Sekedar sharing pendapat terkait dengan MoU antara Depkominfo dengan Singapura
tentang eGovernment, eBusiness, eEducation, dan eCommerce. Opini tersebut telah
dimuat oleh harian Kontan hari ini (14 September 2007).
“Skunk Works” Industri Software Nasional
Kontan 14 September 2007, Oleh : Hemat Dwi Nuryanto*)
Road Map Industri Telematika Nasional pemerintah mestinya dijalankan dengan
strategi yang konsisten disertai pemihakan yang konkrit kepada industri
software atau Independent Software Vendor( ISV ) dalam negeri. Sayangnya
strategi itu sering terkooptasi oleh agenda kapitalis komprador. Akibatnya,
kebijakan pemerintah terhadap ISV dalam negeri seperti pepatah “Anak di
pangkuan dicampakan, beruk di rimba disusui”.
Pemerintah harusnya tahu persis peta dan kompetensi ISV dalam negeri yang
sudah melakukan kerja detail dan riset mandiri sehingga menghasilkan produk
yang mampu menjadi solusi kebangsaan. Ironisnya, pemerintah justru tidak sadar
bahwa ada kebijakan yang masuk jebakan komprador untuk menyusui beruk di rimba.
Fenomena itu terlihat dalam memorandum yang dibuat oleh Depkominfo dengan
pihak Singapura dibidang industri software seperti e-Government, e-Business,
dan software untuk mendukung organisasi lainya. Singapura yang merupakan negara
kota jelas tidak kompatibel jika dijadikan kiblat sekaligus partner strategis
oleh Depkominfo.
Struktur Industri Telematika Indonesia terdiri dari Hardware (80%), Software
(8%), Jasa (12%). Dengan petumbuhan selama tiga tahun terakhir berkisar antara
11%-12% per tahun. Menurut IDC Report besarnya bisnis telematika Indonesia pada
tahun 2005 mencapai $ 1,73 miliar. Potensi pada 2007 dan seterusnya bisa
melonjak sehubungan dengan program percepatan pembangunan infrastruktur dan
animo telematikanisasi rakyat Indonesia.
Pemetaan ISV
Dengan potensi pasar seperti itu diperlukan penguatan penetrasi pasar dan
kemampuan mengikuti cepatnya perubahan teknologi telematika baik yang terkait
dengan produk software, konten serta produk dan perangkat telekomunikasi.
Strategi pengembangan industri telematika khususnya untuk ISV tidak sekedar
dengan pendekatan klaster. Pada saat ini di Indonesia ada sekitar 200 ISV
kategori usaha menengah ke atas. Secara aglomerasi 60 persen terdapat di
Jabodetabek, sedangkan sisanya tersebar di daerah ( Jabar, Bali, Jatim, Jateng,
Sumut dll ).
Pentingnya pemerintah melakukan pemetaan ISV dengan menggunakan model value
chain unuk melakukan analisa terhadap proses bisnis, inovasi produk, kompetensi
dan aliansi strategis. Selain analisa terhadap CSF, pengembangan klaster
industri telematika juga memperhatikan adanya aliansi strategis.
Aliansi strategis merupakan aglomerasi ISV yang memenuhi kompetensi menurut
core business yang ditekuninya. Kemudian hasil pemetaan diatas
ditransformasikan kepada suatu kondisi tertentu yang merupakan end in mind yang
mengacu road map Industri Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor
7 tahun 2005.
Hasil pemetaan yang akurat dan obyektif terhadap ISV dalam negeri akan
menghasilkan identifikasi terhadap ISV yang benar-benar sudah melakukan inovasi
produk lewat R&D yang betul-betul membumi terhadap persoalan bangsa. Pemerintah
sebaiknya menjadikan proyek nasional semacam Skunk Works terhadap produk
inovatif ISV dalam negeri. Agar produk inovatif tersebut bisa lebih berdaya
guna dan tak tergilas oleh produk luar negeri.
Dalam best practise manajemen proyek, Skunk Works merupakan icon untuk tim
khusus ISV yang ditugaskan untuk mengembangkan proyek terobosan. Dalam
sejarahnya metode Skunk works pertama diciptakan oleh Clarence Kelly Johnson
dari Lockheed Aerospace Corporation. Proyek tersebut memiliki dua target yakni
menciptakan pesawat jet pemburu--Shooting Star--dan memproduksinya secepat
mungkin. Johnson beserta timnya disokong penuh oleh pemerintah untuk melakukan
rancang bangun. Dalam waktu yang singkat tim Johnson yang terdiri dari 23
insinyur menjadi pejuang Amerika yang pertama terbang dengan kecepatan lebih
dari 500 mil per jam. Pemerintah Amerika dan Lockheed terus menggunakan Skunk
Works untuk mengembangkan sebuah jet berkecepatan tinggi termasuk F117 Stealth
Fighter.
Masih terlupakan
Pada saat ini ada korelasi positif antara strategi Skunk Works terhadap
industri software nasional kita. Bangsa Indonesia telah dihadapkan pada
persoalan yang membutuhkan infrastruktur telematika dalam waktu yang mendesak.
Terutama untuk mendukung program One Stop Service (OSS), National Single Window
(NSW), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), SIM Keuangan Daerah,
SIM Pengadaan, SIM Kepegawaian, hingga SIM yang pendukung Pemilu dan Pilkada.
Bahkan, untuk menumbuhkan demokrasi di Indonesia juga diperlukan Skunk Works
yang mampu menciptakan inovasi software untuk kepentingan tahapan Pemilu dan
Pilkada. Sehingga ongkos ekonomi demokrasi bisa dioptimalkan. Biaya Pemilu
tahun 2004 yang mencapai Rp 3,023 trilyun, disambung dengan biaya Pilkada untuk
473 Pemda yang masing-masing menyedot dana hingga Rp 25 miliar per 1 juta
penduduk semakin memerlukan sistem pendukung telematika secara komprehensif.
Ada yang dilupakan oleh berbagai pihak untuk mewujudkan Pilkada dan Pemilu
yang lebih berkualitas. Yakni, pentingnya visi dan solusi praktis Telematika
Pilkada dan Pemilu dalam sebuah Grand Design Sistem Informasi (GDSI).
Sebenarnya GDSI yang meliputi 32 portofolio aplikasi pernah dirumuskan oleh
para pakar, guru besar dan sokongan lembaga internasional yang ingin
meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Namun, GDSI seiring dengan waktu dan kurangnya visi anggota KPU dan KPUD
menjadi terkubur eksistensinya hingga sekarang ini. Strategi GDSI sebenarnya
sudah diwujudkan oleh ISV dengan R&D secara swadaya dengan nama e-Demokrasi
Indonesia. Sudah sepatutnya pemerintah memangku karya anak bangsa sendiri dan
tidak perlu repot-repot menyusui beruk di rimba.
*) Praktisi Telematika, Alumnus UPS Toulouse Perancis
Best regards,
Hemat Dwi Nuryanto
www.zamrudtechnology.com
---------------------------------
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo!
Answers
