Baru saja Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF
diselenggarakan sejak 28 Januari s.d 1 Februari 2009 di Davos, Swiss.
Forum tersebut dihadiri oleh para CEO (pimpinan) perusahaan besar
dunia, para kepala negara, menteri ekonomi, lembaga dunia (PBB, World
Bank, IMF) dan tidak ketinggalan para jurnalis.
Selama lima hari, lebih dari 2.500 pengusaha dan pemimpin politik
berdiskusi mengenai apa yang disebut dengan krisis Kapitalisme. Namun,
sebagian besar diskusi hanya menggambarkan permasalahan, bukannya
solusi. Menurut para pakar, peserta pertemuan Davos tidak memiliki
kemampuan untuk menyelesaikan krisis ekonomi.
Forum yang bertema "Shaping the Post-Crisis World" tersebut hanya
menjadi sebuah wacana semata. Forum Ekonomi Dunia ini dinilai gagal
memberikan solusi atas krisis keuangan global.
Kishore Mahbubani, Dekan The Lee Kuan Yew School of Public Policy di
Singapura mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang paham bagaimana
mengatasi krisis ini dan apa yang harus kita lakukan agar keluar dari
belenggu ini."
Menurut Stephen Roach, Kepala Bank Investasi Morgan Stanley, "Davos
hanya menjadi ajang debat global semata. Kita kini memulai memasuki
fase (tahapan) dari setiap krisis, yaitu permainan saling menyalahkan."
Pada bagian lain, ILO (Organisasi Buruh Internasional) menyatakan,
saat ini terdapat sekitar 51 juta pekerja di dunia yang terancam
kehilangan pekerjaan akibat krisis keuangan dunia. Angka itu
membengkak dibandingkan perkiraan Oktober tahun lalu. Saat itu ILO
memperkirakan jumlah PHK 2009 akan mencapai 20 juta. Jika resesi 2009
lebih dalam dibandingkan perkiraan semula, krisis ketenagakerjaan
global akan benar-benar sangat buruk.
Menurut IMF, perekonomian dunia tahun ini diperkirakan hanya akan
tumbuh 0,5 persen. Perekonomian dunia saat ini sedang berhadapan
dengan resesi mendalam.
Paket Stimulus untuk Pemulihan Ekonomi
Di AS, para senator di Washinton telah mencapai kesepakatan atas paket
stimulus (pendorong) ekonomi yang bernilai US$ 780 miliar dari jumlah
US$ 900 miliar di tengah pengangguran akibat krisis di AS yang
membengkak dan memperlihatkan gambaran terburuk selama 35 tahun.
Hampir 600 ribu warga Amerika kehilangan pekerjaannya khusus pada
bulan Januari 2009. Uni Eropa sudah mengeluarkan stimulus ekonomi
sebesar 350 miliar dolar AS, diikuti Inggris sebesar 259 miliar dolar
AS, Australia 47 miliar dolar AS, Cina 560 miliar dolar AS, Singapura
14 miliar dolar AS serta Korea Selatan 11 miliar dolar AS.
Di dalam negeri, Pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal dalam APBN
2009 sebesar Rp 71,3 triliun, yang sebagian besarnya (81%) berupa
pengurangan terhadap potensi penerimaan Pemerintah pada akhir tahun
anggaran 2009. Pemerintah juga mengeluarkan 7 agenda utama kebijakan
untuk mencegah dampak lanjutan krisis keuangan global pada tahun 2009
ini, yakni:
1. Mengatasi risiko pengangguran baru akibat krisis keuangan dunia.
2. Mengelola inflasi pada batas tertentu.
3. Menjaga pergerakan sektor riil.
4. Mempertahankan daya beli masyarkat.
5. Melindungi kelompok masyarakat miskin.
6. Memelihara kecukupan pangan dan energi.
7. Memelihara angka pertumbuhan ekonomi yang pantas, setidaknya
mencapai 4,5 persen.
Paket stimulus (pendorong) yang dicanangkan negara-negara di dunia,
termasuk Indonesia, sepintas terkesan menjanjikan akan dapat
memulihkan kembali keadaan ekonomi di masing-masing negara. Namun,
kita melihat perangkat-perangkat kebijakan ekonomi yang akan digunakan
sebagai kendaraan untuk merealisasikan paket-paket stimulus tersebut
tidak akan bisa menjawab persoalan ekonomi yang sedang dihadapi.
Pasalnya, perangkat yang digunakan masih tetap diambil dari sistem
ekonomi kapitalis yang sudah rusak itu. Selama perangkat ekonomi
kapitalis yang dijadikan alat perbaikan ekonomi, berapapun besarnya
paket stimulus (pendorong) tidak akan mengantarkan pada kesejahteraan
masyarakat.
Perangkat Ekonomi yang Digunakan
Secara umum perangkat-perangkat ekonomi Kapitalisme yang akan
digunakan negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia,
adalah sebagai berikut:
Pertama: Perbankan. Pencairan paket stimulus ekonomi akan dilakukan
melalui perbankan agar dapat mendorong peningkatan di sektor riil
melalui kredit perbankan. Pembiayaan melalui kredit perbankan ini akan
menciptakan bunga yang dapat menimbulkan inflasi, yakni naiknya harga
barang dan jasa serta menurunnya nilai uang secara terus-menerus, yang
berakibat pada semakin melemahnya daya beli masyarakat.
Kedua: Pasar non-riil (pasar modal, pasar uang, pasar berjangka).
Pemerintah berusaha menjaga kinerja pasar modal, pasar berjangka dan
pasar uang agar tetap stabil sehingga tidak menimbulkan kepanikan di
tengah masyarakat yang bermain di sektor ini. Namun, ketika pasar
non-riil bergairah dan dapat menguntungkan dalam waktu sekejap, maka
orang akan berbondong-bondong memborong saham dan surat berharga
lainnya. Ini jelas sangat dilematis. Pasti terjadi, di satu sisi
Pemerintah berupaya mendorong sektor riil melalui kredit perbankan, di
sisi lain uang yang disalurkan melalui sektor perbankan terserap di
pasar non-riil untuk transaksi spekulatif (untung-untungan). Dengan
kondisi seperti ini sektor riil tidak akan bergerak.
Ketiga: Pengelolaan sumber kekayaan. Dalam sistem ekonomi Kapitalisme,
invidividu/swasta (termasuk pihak asing) dibebaskan untuk menguasai
sumber-sumber kekayaan yang memiliki cadangan besar (seperti minyak;
batubara; gas; logam mulia; dsb). Akibatnya, pengelolaan sumber-sumber
kekayaan tersebut lebih ditujukan untuk memperkaya diri, bukan untuk
tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dengan
terbentuknya jurang pemisah yang sangat dalam antara yang kaya dan miskin.
Keempat: Penggunaan mata uang kertas. Berapapun besarnya paket
stimulus/pendorong ekonomi, tetap saja akan menggunakan mata uang
kertas yang tidak dijamin dengan emas sehingga ia tidak bernilai sama
sekali.
Inilah yang menjadi perangkat seluruh negara yang mengadopsi sistem
ekonomi Kapitalisme, termasuk di negeri ini. Mereka tidak akan keluar
dari perangkat-perangkat di atas karena itulah yang menjadi pilarnya,
dan di atas pilar-pilar itulah ekonomi Kapitalisme berdiri.
Solusi Islam
Dalam pandangan Islam, justru perangkat-perangkat di atas itulah yang
menjadi akar penyebab timbulnya krisis ekonomi. Selama perangkat
tersebut dijadikan pilar ekonomi maka selama itu pula krisis ekonomi
akan terus terjadi.
Oleh karena itu, jelas sistem ekonomi Kapitalisme harus segera
ditingggalkan. Sistem ini harus segara diganti dengan Sistem Ekonomi
Islam.
Pertama: Dalam sistem Ekonomi Islam, perbankan yang berbasis bunga
tidak diperlukan. Pasalnya, bunga (riba) secara tegas telah diharamkan
dalam Islam (Lihat, misalnya QS al-Baqarah [2]: 275 dan 279). Sebagai
gantinya, segala bentuk pembiayaan akan dilakukan secara langsung oleh
para investor kepada para individu yang membutuhkan modal, melalui
mekanisme kerjasama bisnis (syirkah) yang islami. Pemerintah melalui
Baitul Mal (Kas Negara) juga akan membiayai berbagai sektor ekonomi
secara langsung kepada para pengusaha tanpa bunga. Inflasi (kenaikan
harga barang dan jasa serta penurunan nilai mata uang secara
terus-menerus) tidak akan terjadi, sebagaimana dalam sistem ekonomi
kapitalis akibat adanya sistem bunga uang dalam sistem perbankan.
Kedua: Pemerintah hanya akan menghidupkan pasar untuk sektor rill
saja. Sebaliknya, Pemerintah akan membekukan sama sekali sektor
non-riil (pasar modal; pasar berjangka dan pasar uang). Sebab, para
pengusaha tidak perlu menerbitkan saham/obligasi untuk mendanai
usahanya. Kebutuhan dana sudah dapat dipenuhi melalui akad langsung
dengan investor atau melalui Baitul Mal (Kas Negara).
Ketiga: Pertukaran uang juga hanya akan dilakukan secara spot
(kontan/langsung), bukan forward/swap (tidak kontan). Dengan demikian,
pasar uang dalam bentuk forward/swap akan terhenti dengan sendirinya.
Pemberlakuan sistem pasar riil ini akan menjamin pertumbuhan yang
sangat pesat. Sebab, perputaran uang dan barang akan berjalan secara
seimbang. Hal ini dapat meningkatkan percepatan arus uang secara riil
(velocity of money) sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Keempat: Sumber kekayaan dengan jumlah deposit yang besar menjadi
milik umat dan akan dikelola oleh negara. Sebagai kepala negara,
Rasulullah saw. pernah menarik kepemilikan atas tambang garamyang
memiliki cadangan dalam jumlah besardari sahabat Abyadh bin Hummal
(HR at-Tirmidzi). Ini merupakan salah satu dalil bahwa negara memang
berkewajiban mengelola secara langsung tambang-tambang yang menguasai
hajat hidup orang banyak. Adapun hasilnya akan diserahkan ke Baitul
Mal untuk kepentingan rakyat seperti pembiayaan pendidikan dan
kesehatan gratis. Bisa juga dalam bentuk harga minyak dan listrik yang
murah.
Kelima: Negara juga akan mempermudah setiap individu untuk mengelola
lahan pertanian seluas yang ia inginkan. Rasulullah saw. pernah bersabda:
«مَنْ
أَحْيَا
أَرْضًا
مَيْتَةً
فَهِيَ لَهُ»
Siapa saja yang menghidupkan tanah mati (tak bertuan) maka tanah
itu menjadi miliknya
(HR al-Bukhari).
Dengan demikian, distribusi kekayaan untuk kesejahteraan rakyat akan
dapat diwujudkan. Di sinilah sumber kesejahteraan akan dapat
diwujudkan dan menutup jurang pemisah antara yang kaya dan miskin.
Keenam: Sistem Ekonomi Islam juga akan menggunakan Dinar dan Dirham
sebagai mata uangnya, yang bahan bakunya dari emas dan perak. Dalilnya
antara lain adalah adanya firman Allah SWT dalam al-Quran yang
melarang penimbunan emas dan perak, yang pada masa Rasulullah saw.
merupakan mata uang negara (Lihat: QS at-Taubah [9]: 34). Rasulullah
saw. juga telah menetapkan kewajiban zakat uang, yang nishâb-nya
adalah dalam emas dan perak.
Peredaran Dinar dan Dirham palsu bisa diukur dengan cara yang sangat
sederhana, tidak seperti halnya uang kertas. Dalam sistem Dinar dan
Dirham, mata uang cukup dilihat dari kadarnya saja. Pemerintah tidak
perlu khawatir terhadap inflasi karena peredaran Dinar dan Dirham
tidak akan bertambah, sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalis
akibat sistem bunga dalam perbankan serta pasar non-riil.
Khatimah
Dengan penjelasan di atas, dengan mudah dan jelas kita dapat
menyimpulkan bahwa sudah bukan waktunya lagi berharap pada sistem
ekonomi Kapitalisme yang jelas-jelas telah membawa manusia pada
kesengsaraan. Kini tiba saatnya kita beralih pada sistem ekonomi yang
lebih ampuh dan berkesinambungan, yaitu Sistem Ekonomi Islam. Sistem
ini hanya mungkin tegak dalam sebuah sistem politik dan pemerintahan
Islam. Itulah sistem Khilafah, yang seharusnya segera diwujudkan oleh
kaum Muslim di seluruh dunia, termasuk oleh kaum Muslim di negeri ini!
Wallâhu a'lam bi ash-shawâb.
