--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 26 April 2002 13:40 UTC ** TNI KIRIM 200 TENTARA TAMBAHAN KE AMBON ** SEMBILAN PEMBERONTAK MUSLIM KASJMIR TEWAS ** TIM PENYELIDIK PBB AKAN TIBA DI JENIN AKHIR PEKAN INI ** TOPIK GEMA WARTA: KERUSUHAN DI AMBON : CERMIN GUNCANGAN DI JAKARTA? * TNI KIRIM 200 TENTARA TAMBAHAN KE AMBON Indonesia mengirim 200 tentara tambahan ke Ambon, sehubungan dengan kerusuhan terakhir di kota itu. Pasukan tersebut bertugas memulihkan ketertiban, setelah Kamis kemarin terjadi kerusuhan dalam aksi unjukrasa yang terlarang. Para pengunjukrasa bermaksud memperingati 52 tahun Republik Maluku Selatan. Dalam aksi demo tersebut 27 demonstran ditahan. Meskipun ketenangan tampaknya bisa dipulihkan, malam kemarin terdengar lagi bunyi-bunyi ledakan, yang melukai enam orang. Juga di Den Haag. Belanda, Kamis kemarin dalam demo yang dilakukan penduduk Maluku di Belanda terjadi kerusuhan, setelah para demonstran melempari polisi dengan batu. Diberitakan, terjadi dua penahanan. * SEMBILAN PEMBERONTAK MUSLIM KASJMIR TEWAS Tentara India di Kasjmir menewaskan sembilan pemberontak muslim. Dalam operasi pembersihan di desa Manabal, 120 kilometer sebelah Utara Sribagar, terjadi pertempuran sengit berjam-jam antara kaum pemberontak dan tentara India. Menurut sumber otorita setempat, pertempuran tersebut merupakan yang paling sengit selama beberapa bulan terakhir ini. Sementara itu pemerintah India mengirimkan pasukan bantuan ke kawasan tersebut. Desa Manabal terletak di negara bagian Kasjmir dan dekat perbatasan dengan Pakistan. * TIM PENYELIDIK PBB AKAN TIBA DI JENIN AKHIR PEKAN INI Tim PBB yang akan melakukan penyelidikan di Jenin akan tiba di kawasan itu akhir pekan ini. Dewan Kemanan PBB berpendapat, tidak ada alasan untuk menunda keberangkatan tim penyelidik tersebut. Misi itu sempat terhambat, akibat keberatan Israel terhadap susunan tim itu. Karenanya Sekjen PBB Koffie Annan menambah anggota tim itu dengan dua pakar militer. PBB masih harus merundingkan dengan Israel tentang tugas pokok dan mandat tim penyelidiknya. Sebab dikirimnya tim tersebut adalah berita tentang besarnya jumlah korban Palestina dan pengrusakan besar-besaran di Jenin, yang dilakukan oleh tentara Israel dalam pekan-pekan terakhir ini. * TENTARA ISRAEL MEMASUKI QALQILYA Jum'at pagi hari tentara Israel kembali memasuki kota Qalqilya di Tepi Barat Sungai Jordan. Dalam operasi di kota itu dipastikan 13 warga Palestina ditangkap, dengan tuduhan sebagai teroris. Awal bulan ini tentara Israel mundur dari Qalqilya dan sejumlah kota di Tepi Barat Sungai Jordan, dalam operasi pembersihan besar-besaran terhadap Palestina. Hari Minggu lalu, Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon menyatakan operasi itu berakhir, tetapi ia juga menyatakan, Israel akan meneruskan aksinya terhadap kaum teroris. Arab Saudi mendesak Amerika Serikat untuk lebih tegas terhadap Israel. Putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Abdallah memperingatkan Presiden Amerika Serikat George W Bush, akan akibat serius yang bakal terjadi, kalau Israel terus melakukan aksinya di wilayah Palestina. Perundingan Bush dan Abdallah berlangsung di tempat peristirahatan Bush di Texas. Presiden Amerika Serikat berseru kepada Israel untuk segera menarik diri dari wilayah Palestina. Bush juga menghendaki penyelesaian tanpa kekerasan kasus pengepungan terhadap Yasser Arafat di markasnya di Ramallah dan gereja tempat kelahiran Kristus di Bethlehem. * PBB PERINGATKAN AKAN TERJADINYA BENCANA KELAPARAN DI SUDAN SELATAN PBB memperingatkan akan terjadinya bencana kelaparan di Sudan Selatan, akibat dihalanginya bantuan bahan pangan oleh pihak pemerintah dan kaum pemberontak Sudan. Dipastikan 1,5 juta penduduk nasibnya tergantung kepada bantuan itu. Juga di negaranegara Afrika bagian Selatan akan dilanda bencana kelaparan itu, kalau tidak diambil tindakan segera. Demikian diungkapkan Badan Program Pangan Dunia PBB, WFP. Di berbagai negara panenan gagal. Di samping adanya masalah politik di Zimbabwe dan epidemi Aids di kawasan itu. Banyak orang di Afrika bagian Selatan memakan akar tumbuh-tumbuhan, buah-buahan liar dan daun-daunan yang direbus, untuk mempertahankan hidupnya. 2,5 juta penduduk di antaranya Malawi, Zambia dan Mozambique sudah mendapatkan bantuan pangan dari WFP, sementara kebutuhan Swaziland akan bantuan itu sangat mendesak. WFP mengkhawatirkan dalam jangka waktu tiga bulan mendatang sekitar lima juga penduduk tidak punya bahan pangan lagi. Organisasi itu bulan lalu menyatakan memerlukan dana sebesar 69 juta dolar untuk menyediakan bantuan, tetapi tidak banyak mendapat tanggapan. * PENCARI SUAKA KOREA UTARA MEMASUKI KEDUBES JERMAN DI BEIJING Seorang warga Korea Utara menerobos masuk kedutaan besar Jeraman di Beijing, Cina. Dengan cara itu ia bermaksud mencari suaka di Korea Selatan. Kedubes Jerman segera menghubungi pihak pemerintah Cina dan otorita Korea Selatan untuk mencari penyelesaian atas kasus tersebut. Para pelarian Korea Utara berulang kali berupaya mendapatkan suaka, dengan menerobos ke dalam kedutaan negara-negara Barat di Beijing. Sekitar sebulan lalu, sebanyak enam keluarga memasuki kedutaan besar Spanyol untuk tujuan yang sama. Akhirnya 25 warga Korea Utara itu berhasil sampai ke Korea Selatan lewat Filipina. * Perundingan Perdamaian Aceh di Swiss Ditunda Perundingan perdamaian tentang Aceh ditunda, agar para pengamat asing berpeluang ikut dalam perundingan. Di antara para pengamat itu terdapat utusan Amerika Anthony Zinni, yang sebelumnya melakukan upaya menghidupkan kembali perundingan perdamaian Timur Tengah. Gerakan Aceh Merdeka Jum'at hari ini menyatakan, perudingan perdamaian dengan pemerintah Indonesia rencananya dilangsungkan Jum'at hari ini di Swiss. Tetapi disebabkan tidak bisa hadirnya tiga pengamat asing, maka perundingan ditunda sampai awal Mei mendatang. Demikian jurubicara GAM mengungkapkan. Gam juga mengatakan, para pengamat tersebut selain utusan Amerika Anthony Zinni, juga terdapat utusan Inggris Lord Avebury dan mantan Menlu Muangthai, Surin Pitsuwan dan mantan Menlu Yugoslavia, Budimir Lancar. Tuntutan GAM tetap kemerdekaan penuh. Namun baru-baru ini gerakan tersebut bersedia merundingkan bentuk otonomi luas. * KERUSUHAN DI AMBON: CERMIN GUNCANGAN DI JAKARTA? Kerusuhan di Ambon Kamis lalu, ternyata bukan aksi yang dilakukan oleh RMS. Peristiwa tersebut menurut pandangan masyarakat politik, merupakan ekses dari 'pertikaian politik' antar para elit politik di Ibukota. Dan ini jelas bukan barang baru, karena misalnya di jaman Orde Baru dulu, tragedi Santa Cruz di Dili juga merupakan pencerminan konflik tingkat tinggi di Jakarta. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Tentara Nasional Indonesia Kamis 25 April terpaksa menghamburkan puluhan ribu peluru untuk menghalau 2.000 demonstran di Ambon yang menentang pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS). Sejak seminggu yang lalu Pemda Maluku bersama TNI/Polri sibuk membesar-besarkan RMS yang sesungguhnya sudah tidak banyak sisanya lagi di Maluku. Tetapi tentara diciptakan melawan musuh dari luar. Kalau tidak ada musuh dari luar, maka perlu diciptakan musuh dari dalam. Karenanya di Ambon, RMS adalah musuh dari dalam yang perlu dihadapi oleh tentara yang sudah tidak terbiasa menganggur dan tidak berkuasa. Maka Kamis lalu seolah mendramatisir suasana, Presiden Megawati Soekarnoputri menginstruksinkan Panglima TNI Laksamana Widodo AS untuk menindak tegas pelaku kerusuhan di Ambon. Padahal Megawati tentu saja telah mengetahui melalui intelejen negara siapa sesungguhnya aktor intelekutal yang berada di belakang "RMS" tersebut. Megawati tentu juga sudah tahu bahwa mayoritas Islam dan Kristen di Ambon menolak keberadaan RMS yang kini hanya ada di Belanda itu. Dilihat dari segi politik nasional, jelas Menko Kesra Jusuf Kalla yang paling terpukul dengan peristiwa tersebut. Karena ia yang menggagas perjanjian Malino II. Tetapi kalangan lain melihat bahwa ini merupakan sodokan dari suatu faksi di TNI terhadap kebijakan militer Megawati akhir-akhir ini. Sebaliknya seorang pengamat politik eks aktivis mahasiswa Hariman Siregar punya pandangan lain. Hariman Siregar: Sampai saat ini saya kira sikap Mega membiarkan persoalannya, jadi proses hukum alamnya, ini tidak akan bisa, karrena akan sangat lambat proses itu. Jadi pemerintah harus proaktif, saya kira, menyelesaikan masalah-masalah persengketaan yang lama. Dan juga menghadapi tantangan di depan. Jadi saya selalu mengandaikan Indonesia sekarang ini seperti; ke depan kita menghadapi krisis ekonomi, krisis dunia yang memang dirasakan seluruh dunia. Di belakang, kita menghadapi tantangan hidupnya hantu-hantu lama. Yang pada jaman Soeharto dulu dikubur secara paksa, yang sekarang hidup kembali, yaitu soal suku bangsa, korupsi dan pembalasan dendam dan lain sebagainya. Ini yang harus kita proaktif hadapi ke depan dan memang harus menyelesaikan hal-hal di belakang. Memang selama ini kalangan pendukung Megawati memuji Jusuf Kalla dan mencela Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Polkam saat ini. Menurut kalangan-kalangan yang dekat dengan Megawati, Presiden agak kecewa dengan kinerja Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak berani mengambil inisiatif. Segala sesuatu tergantung dari instruksi presiden. Mungkinkah Megawati benar-benar berusaha menjatuhkan Susilo? Yang jelas saat ini sulit untuk menafikan tangan-tangan militer di belakang peristiwa pengibaran bendera RMS di Ambon. Seorang tokoh Maluku di Ambon mengatakan dewasa ini yang menentang perdamaian di Maluku tinggal Front Kedaulatan Maluku (FKM) dan Laskar Jihad. Bahkan seorang tokoh Islam yang belum lama ini berbicara dengan pemimpin Laskar Jihad mengatakan sulit untuk menghilangkan kesan bahwa Laskar Jihad dibina tentara demikian pula FKM. Tetapi apakah ini latarbelakang sesungguhnya? Kalangan lain melihat kerusuhan di Ambon sebagai tembakan peringatan yang ditujukan kepada Megawati. Pemerintahan Megawati di luar negeri kini dianggap berhasil menstabilkan situasi keamanan di dalam negeri. Tetapi orang lupa bahwa Mega berhasil di Poso dan Maluku karena dukungan tentara yang dirangkulnya. Namun kini ada jenderal-jenderal pensiunan Angkatan Darat yang tidak puas dengan kebijakan militer Megawati. Semula Mega berjanji akan mengusulkan calon tunggal Panglima TNI kepada DPR setelah ia kembali dari Cina, Korea dan India. Tetapi hingga kini Endriartono belum diangkat-angkat pula. Bahkan selain Tono dan Tyasno, dengan mutasi mendadak KSAL dan KSAU kini malah ada empat calon Panglima TNI dari luar Angkatan Darat. Bukankah syarat untuk masuk nominasi Panglima TNI, seperti yang ditetapkan oleh Wanjakti, seseorang harus sudah pernah menjabat kepala staf angkatan? Dengan kata lain, mulai pekan ini, ketika berlangsung dua mutasi mendadak itu, nampaknya peluang Angkatan Darat untuk sampai pada jabatan Panglima TNI makin kecil saja. Angkatan Darat kini hanya memiliki dua calon, yaitu mantan KSAD Tyasno Sudarto dan KSAD Endriartono Sutarto. Tyasno dikabarkan akan menggantikan Hendropriyono sebagai ketua BIN, sedangkan Endriartono dipatok pada jabatan KSAD untuk lima tahun. Itu artinya dari tubuh Angkatan Darat untuk sementara masih belum akan tampil tokoh lain yang memenuhi syarat untuk jabatan Panglima TNI. Kalau pendapat ini benar, maka yang sedang kita lihat sekarang ini adalah permainan catur dari dua faktor yang menentukan di Indonesia. Angkatan Darat di satu pihak dan Presiden di pihak lain. Tetapi faktor-faktor politik lain yang menentukan di Indonesia saat ini masih cukup banyak. Di antaranya faktor Cendana, pengusaha Cina, Islam, Amerika, serta LSM dan media. Siapa yang akan menjadi penentu masih perlu dilihat dalam satu tahun mendatang ini. * Normal;heading 1; TOPIK GEMA WARTA: PENGADILAN HAM TIMOR TIMUR, CUMA SANDIWARA? PENGADILAN HAM TIMOR TIMUR, CUMA SANDIWAWA? Pesimisme yang mengiringi proses pengadilan Pelanggaran Ad Hoc Hak Asasi Manusia Timor Timur semakin menguat. Sejumlah organisasi hak asasi manusia menilai, para hakim tidak mengarahkan persidangan untuk mengungkapkan kasus ini. Bahkan menurut mereka para hakim tidak mengerti masalah hak asasi manusia. Kecurigaan ini salah satunya disampaikan oleh Kepala Divisi Hak-hak Sipil dan Politik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Munarman. Menurut Munarman hakim tidak berupaya membuktikan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor Loro Sa'e tiga tahun lalu. Keganjilan ini terlihat dalam persidangan awal, majelis hakim telah menghadirkan para saksi yang justru meringankan terdakwa. Munarman : Saksi yang ada saat ini adalah saksi yang sebetulnya biasa digunakan atau ditempatkan di akhir proses persidangan untuk meringankan terdakwa. Nah kita lihat yang memberikan kesaksian pertama justru Jenderal Purnawirawan Wiranto. Kemudian juga penggunaan saksi mahkota yang justru memberikan kesaksian yang meringankan bagi proses penemuan pembuktian materil bagi terdakwa. Ini yang merepotkan sebetulnya yang membuat proses semacam ini di luar kelaziman. Dalam kesaksiannya bekas Panglima TNI Wiranto mengatakan keadaan darurat militer diterapkan saat itu karena terjadi bentrok antara warga Timor Timur yang pro dan kontra jajak pendapat. Menurut Wiranto, keputusan itu diambil setelah melaporkan kondisi Dili kepada Presiden saat itu BJ Habibie. Selanjutnya masih kata Wiranto, Habibie berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Wiranto: Agar keadaan itu bisa diredam dan aman kembali. Walaupun yang mulia dari 12 kabupaten, hanya 4 kabupaten yang ada chaos semacam itu yang terjadi sehingga saya harus mengusulkan kepada presiden untuk diberlakukan darurat militer. Apakah usul ini diterima oleh presiden ? Diterima dan setelah berkoordinasi dengan Kofi Annan, Sekjen PBB. Sejak kapan? Tanggal 6, 24.00 atau 7 September. Wiranto menyampaikan kesaksiannya dalam sidang terdakwa bekas Kepala Kepolisian Timor Timur Timbul Silaen. Selain Timbul saat ini proses pengadilan atas pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur masih berlanjut dengan para terdakwa bekas Gubernur Timor Timur Abilio Soares, bekas bupati Covalima serta sejumlah petinggi polisi dan militer daerah Suai tempat terjadinya pembantaian sipil di gereja Ave Maria. Banyak kalangan sebenarnya telah menyarankan agar pengadilan ini menunjuk para hakim dari kalangan akademisi atau praktisi masalah hak asasi manusia. Namun akhirnya pemerintah menetapkan, penunjukan para hakim ad hoc ini dilakukan oleh Mahkamah Agung. Seperti dinyatakan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra. Yusril Ihza: Jadi sama halnya seperti presiden mengeluarkan keputusan tentang anggota-anggota DPR misalnya. Jadi siapapun yang terpilih dalam pemilihan umum maka presiden mengeluarkan keppres untuk pengesahan anggota DPR itu resmi menjadi anggota DPR. Begitu juga dalam proses pemilihan hakim Ad Hoc ini. Mahkamah Agung sampaikan usulan kepada presiden dan presiden sifatnya adalah pengesahan usulan pengangkatan hakim Ad Hoc itu. Namun ketidakmampuan peradilan hak asasi manusia memenuhi rasa keadilan masyarakat menurut ketua Mahkamah Agung Bagir Manan bukan hanya disebabkan oleh ketidakseriusan para hakim dan jaksa. Bagir Manan bahkan menyatakan tidak bisa menjamin peradilan ini akan bebas dari tekanan militer. Walau sebenarnya menurut Bagir sudah ada aturan yang menyebutkan hakim harus independen dari pengaruh pihak luar. Namun tak ada sanksi bila kemudian terbukti hakim di bawah pengaruh pihak lain. Bagir Manan: Ya tentu tidak ada sanksi hukum. Kita tidak bisa bicarakan soal sanksi hukum karena apa? Karena kalau kita bicara masalah independensi itu kan suatu jaminan hukum yang sangat pribadi pada diri hakim.... Salah satu anggota majelis hakim Ad Hoc kasus pelanggaran hak asasi manusia Timor Timur, Andi Samsan Ngandro membantah tudingan bahwa hakim tak independen. Dia berkelit bahwa yang bisa mengungkapkan kasus ini adalah penuntut. Jaksalah, yang harus mengejar pembuktian, bukan majelis hakim. Andi Samsan Ngandro: Kalau di persidangan mengenai pengungkapan atau keterangan saksi-saksi di persidangan nah kita juga fungsi kita kalau memang ada yang dipandang perlu yang relevan dengan unsur-unsur pidana ya kita yang kejar kita yang bertanya, kita yang ungkapkan di persidangan melalui pertanyaan-pertanyaan. Tapi juga jangan dilupakan bahwa jaksa yang harus membuktikan jadi kita kasih kesempatan jaksa dulu. Dari awal pengadilan yang bertujuan meningkatkan citra Indonesia ini memang sudah dikungkungi oleh pesimisme. Perkembangan yang sampai sekarang terjadi sulit disebut akan bisa menghapus cap Indonesia sebagai negara pelindung para pelanggar berat hak-hak asasi manusia. Namun sayangnya hingga saat ini pengadilan itu hanya bagaikan panggung sandiwara. Dan citra Indonesia? Tanpa perkembangan yang berarti menuju proses yang mandiri, citra itu nampaknya juga cuma permainan sandiwara. Tim Liputan 68 H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederlan di Hilversum. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
