SBY Lanjutkan,
Indonesia Bangkrut
Oleh : Muslimin B. Putra
http://muslimindaenglalo.blogspot.com/2009/06/sby-lanjutkan-indonesia-bangkrut.html,
Slogan SBY pada
pemilu presiden 2009 adalah “Lanjutkan”. Dalam masyarakat intelektual yang
relatif paham akan kinerja pemerintahan SBY yang pro neoliberalisme
berkonotasi sebagai inisiatif melanjutkan
mengutang pada lembaga keuangan multilateral. Bila masa pemerintahan Megawati
mengobral penjualan BUMN dalam skema privatisasi, maka pemerintahan SBY
melanjutkan dan kian menambah utang-utang negara.
Pada 2008, posisi utang Indonesia tercatat US 149,47 miliar dollar
atau setara dengan Rp 1.548 triliun dengan asumsi Rp 10.360 per US dollar.
Posisi ini mengalami kenaikan US 8,6 miliar dollar pada tahun 2004 yang hanya
tercatat US 139,86 miliar dollar. Maka sejak 2001 hingga 2008, posisi utang
Indonesia telah mencapai Rp 2.648 triliun. Posisi utang tersebut diperkirakan
mencapai 30 persen dari GDP.
Posisi Utang Pemerintah
Bila menggunakan
data Tim Indonesia Bangkit yang disampaikan Rizal Ramli pada Selasa (01/04/09),
total utang pemerintah sebesar Rp 1.667 triliun atau mengalami peningkatan
sebesar 31 persen dalam lima tahun terakhir. Tim Indonesia Bangkit menghitung
posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun, dan membandingkan
posisi utang pemerintah pada bulan Januari 2009 sebesar Rp. 1.667 triliun atau
mengalami kenaikan kurang lebih sebesar Rp 392 triliun. Posisi utang tersebut
merupakan utang terbesar Indonesia sepanjang sejarah.
Tim Indonesia Bangkit juga menghitung jumlah utang per kapita
Indonesia yang pasti turut meningkat. Jika pada 2004, utang per kapita
Indonesia sebesar Rp 5,8 juta per kepala, maka pada Februari 2009 melonjak
menjadi Rp 7,7 juta per kepala. Hal ini bertolak belakang dengan iklan
pemerintah SBY yang mengatakan utang semakin turun.
Pada periode Januari-Oktober 2008, SBY “berhasil” melanjutkan dan
meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri sebesar US$ 2,335 miliar.
Peningkatan utang luar negeri akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap tiga
valuta asing utama, yakni dollar AS, euro dan yen Jepang. Penyebab
meningkatnya beban pembayaran utang
karena pada saat yang sama terjadi penguatan nilai tukar yen terhadap dollar
AS, sementara rupiah melemah terhadap dollar AS. Portofolio pinjaman luar
negeri sangat dipengaruhi oleh tiga valuta asing utama (dollar AS, Yen Jepang
dan Euro) yang mempengaruhi outstanding pinjaman luar negeri pemerintah.
Berdasarkan data September 2008, utang dalam bentuk US dollar
mencapai 29 persen dari total pinjaman luar negeri. Utang dalam yen sebesar 44
persen, sedang utang dalam Euro sebesar 16 persen terhadap total pinjaman luar
negeri. Data Departemen Keuangan per 31 Oktober 2008, nilai outstanding pinjaman
luar negeri mencapai US 62,103 milliar dollar. Utang dalam mata uang Yen
menduduki komposisi terbesar sekitar US 27,325 milliar dollar. Akibat penguatan
mata uang Yen jepang terhadap US dollar, pembayaran utang dalam Yen pemerintah
SBY melonjak. Setiap penguatan yen terhadap US dollar sebesar 1 persen, maka
akan mempengaruhi peningkatan pinjaman seniali 0,4 persen ekuivalen US dollar.
Outstanding pinjaman membengkak karena setiap utang yen dibayar dengan US
dollar sementara pemerintah tidak memiliki stok Yen dalam jumlah besar. Adapun
dana dalam bentuk valas terbesar yang dimiliki pemerintah dalam denominasi US
dollar..
Data Depkeu per 14 November 2008, tercatat pembayaran utang luar
negeri telah mencapai Rp 22,6 triliun atau 78 persen dari pagu dalam APBN
Perubahan (APBN-P) 2008 yang ditetapkan sekitar Rp 28,97 triliun. Pembayaran
utang dalam negeri berupa utang pokok
dan bunga atas obligasi negara mencapai Rp 51,4 triliun atau 78 persen terhadap
pagu pada APBN-P 2008 yakni sekitar Rp 65,897 triliun. Dengan total utang
sebesar US 2,335 milyar dollar, bila tingkat bunga sekitar 5 persen, maka
jumlah bunga yang dibayar pemerintah berkisar US 116,7 miliar dollar. Untuk
membayar bunga sebesar itu tidak cukup karena cadangan devisa hanya US 51
miliar dollar.
Kenaikan pembayaran bunga utang pemerintah pada 2009 sebesar Rp 8,1
triliun atau 0,2 persen dari PDB diakui oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Indrawati pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (27/01/09).
Penyebab kenaikan oleh depresiasi nilai tukar rupiah dan perubahan asumsi dalam
APBN-P dari Rp 9.400/US$ menjadi Rp.
11.000/US$. Sedang untuk postur belanja pada APBN 2009, pemerintah
memperkirakan anggaran belanja akan turun sebesar 1,3 persen dari PDB.
Penurunan terjadi karena subsidi yang turun Rp 43,54 triliun atau 0,8 persen
dari PDB seiring turunnya harga minyak dunia yang mempengaruhi penurunan harga
BBM dan tariff listrik dalam negeri. Anggaran transfer ke daerah juga ikut
menurun
menjadi Rp 16,9 triliun atau 0,3 persen dari PDB, meski anggaran belanja
kementerian dan Lembaga serta anggaran pendidikan besarannya tidak berubah atau
tetap sebesar Rp 207,4 triliun atau lebih dari 20 persen dalam APBN 2009.
Penghematan yang didapat dari penurunan subsidi dan transfer ke daerah sebesar
Rp 63,2 triliun.
Pada
bulan Juni 2009, utang pemerintah banyak yang jatuh tempo dari total utang
didalam pembukuan pemerintah yang mencapai Rp 1.500 triliun lebih. Berdasarkan
jangka waktu temponya, utang luar negeri jangka panjang mendominasi dengan
persentase sebesar 90,2 persen, sedangkan utang jangka pendek sebanyak 9,8
persen. Berarti utang-utang yang jatuh tempo pada Juni tahun ini berasal dari
utang-utang jangka panjang sejak rezim Orde Baru yang tak kunjung dibereskan
oleh rezim SBY.
Untuk
tahun 2009, pemerintah berencana membayar utang luar negeri sebesar US 10,1
miliar dollar yang terdiri atas utang pokok sebesar US 7,1 miliar dollar dan
bunga utang sebanyak US 3,0 miliar dollar. Pendanaan pembayaran dibebankan pada
APBN 2009. Sementara pada sisi inflow APBN 2009, biaya yang akan digunakan
pembayaran utang luar negeri berasal dari penarikan pinajamn baru sebesar US
9,1 miliar dollar. Pinjaman itu berasal dari kredit multilateral dan bilateral
dalam bentuk pinjaman program dan proyek sebesar US 5,8 miliar dollar dan US
3,3 miliar dollar diperoleh dari SUN (Surat Utang Negara) dan sukuk valuta
asing. Berarti pemerintah SBY membayar utang dengan cara mengutang lagi
sehingga negeri ini tidak pernah lepas dari jeratan utang.
Sementara itu utang luar negeri swasta sangat
dipengaruhi kondisi krisis keuangan global. Pada tahun 2008, penarikan utang
luar negeri swasta mengalami kenaikan sebesar 33,1 persen dari tahun 2007 yakni
dari US 27,8 miliar dollar menjadi US 37,08 miliar pada 2008. Pada 2009, posisi
utang luar negeri swasta sebesar US 60,6 miliar dollar yang akan jatuh tempo
tahun ini sebesar US 17,4 miliar dollar terdiri dari utang pokok dan bunga.
Kewajiban pembayaran utang didominasi oleh pembayaran utang luar negeri non
bank atau korporasi sebsar US 14,3 miliar dollar atau 82,2 persen, sedang
sisanya sebesar US 3,1 miliar dollar (17,8 persen) merupakan kewajiban
pembayaran bank. Meningkatkan aktifitas penarikan utang luar negeri swasta
disebabkan meningkatnya komitmen baru yang diterima pihak swasta Indonesia.
Indonesia Bangkrut
Soal Indonesia
menuju kebangkrutan, SBY sendiri pernah melontarkan pernyataan “government is
broke”, saat membuka Sidang Pleno I Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di
Jakarta pada Selasa (10/03/09) lalu. Jika
Government is broke, mengapa terus menambah utang? Selama lima tahun
kepemimpinan
Presiden SBY, kembali menaikkan utang menjadi 392 triliun rupiah.
Dengan keinginan kembali SBY melanjutkan
kepemimpinannya sebagai presiden periode kedua berarti SBY ingin melanjutkan
kebangkrutan pemerintah disebabkan utang-utang yang terus menumpuk untuk
diteruskan kepada generasi anak-cucu bangsa. Nampaknya SBY tidak memiliki rasa
malu dihadapan rakyat banyak dan tidak memiliki suri tauladan yang mulia
sebagai pemimpin.
Pemerintahan SBY yang pro-neoliberalisme juga tidak berpihak kepada
kepentingan rakyat
banyak. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009
kelihatan bahwa rezim SBY adalah rezim anti-subsidi. Pada 2004, jumlah subsidi
masih sebesar 6,3 persen dari PDB, namun sampai pada 2009 jumlah subsidi kepada
kepentingan rakyat banyak terus dikurangi menjadi tinggal 0,3 persen dari PDB.
Ketidakmauan dan ketidakmampuan pemerintahan SBY untuk keluar dari
ketergantungan pada utang yang kian membesar menunjukkan pemerintahan SBY sudah
pada tahap ketagihan pada utang. Sebenarnya SBY bisa melakukan pengurangan
utang dengan cara merombak belanja negara, menggenjot penerimaan negara
(utamanya penerimaan pajak), dan mengurangi stok utang secara signifikan serta
keberanian politik untuk menyatakan stop utang kepada lembaga-lembaga agen
neoliberalisme seperti World Bank, IMF dan ADB.
Buat sendiri desain eksklusif Messenger Pingbox Anda sekarang! Membuat
tempat chat pribadi di blog Anda sekarang sangatlah mudah.
http://id.messenger.yahoo.com/pingbox/
