--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 18 April 2002 14:50 UTC ** MANTAN RAJA AFGHANISTAN KEMBALI DARI PENGASINGAN ** EMPAT TENTARA KANADA TEWAS DI AFGHANISTAN ** ISRAEL TARIK MUNDUR PASUKANNYA ** TOPIK GEMA WARTA: APAKAH PENGAKUAN WIDODO BUKTI BAHWA TNI INGIN BERUBAH ** TOPIK GEMA WARTA: PEMBERLAKUAN SYARIAH AGAMA APAPUN MERUPAKAN PELANGGARAN HAM * MANTAN RAJA AFGANISTAN KEMBALI DARI PENGASINGAN Mantan Raja Afghanistan, Mohammed Zahir Shah, kembali ke Afghanistan setelah hampir 30 tahun hidup dalam pengasingan. Mantan raja berusia 87 tahun itu tiba di Bandar Udara Kabul didampingi oleh Pemimpin adinterim Afghanistan Hamid Karzai, yang mendampingi dari Roma. Kembalinya mantan raja tersebut tertunda beberapa kali karena masalah keamanan. Bulan Juni mendatang, sang raja akan mengetuai Loya jirga yaitu pertemuan antar kepala suku Afghanistan untuk mengambil keputusan apakah pemerintah transisi Karzai dipertahankan hingga pemilihan umum. Zahir Shah merupakan Raja Afghanistan selama 40 tahun sebelum disingkirkan ditahun 1973. Dia kembali sebagai warga biasa dan tidak berencana kembali sebagai raja. * EMPAT TENTARA KANADA TEWAS DI AFGHANISTAN Empat tentara Kanada tewas saat mengikuti latihan perang bersama Amerika Serikat-Kanada di Afghanistan. Mereka tewas ketika jet tempur F-16 AS menjatuhkan beberapa bom. Delapan tentara Kanada lainnya terluka, empat diantaranya luka serius. Kejadian itu terjadi di selatan Kandahar. Mereka adalah pasukan kanada pertama yang tewas dalam operasi internasional di Afghanistan. * ISRAEL TARIK MUNDUR PASUKANNYA Menteri Pertahanan Israel Benyamin Ben-Eliezer mengatakan hari Minggu sebagai batas waktu terakhir penarikan pasukan dari Nablus, Jenin dan sebagian wilayah di Ramallah. Berbicara melalui Radio Israel, ia menegaskan sejumlah pasukan masih dipertahankan di sekitar markas besar Yasser Arafat di Ramallah, dan gereja kelahiran Kristus di Bethlehem. Situasi ini, katanya, terus berlanjut hingga para teroris Palestina menyerah. Janji penarikan mundur dari Tepi Barat Sungai Yordan diberikan setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell mengakhiri kunjungan di Timur tengah. Powell secara tegas meminta Israel mundur dari wilayah Palestina. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, Powell akan mengunjungi Israel kembali dalam dua atau tiga pekan mendatang. * PERSETUJUAN DAMAI UNTUK REPUBLIK DEMOKRATIS KONGO Pemerintah Republik Demokratis Kongo dan gerakan gerilyawan MLC yang didukung Uganda, menyepakati persetujuan perdamaian. Persetujuan ditandatangani di Sun City, Afrika Selatan. Pihak-pihak bertikai yang terlibat dalam perang saudara Kongo sudah berminggu-minggu lamanya mengadakan perundingan perdamaian. Persetujuan perdamaian menyatakan pemimpin gerilyawan MLC, Jean-Pierrre Bemba diangkat Perdana Menteri dalam pemerintah kesatuan nasional, sedangkan Laurent Kabila tetap menjabat Presiden Kongo. Persetujuan perdamaian tidak disepakati kelompok gerilyawan RCD, yang didukung Rwanda. RCD menolak persetujuan yang tidak diikutsertai semua pihak. Perundingan perdamaian di Sun City dijadwalkan berakhir hari ini. * VIDEO REKAMAN PERNYATAAN AL-QAEDA Jaringan teroris Al-Qaeda Usama Bin Laden menyatakan bertanggung jawab atas serangan teroris 11 September tahun lalu di Amerika Serikat. Pernyataan itu diberikan melalui sebuah rekaman video yang disiarkan Rabu kemarin. Dalam video tersebut, Jurubicara Al-Qaeda mengatakan tuhan memanggil mereka untuk aksi teror terhadap orang kafir, dan organisasinya telah sukses menyerang mereka di tanah mereka sendiri. Sebelumnya kelompok teroris Al-Qaeda tidak pernah secara langsung mengakui keterlibatan dalam serangan di New York dan Washington. Video yang diduga direkam pada bulan Desember itu pertama kali ditayangkan oleh Stasiun Televisi Arab, MBC. Dalam rekaman, Usama Bin Laden terlihat menyambut baik dampak negatif serangan terhadap ekonomi Amerika. * INTIMIDASI SEKSUAL DI TEMPAT KERJA DAPAT DIHUKUM Sebuah peraturan tentang intimidasi seksual di tempat kerja sedang dipersipakan di wilayah Uni Eropa. Peraturan tersebut baru berlaku dua tahun mendatang. Karyawan dapat menuntut ganti rugi uang dari atasan, apabila atasan tidak mencegah intimidasi seksual. Komisaris Perburuhan Uni Eropa, Anna Diamantopoulou, menyatakan undang-undang baru tersebut adalah langkah bagus. Sejauh ini hanya sejumlah kecil negara anggota Uni Eropa mengambil tindakan terhadap intimidasi seksual. Penelitian yang dilakukan Uni Eropa menyatakan sekitar separuh dari karyawan perempuan dan sepersepuluh laki-laki pernah mengalami intimidasi seksual. Yang menarik adalah Eropa Utara lebih sering menghadapi kasus intimidasi seksual. * KAMP PENGUNGSI PALESTINA HANCUR TOTAL Perwakilan khusus PBB, Terje Roed-Larsen mengatakan penghancuran kamp pengungsi Palestina dekat Jenin sebagai tragedi yang sangat mengerikan. Dia mengatakan kamp pengungsi itu hancur total dan terlihat seperti baru dilanda gempa bumi dahsyat. Larsen menambahkan, sama sekali tidak bisa diterima secara moral perlakuan penguasa Israel yang mengisolasi kamp itu dari dunia luar dan juga pekerja palang merah selama 11 hari. Larsen adalah orang luar pertama yang diijinkan masuk ke Jenin. Sebagai prioritas dilakukan pengobatan dan perawatan setelah itu baru dilakukan penyelidikan mengenai apa yang terjadi di kamp tersebut. Israel menyatakan lebih dari 12 orang palestina tewas. Sementara sumber di Palestina menyebutkan ratusan tewas akibat pertempuran dari rumah ke rumah di kamp pengungsi Palestina. * APAKAH PENGAKUAN WIDODO BUKTI BAHWA TNI INGIN BERUBAH? Panglima TNI Jenderal Widodo mengakui bahwa anggota tentara yang terlibat dalam pembunuhan Ketua Dewan Presidium Papua Theys Hiyo Eluay. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak hanya TNI mengakui modus operandi mereka di Papua salah, tetapi juga ada keinginan pimpinan TNI untuk mengubah citra mereka baik di dalam negari maupun internasional. Ikuti keterangan Ikra Nusa Bakti, pakar TNI dari LIPI: Ikra Nusa Bakti [INB]: Sekarang kan Panglima TNI sendiri sudah mengakui dalam pernyataan yang diberikan pada ulang tahun Kopassus dua hari yang lalu ya bahwa ada oknum-oknum TNI AD yang terlibat dalam pembunuhan itu. Memang ada beberapa asumsi kenapa pembunuhan itu dilakukan. Antara lain kan apabila Theys dibunuh terjadi suatu kerusuhan sosial di Papua dan kemudian bisa menjadi suatu alasan bagi kalangan militer untuk menambah pasukan di sana. Begitu kan. Tapi kenyataannya kan kita tahu bahwa setelah Theys dibunuh ternyata wilayah Papua tetap aman-aman saja. Radio Nederland [RN]: Nah sekarang ini mereka mengakui secara tidak langsung modus operandi itu salah dan bahwa sebenarnya mereka kalah gitu di Papua? INB: Kalau menurut saya penyelesaian masalah Papua itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara kekerasan, dulu dikenal dengan pendekatan keamanan, khususnya pendekatan militeristik, begitu yah. Kenapa begitu? Nah ternyata walaupun OPM pada masa lalu digempur habis-habisan dan juga kemudian tindakan kekerasan terhadap warga sipil di Papua juga terus berlangsung. Tetapi ternyata toh gerakan untuk pemisahan diri itu tetap ada! Dan karena itu tampaknya kini menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi pemerintahan Megawati untuk baiknya menggunakan cara-cara yang lebih produktif antara lain dengan cara-cara dialogis, dengan cara-cara yang sekarang dilakukan, seperti yaitu bagaimana menerapkan otonomi khusus di Papua. Bukan saja dari sisi politik, tapi juga dari sisi ekonomi. Dan juga otonomi sosial budaya gitu. RN: Sekarang kan sudah menjadi rahasia umum ya Pak ya, bahwa pemerintahan Megawati dekat sekali dengan tentara? Nah walaupun modus operandi ini gagal dan masalah Papua itu tidak bisa diselesaikan dengan cara militerisasi, mengapa tetap ada tentara di sana? Dan malah semakin ditambah? INB: Saya tidak tahu persis mengapa begitu ya. Karena mungkin mereka dulu menduga situasi Papua itu akan menghangat setelah terjadinya Theys. Karena ternyata bahwa modus operandi itu sudah berhasil, menurut saya tidak ada alasan lain bagi TNI kecuali mengurangi pasukan yang ada di sana, kecuali di pos-pos tertentu yang dianggap masih membutuhkan kehadiran tentara, khususnya TNI AD gitu. RN: Lalu apakah sekarang mungkin ada kepentingan lain di balik kepentingan untuk menekan perjuangan rakyat Papua? INB: Kalau buat saya, saya tidak tahu persis ada kepentingan lain atau tidak. Tapi dari sisi kepentingan nasional saya pikir sudah saatnya bagi kalangan TNI khususnya TNI AD untuk meninjau kembali postur keamanan mereka, khususnya dari sisi Papua gitu. Karena kita tahu dari sisi undang-undang otonomi khusus Papua, itu kan ada satu pasal bahwa penggelaran tentara nasional Indonesia di Papua harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Papua dan juga dari kelompok masyarakat adat yang ada di sana. Dan ini tampaknya kalau itu benar benar dilaksanakan, saya pikir TNI juga harus menerima kalau itu telah menjadi undang-undang otonomi khusus yang sudah diterapkan di Papua sejak 1 Januari 2002 itu. RN: Apakah ini bukan menyebabkan bentrokan antara Megawati dengan tentara begitu Pak? INB: Kalau menurut saya benturan-benturan kepentingan itu pasti ada. Bukan saja antara Presiden dengan kalangan TNI. Tapi juga mungkin antara departemen. Termasuk juga mungkin antar departemen dalam negeri, atau dalam departemen pertahanan sendiri dengan Mabes TNI di Cilangkap gitu kan. Tapi dalam kasus yang sangat rumit ini, tampaknya para petinggi militer dan sipil Indonesia itu, harus menyadari mana yang lebih penting. Ataukah kepentingan sesaat dari kalangan militer, ataukah kepentingan yang lebih luas. Karena jangan lupa bahwa perbaikan citra TNI, baik dari sisi dalam negeri, maupun sisi internasional itu akan sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan TNI itu sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah penyelesaian kasus-kasus HAM yang terjadi di Papua dan juga di wilayah Indonesia lainnya. RN: Sampai di mana kesediaan TNI untuk memperbaiki citra mereka? INB: Kalau dilihat dari pernyataan Panglima TNI, dan ini sudah menjadi suatu pernyataan publik, ini ada suatu tanggung jawab moril dari Panglima TNI Laksamana Widodo untuk mengimplementasikan kebijakan TNI itu sendiri, yaitu mengadili seadil-adilnya tentara yang terlibat atau anggota TNI AD yang terlibat dalam kasus pembunuhan itu. RN: tetapi kan pak didalam tubuh TNI ada kultur yang melindungi satu sama lain. Jadi apakah kita di sini tidak meragukan, oke bahwa mereka diadili tapi bersamaan dengan itu mereka juga akan mencoba menutup-nutupinya, begitu pak. INB: Jadi memang ada persoalan yang sangat pelik di sini yaitu adalah jiwa esprit de corp yang kemudian menimbulkan suatu dualisme di dalam implementasi jiwa korps-nya, dan diantara dua kepentingan itu, harusnya panglima TNI, para petinggi militer memutuskan mempertimbangkan kira kira mana diantara dua pandangan itu yang menunjang citra diri TNI pada jangka pendek dan jangka panjang ke depan Demikian Ikra Nusa Bakti, pakar TNI dari LIPI. * PEMBERLAKUAN SYARIAH AGAMA APAPUN MERUPAKAN PELANGGARAN HAM Imbas konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah menerpa situasi politik di Indonesia. Tuntutan untuk diberlakukannya syariah Islam kembali melambung seiring dengan memanasnya suhu politik di Timur Tengah. Namun kini ternyata memberlakukan syariah bukan hanya agenda gerakan Islam, namun juga menjadi keinginan elite politik non Islam. Lebih lanjut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta. Aksi-aksi yang memperjuangkan diberlakukannya syariah Islam mendadak merebak kembali seiring dengan memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Menyikapi aksi tersebut Dr Muslim Abdurrahman, seorang pakar Islam mengungkapkan keheranannya atas substansi tuntutan yang marak dua tahun terakhir ini. Mantan aktivis PAN dan juga pimpinan Lembaga Pengkajian Ilmu-Ilmu Sosial Transformatif (LPIST) itu merasa aneh atas perilaku sekelompok orang yang menuntut diberlakukannya syariah Islam namun tidak dibarengi oleh tuntutan berdirinya negara Islam. Untuk Indonesia mereka bisa menerima suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Karena itu Muslim menduga bahwa banyak pemimpin gerakan Islam tidak memahami syariah Islam dan Hukum Qisos. Agaknya tuntutan diterapkannya syariah Islam memberikan inspirasi utamanya terhadap para pemimpin dan politisi Kristen-Protestan dan Katolik. Mereka menuntut hal yang sama, yakni penerapan semacam syariah Kristen-Protestan dan Katolik. Wacana syariah tersebut kini mulai ramai dibicarakan di wilayah-wilayah yang penduduknya mayoritas Kristen-Protestan dan Katolik seperti di Papua, Flores, Minahasa, Toraja dan Sangir Talaud. Permasalahan bangsa kini semakin carut-marut. Sehubungan dengan tuntutan pemberlakuan syariah Islam, seorang tokoh Islam Liberal mengungkapkan pendapatnya bahwa hingga kini perjuangan secara politik ke arah diberlakukannya syariah Islam nampaknya tidak akan berhasil. "Mereka tidak akan menang karena aspirasi di Islam garis utama sendiri bukan perjuangan menegakkan syariah Islam dalam pengertian itu. Di dua gerakan Islam yang besar, Muhammadiyah dan NU misalnya, yang diutamakan adalah bagaimana Islam bisa memberikan spirit dan etos kepada masyarakat Indonesia. Jadi etos dan etik itulah yang harus diperjuangkan, bukan melalui negara yang memaksakan orang melaksanakan syariah Islam, atau syariah agama yang lain. Maka apa yang terjadi sekarang ini di Indonesia dapat dikatakan suatu bagian yang luar biasa di dalam perkembangan politik. Hal ini terjadi justru di era reformasi yang katanya lebih terbuka dan lebih mengakomodir pembaharuan. Sehubungan dengan tuntutan para politisi supaya diberlakukan semacam syariah Islam bagi masing-masing agama, seorang mantan imam Katolik dari Swiss, Dr Frans Dahler, yang mengunjungi Indonesia selama dua minggu tercengang mendengar hal itu. Tuntutan itu adalah pelanggaran HAM, ujarnya. "Bagaimana mungkin dengan sukarela kita mengundang keterlibatan pihak luar atas persoalan keyakinan iman seseorang?" Dan ia heran bahwa pemimpin-pemimpin politik Kristen di MPR dan DPR bisa terjebak dalam pemikiran-pemikiran seperti itu. Bahwa orang-orang Kristen pun bersedia berkompromi, "ini sesuatu yang stupid". Seorang Pendeta Anglican di Indonesia, Jansen Langkay mengatakan. Jansen Langkay: Pendapat saya musti dimulai dengan pertanyaan, negara Indonesia negara apa? Dan kita semua tahu bahwa negara Indonesia bukan negara agama. Memang juga bukan negara sekuler, tapi negara Pancasila. Itu berarti bahwa negara Indonesia tidak menerima prinsip-prinsip kenegaraan disatukan dengan prinsip-prinsip syariah keagamaan. Itu musti dipisahkan. Jawaban yang kedua apa cita-cita leluhur dari para pemimpin bangsa untuk mendirikan bangsa ini? Mengapa pada saat itu mereka mengeluarkan tujuh perkataan dengan menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya dalam pembukaan UUD 45. Itu berarti mereka setuju. Mereka setuju bahwa negara dipisahkan dengan agama. Nah kalau begitu, mereka tidak setuju menjalankan syariah agama masing-masing. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muslim Abdurrahman. Ia menyesalkan sikap para politisi Kristen yang seharusnya lebih jernih tentang polarisasi politik yang terjadi. Namun ternyata mereka justru terjebak dalam isu politik seperti ini. Reformasi ternyata tidak dapat memberi jaminan terjadinya transformasi dari nilai lama pada sebuah nilai baru. Situasi politik di Indonesia adalah sebuah contoh dari reformasi yang terhenti atau mundur. Muslim Abdurrahman: Menurut saya jadi masalahnya, lebih apa ya, lebih tidak karuan begitu. Karena mestinya kan kalau toh masih ada aspirasi memperjuangkan syariah Islam itu di Islam sendiri, itu bukan mainstream. Dan itu kalau diperjuangkan secara politik juga tidak akan menang. Itu jelas tidak akan menang. Oleh karena itu aspirasi Islam yang menjadi arus utama di luar partai Islam dan mereka yang sekarang sedang di Panitia Ad Hoc I MPR itu tidak boleh menampung pikiran-pikiran negatif itu karena tidak merupakan aspirasi mayoritas. Oleh karena itu jangan ini kemudian dianggap mencerminkan aspirasi Islam mainstream, karena partai Islam tidak identik dengan mainstream Islam. Dan demikian halnya para politikus kristen-katolik di gedung parlemen tidak identik dengan mainstream Kristen-Protestan dan Katolik. Karena itu tidaklah mengherankan jika Ketua Umum Muhamadyah Syafii Maarif sebagai salah satu pemimpin mainstream Islam, belum lama ini di Bali sempat bertanya: "Apakah kita akan mengikuti jejak Taliban?" Bagaimana dengan kalangan sekuler di Indonesia. Menyikapi kekisruhan di seputar keinginan tiap-tiap agama untuk diterapkannya syariah agama masing-masing, Hari Sutanto, seorang aktivis LSM, mengatakan di negara demokratis agama itu urusan pribadi antara individu tersebut dengan penciptanya. Negara pun harus menjamin esistensi orang-orang yang tak beragama. Hari Sutanto: Dalam negara demokratis itu sebenarnya juga tidak perlu adanya pembatasan pembatasan yang berdasarkan agama. Karena agama bagi saya pribadi itu adalah urusan personal. Jadi urusan antara seorang manusia dan penciptanya. Sehingga orang lain tidak bisa memaksakan kepada orang lain untuk mengikuti syariah yang dianut. Kalau dalam negara demokratis seperti misalnya mungkin di Eropa Barat maupun di sebagian negara yang tataran demokrasinya sudah maju. Bahwa setiap orang itu berhak memilih dia beragama ataupun tidak. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
