SAATNYA KAUM MODERAT KELUAR PAGAR
Sam Harris, penulis The End of Faith, memperingatkan kita soal kaum moderat,
dan saya setuju sekali dengannya. Kaum moderat hidup dalam keadaan limbung.
Mereka tak di sini, tidak juga di sana. Mereka bingung menentukan mana yang
benar dan yang tidak.
Lihat saja kaum moderat di negara kita. Mereka menjadi bagian dari kelompok
pasif silent majority. Dalam siaran radio baru-baru ini, pengacara senior Adnan
Buyung Nasution menyayangkan kecuekan mereka terhadap kesewenangan negara. Kita
menghadapi soal krusial seputar kebebasan beragama dan berkeyakinan, amandemen
serampangan konstitusi kita, penghancuran budaya dan warisan leluhur kita -
mereka tidak bersuara menyaksikan politik luar negri yang keluar jalur dan
industri kita yang secara sistematis dijajah, pelan tapi pasti akan mati.
Menyikapi soal dumping kain batik dari China, Kabinet kita terbelah. Satu pihak
melihat itu bukan ancaman karena China tak bisa mencuri motif kita; pihak lain
memprihatinkan dampak dumping terhadap industri lokal.
Di antara dua kubu tersebut, ada kelompok besar yang tetap diam. Mereka tak
peduli kalau para importir dan pengusaha kita yang menjadi pengkhianat dengan
menghancurkan industri lokal. Mereka tidak ambil pusing kalau pajak kita,
petugas bea cukai menjadi calo dan kehilangan rasa nasionalisme dari sisi ini.
Mari kita tak terperdaya oleh mentri kita yang sangat pintar mengatakan China
tak bisa meniru motif kita. Masalahnya kita orang awam yang tak sepintar anda
Tuan. Sebagian besar dari kami bahkan tak bisa membedakan antara motif
Surakarta dan Yogyakarta. Kita juga tak tahu motif apa yang hanya pantas
dipakai kaum bangsawan, dan mana yang untuk rakyat jelata seperti kami. Bagi
kami, batik ya batik. Dan kami tidak tahu apakah kemeja atau blouse yang kami
beli buatan lokal atau kain impor.
Tuan, mohon bergabung dengan teman-teman Anda yang menganggap batik China
sebagai ancaman terhadap industri kecil di Pekalongan dan tempat lainnya.
Lakukan dialog dari hati ke hati dengan mereka. Tuan, pernyataan anda terlalu
naif, dan kami tak tahu ada alasan apa di baliknya.
Masalah krusial lainnya ialah konstitusi kita. UUD 1945 telah secara
serampangan diamandemen - sehingga membatasi ideologi negara menjadi sekedar
prase. Siapa peduli Pancasila? Setelah sekian lama, Presiden kita akhirnya
menyadari ancaman disintegrsi bangsa yang disebabkan oleh amandemen semacam itu.
Beliau menunjuk komisi khusus untuk mengkaji hal tersebut. Tapi siap yang duduk
di komisi itu? Siapa anggotanya? Apakah mereka berkomitmen penuh pada
Pancasila, yang berakar dari budaya kita sendiri? Atau loyalitas mereka semu?
Barangkali mereka sama sekali tak peduli pada warisan leluhur kita, dan lebih
bersimpati dengan budaya asing.
Koran ini baru saja memuat dua artikel di halaman yang sama. Satu tentang
rencana pengesahan RUU Pornografi yang didukung salah satu partai; satunya lagi
tentang pemerintah Saudi yang menyetujui pemutusan saluran televisi karena
menyiarkan tayangan yang “dianggap” immoral.
Berapa banyak dari kita sungguh tahu implikasi pengesahan RUU Pornografi?
Berapa banyak dari kita peduli pada dampak-dampak tersebut? Mereka yang menolak
RUU ini sering disalahpahami sebagai pendukung pornografi.
Tidak, kami tidak mendukung pornografi, tapi kami menolak RUU ini. Kita sudah
memiliki peraturan, regulasi, hukum dan KUHP untuk mengurusi soal tersebut.
Kita tak membutuhkan UU yang memuat difinisi dari segerombolan orang tentang
apa yang dianggap pornografi.
Saya sudah berkali-kali membaca draft yang diajukan, dan melihatnya sebagai
ancaman besar terhadap budaya, peninggalan leluhur, dan tradisi masa silam
kita. Kita tidak, saya mengulanginya dengan garis bawah dan huruf besar TIDAK
menganggap sex sebagai dosa. Kita memiliki teknik bagaimana, pengetahuan, dan
teknologi untuk mentransformasi energi seksual menjadi energi spiritual. Para
sarjana kita kita di Sukuh dan Ceto menjadi saksi tradisi dan kebijaksanaan
leluhur di masa silam.
Mereka yang menyusun rancangan undang-undang ini jelas tak menyadari kekayaan
khasanah kearifan lokal kita. Presiden pertama kita, Bung Karno, membangun
Monumen Nasional (MOnas) sebagai pembadanan kebijaksanaan tersebut. Ini simbol
modern dari lingga dan loni, organ kelamin laki-laki dan perempuan, mewakili
kemampuan mencipta kembali. Brosur yang dikeluarkan Dinas Pariwisata Jakarta
memaparkan visi bapa bangsa kita tersebut dengan jelas sekali.
RUU Pornografi, jika disahkan, dapat menganggap segala sesuatu porno. Tarian
kita, seni kita, penari kita dan artis-artis kita - semuanya dapat terjerat
pasal pornografi dan dikategorikan sebagai perbuatan mesum. Jika UU ini
disahkan, negara kita akan tercerabut dari akar budaya dan identitas
nasionalnya. Kita akan menjadi seperti negara Saudi Arabia, dan semua orang
tahu partai politik mana yang akan menarik keuntungan dari perubahan budaya dan
ideologis semacan ini.
Diplomat kita benar-benar bingung. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan
negara kita sebagai Negara Muslim yang sopan. Betulkan demikian? Kita memang
memiliki penduduk Muslim terbesar, tapi kita jelas bukan Negara Islam.
Saya menyerukan kepada pemerintah saat ini agar belajar dari kesalahan masa
lalu. SKB 3 Mentri soal kelompok Ahmadiyah tak menyelesaikan masalah sama
sekali. Bahkan justru menambah masalah. Dengan menyalahtafsirkan keputusan
tersebut, setidaknya seorang gubernur sudah mencekal kelompok ini dan itu
menurut pendapat pengacara senior Adnan Buyung Nasution terdahulu melanggar
konstitusi. Manuvernya tak sejalan dengan semangat undang-undang. UU Pornografi
juga akan menambah masalah bagi kita.
Saya mendesak kaum moderat di antara kita yang disebut silent majorityuntuk
bangkit dan berhenti menjadi penonton. Saya setuju di antara hitam dan putih,
ada daerah abu-abu. Tapi, sekarang bukan saatnya untuk berada di wilayah
abu-abu
Ketika ada pencuri memasuki rumahmu, Anda tak akan bersikap moderat. Saat ibu
atau saudara perempuan atau anak wanitamu diperkosa, Anda tak akan berceramah
tentang anti-kekerasan. Tatkala keutuhan bangsa terancam, jelas diam Anda tak
bisa dibenarkan.
Anand Krishna, Jakarta Post, Kamis, 09/25/2008, Opini
