*
16 Agustus 2010
Robert W. Hefner: Penentang Demokrasi Sangat Minoritas
Indonesia bukan negara asing bagi Robert William Hefner. Sejak 1977,
antropolog Amerika Serikat ini sudah meneliti masyarakat Tengger di Jawa Timur.
"Sejarah saya mirip Indonesia. Dulu saya orang gunung yang tinggal tanpa
listrik, tanpa jalan, kemudian menjadi orang kota yang bekerja di Malang dan
Yogya," ujar peneliti 58 tahun ini. Pada akhir 1990-an, menjelang akhir
kekuasaan Soeharto, dia meneliti peran muslim dalam politik di Indonesia. Dari
penelitian itu lahir buku Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia.
Buku itu menegaskan bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan selaras dan
kompatibel. Dan Islam amat menghormati keberagaman. Untuk penelitian itu, dia
tak hanya menemui tokoh muslim yang mendukung demokrasi seperti Amien Rais dan
Nurcholish Madjid, tapi juga kalangan Islam yang mencurigai gerakan
prodemokrasi. "Mereka mengatakan gerakan ini didominasi orang Kristen dan orang
sekuler," ujarnya.
Hefner kini memimpin Institut Budaya, Agama, dan Permasalahan Dunia di
Universitas Boston, Amerika Serikat. Institut itu mengkaji perkembangan
masyarakat Islam di seluruh dunia. Selama puluhan tahun lembaga ini sudah
meneliti muslim di 44 negara.
Dengan pengetahuan yang luas tentang Islam, Hefner berani "menantang"
pendapat ilmuwan politik Samuel P. Huntington yang meramalkan bakal terjadi
benturan peradaban antara Barat dan Islam. "Debat itu sudah berakhir dan
Huntington kalah," ujarnya seraya menunjuk Turki sebagai contoh "perkawinan"
peradaban yang begitu subur.
Pekan lalu Hefner kembali berkunjung ke Indonesia. Dia menggelar sejumlah
ceramah dan membuat penelitian kecil di Yogyakarta. Di sela kesibukannya, dia
menerima Philipus Parera dari Tempo di Hotel Yogya Plaza tempatnya menginap.
Dengan runtut dia menyampaikan pengamatannya tentang perkembangan terbaru
hubungan Islam dan demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah tren kelompok
yang melakukan terorisme dan kekerasan atas nama agama yang menurut dia tak
mencerminkan mayoritas. "Tapi kelompok itu memang mengkhawatirkan."
Apa topik penelitian Anda kali ini?
Lembaga saya mengamati perkembangan umat Islam dan non-Islam, bukan
terbatas menyangkut isu syariah tapi mengenai peranan syariah dalam wacana
muslim dan tafsiran terhadap implikasi dari syariah itu untuk demokrasi. Ada
yang setuju, tapi ada yang tidak. Syariah itu yang utama, demokrasi nanti saja.
Di antara yang seperti itu ada Abu Bakar Ba'asyir. Dia mengatakan demokrasi itu
sistem kafir yang dipaksakan di dunia muslim oleh Amerika, kaum Kristen dan
Yahudi. Jadi ada macam-macam debat dan saya mengamati semua itu.
Anda sempat bertemu dengan Abu Bakar Ba'asyir?
Satu kali. Tapi kolega saya yang beragama Islam, yang tidak perlu
saya sebut namanya, sering ketemu Pak Ba'asyir dan beberapa kali atas nama
saya-waktu saya di Amerika-dia melakukan wawancara. Terus terang saja dia
menjawab dengan sangat terbuka dan jujur pertanyaan yang diajukan atas nama
saya.
Apa yang bisa Anda simpulkan dari Ba'asyir?
Dia sebetulnya lebih menarik sebagai figur politik. Dia mempunyai
suatu pemahaman terhadap syariah dan politik. Pemahaman begini sebetulnya cukup
umum di kalangan Islam konservatif, tapi tidak di Indonesia. Kalau kita ke
Pakistan mungkin 20-30 persen penduduknya mempunyai sikap terhadap demokrasi
yang kurang-lebih sama dengan Pak Ba'asyir. Tapi harus saya tekankan, kami
sekarang punya data survei dari negara-negara muslim. Di sebagian besar negara
muslim di dunia ini, 70-80 persen penduduk muslim menganggap demokrasi bukan
saja tidak bertentangan dengan Islam, melainkan juga menganggap Islam sistem
yang baik dan diharapkan diterapkan di negara mereka. Jadi posisi Pak Ba'asyir
tidak unik, tapi sangat minoritas.
Ada perbandingan yang bisa Anda tegaskan tentang demokrasi di berbagai
negara berpenduduk mayoritas muslim?
Di Arab Saudi, Qatar, dan Libya kita tahu dari data sebagian besar
masyarakat menganggap demokrasi itu tidak konsisten dengan Islam. Tapi di
negara lain seperti Maroko, Mesir, Yordania, dan Suriah, sebagian besar
penduduknya menganggap demokrasi itu cocok dengan nilai Islam, malah sangat
diharapkan.
Anda tahu ceramah Ba'asyir yang mengatakan demokrasi tak sesuai dengan
nilai Islam?
Saya ingin mengerti pendekatan Abu Bakar Ba'asyir, darimana
penolakannya terhadap demokrasi. Kalau kita perhatikan, sebenarnya itu juga
penolakan terhadap institusi pemerintah dan institusi media. Saya ingin tahu
dari mana asalnya sikap itu dan apakah sikap itu akan menjadi kecenderungan
yang meluas di kalangan muslim Indonesia.
Apakah Anda sudah menemukan jawaban?
Saya kira sudah, dan ini tidak mengherankan. Masyarakat pun sudah
tahu soal ini. Gagasan (menolak demokrasi) sudah dilakukan sejak 1970-an,
kemudian mulai lebih aktif pada 1999 setelah reformasi. Tapi gagasan itu tidak
bisa diterima, banyak orang khawatir akan masa depan mainstream Islam. Tapi
akhirnya kita sekarang bisa menarik kesimpulan bahwa orang Islam sudah
mengerti, mereka sudah mempraktekkan demokrasi selama sebelas tahun.
Bagaimana dengan kelemahan dalam demokrasi yang ditunjuk kelompok
antidemokrasi itu, misalnya soal ketidakadilan?
Banyak masalah belum bisa diatasi lewat sistem demokrasi, misalnya
masih ada kemiskinan dan korupsi. Meskipun kecewa, orang Indonesia menarik
kesimpulan bahwa ini bagian dari politik Indonesia. Ini merupakan proses
kultural politik yang betul-betul penting dan signifikan bukan saja bagi
Indonesia melainkan juga bagi dunia.
Setelah 1999, muncul terorisme dan gelombang kekerasan atas nama agama di
Indonesia. Apakah itu tidak mengubah pendapat Anda?
Posisi saya terus berubah, tapi posisi dasar saya tetap. Masyarakat
melihat teroris bukan mewakili mayoritas. Bahwa ada kelompok seperti itu memang
mengkhawatirkan. Tapi itu terjadi karena ada krisis politik, krisis ekonomi,
krisis kebangsaan sekaligus. Di mana sepanjang abad ke-20 ada krisis
multidimensi seperti itu? Lihatlah Jerman. Negara itu masih makmur pada
1920-an, masih terdidik, punya industri yang besar. Tapi mitologi terhadap
Yahudi tidak saja menghancurkan Jerman, tapi juga peradaban Eropa selama
beberapa tahun. Fasisme itu tidak saja ada di Jerman, Italia, tapi ada di
mana-mana.
Ini juga dampak serangan Amerika ke berbagai negara Islam?
Banyak negara lain menilai serangan terhadap Amerika tidak begitu
parah, tapi tanggapan pihak Amerika terkesan berlebihan. Tak cuma di negara
Islam, tapi juga di Eropa. Dan untuk kelompok kecil itu, tanggapan itu suatu
sumbangan besar. Jadi tak mengherankan bila ada bagian kecil umat Islam yang
setelah melihat krisis ini lalu memobilisasi suatu sistem alternatif bagi
sebagian besar umat Islam yang tak terlibat aksi kekerasan sama sekali.
Kelompok itu dalam beberapa tahun terakhir diperkuat oleh (kampanye) war
against terrorism.
Lembaga Anda sudah mengkaji muslim di 44 negara. Apakah ada yang transisi
politiknya seperti Indonesia?
Ada banyak kesamaan, tapi di lapangan berbeda, terutama dalam
kebangkitan agama. Itu terjadi di mana-mana, kebangkitan Katolik, Hindu. Kita
bisa membandingkan Indonesia dari segi itu setelah era otoriter. Yang terjadi
di negara-negara lain, agama mulai dipengaruhi pasar. Ada harapan agama bisa
membawa rahmat yang bisa dipakai secara praktis agar lebih sukses di bidang
ekonomi. Itu terjadi di kalangan muslim, dan lebih awal di kalangan Kristen
Barat. Istilah yang lebih populer disebut prosperity theology, teologi
kemakmuran. Pada awalnya banyak yang menganggap paham ini tak mungkin keluar
dari kalangan Kristen.
Ada contoh prosperity theology di Islam?
Kalau disebut prosperity Islam, lihatlah negara Qatar. Itu simbol
dari sesuatu yang sekarang semakin umum. Banyak orang membayangkan Islam harus
kritis, kiri, seperti teologi pembebasan. Banyak yang menyayangkan bahwa ini
perkembangan yang tidak baik. Tapi, dari segi pembangunan nasional, dari segi
apa yang dibutuhkan supaya negara muslim bisa lebih bersaing dengan
negara-negara Barat, sebetulnya ini suatu perkembangan yang sangat bagus.
Anda mengatakan kebangkitan muslim di Indonesia mulai terjadi pada awal
1980-an. Apa yang mendorongnya?
Ada beberapa variabel. Kita harus ingat, itu terjadi di 90 persen
negara muslim. Ada pengaruh dari globalisasi dunia muslim, bukan globalisasi
McDonald's. Ada hubungan pendidikan yang semakin erat antara Mesir, Arab Saudi,
dan Indonesia. Tapi juga ada suatu proses yang lebih umum, misalnya di negara
Asia Timur atau Amerika, ada keyakinan baru bahwa makmur itu tidak cukup, kita
juga perlu kemajuan moral. Ekonom yang meneliti pembangunan nasional mungkin
tidak melihat isu moral.
Di Indonesia kini ada kecemasan tentang lunturnya kerukunan hidup
beragama....
Ini suatu transisi sosial menuju demokrasi yang belum stabil dan
benar-benar mencemaskan. Tapi, menurut saya, ini tidak mengancam proses
demokrasi secara umum, tapi dia mewarnai iklim sosial. Demokrasi tidak hanya
sesuatu yang hanya dijalankan di lembaga negara, tapi juga bergantung pada
kultur yang dijalankan oleh banyak orang. Kelompok yang menyerang (demokrasi)
itu kalangan tertentu dan agak kecil. Walaupun begitu, serangan itu tidak
banyak dikritik oleh kalangan religius.
Tanggapan pemerintah juga tak jelas....
Saya kira ini sulit diatasi untuk sementara kecuali ada dua hal yang
perlu dibuat. Pertama, harus ada kesadaran dari komunitas muslim sendiri bahwa
yang paling diancam bukan komunitas Kristen yang akan mendirikan tempat ibadah,
melainkan orang muslim sendiri. Dalam survei opini publik, kelompok kecil itu
berani menghadapi kelompok yang lebih besar, bukan saja nonmuslim, malainkan
kelompok muslim yang lain. Suatu ketika muslim Indonesia akan mengerti bahwa
ini adalah ancaman terhadap keramahan kultur dan peradaban muslim sendiri.
Kedua, dari pihak pemerintah tampaknya belum ada posisi yang tegas. Saya
termasuk orang yang menganggap ini bisa dimengerti karena ini zaman baru, bukan
zaman Orde Baru. Koalisi Susilo Bambang Yudhoyono sangat majemuk. Tidak hanya
di tingkat elite, tapi kalau kita ke pelosok sering kita menemui belum adanya
konsensus di kalangan pemerintah tentang bagaimana menghadapi hal semacam itu.
Anda mengatakan ada kebangkitan Islam sejak 1980-an, tapi kenapa partai
Islam tetap saja tidak laku di Indonesia?
Itu tidak jauh berbeda dengan di negara lain. Pakistan itu secara
resmi negara Islam, tapi partai yang paling dianggap islami tidak pernah
menang. Partai yang sekuler di Pakistan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan
partai yang populer di Indonesia. Akhirnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa
sebetulnya negara bisa dijalankan dengan baik dengan sistem politik dan bahwa
yang islami tidak selalu harus diformalkan.
Lalu dari mana munculnya bias politik Islam itu?
Itu sebenarnya wujud kecemasan figur-figur yang mengatasnamakan
Islam. Sumbangan terbesar laskar-laskar yang belakangan populer di Indonesia
adalah bikin orang cemas. Tapi mereka juga memukul partai yang membawa bendera
Islam. Orang melihat bukan Islam yang ditolak, tapi figur yang memakai nama
Islam. Ada suatu pemahaman di banyak negara bahwa politik Islam harus konsisten
dengan nilai-nilai Islam. Kalau ada orang menjalankan politik atas nama Islam
tapi tindakannya anarkistik, itu boleh saja ditolak.
Apakah Anda juga mendalami persoalan partai politik Islam?
Saya bukan pengamat partai politik tapi kenal dengan banyak orang
PKS. Ketika di Jakarta, saya bergaul dengan sejumlah orang yang kelak setelah
Soeharto lengser, bergabung dengan PBB. Ketika PKS muncul, banyak orang
menyangka ini akan menjadi partai besar, tapi nyatanya tidak seperti yang
dibayangkan. Para pemilih Indonesia tidak sulit membedakan antara partai Islam
dan agama Islam. Kesalehan muslim Indonesia seperti salat dan puasa tidak
pernah berkurang, malah semakin kuat. Tapi di politik yang mau partai Islam
tidak semakin kuat. Ini merupakan salah satu kemampuan membedakan antara
politik yang selalu kotor dan yang suci serta tidak kotor yang namanya agama.
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/08/16/WAW/mbm.20100816.WAW134340.id.html
