(Sharing)
Krisis lagi! Oleh: Andre Vincent Wenas,MM,MBA. “It is within the development of capitalism that we may also find key to the understanding of political power in contemporary Indonesia because it is within the growing interaction between politico-bureaucrat and capitalist that the genesis of the new ruling class is to be found.” – Richard Robison, Indonesia: The Rise of Capital, 1986. *** Lagi-lagi rupiah terpuruk. Para ekonom angkat bicara, letak persoalan adalah di tataran struktural, penyelesaiannya hendaknya bukan sekedar ad-hoc! Kenaikan harga barang-barang (laju inflasi), neraca transaksi berjalan, iklim investasi, dan nilai tukar (kurs) dibedah satu persatu demi mencari penyebab krisis ini. Inflasi diduga bukan lantaran faktor moneter, tapi lebih didorong sektor pangan (volatile foods) dan barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah (administered goods) lewat pelbagai aturan tataniaga yang dalam eksekusinya ternyata tidak efektif dan telah mendistorsi mekanisme efisiensi pasar. Defisit neraca transaksi berjalan yang lebih disebabkan struktur industri pengolah yang tidak kompetitif serta tidak mengalami perkembangan yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang cepat waktu itu. Akibatnya ketergantungan terhadap bahan baku impor (hingga 77 persen dari total impor) memicu terjadinya defisit neraca transaksi berjalan. Program hilirisasi industri sangat terlambat. Dan upaya-upaya untuk mengejar ketertinggalan ini pun masih tidak jelas arah dan kinerja kebijakannya. Iklim investasi yang masih pekat dilumuri dengan hambatan seretnya gurita birokratisasi. Korupsi gila-gilaan yang dilakukan secara berjamaah, bertopeng atribut keagamaan, dan koruptornya malah tanpa malu-malu tampil bak seorang selebritas. Social punishment pun tidak berjalan, yang ada malah menganggap pemeriksaan oleh KPK sebagai ‘cobaan hidup’ dan sang koruptor justru ‘didoakan’ supaya tabah dan tawakal menghadapi cobaan ini! Indikasi masyarakat yang sakit tergambar jelas disini. Buruknya infrastruktur telah mendongkrak biaya ekonomi menjadi sangat tinggi (high cost economy). Biaya logistik di Indonesia mencapai 27 persen dari PDB (termahal di kawasan). Sementara India cuma 13 persen, China 18 persen dan Vietnam 25 persen. Soal lain dari buruknya iklim investasi adalah kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Masalah pendidikan dan masalah perburuhan (upah kerja, demonstrasi dan pemogokan kerja) perlu diselesaikan dengan aksi nyata, bukan dengan jargon-jargon yang disebar lewat baliho serta spanduk-spanduk yang ditebengi foto-foto sang menteri atau pejabatnya demi kepentingan pencitraan belaka. Kurs tukar rupiah. Dengan format ekonomi terbuka, nilai tukar tentu akan bergerak sesuai dengan fundamental ekonomi serta dinamika ekonomi global. Kalau saat ini bank sentral di negara-negara maju menerapkan norma-norma kebijakan moneter yang makin ketat maka kita sudah mesti mengantisipasi bakal makin tipisnya arus modal global yang masuk pada masa datang. Karenanya dibutuhkan nilai tukar rupiah yang sepadan (fair value) demi menjaga likuiditas dollar supaya pelaku bisnis tidak panik. *** Para pemasar tentu telah memasang radar bisnisnya masing-masing demi menangkap sinyal-sinyal perubahan ini, lalu menginterpretasikannya untuk menjadi informasi sebagai masukan dalam pegambilan keputusan. Analisa aktor-aktor ekonomi dan politik, perilaku (behavior) mereka, struktur maupun kepentingan masing-masing, konstelasi sosial-budaya, serta perspektif historisnya menjadi kajian penting untuk memahami dan mengantisipasi kebijakan-kebijakan yang bakal diambil serta dampak yang mungkin ditimbulkannya. Kelas menengah Indonesia yang diharapkan menjadi agen perubahan nyatanya tidak menjawab panggilan historisnya. Banyak cendekiawan, profesional, pebisnis yang kemudian malah terkooptasi dalam sistem kekuasaan. Melanggengkannya dan bahkan mengambil keuntungan dari rejim itu. Relasi saling tergantung dan saling menguntungkan ini lantaran para pebisnis lokal tidak punya basis ekonomi yang cukup kuat. Perselingkuhan politikus dengan pebisnis adalah hubungan simbiose mutualistis. Di satu sisi para pebisnis masih menggantungkan pengembangan bisnisnya lewat akses-akses politik (demi menyiasati kebijakan pemerintah), di sisi lain para politisi butuh dana dari para pebisnis demi melanggengkan kekuasaannya. Persekongkolan semacam ini telah mendistorsi pelaksanaan banyak program pembangunan yang dengan bagus telah dirancang sebelumnya. Akibatnya terjadi krisis. Arti krisis yang dalam bahasa Yunani juga disebut ‘krisis’: “…is any event that is, or is expected to lead to, an unstable and dangerous situation affecting an individual, group, community, or whole society. Crises are deemed to be negative changes in the security, economic, political, societal, or environmental affairs, especially when they occur abruptly, with little or no warning. More loosely, it is a term meaning 'a testing time' or an 'emergency event'.” (sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Crisis). Untuk memahami kenyataan konstelasi bisnis, khususnya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, para pemasar sejati membutuhkan analisa politiko-ekonomi disamping juga piawai menggunakan marketing-tools lainnya. Kita telah berkali-kali mengalami krisis, entah berapa kali lagi kita mesti belajar dari situasi krisis supaya bisa naik kelas ke tataran masyarakat yang lebih matang (mature), bukan sekedar menjadi masyarakat yang semakin tua (old). twitter@andrewenas ------------------------------------------------------------- Artikel dari Majalah MARKETING, edisi September 2013 STRATEGIC MANAGEMENT SERVICES Email: [email protected]
