--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 03 Mei 2005 15:10 UTC ** KASUS POLIO PERTAMA DALAM SEPULUH TAHUN ** PANDA, ISYARAT REKONSILIASI CINA KEPADA TAIWAN ** LEDAKAN GAS DI PAKISTAN ** TOPIK PERS: PERSPEKTIF NUKLIR MURAM, DAN MEMPERTANYAKAN KEHADIRAN PERUSAHAAN MINYAK BP DI PAPUA ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: DENGAN SEORANG HAKIM INTERNASIONAL, TRIBUNAL KHMER MERAH DIBUKA DI KAMBOJA ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: WABAH AIDS DAN MASALAH PERTAHANAN KEAMANAN ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: PEMIMPIN OAS BARU, BUKAN PILIHAN AMERIKA SERIKAT ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: WABAH POLIO KEMBALI MENGANCAM INDONESIA ** GEMA WARTA TOPIKK INDONESIA: KEBEBASAN PERS JUGA BERARTI DITAATINYA UU PERS * KASUS POLIO PERTAMA DALAM SEPULUH TAHUN Kasus polio muncul di Indonesia untuk pertama kali dalam sepuluh tahun. Penyakit tersebut diderita oleh seorang bayi perempuan berusia 20 bulan dari Sukabumi, Jawa Barat. Pemerintah segera memulai kampanye vaksinasi terhadap lima juta anak di Sukabumi untuk mencegah penularan selanjutnya. Menurut peneliti, polio tersebut berasal dari Arab Saudi. Kemungkinan besar virus polio itu dibawa oleh peserta ibadah haji Januari lalu. Penelusuran asal wabah polio ini mencapai Nigeria yang karena alasan keagamaan tidak melakukan vaksinasi di sejumlah wilayah selama hampir satu tahun. Program vaksinaksi berhasil mengurangi penularan polio dengan drastis. Di tahun 1988, terdapat 350 ribu kasus polio di dunia, sedangkan tahun lalu terdapat 1200. * PANDA, ISYARAT REKONSILIASI CINA KEPADA TAIWAN Cina menawarkan dua binatang panda kepada Taiwan sebagai tanda itikad baik menyusul kunjungan pemimpin oposisi Taiwan Lien Chan. Beijing juga mengumumkan akan mencabut larangan bagi warga Cina yang ingin berwisata ke Taiwan. Lebih jauh, Cina akan mempermudah impor buah-buahan dari Taiwan. Isyarat rekonsiliasi ini muncul bersamaan dengan kembalinya pemimpin Kuomintang itu dari Cina. Lien melakukan kunjungan delapan hari ke Cina dan antara lain melakukan pertemuan bersejarah dengan Presiden Hu Jintao. Sesudah pertemuan, keduanya mengatakan akan mewujudkan perundingan baru mengenai status Taiwan. Kemerdekaan bukanlah menjadi pilihan keduanya. Tahun 1949, nasionalis Kuomintang terdesak keluar dari komunis Cina. Sejak itu Beijing menganggap pulau tersebut sebagai propinsinya yang memberontak. * LEDAKAN GAS DI PAKISTAN Di kota Lahore, Pakistan sebanyak 20 orang tewas akibat ledakan gas. Para korban tertimbun di puing-puing tiga bangunan yang runtuh akibat ledakan. Dikhawatirkan jumlah korban lebih banyak lagi karena puluhan orang masih hilang. * SATU PESAWAT TEMPUR AMERIKA HILANG, SATU JATUH Satu dari dua pesawat tempur Amerika yang hilang ketika melangsungkan misi, ternyata jatuh. Pilot pesawat tersebut tewas. Sedangkan pesawat kedua masih belum ditemukan. Kedua pesawat tempur F-18 itu mengudara kemarin dari sebuah kapal induk di Teluk Persia. Menurut Amerika tidak ada kontak senjata ketika hubungan terputus. * PENEMBAKAN AGEN RAHASIA ITALIA TIDAK SENGAJA Militer Amerika di Irak tidak secara sengaja menembak mati petugas dinas rahasia Italia Nicola Calipari. Demikian laporan penyelidik Italia mengenai insiden penembakan, yang diserahkan kepada pemerintah di Roma. Awal Maret lalu, Calipari tewas tertembak ketika ia mendampingi wartawati Italia yang baru dibebaskan dari penculikan Giulana Sgrena ke bandara Bhagdad. Walaupun menurut para penyelidik Italia, tidak ada kesengajaan tapi mereka mengkritik militer Amerika. Mereka kabarnya melepas tembakan karena kurang pengalaman dan berada dalam situasi tertekan. Para penyelidik Amerika justru mengatakan bahwa militer tersebut tidak bersalah. Mobil yang membawa warga Italia itu melintasi pos pengawas dengan kecepatan tinggi. Kematian Calipari menyebabkan kemarahan besar masyarakat Italia. * PENDIRI GREENPEACE TUTUP USIA Salah satu pendiri organisasi lingkungan Greenpeace, Bob Hunter meninggal dunia. Wartawan Kanada itu meinggal pada usia 63 tahun karena penyakit kanker. Tahun 1971, Hunter bersama dengan para aktivis dari Vancouver memulai aksi protes terhadap ujicoba nuklir Amerika di Alaska. Untuk aksi tersebut, mereka menggunakan sebuah kapal nelayan tua yang disebut Greenpeace. Di bawah Hunter, Greenpeace berkembang menjadi organisasi internasional bagi perlindungan lingkungan. * BERITA BURSA Di bursa Amsterdam, indeks AEX bergerak sekitar angka penutupan kemarin. Indeks dibuka lebih tinggi tapi kemudian turun sedikit dan pada saat ini indeks bertengger pada 349 atau 0,1 persen keuntungan. Bursa Tokyo tutup hari ini dan beberapa hari mendatang sehubungan dengan liburan. Nilai tukar euro tercatat $1, 2861. * PERSPEKTIF NUKLIR MURAM, DAN MEMPERTANYAKAN KEHADIRAN PERUSAHAAN MINYAK BP DI PAPUA Sebulan ini di markas besar PBB di New York, sekitar 190 negara membicarakan perjanjian non proliferasi yang mencegah penyebaran senjata nuklir. Tetapi, menurut surat kabar Belanda de Volkskrant, PBB melihat perspektif muram. Pada pembicaraan hari pertama saja, belum bisa disepakati agendanya. Amerika Serikat ingin supaya pembicaraan berkisar pada Iran dan Korea Utara sebagai negara atom baru. Sebaliknya, banyak negara Dunia Ketiga ingin agar peran Amerika dan Rusia juga dibicarakan. Menurut mereka, Amerika tidak memenuhi kewajiban perjanjian. Banyak negara tanpa senjata nuklir frustrasi terhadap negara-negara adi daya. Amerika Serikat misalnya tidak turut serta dalam larangan ujicoba nuklir. Sedangkan kesepakatan Amerika Rusia untuk mengurangi senjata nuklir juga tersendat-sendat. Demikian de Volkskrant. Sementara, akhir pekan lalu, Korea Utara, yang sudah keluar dari perjanjian, melangsungkan ujicoba nuklir. Demikian ditulis surat kabar Belanda Algemeen Dagblad. Sedangkan Iran pekan lalu justru mengancam akan kembali melanjutkan proses uraniumnya yang sementara dihentikan. Algemeen Dagblad berlanjut, Inggris secara rahasia memutuskan akan memperbaharui senjata nuklirnya. Bahkan, demikian Algemeen Dagblad, London berencana membangun instalasi uranium di negara bagian New Meksiko, Amerika. Padahal Badan Energi Atom Internasional IAEA justru ingin melarang pembangunan instalasi seperti itu selama lima tahun. Karena itu de Volkskrant bertanya-tanya, apa yang akan dibicarakan oleh 190 negara sebulan ini? Bersekutu dengan pembunuh. Itulah judul laporan panjang surat kabar Inggris The Guardian mengenai rencana perusahaan minyak British Petroleum mengeksplorasi gas alam di Papua. Yang dipersoalkan bukanlah izin pemerintah Indonesia, karena BP telah mendapatnya. Tetapi, demikian The Guardian, pertanyaannya adalah apakah BP berhak berada di sana. Dengan kata lain dipertanyakan tanggung jawab moral BP. Menurut The Guardian, hak penentuan nasib sendiri warga Papua belumlah tuntas. Referendum kemerdekaan tahun 1969 penuh tipu muslihat dan berlangsung di bawah todongan senjata. Dengan beroperasi di bawah pemerintah Indonesia, maka BP secara tidak langsung turut melegitimasi kekuatan pendudukan asing. Ini berbahaya. The Guardian juga mengutip laporan Universitas Yale di Amerika Serikat yang menunjuk bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan genosida di Papua. Pelbagai kelompok pembela HAM memperkirakan, 100 ribu warga Papua telah dibunuh tentara Indonesia. Bahkan beberapa pekan belakangan, penindasan makin meningkat. Pemerintah baru-baru ini mengirim 15 ribu pasukan tambahan ke Papua. BP tampaknya mengabaikan itu, dan menyatakan, warga Papua akan mendapat manfaat dari eksplorasi gas itu. Tetapi, The Guardian bertanya-tanya, siapa warga Papua itu? Pemerintah daerah yang akan mendapatkan uang dari BP semuanya tunduk pada Jakarta. Maret lalu, Ketua Gereja Baptis Papua menuduh tentara mencuri 267 ribu dolar bantuan bagi Papua. Jadi, yakinkah kita bahwa uang hasil gas tidak akan bernasib sama? Tampaknya BP tidak ingin terlibat urusan dengan para pelaku pembunuhan bangsa. Demikian The Guardian. Oleh karena itu BP melatih penduduk setempat dan bukan menyewa tentara untuk menjaga ladang gasnya. Namun, cara tentara mendapat kontrol sangatlah piawai. Mereka tidak segan-segan menciptakan insiden, menyerang prajuritnya sendiri, membakar desa untuk kemudian mempersalahkan pemberontak. Sesudah itu mereka bersikukuh 'mengamankan wilayah' dan hasil yang muncul dari wilayah itu. Bahkan, demikian The Guardian, tentara telah membentuk pelbagai milisi sipil di sekitar ladang gas. Sebagian kelompok ini dikuasai Laskar Jihad yang punya hubungan dengan Al Qaidah. Demikian The Guardian dan demikian pula tinjauan pers kali ini. * DENGAN SEORANG HAKIM INTERNASIONAL, TRIBUNAL KHMER MERAH DIBUKA DI KAMBOJA Intro: 30 tahun setelah berakhirnya rezim Pol Pot yang keji di Kamboja, bisa juga dimulai pengadilan para bekas pemimpin Khmer Merah. PBB sendiri juga berhasil menghimpun dana cukup untuk membuka tribunal ini. Pemerintah Kamboja bereaksi antusias, tetapi pelbagai organisasi hak-hak azasi manusia tampak skepsis. Laporan redaktur hukum internasional Sebastiaan Gottlieb. "Akhirnya ada juga!" demikian Chea Vannath bereaksi terhadap lampu hijau terbentuknya tribunal. Ia adalah ketua organisasi yang meneliti apakah mayoritas orang Kamboja mendukung tribunal semacam ini. "Bahkan setelah 30 tahun tidaklah terlambat untuk memberi keadilan kepada para korban selamat genosida Khmer Merah," demikian Youk Chhang. Youk Chhang memimpin sebuah organisasi yang mengumpulkan barang-barang bukti kekejaman Khmer Merah. Antara tahun 1975 sampai 1979, di bawah pimpinan Pol Pot sepertiga penduduk Kamboja tewas mengenaskan. Itu berarti hampir dua juta orang Kamboja tewas akibat kekejaman Khmer Merah yang ultra komunis dan gencar menyiksa, membiarkan warganya kelaparan, terjangkit penyakit atau kelelahan. Dibutuhkan waktu sampai delapan tahun untuk merundingkan tribunal ini. Sekjen PBB Kofi Annan juga mendesak supaya pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen cepat-cepat memulai tribunal. Enam orang bekas pemimpin Khmer Merah yang diharapkan akan diadili sudah gaek semuanya. Pol Pot sendiri sudah meninggal dunia pada tahun 1998 dalam usia 73 tahun. Dari 10 orang kepercayaannya hanya enam orang yang masih hidup, dua di antaranya meringkuk dalam penjara. Masih belum jelas siapa yang akan diadili, tetapi tampaknya Ta Mok, 78 tahun, alias si Algojo dan Kang Kek Teu, 62 tahun, dengan nama samaran Duch yang akan dijadikan pesakitan. Kedua bekas pemimpin Khmer Merah ini sekarang berada dalam penjara. Ta Mok pernah menjadi kepala wilayah Barat Daya dan komandan penjara Tuol Sleng di ibukota Phnom Penh. Dua tokoh lain yang tampaknya juga akan diadili adalah Nuon Chea, 78 tahun, wakil Pol Pot dan Khieu Samphan, 74 tahun, kepala Khmer Merah. Selain itu, Ieng Sary, 76 tahun tampaknya juga akan didakwa. Semasa pemerintahan Khmer Merah yang kejam itu Ieng Sary menjabat menteri luar negeri dan sudah divonnis tahun 1979 karena genosida, tetapi mendapat amnesti raja Norodom Sihanouk pada tahun 1996. Berbagai organisasi hak asasi manusia mencurigai niat baik pemerintah Kamboja. "Kalau pemerintah memang ingin mengajukan mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan, maka Tribunal ini sudah dibentuk sejak dulu", demikian Kek Galabru, ketua Organisasi HAM Kamboja Licadhode. Juga banyak keberatan terhadap pembentukan Tribunal. Terutama terhadap aturan bahwa mayoritas hakim Kamboja dapat mengambil keputusan dan untuk menguatkan keputusan tersebut dibutuhkan satu suara seorang hakim internasional. Ini dapat memberikan ruang cukup bagi pengaruh politik. Selain itu sejumlah pejabat tinggi pemerintah Kamboja cemas kalau masa lalu mereka dibeberkan begitu saja. Dibutuhkan dana sebesar 65 juta dolar untuk membiayai Tribunal Kamboja selama tiga tahun mendatang. PBB menyediakan dana sekitar 33 juta dolar, setelah mendapat sumbangan dari Jepang sebesar 20 juta dolar. Sementara pemerintah Kamboja sendiri membayar 12 juta dolar. Tribunal ini akan terdiri dari dua bagian, pengadilan biasa dan pengadilan banding. Menariknya, Amerika Serikat tidak mau menyumbang pada Tribunal Kamboja, karena pemerintah Phnom Penh dikenal sangat korup. Salah satu alasan penting lainnya, pemerintah Washington tidak suka apabila diungkap bahwa Washington memasok senjata kepada Khmer Merah setelah mereka dijatuhkan tahun 1979 oleh negara tetangga Vietnam. Setelah itu Amerika juga mendukung usulan menjadikan Khmer Merah anggota PBB, walaupun sudah tersebar berita kekejaman rezim ini. Keempat anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya juga tetap mendukung pemerintah Khmer, walaupun mereka telah bertahun-tahun digulingkan. Banyak warga Kamboja yang tidak percaya bahwa Tribunal benar-benar akan mengadili para anggota pemimpin Khmer Merah. Chea Vannath, menyatakan paling tidak orang harus bersiap-siap menghadapi kejutan, "ini adalah Tribunal Khusus, karena itu jangan heran jika muncul masalah-masalah khusus!" * WABAH AIDS DAN MASALAH PERTAHANAN KEAMANAN Bahwa AIDS adalah ancaman besar untuk kesehatan manusia di seluruh dunia, sudah lama dan sudah umum diketahui. Tetapi bahwa AIDS juga berdampak besar untuk keamanan negara, tidak diketahui semua orang. Minggu ini Institut Clingendael, di Den Haag, Negeri Belanda melangsungkan konperensi mengenai AIDS. Selain para pakar kesehatan, jenderal militer dan para pakar pertahanan juga diminta untuk memberikan pendapat mereka. Ulasan redaktur Afrika Piternel Gruppen: Uganda adalah salah satu dari sedikit negara yang sadar bahwa AIDS dapat menjadi ancaman besar terhadap keamanan negara tersebut. Demikian Charles Wendo dan Institut Penyakit-penyakit Menular di ibukota Kampala: Charles Wendo: Ketika presiden (Yoweri Museveni) mulai berkuasa di tahun 1986, ia mengirim 60 orang tentara ke Kuba untuk melakukan latihan militer. Ia menerima telepon dari Kuba yang menyatakan 18 dari 60 orang tentara yang dikirim, dinyatakan mengidap HIV+ ketika diperiksa di Kuba. Uganda bukanlah satu-satunya negara Afrika yang menghadapi masalah ini. Banyak tentara di negara-negara di Afrika Selatan menderita AIDS. Menurut laporan ICG, International Crisis Group, di banyak negara Afrika jumlah tentara yang mengidap HIV, virus penyebab AIDS bahkan lima kali lebih besar dibandingkan jumlah warga sipil yang menderita. Menurut Laetitia van den Assum duta besar Belanda untuk AIDS, hal itu tidak mengherankan: Laetitia van Assum: Para penderita terutama anak-anak muda yang pertama kali tinggal jauh dari rumah orang tua mereka. Mereka sedang dalam taraf mencari pasangan hidup. Apabila mereka telah menikah, mereka sering tidak boleh membawa pasangannya ke wilayah tempat ditugaskan. Karena itu mereka berhubungan dengan para pekerja seks, berganti-ganti pacar, sekaligus memperbesar risiko. Apabila banyak tentara yang menderita AIDS kemudian sakit, maka akan berdampak besar untuk angkatan perang sebuah negara. Demikian Alex de Waal, direktur Dewan Penyelidikan Ilmu Sosial di New York: Alex de Waal: Ini sudah pasti berpengaruh besar bagi angkatan bersenjata. Apabila tentara yang menderita AIDS kebetulan seorang spesialis, seorang perwira senior atau orang yang duduk dalam posisi kunci, maka satuan itu bisa-bisa kurang efektif dalam mempertahankan kepentingan nasional atau keamanan negara. Tetapi AIDS tidak hanya membahayakan keamanan nasional. Saat ini banyak negara menyumbangkan tentaranya untuk misi-misi perdamaian. Tentara yang tertular HIV bisa menjadi ancaman untuk negara lain. Menurut Laetitia van den Assum semakin banyak negara meminta agar tentara-tentara yang akan dikirim ke luar negeri terlebih dulu menjalankan tes Aids: Laetitia van Assum: Menurut saya semakin banyak negara yang mengajukan persyaratan tersebut, karena tentu saja pemerintah negara yang menerima misi perdamaian ingin melindungi negaranya. Mereka tidak mau tentara perdamaian malah membantu penyebaran HIV. Bisa saja kamu menyelesaikan satu masalah tetapi kemudian menyebabkan masalah baru. Tentara yang mengidap HIV, virus penyebab AIDS, seharusnya tidak boleh ikut misi perdamaian. Tetapi dalam praktek sangat sulit mentes semua orang. Bukan saja ini sangat mahal, wajib tes bertentangan dengan aturan PBB bahwa tes hanya dilakukan atas dasar sukarela. Menurut Alex de Waal pertama-tama masalah ini harus diselesaikan. Setelah itu harus ditentukan langkah-langkah yang diambil bagi tentara yang tertular virus HIV: Alex de Waal: Apakah anda akan memberikan perawatan? Apakah anda akan membantu anak-anak dan istri mereka? Dan apa alasan yang akan diberikan untuk mengeluarkan mereka dari ketentaraan? Apabila setiap tentara wajib di tes sebelum ikut misi perdamaian, maka bisa berdampak besar untuk jumlah tentara yang tersedia. Misalnya Afrika Selatan beberapa tahun lalu kesulitan besar menemukan tentara yang tidak menderita AIDS, agar dapat dikirim untuk misi perdamaian di Burundi. Sejumlah negara bahkan tidak bisa mengirim tentaranya lagi karena tidak punya uang atau tidak punya sarana logistik untuk mentes semua tentaranya. Pada saat PBB, tetapi juga organisasi-organisasi regional seperti Uni Afrika, hampir setiap saat minta bantuan pasukan perdamaian, maka akan berdampak sangat besar. Masyarakat internasional pada akhirnya harus membantu perang militer Afrika melawan AIDS. Negara-negara donor, menurut Laetitia van den Assum bisa berperan dalam usaha pencegahan Aids: Laetitia van Assum: Masih banyak yang harus dilakukan misalnya menyebarkan informasi kepada setiap tentara. Itu adalah jalan keluar pertama. Selain itu juga harus dibagi-bagikan kondom. Saat ini baru dilakukan satu dua kali saja, tetapi nanti harus dalam jumlah besar. Van den Assum berharap, masalah AIDS di lingkungan militer akan dapat dibicarakan dengan mudah. Konperensi Clingendael harus memberikan langkah pertama. Tahun ini juga Dewan Keamanan PBB akan berunding untuk membicarakan ancaman AIDS bagi keamanan di seluruh dunia. * PEMIMPIN OAS BARU, BUKAN PILIHAN AMERIKA SERIKAT Setelah tarik menarik politik selama berbulan-bulan, Organisasi Negara-Negara Amerika, OAS akhirnya mempunyai seorang sekretaris jenderal baru. Itulah mantan Menteri Luar Negeri Cile, Jose Miguel Insulza. Untuk pertama kalinya, OAS kini mempunyai seorang pemimpin yang bukan dipilih oleh Amerika Serikat. Laporan koresponden Amerika Latin Edwin Koopman. Dulu Organisasi Negara-Negara Amerika dikenal sebagai bonekanya Washington. Selama enam dasawarsa OAS selalu memilih seorang pemimpin mendapat persetujuan Amerika Serikat. Juga bulan-bulan belakangan, Amerika telah memilih calonnya sendiri dan berupaya mengajukannya kepada negara-negara anggota OAS di Amerika Selatan. Calon pertama berasal dari El Salvador, dan yang kedua dari Meksiko. Pekan belakangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice berkunjung ke Amerika Latin guna mencari dukungan. Tapi upaya ini gagal. Jum'at lalu, calon Meksiko mengundurkan diri. Dengan demikian 34 negara anggota di Amerika Latin dan Karibia dapat memilih mantan Menlu Cile, Jose Miguel Insulza dengan dua suara abstain dan satu suara blangko. Pendobrakan tradisi untuk selalu setia pada Washington tentunya berdampak positif terhadap citra OAS sebagai organisasi terpercaya. Organisasi yang beranggotakan semua negara di kawasan, kecuali Kuba, berhasil membangun nama baik, tahun-tahun terakhir. Ini berkat penanganan pelbagai krisis di kawasan dengan sukses, salah satu tugas utama OAS. Di bawah pimpinan mantan Presiden Kolombia Cesar Gaviria, OAS mengambil keputusan penting seputar kasus kecurangan pada pemilu di Peru, serta jalan buntu antara pemerintah dengan oposisi di Venezuela. Beberapa kalangan menyatakan bahwa di negeri terakhir, OAS berhasil mencegah konflik bersenjata. Beberapa tahun sebelumnya, organisasi ini masih menjadi bulan-bulanan kritik karena kurang cepat bertindak dan penanganan krisis di Haiti dan Guatemala yang sangat mengecewakan. Jose Miguel Insulza, 62 tahun, akhirnya mengisi posisi pemimpin OAS, yang tahun lalu ditinggalkan Miguel Angel Rodriguez. Rodriguez asal Honduras, yang seharusnya menggantikan Cesar Gaviria, mengundurkan diri baru sebulan setelah diangkat. Maklum di negeri sendiri, Gaviria harus menghadap ke pengadilan karena tuduhan korupsi. Kemungkinannya kecil bahwa kasus memalukan ini juga terjadi pada Insulza. OAS memilih seorang politikus berpengalaman, bersih yang sekaligus pendukung demokrasi. Pemimpin baru OAS sangat membutuhkan kualitas-kualitas tersebut. Memang benar bahwa kawasan tidak lagi menjadi panggung kudeta militer dan perang saudara. Tapi keadaan belum juga stabil. Situasi Bolivia dan Peru masih tegang. Dua pekan lalu presiden Ekuador Lucio Gutierrez terpaksa lengser menyusul protes massal masyarakat. Sementara konflik bersenjata di Kolombia serta penyelundupan narkoba dan senjata berdampak terhadap situasi di seluruh kawasan Karibia. Yang tidak kalah pentingnya adalah kecemasan besar Amerika terhadap ambisi-ambisi Presiden Venezuela Hugo Chavez, persahabatannya dengan Fidel Castro dan pengaruhnya di Karibia yang makin besar. Ini merupakan alasan bagi Washington untuk mengamati betul pendirian sekretaris jenderal baru OAS, yang nota bene disetujui mereka sendiri. * WABAH POLIO KEMBALI MENGANCAM INDONESIA Untuk pertama kali setelah 10 tahun, ditemukan kasus penyakit polio di Indonesia. Seorang bayi perempuan berusia 20 bulan yang tinggal di Jawa Barat didiagnoasa polio. Menurut dr Yudhi Prayudha, kepala Dinas Kesehatan propinsi Jawa Barat, saat ini terdapat 13 anak lain yang menderita AFP atau lumpuh layu akut. Satu di antaranya mungkin menderita polio. Virus polio kali ini diduga datang dari Arab Saudi, lewat orang pulang haji atau umrah atau juga lewat TKI. Karena itu WHO menasihatkan pemerintah Jakarta untuk memvaksinasi massal semua anak-anak di tiga propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, untuk mencegah penyebaran polio. Lebih lanjut berikut dr. Yudhi Prayudha, kepala Dinas Kesehatan propinsi Jawa Barat. dr. Yudhi Prayudha [YP]: Barusan saya sudah ketemu Pak Dirjen P2MPL (pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan) di Depkes. Kebetulan kita ada pertemuan di sini, di Bandung. Sementara masih satu kasus polionya, tetapi yang AFP-nya ada 13 kalau saya tidak salah. Dan kemungkinan salah satu dari itu juga polio. Radio Nederland [RN]: AFP itu maksudnya apa pak? YP: Acute Flaccid Paralysis. Jadi lumpuh layu akut. Itu yang diduga polio tapi harus dikonfirmasi dengan laboratorium. RN: dan 13 orang itu tinggal di wilayah yang sama dengan satu pasien yang menderita polio? YP: Oh tidak. Di empat kecamatan. Cidahu, Bojong Genteng, Cicurug dan Kadu Dampit. RN: Satu orang anak ini yang baru berusia 20 bulan mendapat virus polio itu bagaimana? YP: Barusan dikonfirmasi kepastiannya bahwa virus itu berasal dari luar. Kita tidak tahu, tetapi kemungkinan dari Arab saudi. Virus Arab Saudi. Jadi bukan virus lokal. Ada dua jenis polio, indigenous virus (virus dalam negeri) sama imported virus. Nah yang ada sekarang yaitu dari impor. Kemungkinan karena orang pulang haji, TKI atau mobilitas tinggi karena orang tuanya tinggal di Jakarta. RN: Lalu yang 13 orang yang AFP tadi itu juga sama jenis virusnya? YP: Belum dipastikan. Kita belum tahu apakah itu polio betul. Karena itu kita sebut dengan AFP. Kalau nanti sudah dipastikan itu polio melalui laboratorium, mungkin bisa ditentukan jenis virus polionya. RN: Bagaimana pak cara penyebaran virus polio dari satu orang ke orang lainnya? YP: Virus polio disebarkan memalui makanan dan lingkungan yang kurang baik. Jadi memang melalui mulut, melalui makanan, terus kemudian berkembang dari satu orang ke orang lain. Kemungkinan ada carrier yang pulang dari luar, terus dari haji, terus dari Arab Saudi. Kemungkinan dia bawa ke sini, kemudian dia mungkin buang air, buang segala macem. Dan karena lingkungan tidak bagus maka itu berkembang disitu dan kena ke makanan. Makanan dalam anak. RN: Bagaimana sampai satu peserta haji itu bisa membawa pulang? Apakah sebelumnya mereka tidak divaksinasi untuk polio? YP: Sebetulnya kita tidak tahu, apakah memang dari haji atau TKI, kita tidak mengerti. itu belum tahu, kita musti mengecek itu dari mana. Atau dari orang yang memang bepergian ke umrah atau ke Saudi. Tetapi memang polio tidak diberikan kepada orang-orang tua. Vaksin polio hanya diberikan kepada anak-anak. RN: Dan Indonesia ini sudah dinyatakan bebas polio sejak tahun 1995 ya pak? YP: Indonesia tidak pernah dinyatakan bebas polio. Bebas polio dinyatakan oleh WHO secara regional. Nah Indonesia termasuk regional se Asia Tenggara, termasuk di dalamnya ada India yang masih belum bebas sampai hari ini. Secara regio memang belum ada pernyataan dari WHO bahwa regio Asia Selatan ini sudah bebas. Tetapi memang selama 10 tahun terakhir, kita tidak pernah menemukan lagi polio itu. Baru ditemukan lagi sekarang. RN: Apakah untuk vaksinasi itu orang harus membayar ataukah itu cuma-cuma? YP: Gratis. Di Indonesia gratis. Kecuali kalau dia ke rumah sakit swasta atau ke dokter praktek. Tetapi di puskesmas, memang tidak setiap bulan, pada bulan-bulan yang ditentukan, itu gratis. RN: Jadi bayi ini bisa sampai terkena virus polio karena dia belum divaksinasi? YP: Menurut informasi memang belum tervaksinasi. RN: Lalu cara pengobatannya bagaimana sekarang? Atau cara mencegah agar jangan sampai tertular ke anak-anak yang lain. YP: Kita sekarang sedang melakukan imunisasi massal di daerah sekitar. Di berbagai desa-desa di perbatasan dan desa yang ada korban. Jadi memang sudah 4000 anak lebih divaksinasi pada saat ini. RN: Dan jumlahnya yang akan divaksinasi secara total bagaimana? YP: Menurut WHO kita harus laksanakan imunisasi untuk tiga propinsi sekaligus, Propinsi Jawa Barat, DKI dan Banten. Kemungkinan itu akan kita lakukan pada akhir bulan Mei atau pada awal bulan Juni. Atau pada akhir bulan Juni, awal Juli. Itu nanti departemen kesehatan yang berwenang untuk memberitahukan itu. Tetapi rekomendasi dari WHO kita harus melakukan itu secara regional. Dari Jawa Barat DKI dan Banten. RN: Apakah dengan cara memvaksinasi anak-anak ini secara massal, kemungkinannya itu bisa diperkecil jauh lebih banyak? YP: Ya. Kita usaha demikian. Karena kita pernah melakukan PIN Pekan Imunisasi Nasional tahun 1995 sanpai 1997, Kemudian kita ulang sub-PIN pada tahun 2000. Dan sekarang kita ternyata harus melakukan sub-PIN lagi untuk reginonal Jawa Barat, DKI dan Banten, bisa langsung ke puskemas bisa di rumah sakit. Demikian dr Yudhi Prayudha, kepala Dinas Kesehatan propinsi Jawa Barat. * KEBEBASAN PERS JUGA BERARTI DITAATINYA UU PERS Intro: Setelah pengekangan di zaman orde baru, sekarang pers Indonesia boleh dikatakan sudah bebas. Karena itu pada hari kebebasan pers sedunia kemarin orang banyak berbicara tentang kualitas kebebasan untuk meninjau apakah kaidah-kaidah pers sudah dipahami dan diikuti banyak orang. Di sinilah segera terlihat masalah yang dihadapi pers Indonesia yang konon sudah bebas itu. Masalah yang segera kelihatan adalah tidak diterapkannya UU Pers, melainkan KUHP biasa pada delik-delik pers. Bagaimana duduk masalah dan bagaimana harus mengatur kebebasan pers. Berikut penjelasan ketua Dewan Pers, Ichlasul Amal. Ichlasul Amal [IA]: Kalau dilihat dari segi kebebasannya ya sebenarnya kita cukup bebas ya. Tidak ada sensor, tidak ada surat izin untuk terbit dan sebagainya. Semua orang boleh menerbitkan. Itu boleh dikatakan ya bebas. Tetapi dalam kebebasan ini ada faktor-faktor yang terutama menyangkut pada hukum, misalnya saja dari segi KUHP, bahwa masih saja bisa wartawan itu dituduh oleh jaksa dan kemudian dibawa ke pengadilan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik atau berita bohong yang bisa mengganggu stabilitas masyarakat. Dalam KUHP masih bisa dimungkinkan wartawan itu bisa dimasukkan penjara. Nah sebenarnya hukum yang sudah ada itu bisa digunakan oleh aparat untuk memenjarakan jurnalisnya ataupun perusahaan itu bisa didenda dengan tak terbatas. Dan itu bisa masih menghambat kebebasan pers itu sendiri. Radio Nederland [RN]: Menurut Pak Ichlasul mengapa KUHP digunakan kalau ada masalah pers dan bukannya UU Pers? IA: Begini, bagi fihak kepolisian dan pengadilan, di UU Pers itu tidak secara jelas delik-delik pers itu dinyatakan. Misalnya saja tentang penghinaan, pencemaran nama baik. Tapi di situ disebutkan bahwa kalau menyangkut berita, itu harus dilewatkan pada UU Pers. Nah di sini bagi hakim dan polisi sering kali pasal-pasal yang menyangkut pencemaran nama baik itu yang ada di KUHP, karena itu mereka menggunakan itu. Nah memang apa yang dilakukan oleh Dewan Pers sekarang ini kan mengadakan sosialisasi kepada hakim, kepada Mahkamah Agung juga dan hari ini kepada Jaksa Agung, agar supaya mereka kalau menghadapi delik pers yang semacam ini, itu paling tidak menanyakan atau paling tidak melanjutkan kepada Dewan Pers, ya. Dengan demikian penilaian mereka itu bukan penilaian subyektif yang didasarkan pada KUHP. Dalam KUHP itu tidak dibedakan apakah penghinaan itu betul-betul penghinaan dalam arti hubungan pribadi atau pun dalam hal berita. Jadi semuanya disamaratakan. Sejauh itu penghinaan dan pencemaran nama baik, langsung kena pasal-pasal tentang kriminalitas penghinaan itu. RN: Nah di tengah masalah ini, Bapak sebagai ketua Dewan Pers bagaimana? Masih optimis soal perkembangan pers di Indonesia? IA: Memang ini satu dilema yang sangat besar. Apalagi tadi kita kan membicarakan RUU KUHP. Nah, RUU KUHP yang baru ini dirasakan justru lebih jelek dari KUHP yang lama, karena yang baru ini memasukkan haatzaai artikelen, dalam arti subversif kepada pemerintah itu masih ada dalam pasal-pasalnya. Dan dalam pasal-pasal mengenai haatzaai artikelen itu kan bahasanya, kalau itu berita yang bisa menimbulkan keonaran begitu, itu tidak perlu pembuktian. Tapi, kalau hakim menduga bahwa yang punya surat kabar itu mengerti bahwasanya berita itu akan menimbulkan keonaran, itu langsung bisa dihukum dan langsung bisa dimasukkan penjara. Nah ini yang tadi kita membuat satu memorandum dan sekaligus ketemu Jaksa Agung agar ada perubahan dalam RUU itulah. Karena RUU itu banyak hal-hal yang lebih jelek dari KUHP yang sudah ada sekarang ini. Demikian Ichlasul Amal, ketua Dewan Pers. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
