--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 06 Desember 2001 15:00 UTC ** PASUKAN KEAMANAN TIBA DI POSO ** AMNESTY KRITIK KEBIJAKAN SUAKA AUSTRALIA ** PANGLIMA PERANG USBEK TOLAK PERJANJIAN AFGHANISTAN ** TOPIK GEMA WARTA : MENGHADAPI PEMILU 2004, GOLKAR PASTI DITINGGALKAN PARTAI-PARTAI ** TOPIK GEMA WARTA : POSO MULAI TENANG ** TOPIK GEMA WARTA : AMERIKA FRUSTRASI TERHADAP ULAH TENTARA INDONESIA * PASUKAN KEAMANAN TIBA DI POSO Pasukan keamanan tahap pertama tiba di Sulawesi. Mereka dikirim untuk mengakhiri konflik berdarah di Poso, Sulawesi Tengah. Poso yang tahun lalu menjadi ajang konflik antara penduduk Kristen dan Islam yang menelan banyak korban jiwa, kini kembali dilanda kerusuhan. Bentrokan selama beberapa hari terakhir, menelan sembilan jiwa manusia. Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Rabu yang mengunjungi daerah konflik di Poso Rabu kemarin menegaskan, bahwa pasukan keamanan akan secepatnya mulai melucuti senjata pihak-pihak yang bertikai. Menko Polkam akan mengirim dua ribu pasukan keamanan ke Poso dan sekitarnya. Mereka ditempatkan disana selama enam bulan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. * AMNESTY KRITIK KEBIJAKAN SUAKA AUSTRALIA Organisasi HAM Amnesty International menuduh pemerintah Australia menjalankan kebijakan suaka yang tidak manusiawi. Sejak bulan September Canberra mengusir setiap pengungsi kapal yang memasuki wilayah perairan Australia. Para pengungsi tersebut ditahan di kapal mereka atau diangkut ke perkampungan-perkampungan pengungsi di Papua Nugini dan kepualauan Nauru. Menurut Amnesty, situasi dan kondisi para pengungsi diatas kapal dan yang berada di perkampungan-perkampungan pengungsi, sangat memprihatinkan. Bulan Agustus lalu, pemerintah Australia menjadi sasaran kritik pedas dunia internasional, karena Canberra tidak mau menerima ratusan pengungsi yang ditemukan di laut dan kemudian ditampung di kapal barang Tampa yang berbendera Norwegia. * PANGLIMA PERANG USBEK TOLAK PERJANJIAN AFGHANISTAN Panglima perang Usbek - Abdul Rashid Dostum yang punya pengaruh besar, tidak mau bekerja sama dalam penerapan perjanjian Afghanistan yang ditandatangani hari Rabu kemarin di Bonn Jerman. Menurut Dostum, yang menguasai bagian besar wilayah Afghanistan utara, peran faksi Usbek-nya dalam pemerintah peralihan Afghanistan, tidak memadai. Suku etnis Usbek diberikan tiga pos kementrian tetapi pos kementrian luar negeri yang sangat di-incar oleh Dostum, diberikan kepada pihak lain. Kubu kelompok etnis terbesar suku Pashtun juga mengkritik perjanjian Afghan yang disepakati di Bonn. Pemimpin suku Pashtun Sayed Ahmad Gailani menyebut perjanjian tersebut berat sebelah. Pemerintah peralihan Afghanistan yang terdiri dari 29 kementrian dipimpin oleh Hamid Karzai dari suku Pashtun. Dalam kabinet terdapat dua menteri wanita. Mantan raja Zahir Shah diberi peran simbolis. Sementara itu, perang di Afghanistan masih terpusat di Kandahar, kota terakhir yang masih dikuasai oleh Taliban. Perang juga masih berkecamuk di sekitar kompleks basis pertahanan Taliban dibawah Tanah di Tora Bora, dekat Jalalabad. Para pemimpin oposisi disana dilaporkan berhasil meraih banyak kemenangan. Pemimpin teroris Osama bin Laden diduga keras masih bersembunyi di basis pertahanan bawah tanah Tora Bora. Menurut berita-berita yang belum dikonfirmasi, seorang putra Osama tewas akibat pemboman oleh Amerika. * OPOSISI MENANG PEMILU PARLEMEN SRI LANKA Pemilu parlemen di Sri Lanka dimenangkan oleh oposisi. Sekalipun belum semua suara dihitung, namun perolehan suara yang diraih oleh Partai Persatuan Nasional UNP jauh diatas perolehan suara partai Aliansi Rakyat PA pimpinan presiden Chandrika Kumaratungga. Besar kemungkinan partain oposisi UNP akan meraih suara mayoritas mutlak di parlemen. Mereka akan bisa memerintah sendiri tanpa harus berkoalisi. Pemilu parlemen yang dilangsungkan hari Rabu kemarin, dibayang-bayangi berbagai insiden kekerasan. Pemerintah kemudian memberlakukan jam malam, setelah gelombang kerusuhan menelan 10 korban jiwa. Kerusuhan paling parah terjadi di daerah Kandy. Tujuh anggota sebuah partai oposisi - partai Kongres Muslim SLMC, ditembak mati oleh partai pemerintah PA. Selanjutnya para pengamat melaporkan bahwa banyak elektorat melakukan intimidasi dan pemerintah juga dilaporkan mempersulit elektorat Tamil yang mendatangi tempat-tempat pemungutan suara. * ISRAEL TIDAK PUAS DENGAN TINDAKAN KEAMANAN PALESTINA Israel tidak puas dengan tindakan yang sejauh ini diambil oleh Palestina untuk menghentikan aksi-aksi teror. Menurut otoritas Palestina sejak hari Minggu lalu, 180-an orang telah ditahan. Pemimpin rohaniwan gerakan Hamas sjeik Ahmad Yassin, telah pula dikenakan tahanan rumah. Menurut Israel, semua tindakan yang diambil oleh Palestina itu kurang bermanfaat, sebab para teroris yang sebenarnya masih berkeliaran dengan bebas. Masih belum jelas, apakah Israel akan terus menghentikan aksi militer yang diumumkan hari Rabu kemarin. Langkah itu diambil Israel untuk memberi peluang kepada Palestina untuk menangkap para ekstremis muslim yang bertanggung jawab atas sejumlah aksi bunuh diri akhir pekan lalu. Sementara itu, Mesir mengutusw menteri luar negerinya Ahmad Maher ke Israel untuk menjadi penengah. Utusan khusus Amerika untuk Timur Tengah Anthony Zinni juga terus melanjutkan missinya untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah dengan mempertemukan semua pihak yang bertikai. * IMF TOLAH PINJAMAN BARU BAGI ARGENTINA Untuk sementara, Argentina tidak akan menerima pinjaman baru dari Dana Moneter Internasional IMF. Buenos Aires mengharapkan pinjaman sebesar 1,3 miliar dollar untuk melunasi cicilan bunga kredit. Argentina praktis bankrut. Hutang luar negeri mencapai 132 miliar dollar. Dana Moneter Internasional IMF tidak mau memberikan pinjaman baru, selama IMF belum tuntas mempelajari program pembangunan Argentina. Tahun lalu Argentina meneriman pinjaman dari IMF sebesar 40 miliar dollar, ditambah kredit ekstra sebesar 8 miliar dollar yang dikucurkan bulan Agustus lalu. Sebagai imbalannya, IMF menuntut agar pemerintah Argentina melakukan penghematan yang ketat untuk membenahi pengaluaran pemerintah. * TOPIK GEMA WARTA : MENGHADAPI PEMILU 2004, GOLKAR PASTI DITINGGALKAN PARTAI-PARTAI Intro: Pansus Buloggate II dipastikan akan segera terbentuk. Yang masih bisa dilakukan Golkar hanya menunda-nunda terbentuknya algojo ini. Tetapi itu tidak berarti bahwa upaya Golkar akan berhasil. Pelbagai partai sekarang melihat pentingnya pemilu 2004, sehingga kalau ingin tetap berarti dalam pemilu itu mereka harus melupakan Golkar. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Kemarin mahasiswa kembali bergerak menuntut pembentukan Pansus Buloggate II. Mereka mendatangi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Di sana terjadi bentrokan kecil dengan pihak kepolisian. Tetapi ini sudah cukup untuk memancing aksi mahasiswa baru. Dalam waktu dekat ini mereka akan melakukan demo-demo yang lain yang bisa berujung pada demo pembubaran Golkar. Menurut seorang anggota DPP Golkar, partainya sadar bahwa masalah Buloggate II sangat krusial, bukan hanya bagi Ketua Umumnya tetapi juga bagi partai beringin ini. Bisa dipastikan bahwa perkembangan kasus KKN ini bisa berimbas pada keputusan rakyat pendukung Golkar saat memilih pada Pemilu tahun 2004 nanti. Bahkan kasus ini bisa menimbulkan perpecahan di dalam tubuh Golkar sendiri. Bagi PDI-Perjuangan yang sebenarnya ingin mempertahankan aliansinya dengan Golkar pun sulit untuk meredam kasus ini karena hanya akan mengakibatkan menurunnya dukungan rakyat pada partai Megawati ini di tahun 2004. Karena itu PDI-Perjuangan berusaha mengangkat citranya saat ini dengan mendesak pembentukan Pansus Bukoggate II. Amien Rais yang memimpin PAN, juga menyadari hal itu. Demi tahun 2004 kedua partai itu kini meninggalkan Golkar yang sudah tidak disenangi rakyat lagi. Perkembangan lebih lanjut mau tak mau akan menyeret PPP dan PBB. Kedua partai Islam ini pun akan menjadi kurang menarik bagi para pendukungnya. Dengan latar belakang ini bisa dimengerti mengapa kedua partai tersebut mulai berpikir untuk mengorbankan Akbar Tandjung meski Akbar itu berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam. Kini Akbar hanya bisa mengandalkan dukungannya pada orang-orang dari korps HMI di Golkar utamanya di daerah-daerah. Jika Fahmi Idris yang juga alumni HMI yang menggantikan Akbar maka kalangan HMI di Golkar dapat menerimanya. Tetapi sanggupkah Fahmi menggalang dukungan dari kelompok-kelompok lain utamanya dari kelompok nasionalis? Nampaknya hal ini mustahil. Sebab unsur-unsur nasionalis seperti Ginandjar Kartasasmita, Theo Sambuaga, Muchyar Yara dll ingin agar seorang nasionalis yang menggantikan Akbar. Dengan demikian mereka berharap Megawati pun akan mendapat dukungan yang cukup pada pemilihan presiden di tahun 2004 nanti. Namun diingat bahwa pengaruh militer pun masih harus diperhitungkan di partai yang didirikan tentara itu. Tentara dikabarkan mendukung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pengganti Akbar Tandjung. Entah bagaimana tentara akan memperjuangkannya. Yang pasti unsur Islam di Golkar akan habis-habisan mempertahankan posisi Ketua Umum partai tersebut. Sementara itu untuk ketiga kalinya kemarin Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat gagal menentukan apakah usulan pembentukan Panitia Khusus Dana Nonbudgeter Bulog dibawa dalam Rapat Paripurna DPR, disetujui atau tidak. Dalam Rapat Bamus DPR Kamis kemarin, hanya disepakati pada hari Senin pekan depan, akan diadakan pemungutan suara dalam Bamus DPR. Apakah usulan pembentukan Pansus disetujui dibawa ke rapat paripurna DPR atau tidak. Menurut Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI Ali Masykur Musa, semula dalam lobi yang dilakukan kemarin, fraksi yang mendukung agar usulan pembentukan Pansus dibawa ke paripurna, ialah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Reformasi, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Fraksi PPP, Fraksi Partai Bulan Bintang dan Fraksi TNI/Polri. Ini berarti PPP dan PBB yang tadinya mendukung Golkar sudah bergabung dengan fraksi-fraksi lain. Demikian pula dengan Fraksi TNI-Polri yang selama ini ragu-ragu dan bersikap abstain. TNI/Polri selalu ikut yang kira-kira akan menang. Sehingga sekarang Golkar tinggal bisa berharap dukungan dari fraksi Daulatul Umah yang masih bersikap netral. Dengan demikian, sampai kemarin belum diketahui kepastian apakah usulan pembentukan Pansus Buloggate II akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR, karena kalau pun pada hari Senin mendatang lebih banyak suara menyetujui usulan pembentukan Pansus Buloggate II dibawa dalam rapat paripurna DPR, Fraksi Partai Golkar masih bisa menundanya. Fraksi Partai Golkar bisa saja mempersoalkan waktu atau tanggal pembahasan usulan pembentukan Pansus Buloggate II tersebut dalam rapat paripurna DPR. Penentuan tanggal ini harus dibawa kembali dalam Bamus DPR sehingga lagi-lagi tertunda. Tetapi penundaan ini jelas akan lebih merugikan Akbar dan Golkar karena sudah tentu media pers akan lebih lama lagi menyoroti kasus korupsi ini. Panda Nababan dari PDI-Perjuangan kemarin sudah menyatakan agar Akbar dan Golkar tidak perlu takut jika tidak bersalah. Tetapi masyarakat umum memang sudah yakin bahwa Akbar dan Golkarnya bersalah. Hanya kalangan pendukung Habibie seperti Dewi Fortuna Anwar yang masih melihat pembongkaran kasus ini secara politis bisa merugikan. Dewi berpendapat, seandainya Pansus Buloggate II tidak terbentuk, maka dari segi stabilitas politik akan menjadi lebih bagus. * TOPIK GEMA WARTA : POSO MULAI TENANG Intro : Keadaan di Poso diberitakan segera membaik seusai kunjungan Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono dan Mentri Dalam Negeri Hari Sabarno. Hasil temuan mereka itu disampaikan pada Presiden Megawati Soekarnoputri. Tidak mustahil akan diberlakukan darurat sipil di Poso. Keputusan mengirim pasukan tambahan untuk menjaga keamanan di sana segera di laksanakan. Kami menghubungi Nur Kerompot seorang wartawan setempat dan menanyakan bagaimana keadaan saat ini? Nur Kerompot (NK ) : Agak sedikit memulih. Sudah seperti biasanya. Dua hari sebelum kunjungan menteri tsb. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, bahwa kunjungan menteri dan rombongan ke Poso itu dalam rangka untuk menggali informasi lebih dalam lagi tentang kasus kerusuhan Poso dari masyarakat setempat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kemungkinan besar setelah kunjungan rombongan menteri Menko Polkam status Poso akan menjadi darurat sipil. Namun hal tersebut akan diputuskan pemerintah pusat setelah hasil laporan para menteri yang berkunjung ke Poso disampaikan kepada presiden Megawati. Dan saat ini kondisi Poso dengan ditambahnya dua peleton keamanan dari TNI dan Polri, telah memulih. Sementara pengungsi yang ada disana setelah dievakuasi dan ditempatkan disejumlah tempat-tempat yang aman penyediaan bantuan, bahan makanan dan pakaian, juga telah disiapkan oleh pemerintah. Saya bisa tambahkan sedikit, menurut Kapuspen TNI marsekal muda Suripto Husodo, untuk membantu Polri dalam mengamankan kerusuhan Poso itu dinilai tidak lambat karena koordinasi untuk pengamaman pemulihan Poso itu ditangani langsung oleh pihak Polri. Bukan TNI. Dan sejumlah pasukan TNI yang diperbantukan dibawah Badan Koordinasi Operasi Polri, itu ada sekitar empat orang yang mengalami luka-luka atau tertembak ketika merelai dua kelompok yang bertikai. Radio Nederland (RN) : Tadi anda mengatakan bahwa mungkin keadaan di Poso ini akan dijadikan daerah darurat sipil. Anda mendapat informasi itu dari siapa dan apa artinya ? NK : Pertanyaan ini sudah diajukan oleh sejumlah teman-teman wartawan di Jakarta. Menko Polkam waktu itu ditanyakan, apakan Poso akan sama statusnya dengan Maluku ? Dia menjawab, bahwa kemungkinan setelah melakukan kunjungan ke daerah itu mereka akan melakukan secara komprehensif kepada ibu presiden Megawati. Setelah itu kemungkinan pemerintah akan menyatakan sikap apa yang paling pantas untuk Poso. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari sumber-sumber militer dan pihak kepolisian, bahwa kemungkinan besar termasuk pemerintah daerah Sulawesi Tengah dan Poso, kemungkinan besar status Poso akan menjadi "darurat sipil". Artinya, koordinasi atau kekuasaan itu ada ditangan pemerintah sipiln atau pemerintah setempat. Pemerintah setempat dapat mengambil sikap tegas apabila ada upaya dari kedua kelompok untuk melakukan konflik berlanjutan fi daerah tersebut. Jadi, koordinasi langsung dibawah penanganan oleh pemerintah setempat. Dibawah bantuan polisi dan TNI. RN : Apakah masih ada lasykar Jihad disana ? NK : Jumlah lasykar Jihad yang berada di Poso itu saat ini mencapai 2000. tetapi tujuan mereka sebenarnya tidak 100% untuk menyatakan perang dengan kelompok Kristen. Menurut informasi yang kami peroleh, bahwa lasykar Jihad yang ada, ditempatkan disana untuk membantu warga Muslim yang sebelumnya mengungsi akibat tekanan dari kelompok bersenjata. Saya engga menyebutkan bahwa itu dari kelompok Kristen atau apa, tapi kelompok bersenjata. Disatu sisi, kelompok bersenjata ini juga menyatakan untuk melakukan perlawanan terhadap upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang melakukan penekanan terhadap warga Muslim di Poso. Namun ada kemungkinan, setelah status "darurat sipil" ini diberlakukan, pasukan lasykar Jihad ini akan dikembalikan ke daerah asal. RN : Kapan mereka akan dikembalikan ? NK : Itu tergantung hasil perkembangan terakhir. Perkembangan di Poso ini juga mengkhawatirkan pemerintah Belanda. Partai Kristen Belanda (Christen Unie) yang ingin agar pemerintah Belanda mendesak pemerintah Indonesia segera mengakhiri kekerasan atas dasar agama di Sulawesi itu. * TOPIK GEMA WARTA : AMERIKA FRUSTRASI TERHADAP ULAH TENTARA INDONESIA Intro : Amerika Serikat mulai resah tentang pertanggung-jawaban tentara Indonesia, khususnya dalam hubungan dengan situasi hak-hak asasi manusia. Hal itu terungkap dari pernyataan Panglima Armada Amerika di Pasifik Laksamana Dennis Blair dalam kunjungannya baru-baru ini di beberapa ibukota Asia Tenggara. Meskipun Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta segera menegaskan dukungan Washington pada negara kesatuan RI, namun ungkapan Blair tampaknya memberi isyarat tertentu. Sebuah ulasan redaksi di Hilversum: Inti pokok yang terungkap dari sejumlah pernyataan Laksamana Dennis Blair sebenarnya menyangkut kejahatan HAM yang dilakukan tentara Indonesia. Blair dalam pertemuan dengan Presiden Megawati Soekarnoputri, pasti juga menyinggung hal itu. Yang terang dia berbicara panjang lebar dengan pers Jakarta dan Singapura tentang keleluasaan hukum sejumlah petinggi TNI yang pernah terlibat kejahatan HAM. Tidak mengherankan, sebab Blair sendiri menyusul peristiwa berdarah di Timor Timur tahun 1999, bahkan bersuara lebih vokal ketimbang Presiden Bill Clinton ketika itu. Sekarang harian terbitan Singapura The Straits Times mengungkap bahwa pemerintah Amerika bermaksud memperluas tuntutan-tuntutannya terhadap TNI. Di muka para siswa dan pejabat Lemhanas di Jakarta, Laksamana Amerika ini menegaskan, pertanggung-jawaban tentara Indonesia atas ulah mereka di Timor Timur merupakan kriteria hukum yang penting sebelum Amerika memulai kembali bantuan yang lebih lengkap kepada tentara Indonesia. Seperti diketahui bantuan itu dihentikan menyusul September berdarah di Timor Timur tahun 1999. Kriteria pengadilan kasus Tim-Tim bagi bantuan Amerika itu pun bukan hal baru. Tetapi menyusul kunjungan Presiden Megawati beberapa bulan lalu, timbul kesan Amerika mulai berpikir dua kali untuk meninjau kembali pemulihan bantuan tersebut. Jadi pernyataan Laksamana Dennis Blair itu memulihkan pendirian Amerika sebelumnya, yang barangkali dilakukan setelah Presiden George W. Bush kecewa dengan langkah mundur Megawati dalam mendukung perang Amerika di Afganistan. Laksamana Blair pendeknya memang tokoh yang sering berbicara vokal. Yang jadi soal sekarang, selain menegaskan Timor Timur sebagai kriteria hukum, Blair tidak menyinggung lima kriteria yang lain. Suratkabar Singapura tadi malah menambahkan, Blair, berbeda dengan beberapa anggota Konggres AS, tidak menyebut situasi Aceh sebagai salah satu kriteria. Soal inilah yang ditanggapi Kedubes AS di Jakarta. Menurut wakl Amerika ini, pernyataan Blair tidak mengubah posisi Amerika yang mendukung integritas NKRI dan menentang separatisme. Tetapi wakil ini juga menambahkan, cara yang terbaik untuk menjaga agar Aceh tetap di dalam wilayah RI adalah dengan menjamin kepentingan kepentingan rakyat Aceh serta menegakkan keadilan. Bagaimana pun juga kedua suara tsb, dari Blair maupun Kedubes AS, tidak dapat menyembunyikan keresahan dunia luar, terutama kalangan Konggres dan diplomat Amerika, tentang perkembangan di Aceh. Ulang tahun Hari Jadi Gerakan Aceh Merdeka GAM yang ke-25 telah memacu pertumpahan darah di Aceh sekalipun baik GAM maupun pihak berwajib telah mengimbau rakyat agar tidak ikut merayakan atau menaikkan bendera GAM. Di Irian Jaya, dunia luar masih menerka misteri pembunuhan pemimpin gerakan pro-kemerdekaan Theys Eluay, dengan penuh kecurigaan terhadap aparat bersenjata. Dan tentang Timor Timur, dunia menantikan pengadilan-ad-hoc HAM terhadap para jenderal dan pelaku kejahatan HAM pada tahun 1999. Jadi dalam waktu dekat aparat kehakiman Indonesia akan menghadapi dua ujian besar, yaitu selain menegakkan hukum soal Tommy Soeharto, juga menggelar peradilan HAM tentang Timor Timur dan Tanjung Priok, yang harus mampu meyakinkan dunia luar. Jakarta, khususnya para jendral pimpinan TNI, harus menyadari, semua ini cepat atau lambat akan menggulirkan dampaknya bagi TNI dan mendesak agar para jenderalnya yang bertanggung-jawab atas kejahatan HAM, diadili. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
