Paham ekonomi neoliberal, merujuk pada sistem perekonomian yang menjadikan pasar sebagai panglima dengan peran negara seminimal mungkin. Paham itu sesuai rekomendasi Konsensus Washington yang antara lain mensyaratkan liberalisasi perdagangan melalui kesepakatan dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan berbagai perjanjian dengan lembaga keuangan multilateral sebagai prasyarat pemberian utang.
Sebagai akibat bisa kita lihat membanjirnya kedelai impor, pencabutan subsidi, dan jatuhnya harga sawit dan banyak lagi. Juga masuknya Carrefour dan hypermart di kota-2 kecil, bisa dibayangkan sebuah kota hanya sebesar madiun, ada 4 mall besar...Carrefour, hypermart, Sri ratu, Giant. Sedangkan pasar tradisonalnya terbakar 2 kali. ironi yang memilukan. kalo dari sudut pandang ini..bisa kita katakan ada nuansa neoliberal di dalam perekonomian kita. . saya tidak mempermasalahkan Neolib atau tidak.tetapi saya hanya ingin ekonomi kita sesuai UUD 45 amandemen terakhir itu aja...dg Poin. (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Itu seharusnya kalo kita ingin melaksanakan kesepakatan yang tertuang dari UUD 1945. Kalo kita lihat sejak pak Harto lengser..ada bermacam-macam kredit buat masyarakat kecil. Mulai jaman pak adi sasono sampai sekarang..tetapi banyak yang macet karena banyak yang tidak menduga ada penyimpangan di lapangan seperti konsultan fiktif, terus membentuk kelompok tani juga fiktif yang penting kredit juga cair. dan pemerintah juga senang karena hanya melihat dari angka statistik, berapa yang sudah realisasi kredit itu..sehingga bisa memunculkan angka yang tinggi untuk keberhasilan penyaluran kredit buat rakyat kecil. tanpa berusaha untuk tahu sampai apa nggak kredit tersebut ke Rakyat kecil. untuk KUR (Kredit rakyat kecil) memang bener-2 tanpa agunan bisa mendapat kredit sampai 5 juta, dengan bunga 1,2 %. , syaratnya adalah harus punya usaha atau punya sawah. pertanyaannya?????? bagaimana kalo mereka yang kena PHK dan buruh tani yang tidak punya sawah, sehingga tidak mungkin khan dia sudah punya usaha dagang kecil-2an..lha uang yang mau di pinjam khan pengennya buat usaha tetapi syarat Pinjamnya sudah harus punya Usaha... yang kedua, tidak boleh punya pinjaman di bank/leasing lain. dengan adanya CIF (customer information form) atau sistem informasi debitur yg servernya ada di BI. seorang yang sepeda motornya kredit..dianggap sudah punya pinjaman. sehingga tidak layak mendapat kredit. meskipun secara Cash Flow dia punya repayment capacity untuk pinjam KUR. jadi 2 syarat di atas itulah yang menghambat ke bener-2 masyarakat POOR. kenapa angka realisasinya bisa tinggi...????..keberhasilan? harus dilakukan penelitian yang mendalam..karena apa?..para pelaksana kredit di lapangan ingin bermain save, tidak mau menjadi macet..jadilah yang diberi kredit kadang mereka yang tidak miskin. banyak yang usahanya besar dan punya agunan malah diberi KUR. meskipun sudah ada ASKRINDO..asuransi untuk KUR tapi para analis kredit takut kalo track recordnya jelek..karena kredit yang disalurkan macet. satu hal lagi...sebenarnya kredit tanpa agunan dan bunga ringan..bukanlah satu-2nya solusi pro poor...yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan ruang gerak yang cukup bagi mereka untuk memasarkan hasil usahanya... dengan informasi yang tepat...bukan sebuah informasi asimetris... dan tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana juga..seperti memotong jalur distribusi yang melingkar dan ketersediaan pupuk misalnya. semua harus bersinergi...karena hanya dengan KUR saja tidak cukup..bagaimana Burger di pinggir jalan akan bersaing dengan Mc D.. Arif Gumantia pengusaha kecil. Note asli penulis: http://www.facebook.com/note.php?note_id=95893380901 Diposting atas persetuan Bapak Arif Gumantia
