Nilai Budaya Mendorong Kemajuan Manusia
Oleh KUSNAKA ADIMIHARDJA
UMAT manusia terbelah dalam kategori kaya-miskin. Sebagian besar
yang miskin itu berada di negara-negara berkembang, walaupun di antara
mereka ada yang berhasil keluar dari kemelut kemiskinan. "Jurang"
dalam bentuk "ketimpangan sosial" di negara-negara maju yang
demokratis sekalipun masih ditemukan. Kemiskinan melanda penduduk yang
berbeda etnis, agama dan pendidikan. Hal ini tampak antara lain dalam
bentuk kampung kumuh dan permukiman liar di berbagai sudut kota.
Dalam upaya memahami gejala kemiskinan para ahli ilmu-ilmu sosial itu
biasanya menukik pada pengalaman sejarah politik dan ekonomi suatu
bangsa, seperti eksploitasi kolonial. Namun, kalangan ahli ilmu-ilmu
sosial di Amerika Serikat (AS) sejak awal bertahan pada tradisi
berpikir budaya. Mereka beranggapan "involusi" suatu bangsa dan
ketergantungan ekonomi bukan karena kolonialisme. Semua itu tidak bisa
dijadikan "kambing hitam" terjadinya kemiskinan di negara-negara
berkembang.
Pendekatan budaya
Bulan Puasa lalu LP3ES dan Kedutaan Besar AS di Jakarta menerbitkan
buku Kebangkitan Peran Budaya. Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk
Kemajuan Manusia . Judul aslinya Culture Matter: How Values Shapes
Human Progress (2000) yang disunting oleh Lawrence E. Harrison dan
Samuel P. Huntington.
Dalam buku yang merupakan hasil simposium Harvard Academy for
International and Area Studies (1999), tampak keragaman logika
berpikir para peserta dalam memahami gejala budaya yang dipandang
sebagai penyebab terjadinya kemiskinan dan keterbelakangan itu. Semua
peserta menukik pada fakta bahwa negara berkembang, termasuk
Indonesia, sesungguhnya sudah lama terbebas dari penindasan kolonial.
Namun hingga kini bangsa itu tetap saja bergulat dengan kemiskinan.
Sebaliknya, ada pula di antara mereka yang sama-sama mengalami
penjajahan panjang, mampu keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan
yang dikenal sebagai "Macan Asia", sepeti Singapura, Korea Selatan,
Taiwan, Hong Kong, Malaysia.
Simposium Harvard itu menegaskan kembali pentingnya memahami
"nilai-nilai budaya" sebagai energi sosial yang mendorong kreativitas
dan inovasi masyarakat termasuk kelompok etnis dan agama. Di
negara-negara berkembang ada kelompok yang gagal atau berhasil dari
pada yang lainnya itu. Hal itu disebabkan "nilai budaya" secara kokoh
membentuk kinerja politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa. Dengan
demikian, menurut kelompok Harvard itu, bukan kolonialisme atau model
bantuan ekonomi negara-negara maju yang melahirkan "ketergantungan" itu.
David Landes menegaskan dalam The Wealth and Property of Nations yang
diterjemahkan dalam buku tersebut dengan judul Hampir semua Perbedaan
Berasal dari Budaya, ketergantungan merupakan implikasi adanya
inferioriti, di mana suatu negara tidak bisa mengendalikan nasibnya
dan hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh negara-negara lain.
Selanjutnya, negara maju mengeksploitasi dengan superioritinya itu
untuk mengeruk hasil dari negara-negara berkembang. Kemudian, Landes
berargumen "kesalahan siapa ini--lantas di mana semangat wirausaha
pribumi--dari negara-negara pinggiran ini?
Bagi kalangan aliran budaya di AS, buku tersebut semacam "penegasan
kembali" atau "revitalisasi" gagasan mapan tradisi berpikir "budaya"
untuk memahami pembangunan di negara-negara berkembang. Pendekatan itu
sekira 40 tahun terakhir tergeser oleh paradigma "ketergantungan" yang
menekankan pada corak berpikir struktural yang berakar pada tradisi
berpikir Marxis. Pendekatan budaya bagi kalangan aliran budaya di AS
telah menjadi semacam "doktrin" dalam memahami proses pembangunan.
Aktualisasi pendekatan budaya dalam memahami suatu gejala sosial,
politik, dan ekonomi sebagaimana dikemukakan Huntington dalam
pengantar buku itu, berawal dari tulisan Lawrence E. Harrison, mantan
pejabat USAID yang berjudul Underdevelopment is a State of Mind--The
Latin American Case.
Harrison beranggapan "budaya" sebagai faktor "penghambat" dalam
pembangunan di Amerika Latin--yang selanjutnya--menuai badai protes
dari kalangan intelektual dan pakar ekonomi Amerika Latin. Namun, di
antara para ahli budaya Amerika latin ada yang mengakui ketajaman
analisis Harrison. Dalam buku tersebut Carlos Alberto Montaner
mengemukakan: "masih kentalnya perilaku budaya kalangan elite di
Amerika Latin, seperti komisi, sogok untuk setiap projek, korupsi dan
klienisme".
Pandangan Harrison sesungguhnya mewakili aliran modernisasi klasik di
AS yang menekankan "budaya tradisional" sebagai faktor penghambat
dalam proses modernisasi di negara-negara berkembang. Dalam pandangan
Harrison reformasi diri melalui perubahan budaya "statik" ke budaya
"progresif" di kalangan masyarakat di negara-negara berkembang mutlak
diperlukan.
Harrison juga mengutip pandangan penulis Peru, Mario Vergas llosa,
yang menyatakan bahwa "reformasi ekonomi, pendidikan, dan pengadilan
di Amerika Latin tidak berhasil, karena tidak menyentuh perubahan
adat-istiadat, cita-cta, seluruh sistem kompleksitas kebiasaan,
pengetahuan dst," kita mempunyai pemerintahan yang demokratis tetapi
lembaga, refleksi dan mentalitas kita sangat jauh dari sifat
demokratis itu."
Seluruh tulisan dalam buku tersebut dengan berbagai nuansa pandangan
yang berbeda, namun sejalan dengan dasar pandangan Harrison, walaupun
Michael L. Porter (lih hlm 43-63) dan Ronald Inglehart (lih hlm
130-152) berpendapat lain. Poter mengemukakan budaya ekonomi sebuah
bangsa sangat kuat dipengaruhi oleh gagasan atau paradigma yang
berlaku dalam sistem ekonomi itu--untuk menjadi makmur sangat erat
hubungannya dengan bagaimana orang itu bersikap, demikian pandangan
Poter dalam tulisan Sikap, Nilai, Kepercayan, dan Makroekonomi Kemakmuran.
Pembangunan ekonomi kondusif bagi perubahan buaya yang membantu
mestabilkan demokrasi, demikian kata Inglehart. Di mana pandangannya
itudituangkan dalam judul Budaya dan Demokrasi. Selanjutnya, Porter
mengemukakan aspek kepercayaan akan tercermin dalam sikap dan nilai
yang dimiliki orang tersebut di mana "budaya" sulit dipisahkan dari
pengaruh lingkungan bisnis dan pranata sosial secara keseluruhan.
Sejalan dengan pandangan tersebut Inglehart mengemukakan "perjalanan
panjang demokrasi tidak bisa dicapai hanya melulu menekakan pada
perubahan kelembagaan atau melalui revolusi tingkat elite, di mana
kelangsungannya akan tergantung pula pada nilai-nilai dan kepercayaan
warganya."
Dinamika budaya
Tradisi berpikir dalam memahami dinamika perubahan atau modernisasi di
kalangan para penganut aliran budaya AS, berakar pada warisan berpikir
evolusi. Menurut mereka teori evolusi telah mampu menjelaskan proses
peralihan budaya suatu masyarakat dari tatanan "tradisional" ke
"modern" sebagaimana berlaku di dunia Barat pada masa lalu.
Selanjutnya, melalui pengalaman panjang, mereka menjelaskan arah yang
harus ditempuh negara-negara berkembang dalam proses perubahan budaya
melalui program-program pembangunan. Program-program tersebut
diharapkan memacu perubahan dari tatanan tradisional bergeser ke
tatanan modern dalam pengertian "mengadopsi" nilai-nilai Barat yang
sering "dituduh" sebagai proses westerenisasi.
Pandangan tersebut lazim disebut sebagai aliran modernisasi klasik
yang menganut corak berpikir perubahan budaya dalam "gerak searah"
dalamproses "keteraturan", dengan mengintegrasikan pandangan subjektif
tentang nilai dengan tujuan akhir perubahan budaya untuk mencapai
kemajuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
Namun, ternyata pengalaman menunjukkan segala inisiatif negara-negra
maju dalam memacu perkembangan di negra-negara berkembang yang
sekarang menggunakan rujukan "pasar bebas" ternyata "gagal" mendorong
pertumbuhan yang cepat, demokratis, kualitas hidup yang meningkat di
negar-negara berkembang.
Belajar dari kegagalan itu maka para ahli sosiobudaya di negara-negara
Barat yang tetap mempertahankan "pendekatan budaya" mencoba mencari
upaya lain. Mereka sampai kepada kesimpulan ada yang salah dengan
pendekatan mereka, yaitu mengabaikan nilai-nilai budaya lokal yang
merupakan acuan masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan.
Selanjutnya, mereka menukik kembali kepda pandangan yang memberikan
"energi segar" sebgaimana dianut Jepang alam mencari solusi analoginya
dengan etika Protestan-nya Max Weber.
Bellah (1957) menyatakan agama Tokugawa telah memberikan inspirasi
dari segala sistem nilai pokok yang diperlukan Jepang untuk bergerak
menuju kapitalisme modern. Demikian pula Morishama (1982) mengemukakan
keberhasilan pembangunan ekonomi Jepang terjadi sebagai akibat dari
ciri-ciri konfusianisme yang mengajarkan umatnya loyal, nasionalis,
dan kolektivitas sosial--walaupun oleh kalangan aliran budaya klasik
tadi, Jepang dianggap gagal mengadopsi nilai-nilai liberalisme,
internasionalisme, dan individualisme Barat.
Namun Jepang berhasil dengan amat baik mengambil alih dan
mengembangkan ilmu pengetahuan, industri dan teknologi Barat.
Selanjutnya, inspirasi itu menjalan ke Hong Kong. Korea Selatan,
Taiwan, Singapura, Malaysia yang menjadikan mereka "Macan Asia", yang
selanjutnya kini diadopsi oleh India dan Cina yang sedang tumbuh
menjadi "raksasa" ekonomi Asia.
Model pendekatan budaya yang dianut Jepang digolongkan ke dalam aliran
modernisasi baru yang bersifat multilinear atau lazim pula disebut
sebagai aliran neoevolusi. Nilai budaya dipandang bukan sebagai
penghambat, namun sebagai pendorong pembangunan.
Revitalisasi atau reaktualisasi pendekatan budaya dalam memahami
perubahan untuk kemajuan umat manusia saat ini tetap relevan, baik
melalui pendekatan evolusi klasik atau evolusi baru, maupun paradigma
"ketergantungan" dalam membedah fenomena kemiskinan dan ketidakadilan
sosial di negara-negara berkembang. Agaknya, merupakan kenyataan
sosial yang mendesak, sebagaimana dikemukakan Harrison dalam buku yang
disuntingnya bersama Huntington, di mana ada sekira 6 miliar penduduk
dunia yang hidup sekarang, kurang dari satu miliar berada di
negara-negara maju, lebih dari empat miliar berada di negara-negara
miskin. Kualitas hidup mereka sangat mencemaskan seperti masih
tingginya buta huruf serta tingkat pendidikan yang rendah, harapan
hidup masih di bawah 60 tahun, bahkan ada yang di bawah 50 tahun,
tingkat kematian anak, bayi dan ibu melahirkan masih tinggi, tingkat
pertumbuhan penduduk juga masih tinggi sekira 2,1 persen per tahun.***
Penulis, Guru Besar FISIP dan Ketua LPM Unpad Bandung.
