--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 06 Mei 2002 14:40 UTC ** INDONESIA SAMBUT BAIK PEMBEBASAN AUNG SAN SUU KYI ** JACQUES CHIRAC KEMBALI MENJABAT PRESIDEN ** AS INGIN GULINGKAN REJIM SADDAM HUSSEIN ** TOPIK GEMA WARTA: PEMBEBASAN AUNG SANG SUU KYI PICU DILEMMA UNTUK ASEAN ** TOPIK GEMA WARTA: WARGA POSO KHAWATIR LASKAR JIHAD AKAN MERAJALELA KALAU MILITER DITARIK * INDONESIA SAMBUT BAIK PEMBEBASAN AUNG SAN SUU KYI Menteri Luar Negeri, Hassan Wirayuda menyambut baik pembebasan pemimpin oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi. Pemerintah Indonesia berharap pembebasan ini dapat memperlancar proses rekonsiliasi di Myanmar. Seperti halnya Indonesia, Mynamar merupakan anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara, ASEAN. Aung San Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumah Ahad malam silam. Suu Kyi langsung bertolak ke markas besar partainya Partai Liga Nasional. Di sana ia disambut ratusan pendukungan. Suu Kyi menyatakan bahwa ia tidak dilarang melanjutkan aktivitas politik. Suu Kyi, 56 tahun menekankan bahwa partai NDPnya tetap menentang investasi asing dan bantuan internasional untuk Myanmar selama rejim militer Myanmar tetap berkuasa. Suu Kyi adalah pemimpin Partai Demokratis Nasional, NLD. Partainya memenangkan pemilu tahun 1990, namun rezim militer menolak hasil itu. Suu Kyi sempat dikenai tahanan rumah selama satu setengah tahun. Dunia barat sudah bertahun-tahun menekan rejim Myanmar lewat sanksi ekonomi, antara lain karena pelanggaran berat hak asasi manusia di negara tersebut. * JACQUES CHIRAC KEMBALI MENJABAT PRESIDEN Jacques Chirac mengalahkan Jean-Marie Le Pen dengan angka telak dalam putaran kedua pemilihan presiden Prancis. Jacques Chiraq meraih 82% suara sementara saingannya tokoh ekstrem kanan, Jean-Mari Le Pen hanya 18% saja. Jumlah elektorat yang menggunakan hak pilihnya mencapai 81%, jauh lebih banyak dari pemilu putaran pertama dua pekan silam. Pada putaran pertama itu masyarakat Prancis sangat terkejut ketika Le Pen mengalahkan calon sosialis, Lionel Jospin. Kemenangan mutlak Chirac atas Le Pen ini terutama karena dukungan masal elektorat kiri yang tidak menginginkan Le Pen menjadi presiden. Menanggapi kemenanggannya, Presiden Chirac menyatakan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa persatuan Prancis lebih kuat ketimbang perpecahan. Selanjutnya ia menjanjikan pengabdian penuh bagi semua lapisan republik Prancis. Chirac menerima ucapan selamat dari kalangan internasional. Sebagian besar pemimpin negara memuji besarnya dukungan elektorat yang menentang ekstrim kanan. Sementara itu Perdana Menteri Prancis, Lionel Jospin mengajukan pengunduran diri. Dua pekan silam tokoh sosialis ini menyatakan akan mundur menyusul kekalahannya dalam pemilu putaran pertama. Senin ini Presiden Chirac diharapkan akan mengumumkan susunan kabinet barunya termasuk Perdana Menteri baru. * AS INGIN GULINGKAN REJIM SADDAM HUSSEIN Amerika Serikat menekankan keinginan menggulingkan rejim Saddam Hussein di Irak. Menteri Luar Negeri, Colin Powell dan penasihat keamanan nasional, Nyonya Condoleezza Rice menyampaikan hal ini dalam sebuah wawancara televisi. Menlu Powell dan Nyonya Rice menyatakan bahwa Washington sedang membicarakan rencana ini dengan sekutu mereka. Menlu Powell menyatakan bahwa kehidupan rakyat Irak dan kawasan sekeliling akan lebih baik bila rejim Baghdad diganti. Selanjutnya Powell menekankan bahwa sikap AS terhadap Irak tidak berubah, sekalipun tim penyidik senjata PBB kembali diijinkan masuk Irak. Dua pejabat tinggi AS tersebut menyangkal punya rencana konkrit mengenai serangan terhadap Sadam Hussein. Sementara itu, harian The New York Times, pekan silam melaporkan bahwa AS berencana menyerang Irak, awal tahun depan dengan mengerahkan sekitar 250 ribu serdadu. * PRESIDEN KOREA SELATAN KELUAR DARI PARTAI Presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung mengumumkan keluar dari partainya. Keputusan ini berkaitan dengan skandal KKN yang melibatkan tiga puteranya dan sejumlah karyawan partai Demokrasi Millennium. Meskipun kasus KKN ini masih dalam pengusutan namun Presiden Kim yang juga pemenang Penghargaan Nobel Perdamaian ini, didepan umum sudah mengajukan permohonan maaf. Ia menyatakan tetap akan mengemban jabatan presiden hingga Februari tahun depan. Ia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya. * PENEMUAN DUA RATUS MAYAT KORBAN KECELAKAAN KAPAL BANGLADESH Regu penolong Bangladesh, temukan hampir dua ratus mayat dalam kapal ferry yang tenggelam Jum'at silam. Para korban berhasil ditemukan setelah bangkai kapal berhasil diangkat ke permukaan Ahad malam. Kapal ferry yang dalam perjalanan dari ibukota Dhaka ke Patuakhali di Selatan, terjebak dalam cuaca buruk dan tenggelam. Kapal ini diduga mengangkut 300 penumpang, jauh melebihi batas maksimum. Hingga saat ini hanya beberapa puluh orang saja yang berhasil diselamatkan. Jumlah korban tewas dikhawatirkan masih akan meningkat. Inilah bencana kapal terbesar dalam sejarah negara itu. Pemerintah Bangladesh membentuk komisi khusus yang akan memeriksa kasus ini. * MARC RAVALOMANANA RESMI DISUMPAH SEBAGAI PRESIDEN BARU MADAGASKAR Marc Ravalomanana resmi disumpah sebagai presiden baru Madagaskar. Upacara penobatan di ibukota Antananarivo tersebut dihadiri lebih dari seratus ribu pengunjung. Sejumlah pejabat Uni Eropa dan Amerika Serikat juga menghadiri upacara tersebut. Penentuan presiden Madagaskar ini melalui proses yang sangat lama. Sejak Desember tahun lalu, Ravalomanana sudah mengklaim sebagai pemenang pemilu presiden dan serta merta menobatkan diri sebagai presiden baru. Langkah ini memicu sengketa dengan presiden berkuasa Didier Ratsiraka yang menghendaki pemilu putaran ke dua. Mahkamah Konstitusional, yang menangani sengketa ini memutuskan bahwa berdasarkan penghitungan ulang suara pemilu, Ravalomanana berhak menjadi presiden. Sementara itu presiden tersingkir Didier Ratsiraka dan empat gubernur menolak menerima keputusan ini dan menolak meletakkan jabatan. * TOKOH EKSTRIM KANAN AUSTRIA KEMBALI BERKUNJUNG KE IRAK Jorg Haider, tokoh partai ekstrim kanan Austria, FPO telah berkunjung ke Irak akhir pekan silam. Haider yang juga menjabat gubernur Karinthia, Austria itu di Baghdad mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Irak, Naji Sabri. Haider dilaporkan tidak bertemu dengan Presiden Saddam Hoessein. Pejabat dekat Haider menyatakan dalam kunjungan bersifat pribadi itu, Jorg Haider meninjua sejumlah rumah sakit. Inilah kunjungan ke dua pemimpin ekstrim kanan Austria ke Irak. Kujungan pertamanya Februari silam dikecam kalangan internasional. * AS MENARIK DIRI DARI MAHKAMAH INTERNASIONAL Amerika Serikat resmi menarik diri dari keanggotaan Mahkamah Internasional. Menteri Luar Negeri, Colin Powell mengatakan bahwa negaranya tidak akan meratifikasi pembentukan Mahkamah Internasional dengan alasan karena tidak terkait pada salah satu negera dan AS cemas Mahkamah Internasional ini akan memiliki wewenang di atas kehakiman AS. Washington takut tentara mereka akan diseret ke Mahkamah ini karena pelanggaran di kawasan konflik. Karena alasan itupulalah Rusia dan Cina juga menolak meratifikasi pembentukan Mahkamah Internasional ini. Mahkamah Internasional permanen yang lebih dikenal dengan nama International Criminal Court atau ICC berlokasi di Den Haag dan mulai bertugas 1 Juli mendatang. Inilah mahkamah internasional pertama yang bersifat tetap dan bertugas mengadili kejahatan berat seperti pembasmian etnik, tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Berbeda dengan Tribulan Ruwanda dan Yugoslavia yang bersifat sementara dan terbatas, maka Tribunal ICC ini bersifat tetap dan mengadili kejahatan yang terjadi di setiap tempat. * PEMBEBASAN AUNG SANG SUU KYI PICU DILEMMA UNTUK ASEAN Intro: Pejuang demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumah selama 19 bulan oleh junta militer. Suu Kyii segera menuju markas besar partainya dan berjanji untuk terus memperjuangkan demokrasi di negaranya karena pembebasannya itu bukan berarti telah terjadi trobosan dalam proses demokrasi di Myanmar. Menurut peneliti ASEAN di CSIS Bapak Landri terdapat dua faktor utama alasan pembebasan Suu Kyii itu. Lebih jauh penjelasannya kepada Radio Nederland. Landri [LD] : Saya tentu saja merasa gembira artinya seorang tokoh pergerakan demokrasi di Asia Tenggara itu sudah berhasil menunjukan pada dunia bahwa peacefull democracy itu pada akhirnya bisa menang. Artinya, mungkin ini jadi bahan pembelajaran buat orang-orang di belahan manapun bahwa demokrasi itu bukan semata-mata bisa dilakukan melalui konfrontasi dengan penguasa tetapi juga bisa dilakukan melalui peacefull meaning seperti yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi. Tapi kemudian reaksi saya yang kedua adalah, jika dikaitkan dengan gerakan demokratisasi secara umum pada konteks tahun 2000-an, mungkin masih terlalu cepat bagi kita untuk melihat dampak signifikan dari pembebasan Aung San Suu Kyi ini. Karena ada beberapa faktor yang tentu saja harus kita nilai lebih jauh. Misalnya sejauh mana Aung San Suu Kyi diberi kebebasan seperti yang diindikasikan oleh penguasa Myanmar. Katanya akan ada pembagian tugas, bahwa Aung San Suu Kyi akan membantu pemerintah Myanmar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah kita belum mendengar secara langsung maupun secara implisit, sejauh mana pemerintah Myanmar bersedia untuk berbagi peran dan sejauh mana respon dari Aung San Suu Kyi itu sendiri. Radio Nederland [RN] : Menurut alasan-alasan apa di balik pembebasan Aung San Suu Kyi itu? LD : Pertama jelas dari faktor domestik. Ini berkaitan dengan tingkat resistensi rejim terhadap desakan internal, khususnya dikaitkan degan kondisi obyektif masyarakat misalnya saja kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik yang sudah sedemikian menyesakkan dada. Kemudian yang kedua jelas adalah dari tekanan-tekanan internasional. Meskipun lobby-lobby yang dilakukan tidak pernah ter-expose tapi saya yakin pemerintah Myanmar juga menghitung adanya intensifikasi desakan internasional atas pembebasan Aung San Suu Kyi. Hanya saja yang menarik ketika fokus internasional itu justeru tercurah pada aspek non-demokrasi dan non-hak asasi manusia setelah serangan 11 September. Justeru pemerintah Myanmar mengambil moment ini untuk mengeluarkan Aung San Suu Kyi. Sehingga seolah-olah berita pembebasan ini menjadi begitu berbeda dengan dead-line internasional atau pemberitaan-pemberitaan massa media tentang terorisme dan lain sebagainya yang determent terhadap hak-hak asasi manusia. RN : Apakah anda melihat ada perubahan arah politik yang diambil junta militer di Myanmar? LD : Secara global tampaknya memang ada kecenderungan dari pemerintah Myanmar untuk sedikit merubah strategi, implementasi dan kebijakan politik domestiknya. Tapi saya pikir perubahan ini tidak memiliki implikasi yang signifikan terhadap grand policy dari pemerintah Myanmar sendiri yaitu untuk memelihara kelangsungan rejim yang berkuasa dan lain sebagainya. RN : Kalau dilihat dari negara-negara ASEAN, ini suatu berita yang menyenangkan bagi ASEAN atau justeru membahayakan begitu? LD : Itu sebuah pertanyaan yang menarik dan sekaligus merupakan dilematis sebetulnya. Kalau kita lihat catatan hubungan antara Aung San Suu Kyi secara pribadi dengan ASEAN secara keseluruhan, dalam beberapa reportase, kita temukan beberapa kritik dari Aung San Suu Kyi terhadap ketidak mampuan ASEAN untuk berinteraksi terhadap Myanmar, khususnya dalam upaya-upaya demokratisasi. Jadi Aung San Suu Kyi memang memiliki catatan yang katakanlah sangat kritis terhadap ASEAN. Tapi kemudian jika kita lihat perkembangan di dalam ASEAN itu sendiri, ASEAN yang kita lihat sekarang mungkin konteksnya sudah berbeda dengan ASEAN yang kita lihat sebelum tahun 1998. Artinya bahwa sekalipun ASEAN terdiri dari sepuluh negara yang sama-sama memiliki komitment untuk pembangunan regional dan stabilitas regional tapi tampaknya perkembangan domestik dari tiap-tiap negara khususnya dikaitkan dengan penghormatan hak-hak asasi manusia dan proses demokratisas. Jadi kalau dulu kita mengistilahkan ASEAN itu menjadi dua kelompok yaitu yang anggota asli dan anggota tambahan tapaknya kita sekarang harus mulai melihat ASEAN dalam dua kerangka yaitu ASEAN yang sudah well-democratize dan less-democratize ASEAN. Jadi yang anda sampaikan memang betul sekali bahwa ini menimbulkan dilema bagi ASEAN. Dan masalahnya sekarang apakah ini jadi hal yang membahayakan atau hal yang menguntungkan. Saya pikir dalam konteks ASEAN yang katakanlah sudah tidak seperti dulu dalam masalah soliditas dan masalah solidaritas, saya pikir tiap negara akan memiliki pandangan yang jelas berbeda-beda. Demikian Bapak Landri peneliti ASEAN di CSIS kepada Radio Nederland * WARGA POSO KHAWATIR LASKAR JIHAD AKAN MERAJALELA KALAU MILITER DITARIK Intro: Banyak orang menduga bahwa penangkapan Panglima Laskar Jihad, Ja'far Umar Thalib, akan mempengaruhi situasi di Ambon. Namun hal ini dibantah pelbagai pihak termasuk pihak kepolisian. Tetapi bagaimana pengaruhnya dengan Poso? Konon tentara akan ditarik dari sana dan tidak akan diganti, sementara anggota Laskar Jihad sudah berkeliaran. Lebih lanjut berikut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta. Menteri Pertahanan Matori Abdul Jalil membantah bahwa penangkapan Panglima Laskar Jihad Ja'far Umar Thalib merupakan pesanan pemerintah Amerika Serikat. Ditegaskannya pula bahwa Amerika Serikat tak memiliki kepentingan dalam kasus Ambon. Disamping Menteri Pertahanan, kemarin pihak kepolisian pun ikut berbicara dan membantah pemberitaan pers ibukota yang menuduh Megawati berada di belakang penangkapan Jafar. Mabes Polri secara kategoris, membantah bahwa penangkapan Ja'far bernuansa politis. Ja'far ditangkap karena melanggar hukum. Polri juga menegaskan, penangkapan Ja'far bukan atas perintah presiden Megawati. Polisi juga melihat bahwa penangkapan Ja'far tidak mempengaruhi situasi di Ambon. Tetapi bagaimana dengan kota Poso dimana Laskar Jihad juga punya pendukungnya? Polisi tidak memberi keterangan apa-apa mengenai Poso yang diisyukan mulai memanas. Namun, dari Poso ,Sulawesi Tengah diperoleh informasi bahwa isyu kedatangan 3000 pasukan Jihad ke Poso tidaklah benar. Memang sejak penangkapan Panglima Jihad Jafar Umar Thalib ada suara-suara di kalangan masyarakat Kristen yang menyatakan bahwa pasukan merah harus bersiap-siap menghadapi serangan Laskar Jihad pekan ini. Pendeta Deddy Gononggo, mengakui bahwa ada isyu anggota-anggota Laskar Jihad dikumpulkan dari daerah pesisir pantai yang merupakan basis Islam. Laskar Jihad di Poso pada masa menjelang konperensi Malino I banyak membuat posko-posko lengkap dengan foto-foto Usamah Bin Laden. Peninjau-peninjau luar negeri yang melakukan perjalanan secara incognito sempat melaporkan hal ini ke luar negeri yang telah memancing kerisauan pemerintahan-pemerintahan Barat. Baik di Eropa maupun Amerika Utara, gereja-gereja tiba-tiba mendesak pemerintah masing-masing untuk menekan pemerintahan Megawati agar mengirim pasukan ke Poso. Tetapi sekarang ini ada kekuatiran di masyarakat Poso bahwa jika militer ditarik dari wilayah itu, maka Laskar Jihad dan pasukan Merah bisa bergerak kembali dan menakut-nakuti rakyat. Untuk itu kalangan intelektual dari kedua belah pihak mengimbau pemerintahan Megawati agar tidak menarik pasukan dari sana. Setidak-tidaknya untuk 6 bulan kedepan. Kepada masyarakat setempat akhir-akhir ini ada penjelasan dari pihak aparat bahwa militer akan ditarik dari Poso. Hal itu mengingat sementara pasukan TNI dan Polri itu sudah berada di wilayah tersebut selama 6 bulan. Masyarakat kuatir bahwa militer yang ditarik ini tidak diqanti dengan yang baru. Bahkan ada pengamat politik yang mencurigai tentara sengaja menarik pasukannya agar pihak milisi sipil yang dibiayai jenderal-jenderal tertentu bisa memunculkan kerusuhan baru di Poso. Semua ini memang tergantung pada elit politik di Jakarta. Selama ini kerusuhan di daerah merupakan pekerjaan para elit politik di Jakarta yang menggunakan pertikaian di daerah sebagai bahan tawar menawar politik dengan pihak penguasa. Ini sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Habibie, Gus Dur dan sekarang Megawati. Ketika Mega sedang "berbulan madu" dengan militer, maka amanlah Maluku dan Poso. Sebegitu Mega mengulur-ngulur pelantikan Panglima TNI, maka Ambon kembali rusuh. Tampaknya kini, jika Megawati masih tetap tidak memperhatikan isyarat-isyarat para perwira tertentu, maka keamanan Maluku dan Poso lagi-lagi bisa diganggu. Diganggu oleh mereka yang punya pasukan Sandi Yudha atau pasukan siluman. Bukan rahasia lagi bahwa milisi di Poso dilatih kalangan militer aktif. Utamanya di lembah Korontowu, Kabupaten Morowali Sulawesi tengah. Alangkah bodohnya intel Indonesia jika tidak mengetahui hal itu karena ini sudah merupakan rahasia umum di kalangan masyarakat Sulawesi tengah, kata seorang tokoh masyarakat di Poso. Tetapi seorang aktivis di Sulawesi Tengah melihat peristiwa konflik agama di Poso menunjukkan sekali lagi bahwa rakyat yang disebut beragama itu ternyata kurang menghayati ajaran agama mereka. Baik yang Kristen maupun Muslim ternyata lebih banyak mengandalkan pada ilmu hitam atau okultisme. Pada awal konflik misalnya orang-orang Kristen menyewa orang-orang kebal dari suku Da'a Palu. Ternyata kampung-kampung yang dijaga oleh orang-orang Da'a itu habis terbakar, seperti desa Tangkura, Pantango, Pinadapa, Dewuwa, Sangginora dan lain lain. Hal yang sama pun terjadi di Maluku. Misalnya penyerangan terhadap desa Soya, Ambon oleh sementara ummat Kristen di Maluku dinilai sebagai penghancuran terhadap pusat okultisme atau pusat penyembah berhala. Ini diceriterakan oleh seorang pendeta di Ambon. Bagi dia kejadian-kejadian di Ambon, Maluku Utara dan Poso selama beberapa tahun terakhir sesungguhnya merupakan cara pemurnian iman bagi mereka yang percaya pada Tuhan. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
