--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 12 Juli 2007 14:30 UTC ** KAPAL MINYAK KOREA SELATAN KE KOREA UTARA ** KECELAKAAN KAPAL DI FILIPINA ** KEJAHATAN PERANG ISRAEL DAN HIZBULLAH ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: EROPA TETAP BERHARAP ATAS KASUS PERAWAT BULGARIA ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: LIBANON SETAHUN KEMUDIAN ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: UNI EROPA BERNIAT HADAPI TERORISME BIOLOGIS ** TOPIK ULASAN PERS: BENDERA, BENARKAH BAHAYA SEPARATISME DAN MELIRIK CITRA PARIWISATA THAILAND ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: PARTAI BERNAMA DAN BERLAMBANG GAM DI ACEH: PATUTKAH DILARANG? ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: BATAS PEROLEHAN SUARA PARTAI INDONESIA BERBEDA DENGAN KELAZIMAN DI DUNIA * KAPAL MINYAK KOREA SELATAN KE KOREA UTARA Kapal bermuatan minyak Korea Selatan untuk pertama kalinya berlayar ke Korea Utara. Sebagai gantinya, Korea Utara akan menutup reaktor nuklir di Pyongyang. Pada bulan Februari, Korea Utara Setuju menutup reaktor nuklirnya dan sebagai ganti akan menerima bantuan ekonomi serta pasokan energi. Pyongyang menyatakan akan menghentikan aktivitas nuklirnya apabila minyak sudah sampai ke Korea Utara. Kapal Korea Selatan tersebut diharapkan sampai ke pelabuhan Songbong di Korea Utara pada hari Sabtu mendatang. * KECELAKAAN KAPAL DI FILIPINA Dipastikan 12 orang tewas dalam kecelakaan yang menimpa sebuah kapal di Filipina. Lebih dari 100 penumpang dinyatakan hilang. Kapal tersebut berlayar dengan tujuan pulau Masbate, akan tetapi tenggelam di Laut Sibuyan. Diduga kapal tersebut menerjang bebatuan besar saat terjadi gelombang laut. Jumlah pasti orang yang hilang belum bisa ditentukan. Ini karena daftar penumpang kapal di Filipina sering tidak lengkap. Kapal-kapal di sana sering kelebihan penumpang. * KEJAHATAN PERANG ISRAEL DAN HIZBULLAH Amnesty International meminta PBB untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan Israel dan Hizbullah pada perang tahun lalu. Dalam laporan mereka, organisasi hak-hak azasi manusia ini menyatakan mungkin bisa pecah perang baru apabila tidak diambil pelajaran dari perang lalu. Menurut Amnesty, dalam perang tersebut Israel menyerang penduduk sipil dan menggunakan bom kluster. Hizbullah menembakkan empat ribu rudal ke kota-kota di Israel. Hari Kamis ini tepat setahun yang lalu, pecah perang antara Israel dan Hizbullah. Dalam perang selama 34 hari itu lebih dari seribu orang tewas. Para korban kebanyakan warga Libanon. * USULAN KEMERDEKAAN KOSOVO Amerika Serikat, Prancis dan Britania Raya mengajukan usulan baru bagi status Kosovo. Dalam usulan resolusi untuk Dewan Keamanan PBB, negara-negara tersebut mengusulkan tenggang waktu empat bulan bagi Serbia dan Kosovo untuk berunding tentang status wilayah tersebut. Selanjutnya, PBB harus mengeluarkan resolusi baru dan memutuskan kemungkinan kemerdekaan. Di dalam Dewan Keamanan terjadi perbedaan pendapat tentang masalah Kosovo. Rusia mengancam akan memveto usulan perantara Internasional, Martti Ahtisaari. Ia mengusulkan kemerdekaan Kosovo dengan pengawasan PBB. Negara-negara barat mempertimbangkan untuk melakukan pengawasan terhadap Kosovo di bawah Uni Eropa dan bukan PBB. Dalam beberapa hari ini akan dilakukan perundingan dengan Rusia mengenai usulan tersebut. * BANJIR SUNGAI HUAI DI CINA Lebih dari setengah juta penduduk Cina harus mengungsi karena bahaya banjir sungai Huai. Ketinggian air di sungai di Cina timur ini dalam beberapa hari terakhir mencapai angka tertinggi sejak 50 tahun terakhir. Beberapa tanggul terancam jebol. Air telah dialirkan ke daerah yang lebih rendah. Namun, ketinggian air masih saja mengkhawatirkan. Di Cina dalam beberapa minggu terakhir dipastikan 130 orang meninggal akibat banjir. Hujan deras menyebabkan tingginya air di beberapa tempat. * PENCULIKAN DI NEGERIA Lima orang asing yang diculik di Nigeria dibebaskan. Mereka terdiri dari dua orang Selandia Baru, seorang Australia, seorang Venezuela dan seorang Libanon. Kelima orang ini bekerja di industri minyak. Mereka diculik minggu lalu di Delta Niger. Dua orang Nigeria yang bekerja untuk Shell juga sudah bebas. Mereka ditawan sejak Sabtu lalu. Di Nigeria sering terjadi penculikan pegawai minyak asing. Para pelaku kebanyakan mengincar uang tembusan. Beberapa penculik adalah pemberontak yang menuntut agar bagi rata hasil minyak. * AMERIKA KIRIM DUTA BESAR KE LIBYA Presiden George W. Bush mengangkat duta besar Amerika yang baru untuk Libya. Diplomat Amerika terakhir ditarik dari Tripoli pada tahun 1972. Pegawai lainnya meninggalkan Libya pada tahun 1979 setelah terjadi serangan terhadap kedutaan besar Amerika di Libya. Tiga tahun lalu, hubungan antara kedua negara mulai membaik setelah Libya mengakhiri pembangunan senjata pemusnah massal. Namun penugasan duta besar Amerika ke Libya masih tertunda karena beberapa masalah yang belum selesai. Salah satunya adalah santunan ganti rugi Libya kepada korban serangan pesawat milik Pan Am yang terbang di atas desa Lockerbie, Skotlandia. Vonis hukuman mati lima perawat Bulgaria oleh pengadilan Libya juga menghalangi perbaikan hubungan. Ada perkembangan baru dalam kasus perawat ini. Rabu kemarin Mahkamah Agung Libya menguatkan hukuman mati bagi para tersangka. Namun, ada kemungkinan hukuman mati tidak jadi dijalankan. Para perawat tersebut dituduh sengaja menularkan HIV, virus penyebab AIDS, pada anak-anak Libya. Karena minggu ini telah dicapai kesepakatan santunan ganti rugi bagi keluarga korban, diharapkan para perawat Bulgaria dan seorang dokter Palestina akan bebas. * HOWARD DAN HITLER Mantan perdana menteri Australia, Paul Keating, menimbulkan kehebohan di Australia. Ia membandingkan Perdana Menteri John Howard dengan Adolf Hitler. Dalam pidatonya di Sydney, Keating mengatakan bahwa Howard bukanlah seorang patriot. Ia adalah seorang nasionalis dan populis yang berbahaya dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat multikultural. Dengan pernyataan ini, Keating menarik persamaan dengan era Nazi. Walau ia menambahkan, tidak masuk akal menyamakan Howard dan Hitler. Keating dikenal di Australia sebagi orang yang sering mengecam lawan-lawan politiknya. * KOSTA RIKA BUKA HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN CINA Kosta Rika membuka kedutaan besar di Cina. Ini dilakukan sebulan setelah negara di Amerika Tengah ini mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taiwan. Pos diplomatik di Cina ini adalah salah satu kedutaan terbesar milik Kosta Rika. Pemerintah di San Jose menyatakan bertindak realistis dalam menjalin hubungan dengan Cina. Hubungan dagang adalah salah satu alasannya. Bulan depan Kosta Rika berencana untuk mengirim pejabatnya guna merundingkan perjanjian perdagangan bebas antara dua negara. Cina mengumumkan akan membangun perusahaan pengolah minyak di Kosta Rika. * EROPA TETAP BERHARAP ATAS KASUS PERAWAT BULGARIA Eropa tetap berharap bahwa Libya akan membebaskan lima perawat Bulgaria dan seorang dokter Palestina. Keenam tenaga medis itu ditahan sejak tahun 1999. Mereka divonis hukuman mati pada 2004 karena didakwa menulari ratusan anak-anak Libia dengan HIV, virus penyebab AIDS. Vonis hukuman mati Rabu kemarin kembali ditetapkan oleh Mahkamah Agung Libya. Namun sehari sebelumnya dinyatakan ada kesepakatan yang tengah berlangsung mengenai ganti rugi. Kesepakatan itu tampaknya akan melicinkan jalan untuk penyelesaian kasus itu. Laporan redaktur Eropa Johan Huizinga: Komisaris Kehakiman Eropa Franco Frattini terkejut atas penguatan vonis hukuman mati oleh Mahkamah Agung Libya. Keputusan itu memang masih bisa berubah menjadi hukuman penjara atau mendapat amnesti dari apa yang disebut dengan Dewan Kehakiman. Kendati begitu Frattini sama sekali tak menyangkanya. Franco Frattini: Ini adalah empat orang warga Eropa yang dijatuhi hukuman mati, tetapi menurut kami mereka tidak bersalah. Secara politis ini masalah yang sangat peka dan pemerintah Libya harus tahu soal ini. Frattini memperingatkan hal ini juga tak baik bagi hubungan dengan Libya. Ketua bergilir Uni Eropa saat ini Perdana Menteri Portugal Jose Socrates dan ketua Komisi Eropa Jose Barroso bereaksi lebih optimis. Mereka tetap punya harapan baik bahwa keenam terdakwa akan bebas. Maaike Heijmans, pengamat hubungan internasional pada Institut Clingendael berpendapat serupa. Maaike Heijmans: Kenyataan bahwa Libya mau berunding dengan Komisi Eropa merupakan petunjuk jelas bahwa kemungkinan mereka akan dibebaskan. Peneliti tersebut bertumpu harapan pada pembicaraan serius antara Yayasan Kadhafi Libya dan Uni Eropa. Menurut yayasan milik kakak pemimpin Libya itu, telah tercapai kesepakatan tentang ganti rugi finansial untuk keluarga anak-anak yang tertular HIV, virus penyebab AIDS. Dari 483 anak-anak yang terjangkit, 56 anak sudah meninggal dunia. Telah disepakati ganti rugi yang mencapai jutaan euro. Menurut salah satu skenario pembayaran "uang darah" ini akan membuka jalan pembebasan keenam terdakwa. Namun sebelum sampai ke sana Dewan Kehakiman, jadi bukan pengadilan tapi dewan penasihat politik, harus mengubah vonis mati menjadi hukuman penjara atau pengampunan. Dewan akan membahas kasus tersebut pada tanggal 16 Juli, kata Miya Draganova, juru bicara yayasan Bulgaria Nestesami yang berarti "Anda Tidak Sendiri" Miya Draganova: Jadi, mungkin saja bulan depan mereka akan memutuskan bahwa hukuman mati itu akan diubah. Yayasan didirikan dengan tujuan mencermati kasus keenam orang tersebut yang berlangsung sejak 1999. Draganova sendiri tak berani meramal akan cepat tercapai penyelesaian. Misalnya, bisa jadi hukuman mati dirubah jadi hukuman penjara dan keenamnya melanjutkan hukuman penjara di Bulgaria. Si Dokter Palestina berwarganegara Bulgaria, oleh karenanya pengaturan macam itu bisa berlaku. Advocad asal Belanda Liesbeth Zegveld, yang ikut membela para terdakwa, tak mau meramal, bahkan tidak juga atas kemungkinan skenario yang bakal terjadi. Jawabnya atas pertanyaan seberapa cepat Dewan Kehakiman menjatuhkan putusan berbunyi: "Bisa dalam 24 jam, bisa juga berbulan-bulan." Satu hal jelas, semua yang terlibat berharap, tapi tak ada yang berani meramal kasus itu akan cepat selesai. Pemimpin Libya punya kepentingan besar untuk terus memulihkan hubungan baik dengan Eropa dan Amerika Serikat. Ia juga berulang kali menegaskan itu. Namun berasumsi bahwa ia akan secara cepat memulangkan keenam terpidana juga terlalu dini. Bahwa seyogyanya sejak awal ia sudah berbuat sesuatu. Mungkin itu juga yang menjelaskan reaksi berlebihan komisaris Eropa Frattini. Bisa jadi itu tidak lebih dari salah satu upaya dalam permainan diplomatik untuk menekan Libya habis-habisan. * LIBANON SETAHUN KEMUDIAN Awal mulanya cuma sebuah penculikan. Tapi akhirnya berubah menjadi perang. Ketika milisi Hizbullah tahun lalu menyeberang perbatasan Libanon selatan untuk menyerang patroli pasukan Israel, situasinya, paling sedikit bagi Hizbullah, masih dalam jangkauan. "Kami tangkap beberapa orang prajurit Israel. Sudah bertahun-tahun, kalian menyekap beberapa orang kami. Mau tukar?" Laporan redaktur Timur Tengah Hans-Jaap Melissen. Israel yang belun lama sebelumnya harus melihat salah satu prajuritnya diculik di Jalur Gaza, punya pendapat lain. Dengan dukungan moral dan militer Amerika Serikat, Israel memutuskan menyerbu Libanon, sebuah negara yang menurut Israel serta Amerika, sangat dipengaruhi oleh Iran, terutama pada pihak Hizbullah. Maka, keesokan harinya pesawat tempur Israel menyerbu bandar udara sipil Beirut. Akhirnya perang itu berlangsung selama 34 hari. Israel menggempur Libanon dan Hizbullah menembakkan rudalnya terhadap Israel. Pasukan Israel masuk ke Libanon selatan. Tetapi operasi ini berjalan begitu kacau dan sulit sehingga perang harus diakhiri. Sampai hari terakhir rakyat menjadi korban perang, seperti bisa didengar dari laporan berikut: Setelah bom terakhir meledak, pasukan Israel bergegas pulang. Tetapi opini publik, untuk pertama kalinya dalam sejarah, melihat Israel kalah perang. Juga karena banyak perwira tinggi militer Israel dipecat. Menariknya perdana menteri Ehud Olmert tetap bertahan, juga ketika sebuah komisi penyelidik mengeluarkan laporan yang menghancurkan soal bagaimana perang ini dijalankan. Di Libanon sendiri, Hizbullah berpesta pora. Kalau para penculik di awal perang itu oleh beberapa negara Arab dipandang sebagai petualang, maka Hizbullah langsung memahkotai diri sendiri sebagai pemenang. Israel yang begitu unggul militernya harus menghentikan perang, padahal tujuan perang, dua prajuritnya yang diculik belum juga pulang. Dari tank mereka di Libanon selatan, dua orang prajurit Israel berterus terang tentang perang ini. Prajurit Israel: Mereka bukan pemenangnya. Kami juga bukan. Kalau dengan pertandingan sepak bola, maka tidak ada pemenangnya. Tentu saja kalau pasukan internasional datang maka akan ada perdamaian, dan kami akan menang. Lihat saja nanti. Tetapi, seperti biasanya sebuah pesta pora, pesta Hizbullah juga tidaklah lama. Hizbullah yang ikut serta dalam pemerintahan Libanon, ingin memperoleh posisi pemerintahan penting. Ketika upaya ini tidak juga berhasil, berlangsung demonstrasi besar-besaran. Sebagian jantung ibukota Beirut ditutup oleh tenda-tenda para pendukung Hizbullah. Para menteri Hizbullah waktu itu sudah meletakkan jabatan. Setahun berlalu, pemerintah Libanon masih belum juga lengkap, walau pun Liga Arab sudah mati-matian berusaha menjadi penengah. Dan di Libanon muncul masalah baru. Kalangan ekstrimis Sunni memancing di air keruh dengan memberontak dalam kamp-kamp pengungsi Palestina di Libanon. Polisi Libanon yang anti Suriah mereka bunuhi. Sebuah Tribunal PBB yang didirikan untuk mengadili perkara pembunuhan mantan Perdana Menteri Rafik Hariri tidak diterima oleh siapa saja di Libanon. Belum lama berselang terjadi serangan berat terhadap pasukan PBB yang mengawasi gerak gerik Hizbullah di Libanon selatan. Parahnya lagi prasarana negeri itu belum pulih, sehingga musim liburan ini wisatawan masih enggan datang ke Libanon. Pendek kata Libanon 2007 adalah himpunan dari pelbagai krisis. 12 Juli 2007 baik bagi Libanon maupun Israel, adalah saat yang tepat untuk memikirkan kembali perang sia-sia yang sudah sekian kalinya terjadi di Timur Tengah. Perang yang menewaskan sekitar 1000 warga sipil Libanon dan 43 warga Israel. Perang yang menunjukkan bahwa kekuatan mliter Israel bukanlah jaminan bagi kemenangan. Perang yang memaksa Hizbullah membagi kekuasaannya di Libanon selatan dengan pasukan PBB dan militer Libanon. Namun keduanya tak berkuasa untuk memaksa Hizbullah meletakkan senjata serta melepaskan dua tentara Israel yang ditawan. Perang yang memperlihatkan adanya "tidak menukar" dapat mendatangkan tangisan. * UNI EROPA BERNIAT HADAPI TERORISME BIOLOGIS Intro: Brussel menegaskan Uni Eropa harus meningkatkan pertahanannya terhadap serangan biologis, tetapi tampanya tidak tahu bagaimana harus menangani ancaman perang biologis ini. Uni Eropa membeberkan rencana luas untuk melawan terorisme biologis, monster berkepala banyak dari serangan anthrax sampai virus yang dimasukkan sebagai racun ke dalam bahan makanan. Menurut Komisi Eropa, serangan teroris di London dan Madrid bisa berarti meningkatnya resiko bagi serangan biologis. Tapi apa yang harus dilakukan Uni Eropa untuk melawan monsters ini, kalau bukan memenggal kepalanya? Laporan koresponden Vanessa Mock dari Brussel. Franco Frattini: Terorisme adalah resiko terbesar terhadap stabilitas dan sistem demokrasi kita. Saya tidak bisa membocorkan laporan intelijen kami. Tetapi saya bisa memberi tahu anak saya bahwa resiko macam itu tidak ada. Demikian peringatan Komisaris Kehakiman Uni Eropa Franco Frattini yang ingin meningkatkan kesiapan biologis Uni Eropa. Tetapi apa artinya kesiapan biologis itu? Bukankah serangan itu bisa berbentuk apa saja? Mulai dari virus mematikan seperti cacar air, peracunan makanan sampai anthrax yang dikirim sebagai surat. Kalau ingin memerangi ini semua, maka sangat banyak yang harus dilakukan. Itu diakui oleh Komisaris kehakiman Franco Frattini, yang sudah mengungkapkan rencana besar, tapi agar kabur untuk meningkatkan pencegahan dan perlindungan. Franco Frattini: Aparat keamanan butuh bantuan, keahlian, bantuan teknis untuk bisa mencegahnya. Sepanjang tersangkut resiko biologis, maka kalau hanya bereaksi kita jelas sudah terlambat. Kalau reaksinya baru datang setelah tragedi atau becana itu juga sudah terlambat. Kedua, adalah melaksanakan standar keamanan dan mengajak kalangan universitas serta lembaga ilmiah sebagai sekutu untuk menjabarkan strategi menyeluruh Eropa. Ian Anthony, pakar terorisme pada Institut Penelitian Perdamaian Internasional IPRI di Stockholm, Swedia, menyambut langkah pertama menghadapi terorisme biologis ini. Tetapi menurutnya, Komisi Eropa mungkin terlalu banyak menghadapi pelbagai front sekaligus. Ian Anthony: Ini adalah keprihatinan absah. Karena itu, ini adalah sebuah langkah penting. Jelas kelompok teroris berdampak massal seperti Al Qaida sudah lebih maju dalam persiapan teror biologisnya. Jadi ancamannya memang nyata. Pada pihal lain, pada tahap ini memang penting untuk memahami masalah yang sebenarnya. Artinya Uni Eropa harus memulai dari awal. Sampai saat ini, organisasi seperti badan kesehatan, bekerja mandiri terutama untuk menangkal ancaman biologi alamiah seperti misalnya flu burung. Namun mengatasi serangan biologis yang disengaja, lebih banyak tantangannya, kata Komisaris Kesehatan Uni Eropa, Markos Kyprianou: Markos Kiprianou: Kami memiliki alat-alat dan mekanisme tapi itu semua diciptakan untuk kejadian alam dan kecelakaan. Perbedaannya dengan serangan teror adalah bahwa serangan alam itu dapat terjadi secara berturut-turut, di pelbagai tempat. Perbatasan tidak dapat melidungi, untuk itu kami ingin melakukan koordinasi dengan beberapa negara anggota. Namun Ian Anthony mengatakan jika memang komisi Uni Eropa ingin melangkah untuk mengatasi hal itu maka harus membatasi ambisi mereka. Ian Anthony: Saya rasa itu terlalu banyak, dan inilah resikonya ingin bertindak banyak. Tidak mungkin komisi bisa bertindak di semua bidang yang berbeda-beda, walau pun memang itulah keinginannya. Mereka harus bekerja sama dengan badan yang berbeda-beda, pada tingkat internasional dan tingkat Uni Eropa dan di antara negara-negara anggota. Dan komisi juga harus mengkaitkan lembaga yang tidak pernah bekerjasama,seperti polisi dan tenaga riset spesialis. Itu tidak gampang, untuk mengubah itu menjadi sesuatu yang berarti mereka harus saling mencocokan pekerjaan mereka. Komisi Eropa tak pelak lagi harus menurunkan rencananya, setelah berkonsutlasi dengan badan kesehatan, keamanan dan lembaga ilmiah. Namun tampaknya akan juga harus menghadapi perlawanan dari negara-negara anggota yang tidak mau bekerja sama dengan Brussel di bidang keamanan, meskipun itu untuk memerangi musuh bersama. * BENDERA, BENARKAH BAHAYA SEPARATISME DAN MELIRIK CITRA PARIWISATA THAILAND Harian sore Belanda NRC Handelsblad menyoroti pariwisata di Thailand. Tahun lalu, Thailand menerima sekitar 16 juta wisatawan mancanegara. Wisata seks merupakan daya tarik Thailand bagi banyak wisatawan barat. Banyak wisatawan, yang sebagian besar pria setengah baya, akhirnya menetap di Thailand, menikahi wanita pribumi. Hal ini terutama terjadi di pedesaan, di mana kemiskinan menjadi alasan bagi gadis-gadis muda untuk menikah dengan pria barat. Dengan ini mereka bisa membantu keluarga mereka. Semua ini menimbulkan banyak hal yang kurang sedap. Terutama untuk apa yang disebut nama baik Thailand. Sekarang Thailand tumbuh menjadi negara yang cukup makmur. Kelas menengah negeri itu tahu perkembangan internasional. Mereka sadar wisata seks bukanlah sesuatu yang wajar bahkan merendahkan martabat mereka. Dinas pariwisata Thailand ingin merubah keadaan. Mereka ingin meningkatkan kualitas wisata. Thailand juga ingin memperketat peraturan imigrasi. Pemerintah Bangkok juga ingin merancang UU hak milik baru. Salah seorang penasehat pemerintah mengatakan, kalau makin banyak saja orang asing aneh yang sudah pensiun berkeliaran di Thailand dengan pacar-pacar pribumi mereka, maka citra negeri itu akan rusak. Demikian NRC Handelsblad. Harian The Jakarta Post mengulas insiden pembentangan bendera RMS, Benang Raja, di Ambon akhir Juni lalu. Beberapa pihak menanggapi insiden tersebut dengan panik. Ini dianggap ancaman terhadap NKRI. Menurut sebuah kolom di The Jakarta Post kepanikan pemerintah atas peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum banyak belajar dari kasus serupa di Timor Leste dan Aceh. Bendera adalah simbol kebersamaan yang merepresentasikan identitas dan anspirasi nasional. Akan tetapi bendera saja tidak cukup untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Banyak aspek lain yang dibutuhkan seperti tersedianya pemimpin, organisasi dan sumber daya lainnya. Diragukan apakah RMS memiliki hal tersebut. RMS secara organisasi politik sudah lama tidak aktif lagi baik di Maluku maupun di Belanda. Dari kasus di Aceh, The Jakarta Post menulis bahwa kasus bendera ini tidak perlu ditanggapi dengan panik berlebihan. Kasus bendera di Aceh bermula saat GAM ingin mengibarkan bendera mereka pada perayaan ulang tahun gerakan tersebut 4 Desember 1999. Militer, yang pada waktu itu dibawah Jenderal Wiranto, panik dan mengancam akan melarang pengibaran bendera GAM. Akan tetapi Presiden Wahid, yang pada saat itu menjabat, menolak usulan tersebut. Akhirnya di belakang layar dilakukan perundingan antara pejabat pemerintahan dan militer di Aceh. Keputusannya adalah bendera GAM bisa dikibarkan kecuali di kantor-kantor pemerintah. Tanpa kompromi tersebut hampir bisa dipastikan akan terjadi pertumpahan darah di Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, banyak warga wilayah itu ingin mengibarkan bendera GAM. Jadi, walaupun Jakarta pada akhirnya harus mengalami kekalahan secara politik, kasus di Aceh ini menunjukkan bahwa dialog dan kompromi masih tetap bisa dilakukan. Demikian tulis The Jakarta Post dan sekian ulasan pers untuk hari ini. * PARTAI BERNAMA DAN BERLAMBANG GAM DI ACEH: PATUTKAH DILARANG? Berdirinya Partai GAM di Nanggroe Aceh Darussalam menuai kontroversi. Pemerintah pusat, juga politisi DPR, menganggap nama dan bendera GAM sebagai bukti partai ini bertentangan dengan nota perdamaian Helsinki serta UU Pemerintahan Aceh. Namun, pihak GAM menilai, yang dilarang adalah penggunaan simbol dan embel-embel militer, bukan nama dan bendera. Petinggi Partai GAM juga mengaku sudah mengantongi restu Presiden. Benarkah demikian? Kita simak laporan kantor berita 68H di Jakarta. Rakyat Aceh diperkaya oleh partai politik lokal baru, namanya Partai GAM. Sesuai namanya, partai GAM didirikan oleh bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka. Ketua Umumnya dipegang oleh bekas Perdana Menteri GAM Malik Mahmud, sedangkan Wakilnya Muzakir Manaf, bekas Panglima GAM. Partai dengan kantor yang diresmikan akhir pekan lalu di Banda Aceh itu, memilih lambang bulan bintang berwarna putih. Di bawahnya tertulis Partai GAM dengan warna dasar bendera merah, layaknya bendera Gerakan Aceh Merdeka. Nama dan bendera GAM sebagai lambang partai politik lokal ini menuai kontroversi. Aparat kepolisian Banda Aceh meminta atribut-atribut partai GAM diturunkan. Dalih mereka, penggunaan nama dan bendera GAM bertentangan dengan nota perdamaian di Helsinki serta UU Pemerintahan Aceh. Pada perjanjian damai Helsinki yang diteken Agustus 2005 dalam soal pengaturan pengamanan persisnya tertera: "Pasal 4 ayat 1 : GAM melakukan demobilisasi atas semua 3000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan nota kesepahaman ini" Sedangkan dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh larangan untuk partai lokal adalah; "Pasal 82 ayat 1: Partai politik lokal dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan: bendera atau lambang negara Republik Indonesia, lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah, lambang daerah Aceh, nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional, nama dan gambar seseorang; atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan partai politik atau partai politik lokal lain." Larangan lain yang berkaitan dengan kegiatan partai lokal berbunyi; "Pasal 28 ayat 2 : Partai politik lokal dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau peraturan perundang-undangan lain; kemudian melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Tapi, Sekretaris Partai GAM Tengku Nazaruddin membantah sudah melanggar UU Pemerintahan Aceh dan Kesepakatan Helsinki. Alasannya lambang bulan bintang itu bukan lambang militer. Tengku Nazaruddin: Yang namanya dalam MOU Helsinki dalam point empat titik dua, yang dilarang simbol-simbol militer. Ini kan bukan simbol militer Dalam butir nota perdamainan Helsinki memang tidak disebut apakah bendera GAM bisa digolongkan sebagai simbol milter. Direktur Tata Negara Departemen Hukum dan HAM juga mengakui tak ada aturan yang melarang partai politik lokal Aceh menggunakan bendera dan bintang yang mirip dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka. Aidir Amin Daud: Kalau dari segi UU tak ada larangan soal itu. Cuma partai lokal itu juga satu, dilarang punya kegiatan yang mengancam keutuhan NKRI. Kedua, dalam perjanjian Helsinki dilarang juga kedua belah pihak menggunakan lambang GAM itu kan? Meski belum dideklarasikan, Partai GAM mengklaim sudah mendaftarkan nama dan lambang partai ke Departemen Hukum dan HAM. Tidak tertutup kemungkinan nama Partai GAM diminta untuk diubah. Namun, menurut Aidar, hal itu harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Untuk menegaskan lambang dan bendera GAM itu sah, petinggi Partai GAM bahkan sampai mengaku sudah mendapat restu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Juru Bicara Komite Peralihan Aceh Ibrahim Syamsuddin, Ibrahim Syamsuddin: Simbol dan bendera lebih kurang tiga hari lepas. Petinggi-petinggi GAM telah menemui Presiden SBY. Kemudian RI 1dan RI 2 bilang teruskan cita-cita orang Aceh. Kata teruskan ini berarti ini memang sudah dibenarkan. Tapi Jakarta membantah. Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa menyatakan, keberadaan Partai GAM tak pernah disetujui oleh presiden. Hatta menjelaskan, UU Pemerintahan Aceh memang memberi peluang pada partai lokal. Namun semangat UU tersebut rekonstruksi dan rekonsiliasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Karena itu presiden tidak sepakat dengan partai lokal GAM yang menggunakan simbol-simbol organisasi separatis itu. Hatta Radjasa: Dengan demikian saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa tidak betul presiden menyetujui pembentukan partai lokal dengan nama partai GAM tersebut karena ini tidak sesuai dengan semangat kita untuk bersatu menghilangkan luka-luka lama kembali ke dalam NKRI sebagaimana semangat Helsinki yang telah melahirkan UU Pemerintahan Aceh tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membantah telah menyetujui partai yang menggunakan simbol-simbol organisasi Gerakan Aceh Merdeka itu. Kata Kalla, pendirian partai lokal GAM bisa mencederai prinsip perjanjian damai Helsinki, dua tahun silam. Jusuf Kalla: Saya kira sama sekali tidak. Memang dikemukaan Pak Malik Mahmud kepada saya juga. Selalu kita katakan, janganlah itu. Itu tidak sesuai dengan spirit kita untuk damai. Dan itu juga tidak sesuai spirit MOU untuk kembali membangkitkan kembali GAM itu. Sementara itu, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional, Lemhanas Muladi meminta Departemen Hukum dan HAM tidak memberi izin pendirian partai GAM. Kata dia, selain melanggar perjanjian damai Helsinki, simbol GAM juga melanggar UU Pemerintahan Aceh, dan Peraturan Pemerintah mengenai Partai Politik Lokal. Muladi meminta Presiden bersikap tegas, termasuk melaporkan soal ini kepada Misi Pemantau Aceh. Muladi: Ia akan mencari lobang-lobang untuk mencari sela-sela kelemahan undang-undang. Tapi jelas semua yang menyangkut Helsinki tidak boleh menggunakan atribut GAM, setelah penandatanganan MoU. Kemudian UU yang mengatur partai lokal, mengharuskan partai lokal berdasarkan pancasila. Tapi menurut juru bicara Komite Peralihan Aceh KPA, Ibrahim Syamsuddin, GAM hanya sekadar nama, bukan singkatan Gerakan Aceh Merdeka. Ibrahim Syamsudin: Ini hanya sebuah nama sahaja, nama partai GAM. Dan selanjutnya ini adalah wadah perjuangan GAM yang ke belakang. Artinya, kita mengingatkan nama tersebut yang sudah lama, maka kita bawa dalam nama partai. Kehadiran Partai GAM di Serambi Mekah tidak luput dari perhatian politisi Senayan. Salah satunya adalah Ferry Mursidan Baldan dari Fraksi Partai Golkar. Bekas Ketua Pansus RUU Pemerintahan Aceh ini menilai nama Partai GAM harus diubah. Soalnya nama tersebut dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik baru di Aceh. Ferry Mursidan: Yaa kita harapkan itu tak digunakan baik simbol dan nama-nama itu. kekhawatiran saya penggunaan simbol dan nama-nama itu akan menimbulkan segala sesuatu yang akan muncul kembali itu akan kontra produktif dengan keinginan untuk membangun perdamaian di Aceh Ferry bertutur, kehadiran partai politik lokal di Aceh sudah sesuai dengan amanat UU Pemerintahan Aceh. Partai politik ini diharapkan bisa menampung aspirasi warga menuju perdamaian. Ferry tidak ingin munculnya partai politik lokal yang menggunakan lambang Gerakan Aceh Merdeka justru mengganggu perdamaian yang sudah mulai muncul di Serambi Mekah itu. Ucapan senada juga disampaikan bekas juru runding Pemerintah Indonesia untuk Aceh damai, Farid Hussein. Dia menilai penggunaan nama dan simbol GAM oleh partai lokal Aceh bisa menimbulkan kecurigaan yang bisa berdampak negatif bagi kedua pihak yang berdamai. Farid Husein: Sudah ada kesepahaman dalam MoU, bahwa ada partai lokal. Tapi tidak ada disebutkan bahwa diperbolehkan penggunaan nama partai GAM. Tapi kalau pun menggunakan nama itu, harusnya mereka berpikir jangan ada tindakan yang bisa menimbulkan kecurigaan. Pada dasarnya, yakinlah akan ada banyak penolakan. Faris Hussein yang telah menemui pemimpin GAM, menghimbaunya agar menyejukkan suasana dengan tidak memakai nama GAM untuk partai mereka. Menurut dia itu menunjukkan ketidakihlasan dalam perdamaian yang telah terwujud. Namun, tokoh masyarakat Nangro Aceh Darussalam, Ghazali Abbas Adnan meminta pemerintah tidak berlebihan menanggapi kontroversi partai lokal Aceh yang menggunakan nama, lambang dan simbol GAM. Ghazali Abbas: Saya tidak berprasangka buruk, kalau orang GAM tidak tulus terhadap MoU Helsinki. Semua harus mementingkan perdamaian dan kehidupan masyarakat Aceh ke depan. Di Aceh sejauh ini telah didirikan lima partai lokal. Empat yang telah dideklarasikan adalah Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Gabthat, Partai Aliansi Rakyat Aceh (PARA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS). Sedangkan Partai GAM baru membuka kantornya. Menurut Gazali Abbas partai-partai lokal itu dijamin oleh perjanjian Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh. Dia meminta pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka saling berbesar hati dan melakukan segala sesuatu hanya untuk perdamaian. Apalagi alinea kedua perjanjian damai Helsinki menegaskan sebagai berikut: "Bahwa para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia." Tim Liputan KBR68H melaporkan untuk Radio Nederland Wereldomroep di Hilversum. Berita ini bisa juga anda ikuti pada: http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/simbol_gam070712 * BATAS PEROLEHAN SUARA PARTAI INDONESIA BERBEDA DENGAN KELAZIMAN DI DUNIA Usulan angka batas minimum perolehan suara bagi partai peserta pemilu meningkat. Tadinya hanya dua persen untuk tahun 2004, lalu ada usulan untuk menaikkannya menjadi lima persen untuk pemilu tahun 2014. Tapi apakah hal tersebut lazim dilakukan di seluruh dunia? Apa yang mendasari Indonesia menaikkan batas minimum perolehan suara? Ikuti wawancara Radio Nederland Wereldomroep, dengan Pipit Kartawidjaja, pakar pemilu di Berlin yang telah menulis beberapa buku tentang pemilu: Pertama yang harus dibereskan adalah istilah batas angka minimun perolehan suara bagi peserta pemilu atau electorate threshold di Indonesia. Di seluruh dunia, kalau orang bicara tentang istilah itu maka yang dimaksud adalah perolehan suara pada saat pemilu. Kalau pemilu dilangsungkan dan sebuah partai tidak mencapai angka minimal, maka partai yang yang bersangkutan tidak bisa masuk parlemen. Itu yang umum berlaku di dunia. Sementara di Indonesia, batasan itu dipakai untuk pemilu selanjutnya. Jadi kalau sekarang sebuah partai mencapai angka di bawah lima persen maka dalam pemilu selanjutnya partai tersebut tidak boleh ikut pemilu lagi. Penerapan itu berdasarkan UU Pemilu dan UU partai politik Indonesia yang menyebutkan pembentukan pemerintahan yang kuat dan pembentukan multipartai sederhana. Karena itu ditetapkan apa yang disebutkan pembatasan minimal perolehan suara kacau tersebut. Sebetulnya batasan itu dipasang berapa persen pun besarnya tidak ada masalah sama sekali asalkan pada saat pemilu. Jadi ketika parpol tidak bisa masuk parlemen karena tidak memenui batas perolehan suara minimal maka seharusnya partai yang bersangkutan boleh ikut pemilu lagi tanpa harus ganti nama atau ganti jubah. Batasan perolehan itu diterapkan karena sistem presidential dengan multipartai banyak menyusahkan. Jadi ada rumus yang mengatakan presidensialisme dan multi partai adalah kombinasi yang paling sulit di dunia. Penerapan batasan angka minimum yang ditetapkan itu menurut Pipit Kartawidjaja merupakan upaya menjegal parpol-parpol baru untuk tumbuh. Dan hal itu dapat mencederai demokrasi. Seharusnya parpol dapat tumbuh. Jadi meskipun gagal pemilu sekarang, namun misalnya lima tahun kemudian diizinkan ikut pemilu kembali. Dengan sistem batasan perolehan suara itu di Indonesia, berarti parpol hanya diberi kesempatan lima tahun untuk membangun. Hal itu adalah tidaklah dimungkinkan. Ikuti wawancara selengkapnya pada situs web kami: http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/tak_lazim070712 --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.radionetherlands.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
