperti jalan yang menuju Solo masih terlalu sempit. Kehadiran Untung sebagai Bupati Sragen memang telah banyak membawa perubahan, terutama dalam mendorong aktivitas bisnis. Walau demikian, masih banyak ruang yang perlu dibenahi untuk membuat Sragen lebih maju lagi. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Majalah SWA dan Business Digest, yang melibatkan 130 responden dari kalangan pengusaha di Sragen, apa yang telah dilakukan Pemkab dalam mendorong aktivitas bisnis/investasi, ternyata belum sesuai dengan harapan pengusaha. Skor harapan mencapai 4,14 (angka tertinggi 5), tetapi skor kenyataan 2,96. Jadi, Sragen baru memenuhi 71,37% harapan pengusaha. Dengan menggunakan IPA Analysis, ada bebarapa hal yang dianggap penting oleh pengusaha, tetapi performanya (berdasarkan penilaian pengusaha) masih biasa-biasa saja, atau bahkan rendah, misalnya soal melindungi kenyamanan dan keberlangsungan usaha, izin usaha yang mudah, biaya pengurusan izin yang wajar, serta program mencarikan mitra dan pasar. Jadi, masih banyak pekerjaan rumah, Pak Bupati. Riset: Arya Eka Nugroho. _______________________________________________ Hindu Dharma Mailling List [HDNet] http://mx1.itb.ac.id/mailman/listinfo/hindu-dharma http://www.mail-archive.com/[EMAIL PROTECTED]/ __________________________________________________ Do You Yahoo!? Sie sind Spam leid? Yahoo! Mail verfügt über einen herausragenden Schutz gegen Massenmails. http://mail.yahoo.com
