(Sharing)
Jakarta Baru untuk Indonesia Baru & Dunia Baru Oleh: Andre Vincent Wenas,MM,MBA. (twitter@andrewenas) “The people on the street were ecstatic about having a candidate who was seen as one of them and who spoke the language of the common people. Jokowi did not confuse people with technocratic concepts and complicated explanations.”– Wimar Witoelar, First Impression of Jakarta’s Day of Decision, The Jakarta Post, Sept 22, 2012. *** Semboyan JB (Jakarta Baru) via terpilihnya Jokowi-Basuki mulai diupayakan bergerak dari tataran sloganisme ke tataran kerangka kerja (framework) serta realisasinya. Program 100 hari pasangan pemenang pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI sudah mulai diorkestrasi. Penduduk ibu kota yang super sibuk tampaknya sudah sumpek dengan segala tambahan persoalan konyol. Mulai dari soal banjir dari luapan kanal-kanal yang semestinya mencegah kebanjiran, kemacetan parah di jalur tol yang katanya bebas hambatan, birokrasi ruwet penuh kepentingan, korupsi yang kabarnya sangat pekat di kalangan aparat pemda, tata kota yang malah menghasilkan kota tak tertata, serta banyak kekonyolan lain yang akhirnya membuat warga ibu kota meronta memaksa diri untuk menyodok keatas menghirup udara segar politik demi memperoleh pemerintahan baru bagi daerahnya. Warga polis sudah bergerak! Menuntut pembaharuan kota. Warga butuh pemimpin yang punya visi-kota dan bisa menerjemahkan visi itu kedalam bahasa yang mudah dimengerti warga kebanyakan, sederhana, lugas, lugu tapi tegas. Diskursus tentang crash-program 100 harinya langsung digelar. Menohok langsung ke jantung persoalan rakyat: rencana aplikasi smart-card untuk program pendidikan (pemegang kartu dapat mengakses pendidikan bebas biaya mulai dari sekolah dasar sampai menengah atas), health-card untuk program kesehatan (dibagi menjadi dua tipe, gold untuk penduduk berpenghasilan rendah dan silver untuk yang lainnya). Mereka yang berhak untuk kategori gold dapat mengakses layanan kesehatan gratis di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Progam reformasi birokrasi, misalnya untuk proses aplikasi ijin mendirikan bangunan (IMB) dan ijin-ijin usaha (SIUP) akan diringkas menjadi satu sampai enam hari saja. Crash-program juga termasuk soal transportasi massal yang katanya bakal menambah 1000 armada busway (dari yang sekarang 520 bis), sambil juga mempercepat penyelesaian empat koridor Transjakarta. Menggeser (bukan ‘menggusur’) sekitar 870 keluarga yang selama ini tinggal di tepian kali Ciliwung di wilayah Bukit Duri, Jakarta Selatan ke blok rumah-susun murah yang bakal disebut ‘kampung deret’ tak seberapa jauh dari kali itu juga. Harapan baru! Ekspektasi warga ibu kota terangkat tinggi. Ada angin segar optimisme berhembus cukup kencang, momentum ini mesti dijaga. Fenomena pilkada yang bertajuk ‘Jakarta Baru’ ini menginspirasi gerak ombak pembaharuan berikutnya menuju ‘Indonesia Baru’. Wacana soal ini sudah cukup meramaikan lalu lintas diskusi-diskusi publik di pelbagai wilayah Nusantara. Menjelang 2014 dimana presiden petahana tak bisa mencalonkan dirinya lagi, maka bursa kandidat mulai hangat. Ada yang sudah terang-terangan mengatakannya…”XXX for President 2014”, ada juga yang masih malu-malu, “…saya tidak mencalonkan diri, kecuali diminta…”, ada pula yang tidak mengatakannya tapi sibuk menggalang dukungan dan merajut kekuatan politik dengan aktif terjun ke dalam organisasi-organisasi olahraga popular, maupun organisasi sosial yang punya akses massa yang besar (seperti organisasi petani, buruh, profesi, dan sebagainya). Nama-nama baru bermunculan, dan beberapa nama lama pun didaur-ulang. Biarlah proses seleksi sosial-politik secara alamiah mulai berjalan. Fenomena Jakarta Baru ini pun telah menjadi barometer yang mengindikasikan semakin matangnya rakyat dalam berdemokrasi. Isu-isu konyol semacam SARA yang dijadikan ‘key-messages’ dalam kampanye oleh pihak petahana terbukti tak laku dan basi di sanubari Sang Demos. Rasionalitas yang mencari kualitas kepemimpinan yang bajik dan bijak telah menggugat balik emosionalitas yang mengungkit-ungkit sentimen-sentimen primordialistik. Di aras nasional yang lebih luas, Indonesia telah dan sedang bercermin pada Jakarta Baru. Gerakan Indonesia Baru pada gilirannya mesti mengambil momentum, demi meletakkan posisi Indonesia dalam atlas global yang secara sosial-politik-ekonomi juga terus bergeser mengakomodasi kemajuan dan pertumbuhan negara-negara maju, juga negara industri baru dan negara berkembang yang agresif mengapitalisasi kesempatan bisnis global yang terdeteksi radar korporasi mereka. Posisi Jakarta begitu strategis. Lewat Jakarta warga dunia melihat Indonesia, maka momentum keberhasilan pilkada DKI ini punya nilai strategis yang mengubah lanskap bisnis banyak korporasi di Indonesia (internasional maupun domestik). Dampaknya bisa meluas dan signifikan, bagi Indonesia Baru dan pada gilirannya bagi konstelasi yang lebih luas di ranah internasional. (twitter@andrewenas) ------------------------------------------------- Artikel dari Majalah MARKETING edisi Oktober 2012 STRATEGIC MANAGEMENT SERVICES Email: [email protected]
