--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 27 Juli 2001 20:10 UTC ** UNI EROPA TAWARKAN KERJASAMA PADA PRESIDEN MEGAWATI SUKARNOPUTRI ** SURAT TERBUKA DISSIDEN CINA ** SKANDAL SAHAM DI MUANGTHAI ** PERUNDINGAN SENJATA AMERIKA-RUSIA SERET ** TOPIK GEMA WARTA : ADA TANDA-TANDA TENTARA TIDAK PUAS DENGAN MEGAWATI ** TOPIK GEMA WARTA : KEMBALINYA DEPPEN BERARTI MATINYA PERS ** TOPIK GEMA WARTA : AMNESTY INTERNATIONAL TINGKATKAN TEKANAN TERHADAP MEGAWATI SOAL TIMOR TIMUR * UNI EROPA TAWARKAN KERJASAMA PADA PRESIDEN MEGAWATI SUKARNOPUTRI Uni Eropa menawarkan kerja sama dengan presiden baru RI Megawati Sukarnoputri. Hal itu disampaikan oleh menteri luar negeri Belgia Louis Michel pada penutupan rapat tahunan ASEAN. Saat ini Belgia adalah ketua periodik Uni Eropa. Menurut menlu Belgia dengan pengangkatan Megawati sebagai presiden baru, maka lenyaplah awan gelap yang menghantui pertikaian politik di Indonesia. Atas nama Uni Eropa Louis Michel mengimbau perlunya perombakan politik dan ekonomi di Indonesia. Sementara itu, pembentukan kabinet baru berjalan seret. Presiden Megawati Sukarnoputri dilaporkan melakukan kunjungan ke daerah. Kabinet baru nampaknya baru akan diumumkan minggu depan. * SURAT TERBUKA DISSIDEN CINA 35 pembangkang Cina meminta kepada menlu Amerika Collin Powell untuk mengimbau pembebasan tahanan politik di Cina. Hari ini dan besok Powell mengunjungi Cina. Dalam sebuah surat terbuka para pembangkang itu terutama mengimbau pembebasan Xu Wenli 59 tahun yang merupakan tahanan politik yang paling terkenal. Wenli menjalani hukuman penjara 13 tahun karena mendirikan Partai Demokratis Cina. Surat para pembangkang Cina itu dipublikasikan oleh sebuah organisasi HAM di Hongkong. * SKANDAL SAHAM DI MUANGTHAI Muangthai menahan 85 orang asing berkaitan dengan skandal saham. Beberapa orang dituduh menjual saham-saham palsu yang lain bekerja secara illegal di Muangthai. Skandal saham tersebut diperkirakan mencapai 153 juta dollar. Orang-orang asing yang ditahan, kebanyakan orang Inggris dan Amerika, menjual saham lewat telepon ke Selandia Baru dan Australia. Setelah pembayaran tuntas, para penjual saham palsu itu menghilang. Orang-orang asing yang ditahan, dipekerjakan oleh dua perusahaan di Bangkok. Operasi pengusutan skandal saham terbesar didunia itu, membutuhkan lebih dari dua tahun. * PERUNDINGAN SENJATA AMERIKA-RUSIA SERET Perundingan persenjataan antara Rusia dengan Amerika Serikat berlangsung sangat seret. Penasihat keamanan Amerika Condoleeza Rice di Moskow tidak berhasil mendapat simpati mengenai program penangkal rudal nuklir Amerika. Menurut Kremlin, program Amerika itu tidak mencakup argumen baru. Rusia tetap beranjak pada perjanjian ABM tahun '72, yang melarang Amerika melakukan uji coba senjata nuklir baru. Perundingan persenjataan di Moskow saat ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan antara presiden Amerika Bush dengan sejawatnya dari Rusia, presiden Vladimir Putin, usai pertemuan puncak G-8 di Genoa. Oktober mendatang akan dilakukan perundingan puncak baru yang juga akan dihadiri oleh Putin dan Bush. * ITALIA USUT POLISI SELAMA G-8 DI GENOA Pemerintah Italia akan mengusut tindakan polisi setelah pertemuan puncak G-8 di Genoa. Hal itu disampaikan kepada pemerintah Inggris. Menurut lima warganegara Inggris yang ditahan polisi Italia, mereka dipukul sampai pingsan ketika ditahan oleh polisi. Mereka ditahan selama empat hari. Situasi dan kondisi di tempat tahanan sangat tidak berperi-kemanusiaan, demikian menurut ke-lima tahanan Inggris yang baru dibebaskan hari Rabu. Mereka ditahan tanpa dakwaan. Ke-lima warganegara Inggris itu disekap polisi Italia ketika berada disebuah gedung sekolah yang digunakan sebagai markas sebuah aksi protes. Sementara itu di Genoa sendiri semakin terdengar tuntutan untuk mengusut tindakan polisi selama berlangsung dan seusainya pertemuan puncak G-8. Agen-agen polisi Italia dilaporkan menyanyikan lagu-lagu berbau fasis dan mengancam akan memperkosa demonstran wanita. Kerusuhan di Genoa menelan satu korban jiwa. Menurut otoritas Italia, polisi melepaskan karena tidak punya pilihan lain. * LEDAKAN BOM DI BARCELONA Sebuah bom meledak di pelataran sebuah kantor bank di Barcelona Spanyol. Tiga orang luka-luka ringan akibat pecahan kaca yang beterbangan. Kantor bank mengalami kerusakan besar. Ledakan terjadi tengah malam tidak jauh dari Ramblas, sebuah jalan di pusat kota yang ramai dikunjungi pejalan kaki. Belum jelas, motif dari ledakan tersebut. Kamis kemarin polisi Spanyol berhasil menjinakkan sebuah bom di banda udara Malaga. Bom tersebut disembunyikan didalam sebuah mobil yang diparkir dekat terminal yang terbesar. Pemerintah Spanyol cemas akan aksi-aksi ledakan bom di daerah-daerah wisata tepi pantai Laut Tengah yang kini sarat padat dikunjungi oleh wisatawan musim panas. Gerakan teror Baskia ETA berulangkali melakukan ledakan bom di daerah-daerah wisata utama Spanyol seperti Costa del Sol. * KEHAKIMAN BELGIA TAHAN DALANG GENOSIDA RWANDA '94 Kementrian kehakiman Belgia menahan seorang warganegara Rwanda yang dituduh sebagai salah seorang dalang utama genosida di tahun '94. Besar kemungkinan ia akan diserahkan ke mahkamah Rwanda di Tanzania. Demikian nara sumber di kementrian kehakiman Belgia di Brussel. Otoritas Belgia belum memberikan konfirmasi atas penahanan tersebut. Yang bersangkutan adalah Protais Zigiranyirazo - kakak ipar presiden Juvena Habyarimana seorang Hutu, yang tewas akibat kecelakaan pesawat terbang. Kematiannya menyulut genoisida yang paling mengerikan abad lalu, yang menewaskan 500-an ribu orang. Protais Zigiranyirazo 63 tahun dianggap sebagai dalang utama pembantaian ribuan orang. Ia sudah mendekap disebuah rumah tahanan di Brussel. * PENYUSUNAN HASIL KONPERENSI IKLIM DI BONN TERSENDAT-SENDAT Penyusunan hasil konperensi mengenai iklim di Bonn Jerman berlangsung dengan tersendat-sendat. Saat ini masih dibicarakan mengenai penyusunan text akhir oleh para delegasi pemerintah. Setiap delegasi dilaporkan memberikan interpretasi berbeda mengenai kesepakatan yang dicapai. Konperensi Iklim Internasional berakhir Senin lalu di Bonn setelah tercapainya suatu perjanjian. Agenda yang terpenting adalah mengurangi gas beracun akibat dampak rumah kaca seperti yang tetapkan oleh perjanjian Kyoto. Yang masih mengganjal saat ini adalah bagaimana menyusun sistim pengawasan. Menurut Jepang dan Kanada, kesepakatan yang dicapai tidak mengikat. Tetapi Uni Eropa ingin agar kesepakatan tersebut wajib ditaati oleh semua negara yang menandatangani perjanjian. Diharapkan penyusunan text hasil konperensi di Bonn akan diumumkan hari ini. Tetapi berbagai nara sumber yang ikut berunding ragu-ragu. Menurut mereka besar kemungkinan penyusunan text konprensi di Bonn, akan baru tuntas di konperensi lingkungan berikutnya di Marokko, musim gugur mendatang. * ADA TANDA-TANDA TENTARA TIDAK PUAS DENGAN MEGAWATI Intro : Wakill Presiden Hamzah Haz menyatakan, 60% personalia kabinet baru akan terdiri dari orang partai sedangkan sisanya kalangan profesional. Di satu pihak pernyataan ini memang berarti desakan halus terhadap Presiden Megawati yang tengah sibuk menyusun kabinetnya. Tetapi di lain pihak, tanpa khusus menyebut TNI, pernyataan seperti ini juga bisa berarti bahwa tentara kemungkinan sudah dilupakan. Tidaklah mengherankan kalau para pimpinan TNI/Polri sibuk menghantar mantan Presiden Wahid ke Amerika Serikat. Lebih lanjut laporan koresonden Syahrir dari Jakarta: Kalangan parpol khususnya Golkar khawatir Presiden Megawati tidak akan banyak melibatkan orang-orang Golkar. Tetapi dengan ketidak hadiran Megawati di acara peringatan kasus berdarah 27 Juli dapat diduga bahwa Mega tidak akan langsung mau berhadapan dengan Orde Baru. Maka bisa diharapkan orang-orang Golkar dengan alasan professional, akan dimasukkan dalam kabinet. Saat ini memang hampir semua partai besar, kecuali PKB, menunggu-nunggu siapa dari kalangan partai mereka akan masuk dalam kabinet Mega. Tetapi masyarakat politik umumnya lebih tertarik untuk mengetahui apakah Megawati akan memasukkan unsur-unsur Golkar atau tidak. Jika Golkar tidak dimasukkan dalam kabinet baru, maka mau tak mau mereka harus beroposisi biar pun mereka mengatakan tetap akan mendukung Megawati. Tetapi kalau ini terjadi nampaknya sulit bagi Golkar untuk beroposisi. Partai ini tidak pernah berpengalaman mengkritik atau pun menentang suatu pemerintah. Menkeh dan HAM demisioner Mahfud MD berharap agar pemerintahan Megawati Soekarnoputri berhati-hati untuk tidak memasukkan virus Orde Baru dan virus pembusuk. Hal itu disampaikan Mahfud ketika ditanya tentang harapannya terhadap pemerintahan baru. Ketua DPR Akbar Tandjung menyatakan bahwa sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dirinya belum menerima tawaran berapa orang kader dari partainya yang akan duduk dalam kabinet. Akbar lebih lanjut mengatakan, partainya sudah menyiapkan kader-kadernya yang memang layak untuk duduk dalam kabinet. Namun, jika tidak ada kader Golkar yang masuk kabinet atau jumlahnya tidak sebanyak yang diperkirakan, partainya juga tidak akan protes. Alasannya, untuk membangun Indonesia kader partai Golkar tidak harus duduk dalam kabinet. Tetapi umumnya anggota Fraksi partai Golkar di DPR berharap orang-orang yang duduk dikabinet mendapat dukungan politik dari partai-partai di parlemen. Menurut rencana pengumuman nama-nama tokoh parpol dan para professional akan dilakukan Sabtu besok. Khusus menteri-menteri ekonomi diharapkan selain profesional juga dapat diterima lembaga internasional. Tim ekonomi khususnya menteri keuangan merupakan porsinya Presiden. Dalam arti Megawati akan menunjuk secara khusus menteri keuangan ini tanpa perlu terlalu memperhatikan pendapat Wapres dan partai-partai lain yang berjasa menggolkan Megawati menjadi presiden. Bambang Sudibyo nampaknya akan dipercaya Mega dalam posisi ini karena Kwik Kian Gie sudah mengatakan ingin melihat komposisi tim ekonominya terlebih dahulu sebelum menyetujui pengangkatannya sebagai Menteri Keuangan. Kwik, Dorodjatun dan Budiono disebut-sebut sebagai menko ekuin. Sedangkan memperindag disebut Bachtiar Chamsyah atau Laksamana Sukardi. Menteri pertanian HS Dillon dan menteri kehutanan MS Ka'ban. Menlu Yusril Ananta Baharuddin. Sedangkan Jaksa Agung disebut nama JE Sahetapy atau Suripto SH. Dihidupkannya kembali Departemen Penerangan dengan nama Lembaga Komunikasi dan Informasi sudah jelas akan memicu kemarahan rakyat yang ingin memmpertahankan kebebasan pers saat ini. Nama menteri Muda yang disebut-sebut untuk lembaga ini adalah Jonathan Parapak. Orang-orang PDI Perjuangan kebanyakan hanya akan diberikan posisi Menteri Muda saja. Sementara itu ditolaknya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai wapres dan menghilangnya Megawati ke Jawa Barat, membuat kuping para jenderal di Cilangkap menjadi merah. Soalnya daftar menteri TNI/Polri ada di tangan Susilo, sedangkan daftar itu belum diterima Megawati. Padahal batas waktu penyerahan nama-nama kepada sekretarisnya Megawati adalah malam ini. Maka para jenderal pun berkumpul di Cilangkap. Kehadiran mereka di Bandara Cengkareng kemarin untuk menghantar Gus Dur berangkat ke Amerika perlu pula dilihat sebagai bukti ketidakpuasan tentara dengan Megawati. Mereka sudah menggolkan Megawati menjadi presiden tetapi Mega tidak mau memberikan imbalan kepada mereka, berupa kursi Wapres. Maka menjelang pengumuman kabinet akankah tank-tank bergerak kembali atau mereka akan mendukung demo-demo yang mulai marak mulai hari ini? * KEMBALINYA DEPPEN BERARTI MATINYA PERS Salah satu kabar yang bertiup cukup kencang dari dapur penggodokan kabinet baru menyatakan bahwa Presiden Megawati Soekarnoputri akan kembali menghidupkan departemen penerangan. Padahal sekitar dua tahun sialm, departemen ini sudah dibubarkan oleh Abdurrahman Wahid. Perlu tidaknya pembentukan kembali departemen penerangan sudah dilakukan di dalam pertemuan para pemimpin partai. Meilono Soewondo, anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang aktif dalam pertemuan-pertemuan lintas partai itu mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kembali hidupnya departemen penerangan. Sebab seperti pisau yang bermata dua, departemen itu juga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Meilono Soewondo: Pisau kalau digunakannya benar bisa bagus kan? Buat potong-potong masakan, daging, tapi kalau digunakannya jelek untuk membunuh orang, ya jelek. Jadi kalaupun ada kesan departemen penerangan selama ini membungkam pers, bukan berarti departemen penerangannya yang harus dibungkam. Tapi kalau kita lihat sampai ke pedalaman-pedalaman itu kita mesti mensosialisasikan kebijakan pemerintah pada dasarnya kan, tapi bukan untuk membungkam. Namun Meilono juga tidak membantah kabar bahwa pembentukan departemen penerangan juga sebagai tempat membagi-bagi posisi partai politik dalam pemerintahan. Sebenarnya departemen penerangan merupakan lembaga yang diwarisi dari jaman penjajahan Jepang. Badan yang dulu disebut Sendenbu itu bertugas menyebarkan propaganda pemerintah. Pada jaman kemerdekaan badan ini diubah menjadi departemen penerangan. Selama Orde Baru, selain menjadi alat penyampai pesan pemerintah, departemen ini telah menjadi alat kontrol negara yang sangat efektif terhadap pers. Terutama dengan kekuasaannya menutup sebuah media yang tak sesuai keinginan pemerintah. Sudah banyak korban Deppen, yang terakhir adalah Tempo, Detik, dan Editor, kemudian masih ada Sinar Harapan, dan di jaman awal Orde Baru Indonesia Raya dan Pedoman. Tak heran jika rencana pembentukan kembali departemen penerangan menimbulkan trauma masa lalu bagi kalangan pers. Bambang Harimurty pemimpin redaksi majalah berita mingguan Tempo mengatakan, hanya negara-negara terbelakang yang membutuhkan departemen penerangan. Di negara-negara demokratis, propaganda pemerintah hanya ditujukan kepada masyarakat luar negeri. Kegiatan propaganda pun harus diatur ketat oleh undang-undang. Bambang Harimurty: Karena kalau propaganda karena negara itu dibiayai oleh pajak rakyatnya dia nggak boleh membikin produk untuk membohongi rakyatnya kan. Makanya seperti lembaga propaganda USIS atau USIA di Amerika itu nggak boleh produknya disebarkan ke dalam negeri. Kalau mau bohongin orang ya untuk orang luar negeri saja yang tidak bayar pajak. Bambang menilai jika departemen penerangan kembali dihidupkan berarti pemerintahan Mega adalah rezim konservatif dan cenderung otoriter. Sementara itu menteri penerangan terakhir sebelum departemen itu digusur, Yunus Yosfiah mengatakan yang harus menjadi perhatian bukanlah lembaganya. Sebab fungsi departemen itu sangat tergantung bagaimana sikap pemerintahannya. Yunus Yosfiah: Tapi kalau misalnya memang penguasanya itu apakah itu presidennya memang tidak menginginkan kemerdekaan pers, tetap saja itu kemerdekaan pers bisa dibungkam itu. Bukan karena keberadaan dari deppen atau lembaga penerangan nasional itu. Kawan-kawan pers tidak perlu terlalu berlebihan terhadap lembaganya, justru kepada pimpinan nasionalnya. Bagaimana kita bisa meraba sikap Mega terhadap pers? Didik Supriyanto, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen AJI menilai sikap Mega amat berbeda dengan Gus Dur yang sangat terbuka pada pers. Karena itu ia khawatir departemen penerangan yang akan dibentuk kali ini akan kembali membungkam media massa. Didik Supriyanto: Kalau kita lihat Megawati itukan tipe pemimpin yang sangat tertutup dengan media. Meski pun dia sadar bahwa dia tahu persis selama ini reputasi kepemimpinannya sangat didukung oleh media. Karena itu ya mungkin prasangka ya sifat-sifat ketertutupan dengan media ini yang memungkinkan bahwa gagasan ini akan terwujud. Menurut Didik jika pemerintah hanya ingin membuat semacam lembaga informasi, maka tidak perlu membentuk sebuah departemen hingga ke tingkat daerah. Sebuah departemen yang sangat besar dan luas, cenderung menjadi bias. Didik juga menegaskan belum lagi kabinet diumumkan, kini sejumlah pemerintah daerah sudah buru-buru mencatat kegiatan-kegiatan media massa lokal. Karena itulah AJI dan aktivis media massa memotori demonstrasi, mendesak Mega agar membatalkan rencananya menghidupkan kembali departemen penerangan. Belum lagi sepekan berkuasa, Mega telah menuai protes. Tak heran sebab ketika kebebasan pers diberangus, ia tentu saja tidak mati sendirian. Ada kebebasan berbicara yang tersumbat. Ada kemerdekaan berpikir yang hilang. Ada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diabaikan. Itukah tujuan sebuah partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu lalu? Tim Liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum. * AMNESTY INTERNATIONAL TINGKATKAN TEKANAN TERHADAP MEGAWATI SOAL TIMOR TIMUR. Intro: Mandat PBB di Timor Timur yang kini menamakan diri Timor Lorosa'e akan berakhir dalam waktu enam bulan. Tetapi ada banyak tanda bahwa pekerjaan PBB di negara baru itu belum juga selesai. Organisasi hak asasi manusia Amnesty International dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa hukum belum benar-benar tegak di Timor Lorosa'e. Keadilan juga tidak dijalankan seperti seharusnya. Perkembangan yang sangat lambat ini masih dihambat oleh keengganan Indonesia untuk mengadili mereka yang dituduh melancarkan kejahatan terhadap kemanusiaan ketika berlangsung referendum 30 Agustus 1999. Berikut penjelasan Lucia Withers penulis laporan terbaru Amnesty International: PBB jelas mengemban tugas berat di Timor Timur, karena harus mulai membangun semua lembaga pemerintahan dari titik nol lagi. Salah satu lembaga penting adalah pengadilan yang harus menjamin perlindungan penghormatan hak-hak asasi manusia. Amnesty International menilai bahwa PBB tidak menaruh prioritas utama pada sistem pengadilan, sehingga lembaga peradilan yang sekarang ada di TImor Timur sangatlah rentan, sangat mudah dipengaruhi, dan banyak yang mengkhawatirkan bahwa pengadilan di TImor Timur tidak mandiri. Yang sekarang nampak adalah munculnya pola pelanggaran hak-hak asasi manusia yang merupakan bukti sistem peradilan yang lemah dan tidak berpengalaman. Demikian Lucia Withers, peneliti Timor Timur pada Amnesty International di London. Ada banyak alasan mengapa sistem peradilan tidak diterapkan dengan baik, dan semua alasan itu saling memperkuat satu sama lain. Di satu pihak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengadilan Timor Timur sangatlah besar, dan itu di luar kemampuan mereka. Selain itu sistem pengadilan di sana juga tidak memperoleh dukungan yang sangat diperlukannya. Dalam keadaan ini Untaet yaitu Badan PBB di Timor Timur meningkatkan upaya dan memusatkan perhatian pada latihan ketrampilan dan membina sistem peradilan yang mulai berkembang. Selain itu, dan ini yang lebih penting lagi, mandat Untaet di Timor Timur akan berakhri dalam enam bulan mendatang. Timor Lorosa'e akan segera berubah menjadi negara merdeka. PBB sekarang menyiapkan tenaga baru yang akan menggantikannya kalau mandat Untaet berakhir. Persiapan itu sekarang tengah berlangsung. Dan sangatlah penting bahwa missi pengganti PBB itu juga beranggotakan seksi khusus yang menangani masalah hak-hak asasi manusia, dan dukungan kuat bagi sistem peradilan yang mandiri. Dalam soal kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat hak-hak asasi manusia yang berlangsung pada masa referendum Agustus 1999, Amnesty International berpendapat haruslah ditekankan bahwa ini merupakan tanggung jawab utama Indonesia. Indonesia juga harus bertanggung jawab dalam mengadili para pelaku tindak kejahatan itu, baik sipil mau pun militer. Sampai sekarang tidak ada tanda-tanda bahwa Indonesia memenuhi kewajibannya itu. Jelas Indonesia tidak memiliki kehendak atau niat politik untuk menjalankan kewajibannya. Setiap langkah kecil yang dijalankan Indonesia untuk Timor Lorosa'e selalu merupakan hasil tekanan interansional. Tidak adanya langkah yang ditempuh Indonesia dalam soal ini jelas tidak bisa diterima. Lalu apa kongkritnya? Lucia Withers peneliti TImor Timur pada Amnesty International di London: Well, right now it means the Security Council which is about to debate East Timor next week, should be sending a clear message to the new president, that trials for East Timor should be higher on her agenda. Potentially, if there's no shift we'll be looking for perhaps a UN visit to Indonesia, to remind them of their obligations again. Terjemahan: Untuk sekarang artinya bahwa Dewan Keamanan PBB yang akan memperdebatkan masalah Timor Timur minggu depan harus mengirim pesan yang jelas kepada presiden baru Indonesia bahwa pengadilan kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia di Timor Timur harus merupakan prioritasnya. Kalau Indonesia tetap tidak mengambil tindakan maka harus dipikirkan kemungkinan mengirim tim PBB ke Jakarta untuk kembali mengingatkan Indonesia atas kewajibannya. Demikian Lucia Withers. Peneliti Amnesty International ini juga berpendapat bahwa masalah Timor Loro sa'e harus tetap pada agenda internasional.. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
