"Biofuel", Pangan, dan Kemiskinan Selasa, 15 April 2008 | 00:39 WIB
Khudori Industri biofuel mengalami titik balik. Janji bahwa biofuel bisa diperbarui, ramah lingkungan, mereduksi pemanasan global, menyubstitusi bahan bakar fosil, dan mendorong pembangunan pedesaan mulai dipertanyakan. Klaim biofuel ramah lingkungan terjadi akibat pemahaman tak utuh. Jika siklus hidup biofuel dipahami utuh, mulai pembukaan lahan, drainase, pergiliran tanaman hingga menjadi bahan bakar, masalahnya akan lain. Usaha tani jagung, bahan baku etanol, akan menghasilkan gas rumah kaca (GRK) cukup besar (Patzek, 2006). Pabrik etanol biasanya digerakkan energi batu bara, salah satu jenis energi fosil dengan emisi GRK paling besar. Sebuah riset menyebutkan, untuk memproduksi 1 ton minyak sawit dihasilkan 33 ton emisi CO2, 10 persen lebih besar dari emisi CO2 premium (Holt-Gimenez, 2007). Riset lain menyebutkan, mengonsumsi bahan bakar 10 persen dari etanol jagung ekuivalen menambah CO2 127 juta metrik ton per tahun. Secara kasar ini sama dengan emisi CO2 premium dari 20 juta kendaraan bermotor (Patzek, 2004). Ujung semua ini, biofuel bisa mengurangi pemanasan global digugat. Pendorong deforestasi Biofuel juga menjadi salah satu pendorong potensial deforestasi. Misal, antara 1985 dan 2000, ekspansi sawit bertanggung jawab atas 85 persen deforestasi di Malaysia (Friends of The Earth, 2005). Malaysia adalah penghasil kelapa sawit nomor satu dunia, disusul Indonesia. Deforestasi di Malaysia berlanjut dengan laju 7 persen per tahun. Semua hutan tersisa di Malaysia pun terancam. Biofuel merupakan penyebab utama deforestasi di negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brasil (Barbara, 2007). Benarkah biofuel bisa menyubstitusi minyak fosil? Untuk itu, perlu memahami net energy, jumlah energi bersih yang dibutuhkan guna menghasilkan energi (www.eoearth.org). Sejumlah riset menyebutkan, biofuel memiliki net energy positif (Farrell et. al., 2006). Namun, riset ini umumnya melupakan input energi dalam produksi biofuel (Barbara, 2007). Net energy etanol biasanya bergerak 1:1 - 4:1. Rasio ini bisa dinilai besar, tetapi nilai itu jauh lebih kecil dari net energy minyak fosil: 20:1 (Barbara, 2007). Riset-riset ini bisa menjadi debat publik metodologis-akademik. Namun, semua itu menjadi bukti, manfaat biofuel kian dipertanyakan. Manfaat lain yang menarik adalah biofuel mendorong pembangunan pedesaan, terutama mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Rantai pangan dan "biofuel" FAO-UE menyimpulkan, biofuel selain menguntungkan juga menciptakan lapangan kerja baru (FAO, 2005). Ini tidak salah. Namun, manfaat itu amat ditentukan tipe biofuel yang dikembangkan dan siapa yang mengontrol? Program biofuel skala kecil yang dikontrol komunitas lokal, melayani kebutuhan mereka sebagai bagian desentralisasi dan sistem produksi pertanian yang terdiversifikasi, berpotensi memberi manfaat kepada pedesaan dan menciptakan lapangan kerja baru (Ernsting et. al, 2007). Sayang, pengembangan biofuel kini berhadapan dengan sistem rantai pangan (agrifood chain). Sistem ini menghubungkan mata rantai dari sejak gen sampai rak-rak di supermarket tanpa ada titik-titik penjualan, tidak ada price discovery (Eagleton, 2005). Artinya, sektor basis biofuel inimulai produksi, perdagangan, pengolahan dan riteltidak hanya terindustrialisasi dan mengglobal, tetapi juga kian terkonsentrasi di segelintir pelaku. Mereka mendominasi pasar pangan dunia melalui empat aktivitas: (i) perusahaan yang bergerak di bidang gen, bibit, dan input agrokimia; (ii) pangan dan serat, perdagangan, dan pengolahan bahan mentah; (iii) perusahaan manufaktur dan pengolahan; dan (iv) supermarket. Seperti pangan, industri biofuel juga mengalami konsentrasi, operasionalnya tersentralisasi, dan hanya dikuasai segelintir penguasa kapital (TNCs). Pada titik ini, manfaat biofuel sebagai pengikis kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah. Secara teoretis, jika industri biofuel berkembang, pasar produk pertanian kian luas. Produk pertanian tak hanya melayani pasar tradisional (makanan, pakan, dan sandang), tetapi juga industri biofuel. CPO, misalnya, bisa dijual ke industri minyak goreng dan berakhir di pasar atau ke industri biofuel dan berakhir di SPBU. Hal ini akan mendorong kenaikan dan stabilitas harga produk pertanian. Ujung-ujungnya, industri biofuel akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Studi ADB di Asia Pasifik menyebutkan, tiap pertumbuhan sektor pertanian 10 persen akan menurunkan jumlah orang miskin di pedesaan berkisar 1,5 persen-12,0 persen (Susila, 2008). Masalahnya, produk pangan untuk biofuel akan mendorong kenaikan harga pangan. Hampir semua pangan penghasil minyak (kedelai, jagung, sawit, gandum, tebu) meroket harganya. Artinya, pengembangan biofuel akan menambah barisan orang miskin. Kenaikan harga pangan akan menurunkan pendapatan riil atau daya beli masyarakat. Akibatnya, warga yang semula tidak miskin menjadi miskin. Bagi negara net-importer pangan atau berpenduduk besar seperti Indonesia, situasi ini akan berdampak luas. Jika tak dikelola dengan baik, kondisi ini akan memunculkan perkelahian urusan perut lawan mesin, warga miskin versus warga kaya. Karena itu, biofuel sebaiknya dibuat dari bahan nonpangan. Khudori Peminat Masalah Sosial-Ekonomi Pertanian
