--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 03 Januari 2003 13:50 UTC ** PENGADILAN KASUS PEMBUNUHAN THEYS ELUAY DIMULAI ** DI FILIPINA BENGGOLAN GERAKAN PEMBERONTAK MUSLIM ABU SAYYAF DITANGKAP ** KOREA UTARA BERSEDIA BERUNDING DENGAN AMERIKA SERIKAT ** TOPIK GEMA WARTA: DIALOG SEBAGAI JALAN KELUAR KRISIS KOREA UTARA ** TOPIK GEMA WARTA: GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI YANG MAKIN KAYA ** TOPIK GEMA WARTA: MAHKAMAH MILITER TINGGI SIDANGKAN KASUS PEMBUNUHAN THEYS ELUAY * PENGADILAN KASUS PEMBUNUHAN THEYS ELUAY DIMULAI Di Indonesia dimulai proses pengadilan terhadap empat anggota TNI dengan tuduhan membunuh Theys Eluay, pemimpin Gerakan Papua Merdeka. Keempat tertuduh, salah seorang berpangkal Letnan Kolonel, adalah anggota Kopassus. Mereka dihadapkan ke depan pengadilan militer di Surabaya, dan bisa dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Theys yang karismatis itu, dibunuh dua tahun lalu ketika ia diantar pulang ke rumahnya, seusai makan malam bersama komandan Kopassus setempat. Seorang pimpinan Papua menamakan proses pengadilan itu tidak lebih dari sebuah sandiwara, karena para anggota TNI yang menjadi tertuduh itu diadili oleh militer sendiri. Sumber lain menganggap pengadilan tersebut sebagai upaya Jakarta untuk meninabobokkan provinsi yang membangkang itu. * DI FILIPINA BENGGOLAN PEMBERONTAK MUSLIM ABU SAYYAF DITANGKAP Di Filipina seorang yang diduga benggolan pemberontak muslim Abu Sayyaf ditangkap. Menurut pihak otorita militer benggolan tersebut adalah Merang Abante, seorang komandan gerakan muslim di Pulau Basilan. Terdapat imbalan hadiah 20.000 euro untuk kepala orang tersebut. Merang Abante ditangkap di Zamboaga, 900 kilometer sebelah Selatan ibukota Manila. Gerakan pemberontak muslim Abu Sayyaf dikenal karena penculikan-penculikan yang mereka lakukan terhadap orang asing dan warga Filipina. Karenya gerakan tersebut diduga punya hubungan dengan gerakan teror Al-Qaeda. * KOREA UTARA BERSEDIA BERUNDING DENGAN AMERIKA SERIKAT Korea Utara bersedia memulai perundingan dengan Amerika Serikat. Demikian dinyatakan Duta Besar Korea Utara di Cina. Pihak Korea Utara bersedia berunding tanpa persyaratan. Ia juga menyatakan, negaranya setuju dengan perantara pihak ketiga, yang selama ini ditolak oleh Pyongyang. Amerika Serikat sebelumnya mengatakan, menolak perundingan langsung. Menurut Washington, itulah ganjaran bagi sikap yang buruk. Hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat kian memburuk, setelah Korea bulan lalu mencopoti peralatan-peralatan pengamat milik PBB di reaktor nuklirnya. Para inspektur PBB juga diusir dari negeri itu. Pyongyang berencana membuka kembali reaktor nuklirnya, yang ditutup sejak dicapainya kesepakatan dengan Washington di tahun 1994. * 19 WARTAWAN TERBUNUH DI TAHUN 2002 Di tahun lalu sebanyak 19 wartawan terbunuh ketika sedang melakukan pekerjaannya, yang berarti separoh dari jumlah korban di tahun 2001. Bahkan jumlah yang paling kecil , sejak CPJ atau Comittee to Protect Journalists di tahun 1985 mulai memantau jumlah pembunuhan terhadap para reporter. Menurut organisasi tersebut, penuruan jumlah korban itu sebagai akibat pembunuhan terhadap wartawan Amerika, Daniel Pearl, di Pakistan tahun lalu. Sejak pembunuhan itu banyak organisai-organisasi pemberitaan yang mencurahkan perhatian terhadap keamanan para reporternya. CPJ menyebut Rusia dan Colombia sebagai negara-negara yang sangat berbahaya bagi para wartawan. * OPOSISI VENEZUELA LANCARKAN BOIKOT PAJAK Kaum oposisi di Venezuela setelah melangsungkan pemogokan di sektor minyak selama empat pekan, kini juga menyatakan melakukan boikot pajak, untuk memaksa Presiden Hugo Chavez turun. Pemimpin Serikat Buruh, Carlos Ortega berseru kepada penduduk untuk tidak lagi membayar pajak. Oposisi yang terdiri dari baik serikat-serikat buruh maupun majikan, menuntut Chavez lengser, karena antara lain, ia tidak mampu mengatasi krisis ekonomi. Chavez menolak untuk lengser. Kamis kemarin, di Brasilia ia melakukan perundingan dengan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva yang baru disumpah. Ia meminta Lula agar mengirimkan teknisi Brasilia, untuk mematahkan pemogokan di sektor industri minyak Venezuela. Para buruh perusahaan minyak Brasilia, Petrobras, harus menggantikan pekerjaan para pemogok di Venezuela. Belum jelas apakah Brasilia akan menyetujuinya. Jum'at hari ini berlangsung lagi demo massal menentang Chavez. * PULAU MOTA LAVA JUGA DILANDA TOFAN ZOE Tofan Zoe yang pekan lalu melanda dua pulau di kepulauan Salomon, ternyata juga menghancurkan pulau ketiga Samodra Pasifik. Palau tersebut adalah Mota Lava yang terletak 200 kilometer sebelah Barat-daya Pulau Tikopia yang hancur pekan lalu. Dari sekitar 1000 jiwa penduduk Mota Lava, sampai sekarang belum dijumpai tanda-tanda masih hidup. Angkatan Laut Prancis mengirim helikopter pengintai ke kawasan itu. Tentang keadaan di Kepulauan Salomon, yakni Tikopia dan Anuta yang dihuni 3.000 jiwa juga masih belum jelas. Dikhawatirkan banyak penduduk yang dilanda gelombang besar tewas tertimopa puing-puing atau hanyut ke laut. Dari pengamatan udara pertama tampak kampung-kampung yang tersapu habis. Jum'at hari ini kapal pertama dengan bahan bantuan dan pekerja pertolongan baru berangkat ke kepulauan yang dilanda bencana itu. * Normal;heading 1; TOPIK GEMA WARTA: KECURANGAN DALAM PEMBUKUAN PERUSAHAAN BUKAN FENOMENA BARU KECURANGAN DALAM PEMBUKUAN PERUSAHAAN BUKAN FENOMENA BARU Kecurangan pembukuan perusahaan nampaknya sesuatu yang baru dilakukan akhir-akhir ini. Para manajer mengacaukan angka-angka perusahaan, sementara terus memperkaya diri sendiri. Krisis di bursa efek akibat skandal perusahaan raksasa Enron dan WorldCom serta sejumlah besar krisis lain menimbulkan banyak heboh satu setengah tahun belakangan. Belanda misalnya dilanda skandal World Online dan Newconomy. Sementara itu para investor pemilik saham menghadapi masalah ketidakpercayaan. Namun menurut pakar ekonomi Paul Frentrop semua ini bukan hal baru. Lebih lanjut laporan redaktur ekonomi Wendy Braanker. Paul Frentrop melakukan penelitian pada bursa saham dan perusahaan, direksi perusahaan serta pengawasan terhadap mereka. Frentop menyimpulkan bahwa kecurangan yang dialami para pemegang saham merupakan hal aktual sebagai akibat berbagai skandal, seperti yang melanda konglomerat-konglomerat Enron dan Worldcom. Tapi ini bukan fenomena baru. Kecurangan pembukuan serta penipuan para pemegang saham sudah lama dilakukan. Semua ini berawal ketika kompeni dagang Belanda VOC sebagai perusahaan pertama tercatat di bursa saham tahun 1602. Terjemahan Paul Frentrop: Ini sudah terlihat sejak dulu, sejak perusahaan mulai mendaftarkan diri di bursa saham. Pada saat itu pemegang saham sudah mengambil jarak dari manajemen. Dalam penelitian, saya menemukan beberapa contoh menarik. Awalnya Kompeni Dagang Belanda VOC, di mana para investor mengajukan pertanyaan yang sama tentang korupsi, kekurangan informasi, kecurangan pembukuan, manajer yang berupaya mencari keuntungan untuk diri sendiri, seperti yang juga dapat dilihat sekarang. VOC mendaftarkan diri di bursa saham Amsterdam padas tahun 1602. Kepada para pemegang saham dijanjikan dividen yaitu bunga atas saham mereka, sedangkan pembukuan akan diumumkan dalam 10 tahun berikut. Namun semua ini tidak terjadi sehingga para pemegang saham sangat marah. Selain itu mereka melihat bahwa direksi semakin kaya. Awalnya perlawanan para pemegang saham tidak membuahkan hasil. Namun ketika diperlukan lebih banyak dana lagi, kali ini untuk kompeni Hindia Barat, keinginan para pemegang saham yang marah terpenuhi. Paling tidak dalam satu hal, mereka kini mendapatkan dividen. Namun penyediaan informasi tetap tidak memadai. Lebih lanjut Paul Frentrop. Terjemahan Paul Frentrop: Mereka diberi beberapa hak, misalnya hak memeriksa tata buku. Tapi apa yang terjadi dalam kasus Enron, surat-surat yang hilang di tempat sampah, ini juga terjadi dengan VOC pada tahun 1622. Ketika para pemegang saham diperbolehkan masuk ke kamar di mana disimpan surat-surat perusahaan, tampaknya semua surat sudah hilang. Pengaruh para pemegang saham tetap kecil. Pada waktu itu, mereka meminta supaya penyediaan informasi diperbaiki. Selain itu mereka juga menuntut hak untuk mengangkat manajer serta kemungkinan menyesuaikan gaji manajer. Sampai sekarang hal ini masih tetap merupakan bahan diskusi. Kasus skandal keuangan yang belakangan paling menimbulkan kehebohan adalah kasus Enron, di mana informasi penting hilang di tempat sampah. Sementara para pemegang saham dan karyawan perusahaan energi tersebut belum mengetahui bahwa perusahaan mereka mendekati ambang kebangkrutan, manajemen berupaya menyelamatkan diri. Hal seperti ini bisa terjadi karena para pemegang saham tidak bisa mengawasi manajemen, tegas Frentrop. Sejarah selama empat abad menunjukkan bahwa pengawasan terhadap direksi serta perusahaan yang tercatat di bursa saham selalu gagal. Sejak krisis VOC sampai kasus Enron, terdapat banyak krisis bursa lainnya. Krisis bursa 1929 adalah contoh yang paling dikenal. Semua ini harus berubah, tandas Frentrop. Sangat penting bahwa pemegang saham diberi kekuasaan lebih banyak. Tapi ini bukan berarti mereka harus mengambil alih tugas direksi. Terjemahan Paul Frentrop: Direksi harus berupaya supaya perusahaan memperoleh laba. Ini adalah tugas mereka sebagai pengelola uang orang lain. Pertama mereka harus mendapatkan dividen cukup besar dari perusahaan. Ini yang seringkali dilupakan dalam bursa saham. Tapi ini adalah tugas utama mereka. 25 tahun belakangan dana pensiun, maskapai asuransi dan investor profesional lainnya menjadi pemain penting di bursa saham. Ini berdampak positif, karena sebagai pemain besar, mereka bisa lebih kuat serta bisa mendukung kepentingan para pemegang saham. Frentrop juga menganggap positip kedatangan para pemegang saham profesional, hanya saja mereka harus melakukan tugas mereka. Para pemegang saham profesional harus lebih menggunakan pengaruhnya supaya mendapatkan hak mereka. Kalau perlu pemerintah juga harus menyusun peraturan baru. Demikian tandas Frentrop. Yang jelas adalah ketidakpercayaan pemegang saham terhadap perusahaan yang tercatat dalam bursa efek harus diselesaikan. Kalau tidak maka ini bisa berdampak negatip bagi perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan itu tidaklah ada dengan sendirinya. Terjemahan Paul Frentrop: Menurut saya perusahaan yang tercatat di bursa saham, sebagai sebuah organisasi tidak bisa bertahan, apabila tidak diambil tindakan. Kalau tidak seorang pun memantau apa yang dibuat kaum manajer, maka organisasi itu tidak bertahan. Demikian pakar sejarah saham Paul Frentrop. * DIALOG SEBAGAI JALAN KELUAR KRISIS KOREA UTARA Korea Utara menyatakan bersedia berdialog apabila tidak ditetapkan syarat tambahan. Untuk mengajak Amerika Serikat ke meja perundingan, Pyongyang siap berbicara dulu dengan pihak penengah. Cina telah menyediakan diri menjadi penengah. Lebih lanjut laporan redaktur Asia Ellen van Dalen. Keinginan Cina bertindak sebagai penengah sebetulnya tidak mengherankan. Negeri ini telah bertahun-tahun ingin berperan sebagai pemimpin di kawasan. Selain itu situasi kondusif di Korea Utara sangat penting bagi Beijing. Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Karena itu ketenangan di kawasan sangat diutamakan. Ketegangan di Korea Utara bisa memicu arus pengungsi ke Cina. Sejauh ini Cina telah menampung sedikitnya 300 ribu pengungsi Korea Utara. Tugas utama Cina adalah meyakinkan pemimpin di Pyongyang supaya tidak mengaktifkan kembali pusat tenaga nuklir yang telah ditutup. Selain itu Beijing juga mendesak mereka melanjutkan kembali dialog dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Perundingan antara negeri-negeri ini mandeg sejak Pyongyang mengusir tim Lembaga Atom Internsional, IAEA dan memutuskan untuk mengaktifkan kembali pusat tenaga nuklir. Dengan demikian Korea Utara melanggar kesepakatan tentang pengembangan nuklir. Korea Utara telah mengetahui betul syarat-syarat yang akan diajukan Cina. Tapi para pemimpin di Pyongyang tampaknya tidak akan menggubris hal itu. Mereka seolah-olah tidak sadar bahwa negeri mereka semakin terisolir. Peran Cina sebagai penengah tampaknya terbatas dan Presiden Cina Jiang Zemin menyadari misinya membawa resiko. Sejauh mana Cina bisa meningkatkan tekanan politik dan ekonomi terhadap Korea Utara? Presiden Korea Utara Kim Jung-Il dikenal cepat berubah pikiran dan tidak berpendirian tetap. Tekanan terlalu kuat bisa saja memicu tindakan-tindakan yang tidak diduga, yang bisa mempermalukan Cina. Cina mengetahui betul sifat tidak tentu Kim Jung-Il itu. Salah satu contoh adalah kesepakatan perdagangan antara warga Cina Belanda Yang Bin dengan Korea Utara akhir tahun lalu. Yang Bin diangkat sebagai gubernur baru zona dagang bebas ekonomi di Korea Utara. Kesepakatan kontroversial ini tidak dibahas dulu dengan Beijing. Ini sangat menjengkelkan kaum pemimpin politik Cina. Mereka akhirnya mengungkapkan rasa frustrasi mereka dengan menangkap Yang Bin atas tuduhan menghindari bayar pajak. Sementara itu langkah diplomasi yang digulirkan Korea Selatan mulai membuahkan hasil. Karena selain Cina, Rusia akhir pekan ini juga diminta untuk menengahi. Sebelumnya Moskow juga sudah menyatakan dukungannya pada pemecahan damai. Rabu silam Presiden Amerika Serikat, George W. Bush juga menyatakan lebih memilih jalur itu. Bush mengundang Jepang dan Korea Selatan datang ke Washington, Senin dan Selasa depan membicarkan krisis ini. Pertemuan ini akan berlangsung beberapa hari sebelum wakil menteri Luar Negeri, James Kelly bertolak ke kawasan. Selanjutnya Presiden Bush juga menjamin tidak akan menghentikan bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara. Korea Utara bersedia untuk dialog, tetapi dengan syarat Amerika Serikat menjamin keamanan. Atau dengan kata lain Pyongyang menghendaki agar dialog tidak dibarengi dengan ancaman militer seperti yang terjadi di Irak. Di samping itu Pyongyang juga menekankan hanya bersedia berbicara dengan negara-negara penengah bila terbuka peluang Amerika juga bersedia berunding. "Apabila kemungkinan itu sudah tertutup, maka pihak mediator lebih baik diam saja" demikian pernyataan pers Pyongyang. * GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI YANG MAKIN KAYA Anda ingin dengan gampang beli rumah sekaligus mobil seharga ratusan juta rupiah setiap saat? Jadilah gubernur Jakarta atau wakilnya. Coba anda lihat isi kocek Sutiyoso dan Fauzi Bowo, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Jumlah anggaran untuk gaji dan tunjangan yang diajukan Sutiyoso untuk masa kerja tahun ini, besarnya mencapai Rp 9,48 miliar. Sementara Fauzi Bowo menyodorkan angka Rp 6,11 miliar. Sekilas, dibanding tahun lalu, usulan anggaran untuk wakil gubernur memang turun. Namun, tunggu dulu. Nilai total fasilitas yang bakal dinikmatinya justru meningkat dibanding pejabat wakil gubernur sebelumnya. Dalam usulan anggaran kali ini ada tambahan pos pengeluaran yang dulu telah dihapus. Pos tersebut adalah dana taktis. Bedanya, istilah taktis kini diganti dengan 'kegiatan gubernur untuk pemerintahan dan kemasyarakatan'. Total dana taktis yang bisa digunakan sewaktu-waktu itu sangat mencolok. Untuk gubenur disediakan sebesar Rp 3,33 miliar. Sedang sang wakil gubernur Rp 2,83 miliar. Untuk catatan saja, tahun lalu Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) mencatat gubernur DKI Jakarta memperoleh pendapatan rata-rata Rp 200 juta per bulan. Menanggapi angka fantastis ini juru bicara pemerintah DKI Jakarta Muhayat segera berkilah. Menurut dia, uang itu tidak semuanya dinikmati sang gubernur. Muhayat: Isinya bukan gaji dan honor ya. Tapi itu menyangkut berbagai kegiatan, antara lain bantuan untuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan lainnya dan sumbangan-sumbangan tempat-tempat peribadatan serta jamuan untuk tamu-tamu pemerintan daerah. Ini semua tertampung ke dalam anggaran kepala daerah. Anehnya, DPRD Jakarta tidak menganggap serius masalah ini. Anggota Komisi A dari Fraksi Partai Keadilan DPRD Jakarta Abdul Azis Matnur mengatakan ia tidak mempermasalahkan soal besarnya angka itu. Abdul Aziz Matnur: Tapi yang paling penting apakah betul besaran itu memang dibutuhkan oleh seorang lembaga gubernur dan wakil gubernur? Soalnya kita lihat wakil gubernur ketika jumlahnya empat itu sama dengan satu wakil gubernur. Itukan perlu diperhatikan juga masa iya jumlahnya sama? Dari dulu kita tidak memasalahkan besarnya tapi betul tidak sebesar itukah kebutuhannya? Rancangan angggaran pendapatan dan belanja DKI Jakarta akan dibahas DPRD awal Januari ini. Ada kemungkinan anggaran yang diajukan gubenur dikurangi. Namun, pengalaman yang sudah-sudah membuktikan, dewan tak pernah berani mengurangi. Menurut Azas Tigor Nainggolan, dari Forum Warga Kota Jakarta, kalau pun ada pengurangan, paling angkanya kecil dan sangat tidak berarti. Sebab, pada saat yang bersamaan DPRD juga mengajukan anggaran yang tak kalah besarnya. Jadi bagi Nainggolan sulit diharapkan wakil rakyat yang terhormat itu bisa kritis terhadap pemerintah Jakarta. Khususnya terhadap sang gubernur dan wakilnya. Azas Tigor Nainggolan: Sudah tiga tahun ini terjadi kolusi antara elit kota pemda dan DPRD. Dan persoalan yang lebih utama lagi adalah anggaran DPRD juga anggaran yang dibuat oleh pemda. Sehingga kalau dia bertindak krtitis dengan RAPBD oleh pemda, anggota DPRDnya juga takut anggarannya dipotong oleh pemda. Sedangkan kita tahu APBD itukan uangnya masyarakat, ya? Menurut catatan Forum Warga Kota Jakarta, Sutiyoso juga tak hanya secara resmi merogoh kocek dana masyarakat yang ada di anggaran daerah. Tahun lalu, menurut Nainggolan, Sutiyoso bisa mengantongi uang Rp 2 miliar lebih. Duit sebesar ini didapat Sutiyoso dari berbagai sumber, termasuk yang disebut sebagai setoran kegiatan bisnis ilegal, atau para pengusaha hiburan malam. Padahal, masih dari catatan Nainggolan, bagi gubernur ibukota sudah disediakan fasilitas rumah dan lebih dari tiga buah mobil dinas. Dengan memasukkan segala fasilitas yang diterimanya, menurut Nainggolan, idealnya gubernur Jakarta cukup memperoleh seperempat dari keseluruhan dana yang diterimanya. Ini sudah termasuk gaji dan tunjangan lainnya. Maka di sini kita melihat gambaran yang menarik. Terutama kalau kita membandingkan limpahan dana dan fasilitas yang mereka terima dengan nasib korban kebijakan mereka menggusur masyarakat miskin di Jakarta yang berjumlah 60-70% dari penduduk Jakarta. Belum lagi kalau kita membalik-balik sejumlah cacatan kegagagalan pemerintah daerah dalam menangani banjir dan melayani publik. Itu untuk dalam negeri. Karena gaji seorang perdana menteri Belanda tidak sampai separuh Rp. 200 juta yang diterima gubernur Jakarta per bulannya. Maklum perdana menteri Belanda hanya memperoleh Rp. 97,6 juta per bulannya. Itu pun masih harus dipotong pajak. Jakarta memang kota dengan segala kemungkinan yang jarang ada di negeri lain. Tim liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum. * MAHKAMAH TINGGI MILITER TINGGI SIDANGKAN KASUS PEMBUNUHAN THEYS ELUAY Hari Jum'at ini di Surabaya dibuka sidang kasus pembunuhan Ketua Dewan Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay di Mahkamah Militer Tinggi III. Pada sidang pertama ini Ouditur membacakan dakwaan terhadap tujuh orang terdakwa. Radio Nederland menghubungi Teguh Ardi Srianto reporter Radio Suara Surabaya yang mengikuti jalannya sidang. Teguh Ardi Srianto [TS] : Sidang diawali dengan penghormatan dulu ke majelis kemudian tadi majelis juga minta ke para terdakwa, tujuh terdakwa tapi dipisah menjadi dua persidangan, jadi dalam persidangan pertama ada empat terdakwa yang diajukan terlebih dahulu mereka di antaranya Letkol (Inf) Hartomo kemudian Kapten (Inf) Reonardo, Sertu Asrial dan juga Ahmad Zulfahmi yang disidang dalam sidang perdana. Empat orang ini mereka tadi diminta untuk melepaskan bintang tanda jasanya yang kebetulan masih dikenakan waktu akan mengikuti sidang. Ini mendapat protes, permintaan majelis ini oleh penasihat hukum keempat terdakwa, Ruhut Sitompul tadi memprotes kalau permintaan Majelis Hakim ini keterlaluan karena selama ini baik di Mahkamah Militer biasa maupun di Pengadilan HAM, permintaan untuk melepas tanda jasa ini tidak pernah dilakukan oleh majelis hakim dan baru kali ini yang dilakukan mejelis hakim ke para terdakwa. Sidang tadi sempat diskors sekitar pukul 12 siang, sidang dihentikan sebentar untuk melaksanakan sholat Jum'at dan sesudahnya sekitar pukul 14 siang dilanjutkan kembali dengan pembacaan dakwaan untuk tiga terdakwa lainnya. Diantaranya Mayor (Inf) Doni Hutabarat kemudian Lettu Agus Suprianto dan Sertu Laurensius yang menjadi terdakwa dalam kasus yang sama tentang pembunuhan Theys Hiyo Eluay. Sidang ke dua tadi ini sama intinya pelaksanaanya dengan sidang yang pertama dan untuk dakwaannya mereka semua sama dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya orang lain. Sementara untuk khusus Letkol Inf. Hartomo ini dakwaanya agak beda karena Hartomo ini dianggap tidak secara langsung melakukan pembunuhan tetapi hanya turut serta dan memerintahkan saja. Sehingga dikenakan pasal 351 KUHP dan yunto pasal 55 KUHP. Radio Nederland [RN] : Tujuan memisah sidang menjadi dua itu apa? TS : Memang untuk memudahkan penyidikan atau proses penyidikan nantinya di awal persidangan maupun nanti setelah persidangan akan berakhir. Jadi tidak ada istilahnya keistimewaan tersendiri, tidak. Ini hanya masalah teknis dalam peradilan saja. RN : Lalu siapa saja yang menghadiri sidang ini? TS : Terbanyak yang hadir anggota dari kesatuan mereka dari Kopassus, dan juga dari beberapa anggota di Danrem 083 di Surabaya dan juga beberapa pimpinan dari TNI di Surabaya juga. Yang terbanyak memang wartawan, khusus untuk masyarakat sipil saya lihat juga tidak banyak yang memantau sidang ini. RN : Apakah ada juga tahu apa ada yang hadir dari pihak Papua sendiri? TS : Dari pihak Papua tidak ada sama sekali, jadi tadiusecara khusus memang tidak saya tanyakan ke pihak penasihat hukum dari terdakwa dan juga dari penuntut atau Ouditur Militer kenapa pihak dari Papua sendiri tidak menghadiri atau menyaksikan sidang yang dilakukan di Mahmilti III Surabaya ini pak. RN : Sidang akan dilanjutkan kapan ini? TS : Untuk sidang akan dilanjutkan Jum'at minggu depan dengan pembacaan eksepsi atau tanggapan atas dakwaan dari Ouditur Militer oleh penasihat hukum terdakwa. Demikian Teguh Ardi Srianto reporter Radio Suara Surabaya. Selama ini aktivis hak-hak asasi manusia selalu mengatakan bahwa tentara Indonesia menikmati apa yang disebut impunity yaitu kekebalan hukum. Mereka tidak pernah harus mempertanggungjawabkan pelbagai tindak pelanggaran hak-hak asasi manusia di depan pengadilan. Apakah dengan pengadilan di Surabaya ini, masalah impunity sudah mulai diatasi? Radio Nederland menghubungi pengamat politik militer Dr. Salim Said di Jakarta: Salim Said [SS]: Sebenarnya, dari dulu pun, persoalan itu adalah gradasi saja. Yang saya ingin katakan adalah, kenyataan bahwa tidak terlalu mudah mengadili militer di Indonesia sejak reformasi adalah akibat dari lemahnya otoritas sipil. Sehingga tidak selalu mudah bagi otoritas sipil lewat pengadilankah, lewat kejaksaankah, untuk membawa tentara-tentara, perwira-perwira itu ke pengadilan. Itu persoalannya. Nah, kecuali kalau kasusnya jelas sekali, tidak mungkin tidak dibawa ke pengadilan. Sebab yang diributkan orang soal impunity ini kan hal-hal yang tidak terlalu jelas. Misalnya kasus Semanggi, kasus Trisaksi, itu kan tidak jelas betul. Artinya, misalnya kasus Trisakti, siapa sebenarnya yang harus diadili? RN:Maksudnya belum jelas apakah ada kemungkinan bahwa peluru yang ditembakkan di Semanggi mau pun Trisakti bukan milik tentara? SS:Ya, itulah pikiran yang berkembang. Mestinya kalau pihak otoritas sipil cukup kuat, cukup yakin akan dirinya menghadapi alat negara, terutama tentara, itu semua kan bisa diselesaikan. Apakah itu menggunakan penelitian balistik, menggunakan kesaksian-kesaksian. Nah ini yang enggak pernah jelas, karena kekuatan, keberanian otoritas sipil itu kurang. Lah, akibatnya lalu orang berkesimpulan bahwa ini tentara mengalami impunity, begitu. RN: Yang juga menarik dari pengadilan di Surabaya dan juga pengadilan-pengadilan terhadap militer yang lainnya, dan ini selalu dikeluhkan oleh kalangan pembela hak-hak asasi manusia, adalah bahwa selalu yang diadili itu kroco-kroconya, prajurit kelas rendahnya. Sementara jenderal-jenderalnya tersentuh oleh aparat kehakiman pun tidak pernah. Dan ini kembali terbukti di Surabaya. Karena paling tinggi yang diadili Jum'at ini adalah seorang letnan kolonel. Bagaimana ini? SS: Dalam rangka itu pertanyaannya adalah, mungkinkah orang-orang bawah itu bertindak tanpa sepengetahuan atasannya. Nah, ini kan mustinya otoritas sipil menanyai atasan. Bagaimana ini terjadi? Nah, sebagai seorang peneliti politik militer, saya mendapat kesan sangat kuat bahwa otoritas sipil tidak mengerti persoalan-persoalan itu, dan lagi pula juga tidak punya keberanian untuk mengejar soal-soal ini. Sehingga kita banyak tergantung kepada bagaimana tentara mengirimkan orang yang harus diadili. RN: Masalahnya begini, bung Salim Said, apakah menurut Anda tentara sendiri tidak merasa jemu, jera menghadapi pelbagai macam tuduhan yang diarahkan terhadapnya? SS: Ya, itulah persoalannya. Jadi setiap ada kejadian mereka dicurigai, mereka dituduh dan sebagainya, dan sebagainya. Nah ini juga mempunyai dampak psikologis di kalangan militer untuk membela diri, mempertahankan diri. Suatu hal yang bisa kita mengerti. Persoalannya harus ada otoritas sipil yang kuat yang memaksakan kepada tentara untuk maju ke pengadilan kalau cukup alasan untuk itu. Nah, pemerintah sipil kita sekarang ini berada dalam posisi yang lemah dan tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk mengurus tentara. Itu persoalannya. RN: Tapi tentara kan sudah mendominasi politik Indonesia paling sedikit selama 32 tahun kekuasaan Soeharto. Apakah sipil dalam situasi itu menurut Anda bisa tampil begitu saja? SS: Mestinya bisa. Harus bisa. Orang dia dipilih rakyat. Apakah dia mesti menunggu petunjuk dari rakyat? Mestinya kan setelah dia dipilih orang rakyat, baik duduk di DPR mau pun di pemerintahan, dia harus tahu apa yang harus dikerjakan. Sebagai anggota DPR, atau sebagai pemerintah. Mereka harus tahu bagaimana mengontrol tentara. Nah ini yang kita tidak lihat. RN: Tapi kalangan lain juga bisa mengatakan, seperti misalnya pengalaman di Amerika Latin, ya, itu suatu hal yang tidak mungkin untuk mengharapkan sipil langsung bisa menundukan tentara gitu? SS: Itu kan tergantung kondisi negara masing-masing. Nah kalau kondisi ini kan berkorelasi dengan waktu dan kesempatan. Artinya, akhirnya, kalau mau demokrasi, tentara harus depolitisasi dan dikontrol otoritas sipil. Tergantung kekuatan-kekuatan apa yang ada pada tangan otoritas sipil untuk mengatasi itu. Ambil contoh misalnya, soal bisnis militer. Selama bisnis militer itu ada, selama itu pula kontrol otoritas sipil kepada tentara tidak bisa 100%. Bagaimana bisa mengkontrol orang yang tidak seluruhnya dibiayai. Nah, mestinya harus ada agenda pada pemerintah sipil. Berapa lama bisnis itu dipertahankan untuk kemudian dihapuskan. Nah, ini yang saya takut. Tidak ada gambaran yang jelas pada otoritas sipil. Sehingga cerita tentang reformasi tidak ketahuan juntrungannya. RN: Anda nampaknya tidak menaruh harapan pada pemerintahan sipil di Indonesia ini? SS: Saya tidak mengatakan saya tidak menaruh harapan. Anda jangan berpikir melompat. Saya hanya menggambarkan, begitu. Nah kalau kita mempunyai gambaran yang jelas, kita kan melihat bagian mana dari gambar itu yang bolong-bolong. Bagian mana yang kabur, supaya kita tahu bagian mana yang diperbaiki. Supaya gambar itu bisa dilihat dengan baik. RN: Lalu Anda tadi juga sudah menyebut adanya kasus-kasus yang tidak jelas, dan yang Anda maksud sebagai kasus yang tidak jelas itu, tampaknya merupakan masa lampau militer Indonesia. Jelas masa lampau ini menghantui sekali militer Indonesia. Menurut Anda apakah mereka sadar bahwa militer ini harus belajar dari masa lampau? SS: Ini tidak penting. Pertanyaan Anda tidak relevan. Yang relevan adalah otoritas sipil, yang dipilih oleh rakyat, harus memaksakan itu kepada tentara. Karena tentara adalah aparat negara. Tentu saja kita harus sadar, kita semua tahu seperti cerita Anda mengenai Amerika Latin, itu tidak bisa seperti balik tangan. Memerlukan waktu. Mungkin satu generasi. Tapi kan harus jelas, ada kekuatan otoritas sipil yang kuat, yang punya rencana dan melaksanakan rencana itu. Saya cemas sekarang keadaan seperti itu tidak ada. Sehingga sulit kita bicara tentang reformasi ke arah membawa tentara tunduk kepada kekuatan sipil sebagaimana yang dipersyaratkan dalam negeri demokratis. RN: Dengan demikian menurut Anda sipil harus memaksa tentara untuk belajar dari masa lampaunya, begitu maksudnya? SS: Mestinya begitu. Di mana-mana pun negeri demokratis begitu. Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda, saya juga tidak bermimpi itu terjadi dalam satu tahun. Tetapi paling tidak kita harus melihat ada langkah ke arah itu. Demikian pengamat militer Dr. Salim Said. Dan sebelumnya ada juga mendengar Teguh Ardi Srianto dari Radio Suara Surabaya. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
