--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 21 Desember 2010 14:00 UTC ** VONIS TERORISME DI JAKARTA ** CINA PERLU KEBIJAKAN KRISIS HUTANG ** PEMILIHAN PRESIDEN BELARUS KONTROVERSIAL ** GEMA WARTA TOPIK TINJAUAN PERS: WIKILEAKS TENTANG BALIBO FIVE ** GEMA WARTA, TOPIK INTERNASIONAL: REAKSI KERAS TERHADAP VIDEO CAMBUK SUDAN ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: BHINEKA TUNGGAL IKA, DI UJUNG TANDUK ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: NGGAK BISA NONTON KONSER LAGI TAHUN DEPAN * VONIS TERORISME DI JAKARTA Hakim pengadilan di Jakarta Barat memvonis 6 tersangka aksi teror. Mereka dituduh anggota kelompok teror Al-Qaeda di Aceh. Para tersangka ini mempersiapkan aksi a la Mumbai, India, di Jakarta. Dalam aksi ini sasaran barat ditembak membabi buta oleh para teroris. Terdakwa Oman Rohma divonis 9 tahun, karena memberi dana untuk latihan sebesar 2 ribu dolar lebih. Uang ini ia serahkan kepada Dulmatin, teroris yang sudah tewas dalam aksi penggrebekan oleh aparat keamanan pada bulan Maret 2009. Dalam sidang terpisah 5 terdakwa divonis 7 sampai 8 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan kalau dibandingkan dengan tuntutan jaksa yaitu 12 tahun dan hukuman mati. Dalam aksi aparat keamanan terhadap kelompok jaringan teror Aceh ratusan aktivis ditahan atau tewas. Tokoh muslim radikal, Abu Bakar Bashir termasuk mereka yang ditahan. * CINA PERLU KEBIJAKAN KRISIS HUTANG Beijing meminta para pemimpin pemerintahan di Eropa untuk segera menangani krisis hutang. Niat berbagai pemerintah Eropa untuk menerapkan penghematan besar harus dilaksanakan. Menteri perdagangan Cina, Chen Deming menyatakan keprihatinan negaranya karena cadangan devisanya sebagaian besar dalam mata uang euro. Akibat krisis hutang di beberapa negara Uni Eropa, mata uang euro juga terkena imbasnya. Para investor mengkhawatirkan, krisis yang melanda Yunani dan Irlandia akan menyebar ke Portugal dan Spanyol. * PEMILIHAN PRESIDEN BELARUS KONTROVERSIAL 580 pendemo yang memprotes pemilihan kembali presiden Aleksande Lukasjenko divonis hukuman maksimal 15 hari kurungan. Ia dipilih kembali dengan 80 persen suara pemilih, demikian komisi pemilihan. 90 persen dari 7 juta pemilih Belarus mencontreng. Para pengamat Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa (OVSE) menyatakan pemilihan berlangsung curang. Penghitungan suara tidak berlangsung transparan. * KOREA UTARA BERUBAH POSITIF Demikian, gubernur negera bagian New Mexico, Bill Richardson sehabis perlawatannya ke Korea Utara. Ia memuji sikap menahan diri Korea Utara dalam menanggapi latihan militer Korea Selatan di sebuah pulau lepas pantai Korea Utara. Selanjutnya Korea utara menyatakan bersedia menerima lagi para inspektur Badan Energi Atom Internasional IAEA yang mereka usir pada tahun 2009. Selanjutnya Pyongyang juga bersedia memperbaiki komunikasi dengan Korea Selatan dan Amerika Serkat lewat komisi milter baru dan hubungan telpon langsung. Bill Richardson adalah mantan duta besar Amerika Serikat di PBB. Ia memiliki jaringan hubungan dengan tokoh Korea Utara. Departemen luar negri di Washington meragukan sikap Korea Utara yang mengijinkan inspeksi oleh IAEA lagi. Yang penting adalah apa yang mereka lakukan secara konkrit. * PBB TETAP DI PANTAI GADING Dewan Keamanan PBB menetapkan memperpanjang misi PBB di Pantai Gading untuk 6 bulan. Keputusan ini melawan permintaan penguasa Pantai Gading Laurent Gbagbo. Ia tidak mau mengakui kekalahannya dalam pemilihan presiden bulan lalu. Dunia internasional mengakui Allassane Quatara sebagai pemenang pemilihan di negara Afrika ini. Namun Gbagbo tetap menguasai militer dan berbagai kementerian. Dalam bentrok antara kedua pihak jatuh korban 50 orang tewas. PBB juga mengumumkan 200 orang luka-luka. Gbagbo mendapat dukungan kelompok-kelompok radikal yang antara lain mengintimidasi para staf PBB. Quattara yang diakui dunia internasional, meminta misi PBB mendapat mandat lebih luas supaya bisa menangani pelanggaran HAM oleh penguasa Pantai Gading Gbagbo. * AFGHANISTAN: 700 MILITER ASING TEWAS Demikian data yang dikumpulkan peninjau netral iCasualities. Jumlah mereka yang tewas tahun ini 180 lebih katimbang tahun lalu. Dan jumlah ini adalah 10 kali jumlah tentara asing yang tewas pada tahun 2002. Tahun ini memang adalah tahun paling berat sejak Amerika mengusir pemerintah Taliban pada tahun 2001. Namun sampai saat ini Taliban dengan dukungan beberapa suku dan sekelompok pedagang narkoba tetap memerangi pasukan asing. Mayoritas pasukan asing yang tewas di Afghanistan adalah tentara Amerika. 493 tentara Amerika tewas dalam konflik dengan Taliban dan sekutu mereka. * BANGKOK: KEADAAN DARURAT DICABUT Pemerintah Thailand memutuskan pencabutan dimulai hari Rabu. Keadaan darurat ini diberlakukan bulan April lalu setelah terjadi huru-hara memprotes pemerintah. Dalam bentrok dengan aparat keamanan, sekitar 90 pendemo tewas. Berbagai aliran politik yang ada di Thailand saat ini saling berselisih. Situasi tegang ini menyebabkan diberlakukannya keadaan darurat sejak 7 April lalu di seperempat wilayah kerajaan ini. * Berita Bursa Bursa di Tokio positif menanggapi situasi yang sama di bursa saham Cina. Hal ini dipengaruhi juga oleh ucapan wakil perdana menteri Cina Wang Qishan sekitar kesedian Cina mendukung usaha Uni Eropa dan IMF mengurangi dampak negatif krisis global. Indeks Nikkei ditutup dengan 1,5 persen laba pada 10.370 poin. Indeks Kospi di Seoul mendapat laba 0,8 persen, sedangkan indeks bursa Australian All Ordinaries 0,7 persen lebih tinggi. Hang Seng di Hongkong sudah mendapat laba 1,4 persen pada akhir perdagangan saham siang hari. Nilai tukar valas: $ 1 = Rp. 9.040,- C 1 = Rp. 11.924,- * WIKILEAKS TENTANG BALIBO FIVE Koran online Australia Brisbanetime.com.au menampilkan berita tentang Wikileaks. Situs pembongkar rahasia ini membocorkan info tentang kasus Balibo, di mana lima wartawan Australia terbunuh. Ada cable diplomatik Amerika yang menyatakan bahwa Australia mem-personanongrata-kan Yunus Yosfiah, kapten di pasukan elit tentara Indonesia pada saat Indonesia menginvasi Timor Timur pada 1975. Terlibat Dinas Forensik North South Whale (NSW), Australia, pada 2007 memutuskan bahwa Yunus Yosfiah terlibat dalam pembunuhan lima wartawan Australia: Greg Shackleton, Malcolm Rennie, Gary Cunningham, Brian Peters dan Tony Stewart. Menurut Pinch, seorang pejabat Dinas Forensik itu, lima wartawan itu dibunuh oleh Kopassus, yang melibatkan Yunus Yosfiah. Cable yang dikirim dari kedubes Amerika di Jakarta mengatakan bahwa pemerintah Australia secara diam-diam bekerja sama dengan pihak Indonesia untuk "mengatur" reaksi politik terhadap penemuan para patolog itu. Tinjau Dalam cable lain, tertanggal 21 November 2007, yang ditemukan Wikileaks, kepala bidang politik kedubes Australia di Jakarta, Justin Lee, menyampaikan kepada para pejabat Amerika, bahwa ia telah "meninjau kembali laporan patolog itu dengan pemerintah Indonesia." Ia menandaskan kepada pejabat Indonesia bahwa Australia bersedia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia secara hati-hati mengenai kasus ini. Demikian bunyi cable itu. Pihak Indonesia menjawab bahwa mereka juga bersedia "membantu menyelesaikan kasus ini," meski mereka membantah tuduhan bahwa pasukan keamanan Indonesia melanggar HAM. Selesai Jubir Kementrian Luar Negeri Teuku Faizah Syah, mengatakan, kasus Balibo ini sudah selesai dan tidak akan diungkit lagi. Shirley Shackleton, istri mendiang Greg Shackleton, salah seorang korban terbunuh, mengatakan Australia hendaknya tidak terlibat dalam diplomasi pintu belakang dengan Indonesia sehubungan dengan kasus pembunuhan itu. Cable itu membuat kita menyadari bahwa Australia tidak tertarik dengan keadilan, mereka tertarik dengan hubungan baik dengan Indonesia. Demikian Shackleton seperti dikutip Brisbanetime.com.au. * REAKSI KERAS TERHADAP VIDEO CAMBUK SUDAN Ibrahim Jadelkarim Kemarahan dan rasa muak terlihat dari sejumlah reaksi menyusul publikasi video yang diterbitkan Radio Nederland mengenai hukuman cambuk di Sudan. Di sebuah video YouTube terlihat dua anggota polisi mencambuk seorang perempuan muda di tempat umum di Khartum. Puluhan pembaca situs Radio Nederland dalam bahasa Inggris dan Arab bereaksi keras atau berdiskusi dengan satu sama lain di kolom komentar. Tak semua pembaca merasa muak. Ada juga yang bisa menerima hukuman fisik, karena menurut mereka, hukuman fisik bertujuan menjaga kehormatan dan kesucian perempuan. Menurut sejumlah organisasi perempuan, tiap tahunnya di Sudan sekitar 40.000 perempuan dihukum cambuk. Biasanya mereka dituduh berperilaku asusila. Istilah 'asusila' ini cakupannya luas, dari selingkuh sampai memakai celana panjang. "Menurut saya, berbagai komentar di sini mencerminkan dunia Arab yang terpecah-pecah," tulis seorang pembaca yang frustrasi dengan pemahaman orang-orang yang membenarkan kekerasan atas nama syariah atau hukum islam. Penolakan Perempuan Semua sudut dunia Arab bereaksi. Di situs redaksi Inggris Radio Nederland juga banyak orang yang terdorong berkomentar mengenai video yang mengejutkan tersebut. Semua perempuan yang meninggalkan pendapat di situs, mengecam hukuman fisik ini. "Apa yang kami lihat membuktikan bahwa perempuan ditindas dan dihina oleh hukum syariah. Ini tak bisa diterima," tulis seorang perempuan dari Arab Saudi, negara yang menerapkan hukum syariah dengan keras. Bashir bla-bla-bla Di situs redaksi Inggris Radio Nederland, Janet mengungkapkan kejengkelannya soal pendapat-pendapat yang bilang kalau hukuman fisik tak ada hubungannya dengan islam, melainkan dengan rezim Presiden Sudan al-Bashir. Kelompok pembaca lain berpendapat, tak ada yang salah dengan undang-undang syariah dan hukuman fisik, selama prosedurnya benar dan polisinya dididik dengan baik. Menurut para pembaca ini, perempuan harus dihukum di ruang tertutup dan tidak di tempat umum. Perempuan harus sehat secara medis, hukuman cambuknya tak boleh terlalu kencang, dan cuma boleh di punggung dan tidak di bagian tubuh lain. "Jika kita membiarkan semua orang berlaku seenaknya, hidup akan berubah jadi rimba. Kita harus memberlakukan aturan ketat dan hukuman berat. Coba lihat Sudan, di sana presentasi pengidap HIV jauh lebih rendah ketimbang Afrika Selatan," tulis salah satu dari mereka. Melawan kehendak Tuhan Ada juga kelompok yang sepenuhnya mendukung hukuman fisik atas nama syariah. "Ini hukuman Tuhan, kita harus mematuhi-Nya. Adakah yang berani menentang keinginan Tuhan?" tulis seorang pembaca di situs redaksi Arab Radio Nederland. Ia mengimbau orang-orang yang tak sependapat dengannya agar berkaca dan merasa malu, karena memprotes hukuman ini sama dengan memprotes keinginan Tuhan. Terakhir, ada komentar Rizig, yang ingin menekankan kalau bukan hanya hal-hal sedih yang ada di Sudan, "Ini menyedihkan, namun tolonga jangan hanya lihat sisi negatif Sudan, ada juga keindahan dan daerah bagus di mana Anda bisa melupakan semua kekejaman dan kesedihan. Coba kunjungi kecantikan alam dan satwa liar di Taman Nasional Dindir, Sudan." * BHINEKA TUNGGAL IKA, DI UJUNG TANDUK Dalam kunjungannya ke Indonesia bulan lalu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama memuji Indonesia sebagai negara yang bisa menjadi contoh dalam kehidupan bertoleransi. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Toleransi atas keberagaman beragama semakin menipis. "Intoleransi pada 2010 sudah sampai pada titik 'agresi' yaitu penyerangan dan perusakan," kata Zuhairi Misrawi dari Moderate Muslim Society (MMS) menanggapi kenaikan kasus-kasus intoleransi sepanjang tahun 2010. Naik Menurut laporan yang baru saja dikeluarkan oleh MMS, kasus intoleransi terhadap keberagaman di Indonesia pada 2010 naik 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jenis kasus yang paling sering terjadi adalah penyerangan dan perusakan (24 kasus) serta penutupan dan penolakan terhadap tempat ibadah (24 kasus). Sementara itu, The Wahid Institute mencatat sepanjang 2010 terjadi 63 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Data ini menunjukkan semakin lemahnya tingkat toleransi terhadap keberagaman beragama di Indonesia. Korban Pemeluk agama minoritas sering menjadi sasaran. Menurut laporan MMS, pada 2010 ini terutama pemeluk Agama Kristen (34 kasus) dan pengikut Ahmadiyah (26 kasus)yang paling sering menjadi korban tindakan pengekangan kebebasan beragama. "Sayangnya, kelompok minoritas yang menjadi korban tidak mendapat perlindungan dari pemerintah," ungkap Zuhairi Misrawi. Menurutnya pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, sering berlaku tidak adil dengan memihak kepada kelompok agama tertentu. Pelaku Dari temuan MMS maupun the Wahid Institute terungkap bahwa aparat pemerintah menjadi pelaku utama tindakan pelanggaran keberagaman. Yenny Wahid menyatakan 72 persen kasus pelanggaran kebebasan beragama dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dan kepolisian. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan aparat pemerintah ini misalnya pembiaran pembatasan terhadap kebebasan beragama yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Pelarangan pembukaan tempat ibadah adalah contoh tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh aparat pemerintah. Namun hal ini banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Laporan MMS juga menunjukan lemahnya aparat pemerintah dalam menindak berbagai kasus intoleransi. "Sejak 2008 hanya ada dua kasus yang ditindak yaitu kasus pada 1 Juni 2008 di Monas dan HKBB kemarin," jelas Zuhairi Misrawi. Zuhairi menambahkan pembiaran terhadap pelaku tindakan intoleransi ini akan menjadi bola liar yang mengancam kebebasan beragama di Indonesia. Kewajiban Menurut Yenny Wahid, situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus terus ditekan untuk melindungi kebebasan beragama di Indonesia. "Kita harus terus berusaha jangan patah semangat. Toleransi beragama di Indonesia terlalu penting untuk ditinggalkan. Keberagaman adalah elemen penting bangsa kita, kalau keberagaman dibiarkan menjadi alat pemecah negara kita pasti akan hancur berantakan juga," jelas Yenny Wahid. * NGGAK BISA NONTON KONSER LAGI TAHUN DEPAN Kabinet PM liberal Mark Rutte sedang bermasalah dengan Senat Belanda de Eerste Kamer. Senat Belanda menentang rencana kabinet minoritas ini meningkatkan pajak untuk karcis pertunjukan teater dan konser musik pop. PM sudah menyatakan, bagaimana pun juga kenaikan PPN akan diberlakukan. Satu-satunya yang dijanjikan Rutte adalah bahwa ia akan mengamati perkembangan sektor budaya dengan NULLteliti. Jika terbukti bahwa kenaikan pajak NULLmembawa kerugian yang tidak seimbang kepada sektor ini, kabinet akan mengambil kebijakan baru. Tak Terduga Sementara itu Martijn van der Kooij, analis politik dan pemimpin redaksi majalah pegawai negeri Republic, kenal betul dengan kabinet yang masih muda ini. Kabinet ini terdiri dari partai liberal konsevatif VVD dan partai kristen demokrat CDA, dengan NULLpengawasanNULL (gedoog) dari partai kanan populis PVV. Van der Kooij tidak menduga Rutte akan mengabaikan pendapat Senat. NULLDengan cara ini, ia akan punya banyak musuh. Politik Mungkin juga Rutte berpikir, koalisinya bersama partai anti-islam PVV akan meraih suara mayoritas di Senat pada pemilu regional Maret mendatang. Kalau benar, ia tak terlalu butuh partai oposisi lagi. Rutte melihat, posisinya bagus pada jajak pendapat akhir-akhir ini. Namun ia akan kesulitan jika tidak menang pada pemilu mendatang, kata Van der Kooij: NULLYa, kalau Rutte tak dapat cukup suara, partai oposisi pada prinsipnya bisa menolak semua usul Parlemen (de Tweede Kamer). Artinya, kabinet bisa dibuat tak berkutik. Kalau itu sampai terjadi, Rutte harus membuat persetujuan dengan, misalnya, partai sosial demokrat PvdA atau partai kiri hijau GroenLinks." Protes Tentu saja, sektor seni-budaya bereaksi kecewa ketika jelas bahwa kabinet tetap menaikkan PPN. Bulan lalu di berbagai kota di Belanda digelar manifestasi unjuk rasa di bawah bendera NULLNederland schreeuwt om cultuur atau Belanda Menuntut Budaya. Selain itu banyak penyeleggara pertunjukan teater dan konser sudah menjual tiket untuk tahun depan dengan harga normal bertarif pajak rendah. Hans Ligtermoet dari Persatuan Event Organizers NULL yang memayungi sekitar seratus perusahaan NULL tidak mengerti mengapa kabinet tidak berpikir panjang mengenai akibat kenaikan pajak PPN pada tiket teater dan konser. Yang paling membuatnya kesal adalah pemerintah tidak merundingkan hal ini dengan para penyelenggara pertunjukan. Janji Rutte untuk mengamati akibat kenaikan PPN ini tidak berarti apa pun bagi Ligtermoet: NULLJika pemerintah mengambil kebijakan, lalu bilang NULLkita lihat dulu setahun, kalau akibatnya buruk, baru kita bicarakan lagi kebijakan selanjutnyaNULL. Itu kan nggak benar. Anda tak akan bisa berbuat seperti itu di dunia bisnis. Artis luar negeri Ligtermoet berpikir, kerugian yang akan dialami perusahaan-perusahaan di organisasinya akan berkisar sekitar 40 juta euro. Selain itu, ia khawatir artis-artis luar negeri tak akan lagi datang ke Belanda: NULLSaya tahu, Jerman, misalnya, tidak memiliki tarif PPN. Belgia punya 7% PPN. Artis-artis besar luar negeri bisa-bisa tak akan mau lagi manggung di Belanda dan lebih memilih Jerman atau Belgia. Selasa (28/12) Senat akan kembali mendiskusikan kenaikan pajak PPN. Partai-partai pemerintah VVD dan CDA yang duduk di Senat (de Eerste Kamer) menuntut penundaan. Mereka berpendapat, tidak baik menaikkan pajak di tengah musim pertunjukan budaya. Pertanyaannya adalah, apakah Senat akan menolak kebijakan ini sepenuhnya. Untuk itu, semua senator harus menolak semua rencana pajak tahun depan. Dan sepertinya, kemungkinannya kecil. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.rnw.nl/id/bahasa-indonesia Anda bisa berhenti berlangganan dengan mengirim email ke: [email protected] Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [email protected] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
